Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada masa pemerintah Orde Baru berbagai kebijakan pembangunan terutama pertanian, tidak sedikit diantaranya yang kemudian menimbulkan kontroversial. Salah satunya adalah kebijakan atas pemenuhan terhadap kebutuhan gula nasional. Pro dan kontra atas kebijakan ini terutama pada pelaksanaannya. Kebijakan tersebut tertuang pada INPRES No. 9/1975 tentang tebu rakyat intensifikasi atau yang kemudian lebih dikenal dengan TRI. Tugas ini secara otomatis dibebankan kepada para petani untuk melaksanakannya. Salah satu daerah yang juga terkena untuk dijadikan areal perkebunan tabu adalah daerah Karesidenan Surakarta. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah Surakarta merupakan salah satu daerah yang berpotensi di wilayah propinsi Jawa Tengah termasuk untuk perkebunan tabu. Bagi petani di daerah karesidenan Surakarta sesungguhnya mereka merasa berat untuk mengikuiinya namun tak ada pilihan bagi mereka untuk menghindar. Petani sebagai salah satu pelaku utarnanya diberi tanggung jawab yang besar namun dengan beban resiko yang hams mereka tanggung sendiri terutama dalam hal budi daya tabu_ Hal ini sudah merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh mereka. Mulai dari penggarapan lahan, penanaman dan pemeliharaan yang dilakukan oleh para petani tergabung di dalam kelompok-kelompok tani. Dari apa yang diutarakan oleh para petani peserta TRI nampak bahwa sesungguhnya para petani tidaklah terlalu paham dengan apa yang harus dikeajakan oleh mereka dalam hal menanam tebu. Gambaran kerja teknis yang sangat panjang dan perlunya ketelitian serta ketekunan para petani dalam merawat dan mengelola tanaman tabu, ternyata membutubkan waktu kerja yang tak sedikit pula jam kerja yang panjang merupakan hal lain yang tarut menyertai rasa enggan petani untuk mau menanam tebu. Dalam pandangan petani bila dibandingkan antara jam kerja menanam tebu dengan padi yang lebih menguntungkan bagi mereka adalah menanam padi.

---

"

