Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1719 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Irwan Firdaus
"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perubahan dinamika politik orang Tionghoa Peranakan di Indonesia ketika terjadi proses pemindahan mereka yang tinggal di kampung_kampung untuk pindah ke kota-kota terdekat akibat kebijakan pemerintah yang terkenal dengan nama PP1011959. Kebijakan ini mengakibatkan sekitar 110.000 orang Tionghoa Indonesia harus pindah dari desa-desa di pedalaman ke perkotaan di seluruh Indonesia. Banyak juga dari mereka yang akhirnya memilih pergi ke negeri Tiongkok (Republik Rakyat Cina). Penelitian dan pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan di berbagai perpustakaan umum dan pribadi di Jakarta, Solo dan Surabaya dengan mempergunakan surat kabar dan majalah sejaman sebagai sumber primer dan buku-buku sebagai sumber sekunder. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara tokoh sejaman."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S12494
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Firdaus
"Diumumkannya Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 telah meniadi landasan pokok berubahnya sistem kenegaraan secara fundamental. Konsekuensinya kurang dari satu bulan setelah konsepsi itu kabinet Ali Sastroamidjoyo II jatuh dan digantikan oleh kabinet karya pimpinan PM.IR.H.Djuanda. Kabinet Djuanda notabene adalah pembawa amanat konsepsi tersebut. Di masa kabinet ini Pula-lah Presiden menaumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai runtuhnya sistem pemerintahan Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Sementara itu Angkatan Darat terlibat peselisihan serius dengan Presiden. Kepala Staff Angkatan Darat Jend.A.H.Nasution menganggap tindakan Presiden sudah ekstra-konstitusiona1. Sebaliknya Presiden menganggap Nasution selalu merongrang wibawa dan kekuasaannya. Dalam kondisi seperti inilah PKI berusaha memancing di air keruh, dengan memperkuat basis politiknya dan melemahkan posisi pihak lain, yaitu partai politik yang anti PKI. Ternyata tokoh-tokoh politik yang anti PKI dan AD mempunyai visi yang sama untuk membentuk suatu forum yang berfungsi sebagai badan kerja-sama. Forum itu bernama Liga Demokrasi. Dalam Liga demokrasi disusunlah suatu strategi perjuangan untuk menghadapi kekuasaan Presiden yang semakin otoriter dan sekaligus menghilangkan pengaruh PKI dari pentas politik nasional. Bagaimanapun Liga Demokrasi merupakan kelompok resmi pertama (sejak diberlakukannya Dekrit Presiden) yang secara frontal berani mengecam kebijakan-kebijakan Presiden. Hal ini menandakan bahwa: pertama, konsep Demokrasi Terpimpin tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan politisi partai, kedua, terbukti bahwa terjadi ketidaksesuaian paham antara AD dengan Presiden dalam hal pengejawantahan konsep Terpimpin dari kata Demokrasi Terpimpin."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
S12447
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mega Firiani
"Skripsi ini menguraikan tentang pengertian Ideologi militer secara umum untuk memahami ideologi militer Indonesia secara khusus. Dan untuk memahami pergumulan ideologis yang terjadi di tahun 1945 pada awal terbentuknya institusi militer Indonesia, hingga diakuinya peran politik militer Indonesia dalam parlemen dan pemerintahan dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 1959. Didalamnya juga diuraikan factor-faktor kemunculan ideologi militer Indonesia dan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhinya. Sehingga secara ringkas dapat dipahami apa yang menjadi ideologi militer Indonesia pada waktu itu dan masa sesudahnya."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2005
S12510
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deny Firmansjah
"ABSTRAK
Kawi adalah sebuah kampung perkotaan yang terletak di Kelurahan Guntur Kecamatan setia Budi Jakarta Selatan. Melalui metode sejarah lisan skripsi ini mencoba melacak kembali sejarah kampung tersebut dan mulai berdirinya hingga penggusurannya di akhir 1980-an.
Melalui proses kedatangan para imigran yang dimulai sejak awal tahun 1950-an, kampung itu kemudian menjadi pemukiman padat penghuni dengan karakter kehidupan sosialnya yang khas.