"Zali Abu Bakar, skripsi berjudul; SULTAN IDRIS TRAINING COLLEGE: Antara Pendidikan dan Semangat Nasionalisme Melayu (1922-1945). Di bawah bimbingan Dr. R.Z. Leirissa, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1992. Syahdan, pada tanggal 22 Juni 1927 berkata seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat zaman Hindia Belanda; meskipun seorang awan di bidang pendidikan, saya memberikan diri mengambil bagian di dalam pertukaran pikiran atas dasar keyakinan mendalam bahwa dalam analisa terakhir pendidikan hanyalah alat menuju tujuan dan bahwa dia tidak akan bergerak lebih dari itu untuk menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Betapapun jua kepentingan dan kebutuhan masyarakat adalah yang terutama dan tentang itu saya ingin mengatakan; Bilamana kita meneliti sistem pendidikan kita, kita lihat adanya kekurangan pada 2 masalah pokok. Apakah pendidikan meningkatakan ketidak puasan dan mempertajamkan pertentangan? Apakah pendidikan turut mempertajam kontras sosia-ekonomi sedemikian rupa sehingga melonggorkan sendi-sendi persatuan? saya yakin bahwa pendidikan membawa pembangunan, meningkatkanherkat pribadi dan nasionalisme. Saya sadar bahwa justru karena akan datangnya satu yang spesifik dari berbagai lembaga pendidikan di Tanah melayu masa peniajahan ialah SITC. Motivasi yang melatar belakangi berdirinya SITC paling tidak ada 3 hal; Pertama, untuk memberi pendidikan kepada anak-anak Melayu dari golongan bawah. Kedua, sebagai sarana pembentukan k e dalam, untuk menentukan arah dan insperasi penjajahn_ Ketiga, menghemat biaya pendidikan yang kian membengkak.Pembukaan SITC merupakan detik yang memberi nafas baru pada kehidupan masyarakat Melayu, detik yang mungkin dapat meneteskan air mata syukur. Detik yang menandakan sebuah College for the Malay Teachers, di buka dengan rasminya di Tanjung Malim, Perak. Juga di sifatkan sebagai tanda zaman baru dalam sejarah pendidikan Melayu, Sir Wolfe, Director of Education, berkata; Ini adalah hari yang agung dalam sejarah bangsa Melayu, karena College ini dapat di anggap sebagai tanda penting dalam sejarah perkembangan pendidikan dan pelajaran Venekuler Melayu. Pendidikan dianggap sebagai penyebaran inteklektualisme, baik yang membangkitkan nasionalisme dengan segala jenis aksinya. Sering dikatakan SITC adalah tempat menyatukan nasionalisme Melayu. Dengan adanya Keberhasilan SITC melahirkan banyak guru-guru yang berdedikasi dan berdisplin, juga banyak melahirkan tokoh-tokoh politik, pakar-pakar bahasa dan sastera serta ilmuan lainnya telah menjadi catatan sejarah. Semanga t SITC itu terns hidup dari generasi ke generasi, karena Di sini mula berkembangnya asas Pendidikan dan Nasionalisme Melayu Engkau Iihat pads Masyarakat Masyarakat sawo Matang segala kemiskinannya, Segala kesempitannya, Segala Penderitaannya Engkau tidak bisa tidur, Ke mana engkau berada ke mana engkau pergi, Ia dalam dadamu, Ia sebagian darimu dan engkau sebagian darinya Engkau tak bisa tidur, Engkau sedih, Engkau rnenangis, Engkau menjerit-Jerit, Engkau akan senyum bila masyarakat senyum, Engkau akan bahagia bila masyarakat bahagia, Engkau akan damai bila masyarakat damai, Engkau akan maju bila masyarakat maju.(Masyarakat Sawa Matang, Nahmar Jamil, 1929)"

"Untuk membangun sebuah ekonomi, permasalahan politik cenderung dilihat sebagai Suatu kendala. Integrasi dan stabilitas situasi politik menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tahun 1955-1959 adalah tahun-tahun di mana kondisi politik dan ekonomi negara Republik Indone_sia tengah berada dalam kegamangan. Kondisi itu antara lain diwarnai oleh pemberontakan Darul Islam, PERMESTA, serta penentangan-penentangan yang datang dari Dewan-dewan Daerah. Untuk mengantisipasi kegamangan kondisi politik dan ekonomi tersebut. Presiden Soekarno lantas memberlakukan Manifesto Politik dan Ekonomi Terpimpinnya, serta mencetuskan ide untuk mengeluarkan kebijaksanaan penurunan ni1ai mata uang (saneering). Beberapa langkah lainnya dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, pengu_raian fakta untuk dianalisis, skripsi ini mencoba mengungkap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang berkesinam_bungan pada tahun 1955-1959."

"ABSTRAKLetak geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis baik secara geogrfis, strategi militer maupun potensi ekonominya, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar selam Perang Dingin. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia. Konflik intern suatu bangsa atau negara dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa sebagai kesempatan untuk menenamkan pengaruhnya. Itulah sebabnya, persaingan adikuasa di Asia Tenggara yang sering diiringi dengan konflik senjata itu, telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.Perkembangan keadaan di Asia Tenggara dimana persaingan antara negara adikuasa semakin meningkat di era 1970-an, telah menyebabkan negara-negara ASEAN menambahkan politik sebagai bidang kerja sama disamping bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), ASEAN juga memperjuangkan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral."

"Hubungan Amerika Serikat dan Indonesia yang akan ditelaah di dalam skripsi ini mengambil sebagai titik awal ketika tampilnya Amerika Serikat di da1am penyelessaian masa1 h Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Dimulai sejak Indonesia tidak akan membawa masalah Irian Barat keIndonesia tahun 1963. Dengan alasan-alasan yang berbeda, baik Belanda maupun Indonesia telah meminta dukungara serta mengundang campur tangan Amerika Serikat. Pihak Belanda menginginkara dukungan untuk dapat menguasai kembali (bekas ) wilayah jajahannya, sedangkan pihak Indonesia menginginkan dukungan Amerika Serikat untuk mempertahankan hak-hak Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pendirian dan tindakan yang dilakukan Amerika Serikat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai negara adidaya dan memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika politik internasional. Studi ini memiliki beberapa masalah yang menarik untuk dibahas, diantaranya yaitu selain masalah ini menjadi masalah internasional yang melibatkan beberapa negara dan mememrlukan penanganan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga masalah ini menimbulkan pandangan dan sikap yang berbeda-beda, baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia dan Belanda, maupun di kalangan pejabat-pejabat Pemerintah Amerika Serikat sendiri. Selian itu, di dalam studi ini juga dibahas mengenai berbagai peranan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat sampai terselesainya masalah ini. Mengapa sikap Amerika berubah-ubah (namun tetap menjalankan politik globalnya) dan peranan apa saja yang telah diperikan Amerika Serikat serta bagaimana langkah-langkah diplomasi Amerika Serikat di dalam penyelsaian masalah Irian Barat sampai diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian diserahkan kembali kepada Indonesia dapat terlihat di dalam skripsi ini. Untuk meneliti sikap dan peranan Amerika Seriakt terhadap Indonesia di dalam penyelesaian masalah Irian Barat tahun 1958-1963, dipakai sumber data dari arsip, dokumen, artikel majalah dan surat kabar, tesis, skripsi, paper, buku dan karya leksikografis yang sebagainan besar bersudut pandang dan menitikberatkan pada sikap dan peranan Amerika Seriakt, serta masih ditambah dengan sumber lisan, baik wawancara langsung, maupun dokumentasi wawancara dengan tokoh-tokoh sipil dan militer yang sekiranya terlihat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat ini. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-sumber tersebut di atas, dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sehingga mempengaruhi sikapnya di dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Amerika Serikat yang pada awalnya bersikap netral atau dengan kata lain berpihak kepada Belanda dan kemudian berubah menjadi berpihak kepada Indonesia. Maka 'hal ini didasarkan atas pertimbangan diantaranya selain mencegah Indonesia jatuh ke dalam pengaruh komunis dan Indonesia dapat dijadikan kawan di dalam mengembangkan strategi pembendungannya di dalam politik globalnya untuk menangkal parkembangan komunis di dunia pada umumnya dan di kawasan Asia tenggara khususnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan global Amerika Sarikatlah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam mewujudkan kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap Indonesia."

"Skripsi ini pertama-tama mencoba menelusuri proses Benua Australia menuju _penal colony', kemudian mengupas kehidupan mereka di pembuangan sampai mereka bebas dan berperan dalam perkembangan sosial-ekonorni koloni Inggris tersebut. Tujuan akhir dari karya ini adalah menggambarkan bahwa narapidana memiliki peranan yang sangat penting pada masa-masa awal koloni Inggris di New South Wales.Hasil penelitian dari berbagai arsip menunjukkan peran penting narapidana sebagai sumber daya manusia yang potensial baik sebagai tenaga kerja pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, Narapidana merupakan peletak dasar kaum buruh di Australia. Secara umum peranan yang diberikan narapidana adalah hasil kerja kolektif, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan tanah pertanian, pembangunan gedung-gedung baik untuk pemerintahan maupun swasta. Sejarah membuktikan adanya beberapa bekas narapidana yang sukses dan berperan dalam perkembangan ekonomi Australia."