Solidaritas sosial yang terbangun di antara sesama penduduk menciptakan komunitas baru. Lembaga-lembaga sosial pun tumbuh dan ikatan terhadap wilayah menebal. Akan tetapi ekologi sosial kampung yang memungkinkan munculnya konflikkonflik tidak membuat kohesifitas masyarakat didominasi keseragaman dan harmoni. Bahkan konflik-konflik kecil yang semula dapat diredam menyebabkan ketidakmerataan sikap para warga dalam menghadapi penggusuran.
Penggusuran menjadi fenomena yang menunjukkan dominasi pemerintah kota melalui tangan swasta-sebagai struktur yang lebih kuat dan lebih besar pada masa ketika pembangunan dijadikan semangat jaman dengan berbagai isu stabilitas dan integrasi.

"
2001
S12168
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sayuti Fitri
"ABSTRAK
Proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, diikuti dengan keputusan-keputusan membentuk 3 (tiga) wadah perjuangan (PNI, KNI dan BKR) membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan di Sumatera. Bahkan BKR tidak sempat terbentuk di wilayah ini. Mr. M. Hasan sebagai gubernur dan dr. Amir sebagai wakil gubernur bersikap ragu-ragu untuk menjalankan keputusan-keputusan pemerintah pusat itu.
Faktor mendasar membuat mereka ragu-ragu adalah kenyataan bahwa ada polarisasi yang tajam/tinggi menjelang akhir pemerintah Belanda, antara kerajaan (Swapraja atau Ze1f-Bestuur: Melayu, Simalungun dan raja-raja karo). di satu pihak dan kaum nasionalis di pihak lain. Pendudukan Jepang tetap menghidupkan konflik
M. Hasan dan dr. Amir ragu apakah masyarakat yang selama ini diperintah sultan dan raja secara ketat apakah akan mendukung atau tidak segala kebijaksanaan yang akan diambil. Di samping itu, ketidakjelian Hasan dan Amir dalam mencari dukuagan di kalangan nasionalis yang dapat diajak bekerjasama, juga merupakan faktor penghambat.
Perjuangan kemerdekaan di Sumatera timur secara dominan dijalankan oleh badan-badan perjuangan atau laskar rakyat. Masing-masing partai politik yang berdiri sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 mempunyai badan perjuangan atau laskar rakyatnya tersendiri. Partai Nasio_nalis Indonesia (PNI) adalah partai yang paling aktif membina laskar rakyat. Mereka membentuk Nasional Pelopor Indonesia (NAPINDO).
Dalam NAPINDO, kepemimpinannya sebagian besar dipegang oleh para kaum nasionalis dari masa pemerintah kolonial Belanda, para nasionalis yang telah memanfaatkan badan-badan bentukan militer Jepang dan para pemuda nasionalis yang bergerak di bawah tanah.
Di dalam perjuangannya, di samping melakukan perlawanan bersenjata, NAPINDO juga mendirikan pusat-pusat perekonomian rakyat--seperti PUSERA --yang telah terbentuk sejak jaman pendudukan Jepang. Tujuan utama pendirian PUSERA adalah untuk menghidupkan perekonomian rakyat dan memperlemah pere_konomian Jepang.
Dua strategi--perlawanan bersenjata dan mendidikan pusat-pusat ekonomi--yang secara konsisten dijalankan oleh lasykar NAPINDO, yang menjadi faktor yang menentukan berdiri dan tegaknya proklamasi kemerdekaan di Sumatera Timur.

"
1990
S12648
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ekalantri Fitriani
"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1996
S12332
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soibah Hasni Fitrida
"Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai perjuangan yang dilakukan oleh seorang tokoh dari Betawi asal Klender bernama Haji Darip, mulai dari awal revolusi kemerdekaan Indonesia di Klender sampai setelah tertangkapnya ia oleh tentara Belanda di Purwakarta. Di antaranya tentang latar belakang Haji Darip, yang merupakan rakyat biasa tanpa dasar pendidikan politik apapun, ikut berjuang melawan tentara Sekutu Inggris dan Belanda (MICA); dan potensi-potensi yang ada di Klender yang menjadi faktor pendukung perjuangan Haji Darip dan rakyat Klender. Tujuan penulisan ini ialah untuk menampilkan kisah perjuangan seorang tokoh lokal (Haji Darip) dalam memimpin barisan rakyat dan berhasil membuat Klender menjadi daerah pertahanan yang kuat sampai akhir tahun 1945."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2003
S12550
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novita Fitrisia
"
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk membahas peranan PPPKI dalam pergerakan nasional dan melihat sejauh mana ide dan semangat persatuan yang dikembangkan PPPKI mempengaruhi pergerakan di Indonesia.