"Pada masa Pendudukkan Militer Jepang di Indonesia, 1942-1945, surat kabar dijadikan salah satu alat propaganda bagi kepentingan Pemerintah Pendudukkan Militer Jepang, selain radio dan majalah. Dalam skripsi ini dibicarakan proses dari dijadikannya Surat kabar tersebut sebagai salah satu corong dari suara Pemerintah Pendudukkan Militer Jepang, khususnya di Jawa. Proses pengaturan dan pengawasan terhadap surat kabar tersebut dilakukan secara bertahap dan dipengaruhi pula oleh situasi medan peperangan. Sebagai klimaksnya pengaturan dan pengawasan terhadap surat kabar tersebut adalah dengan didirikannya Djawa Shinbun Kai (Gabungan Persurat-kabaran di Jawa), yaitu badan yang mengatur sekaligus mengawasi keberadaan surat kabar yang terbit pada waktu itu. Djawa Shinbun Kai, selain menetapkan harga langganan, jumlah peredaran (oplag), penyediaan kertas dan alat cetak, juga bertindak sebagai badan yang mengarahkan berita-berita apa saja yang sebaiknya dimuat dengan maksud mengarahkan opini pembaca surat kabar terhadap apa yang diinginkan oleh Pemerinah Pendudukkan Militer Jepang didalam membantu perang yang sedang dijalankannya. Peran inilah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini."

"ABSTRAKPerubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara Perhutani sejak ditetapkannya PP/No.17-30/1961, membawa pengaruh pada pengelolaan hutan. Pada masa Perhutani, hutan telah dijadikan salah satu sumber pendapatan negara. Dari hasil penjualan kayu oleh Perhutani maka akan didapatkan devisa, pajak dan beban pembangunan. Dalam melakukan kegiatannya yakni produksi dan pemasaran, Perhutani mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dialami Perhutani mempengaruhi segala aspek kinerja perusahaan. Dengan demikian selama masa 1961-1966 Perhutani masih belum dapat mengembangkan usahanya.

---

"

"Hubungan Australia-Indonesia merupakan hubungan bilateral dua negara yang menarik untuk diamati. Letak strategi dari posisi geografis kedua negara, menyebabkan kedua negara saling memperhatikan, terutama bilamenyangkut soal keamanan dalam negeri mereka. Pada waktu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Australia merupakan negara Barat pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan bersimpati pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masa ini merupakan awal tahun-tahun terbaik dari hangatnya hubungan kedua Negara. Sampai kemudian muncul isu Irian Barat yang diklaim Indonesia sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Hubungan kedua negara menjadi tegang dengan munculnya isu Irian Barat yang diklaim Indonesia. Dan sejak itu dimulailah sejarah panjang perdebatan antara kedua negara dalam masalah Irian Barat, untuk masa satu decade lebih (1949-1982)"

"Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah (Presiden Soeharto) menginginkan agar sistem kepartaian di Indonesia disederhanakan. Hal itu ditujukan untuk melakukan kontrol peran umat Islam di pemerintahan. Berbagai strategi pun dilancarkan, yaitu mulai penolakan rehabilitasi Masyumi, pembentukan PDII sampai strategi pengembosan masa parpol di pemerintahan melalui strategi monoloyalitas. Tidak hanya sampai pada tahap itu, pemerintah selanjutnya menganjurkan agar partai politik yang ada untuk mengelompok. Pada dasarnya pengelompokan yang diinginkan pemerintah adalah agar di Indonesia hanya ada dua parpol saja. Kedua parpol yang terbentuk itu akan memudahkan pemerintah melakukan kontrol politik. Sebagai Partai Islam terbesar, Nahdlatul UIama (NU) menyadari kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Dalam Muktamarnya (1971) NU menyatakan sikap untuk berusaha mempertahankan keberadaan (eksistensi) kepartaian terhadap strategi yang dilancarkan pemerintah. Selain itu NU pun mempertimbangkan wadah nonpolitis apabila hams meninggalkan kepartaian karena kondisi politik yang akan terjadi. Proses pengelompokan pun berjalan dan seiring dengan itu NU terus berusaha mempertahankan eksistensi partainya. Sikap maupun usaha NU itu pun kenyataannya harus tunduk kepada fusi parpol yang diinginkan pemerintah. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973, NU berfusi dengan Parmusi, PSII dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)."