PPPKI didirikan pada tanggal 17 Desember 1927 di Bandung oleh PNI, PSI, Budi Utomo. Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatera dan Indonesische Studieclub dengan tujuan untuk menggalang persatuan dan kerja sama di antara berbagai perhinpunan yang ada di tanah air serta menyamakan arah perjuangan demi menuju kemerdekaan Indonesia.
Semula PPPKI berhasil menjalankan fungsinya sebagai wadah pemersatu kalangan pergerakan dengan mengadakan aksi balasan, membentuk dana bantuan nasional dan mengeluarkan program pengajaran nasional. Namun dalam perkembangan sslanjutnya, terjadi perpecahan di antara anggota-anggota PPPKI. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, yang semula tidak dihiraukan akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi. Akibatnya PPPKI mengalami kemunduran dan sejak lahun 1935 keberadaan PPPKl sudah tidak terdengar lagi dalam dunia pergerakan Indonesia karena PPPKI tidak pernah mengadakan kegiatan.
Meskipun PPPKI nengalami kegagalan sebagai wadah pemersatu, PPKI telah berhasil mengembangkan paham persatuan di antara kalangan pergerakan aan mencapai puncaknya dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. PPPKI juga mendorong perhimpunan-perhimpunan lain untuk saling bekerja sama dengan bergabung membentuk badan federasi atau fusi. Dengan begitu, kalangan pergerakan Indonesia semakin bertambah kuat dalam menentang penjajahan Belanda.
"
1998
S12722
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fourwanto
"Penelitian ini membahas tentang Good Neighbor Policy: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Kebijakan ini diambil sebagai usaha untuk menghilangkan citra Bad Neighbor yang melekat pada Amerika Serikat pada masa Presiden-Presiden sebelumnya. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan mcnggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pencarian data, dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama di negara-negara Amerika Latin. Memasuki akhir abad 19 dan awal abad 20 Amerika Serikat banyak melakukan intervensi di dalam negeri para tetangganya terutama negara-negara di Amerika Latin. Amerika Serikat sebelum tahun 1933, menurut Bailey di dalam bukunya Diplomatic History of The American People (1970) digainbarkan sebagai The Bad Neighbor. Citra inilah yang ingin diubah oleh Presiden Franklin D. Roosevelt dengan Good Neighbor Policynya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Good Neighbor Policy berhasil menghilangkan citra Bad Neighbor. Good Neighbor Policy niembuat perdagangan antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin meningkat. Melalui penjanjian_-perjanjian pengurangan tarif masuk barang ke Amerika Serikat, perekonomian beberapa negara Amerika Latin semakin membaik. Terakhir, Good Neighbor Policy ini menghasilkan perasaan kebersamaan antara Amerika Serikat dengan negara_-negara Amerika Latin untuk menjaga stabilitas di kawasan belahan bumi Barat khususnya di benua Amerika. Kebersamaan inilah yang membuat ketika Amerika Serikat menyatakan perang dengan Jepang bersama Powers Axisnya, Semua negara_-negara Amerika Latin menyatakan simpatinya pada Amerika Serikat dengan menyatakan sikap perang juga pada Jepang dan sekutunya."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2003
S14022
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutia Ganevia
"Penelitian mengenai DPA Sementara dilakukan berdasarkan kerangka teori ilmu-ilmu seiarah, yaitu menggambarkan DPA Sementara sebagai sebuah lembaga tinggi negara dan kemudian memberikan interpretasi terhadap data-data yang didapat. Data-data yang diperoleh dari beberapa kepustakaan dan wawancara yang dilakukan beberapa kali. Dengan berdasar data tersebut dilakukan deskripsi yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. DPA Sementara mempunyai kedudukan yang cukup berarti yaitu sebagai laboratorium politik Presiden Soekarno dan tidak hanya sebagai badan penasehat belaka. 2. Keanggotaan DPA Sementara lebih mengutamakan golongan fungsional. 3. Dari masalah-masalah yang dibahas terlihat, bahwa DPA Sementara lebih banyak membicarakan masalah-masalah politik dibandingkan masalah-masalah lainnya."
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library