Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Dewan Pers pada masa pemerintahan Orde Baru. Dewan Pers adalah sebuah lembaga tertinggi dalam pembinaan pers di Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Pokok Pers No. 11 tahun 1966. Anggota Dewan Pers terdiri atas wakil-wakil dari kalangan pers, pemerintahan, dan masyarakat. Fungsi pembinaan dan pembuat aturan membuat lembaga tersebut mendapatkan sorotan dari kalangan pers. Hal tersebut lebih disebabkan sebagian aturan-aturan yang dibuat oleh Dewan Pers sering dijadikan alat untuk mengekang kehidupan pers. Dengan mempelajari Dewan Pers, skripsi ini juga menggambarkan pola hubungan antara pemerintah dan pers. Melalui Dewan Pers pulalah dapat terlihat bagaimana pola kebijakan propaganda yang diterapkan oleh Orde Baru. Sepanjang masa kekuasaan Orde Baru, pemerintah selalu menentukan prinsip-prinsip dan ideologi tunggal kepada setiap organisasi kenegaraan maupun organisiasi sosial masyarakat. Akan tetapi bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada kehidupan pers yang pada dasarnya memiliki budaya kebebasan bersuara? Di situlah Dewan Pers mengambil peran yang cukup penting. Untuk dapat mernbahas tentang Dewan Pers, maka diperlukan pembahasan tentang kehidupan pers pada zaman Orde Baru. Oleh karena skripsi ini juga mencantumkan berbagai peristiwa pembredelan yang terjadi pada periode tersebut. Reaksi Dewan Pers terhadap berbagai peristiwa pembredelan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam skripsi ini, karena berbagai aturan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers juga sangat berhubungan dengan berbagai peristiwa pembredelan tersebut. Situasi zaman pun turut menentukan kinerja Dewan Pers. Seperti yang terjadi pada 1980-an, pers masuk dalam era bisnis. Berbagai keputusan yang dihasilkan pun bersinggungan dengan perkembangan ekonomi pers. Sedangkan pada masa sebelumnya pendekatan keamanan terasa sangat kental sekali. Walaupun memang kedua unsur tersebut, yaitu pembangunan dan stabilitas keamanan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang menjadi dasar kebijakan sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dewan Pers sepanjang periode Orde Baru berada dalam dilema dua kepentingan, yaitu kepentingan penguasa dan kepentingan kalangan pers. Pemerintah menginginkan Dewan Pers menjadi lembaga yang bisa digunakan untuk mengekang kehidupan pers, sedangkan kalangan pers mengharapkan lembaga tersebut menjadi jembatan jika terjadi perselisihan di antara keduanya. Dilema tersebutlah yang mewarnai kinerja Dewan Pers sepanjang periode Orde Baru, dan biasanya pemerintahlah yang menempati posisi dominan"

"ABSTRAKAlasan saya menulis tentang Armada Penyelundup, Angkatan Laut Republik Indonesia Menerobos Blokade Belanda Tehun 1946-1949 ini edalah : Pertama, masih kurangnya buku-buku dan penulisan-penulisan yang mengungkapkan tentang sejarah perjuangan di bidang kelautan. Hal tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai sumber, dan juga banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu sudah tiada lagi .Yang kedua, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Armada Penyelundup yang menjadi inti dari skripsi ini, pada umumnya hanya dikupas secara sepintas saja, misalnya dalam karya-karya dari Zamzulis Ismail BA, ALRI Deerah Aceh (1945-1950); Departemen Penerangan RI, 20 Tahun Indonesia Merdeka III; ataupun dalam buku Sejarah TN1-AL (1945-1950) ' yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI-AL, yang mencatat bahwa Armada Penyelundup_ memegang peranan dalam menerobos blokade Belenda di perairan-perairan yang dikuasai Belanda. Sumber-sumber data dan pokok-pokok permasalahan.

---

"

"FILE 86ABSTRAKSetelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang nerdeka, lepas dari belenggu penjajahan, naaun demikian masih banyak hambatan yang harue dihadapi, seperti pemerintah Jepang yang masih berkuasa dalam menjaga Status Quo sampai pasukan Sekutu aengambil alih kekuasaan, disaaping itu kehadiran pasukan Sekutu bereama tentara RICA telah menimbulkan berbagai pertenpuran di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Semarang dan daerah-daerah lainnya, termasuk di Sukabumi. Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia telah nendapat reaksi keras dart hampir seluruh rakyat yang tersebar diseluruh kepulauan yang dulunya bekas wilayah Hindia-Belanda ini. Mereka menentang kembalinya kolonialisme Belanda di bumi pertiwi. Hal-hal seperti inilah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaannya, belum lagi harus mengkonsolidasikan segala kekuatan baik di bidang politik, ekonomi, militer maupun sosial-budaya. Studi tentang periode revolusi di Indonesia telah banyak dihasilkan baik oleh sarjana-sarjana asing maupun oleh sarjana Indonesia. Akan tetapi umumnya dilihat dari perspektif Nasional atau pusat. Melihat kenyataan itu, studi ini berusaha mengubah perspektif yang lazim diambil dalam kisah-kisah pada periode ini dan memandang proses revolusi dari tingkat daerah ketimbang dari tingkat pusat. Dalam skripsi ini akan dilihat bagaimana pemerintah daerah dan rakyat Sukabumi menanggapi tentang arti kemerdekaan, dan apa yang mereka lakukan setelah itu untuk mengkonsoiidasikan diri baik di bidang politik, ekonomi maupun militer.

---

"

"Petrus Kafiar, penduduk asli suku Biak Irian, muncul sebagai penginjil bagi sesamanya. Kemunculan itu menjadi kebetulan sejarah karena mulanya dia hanyalah seorang anak yang diculik oleh suku lainnya yang kemudian memperbudak dan menjualnya ke seorang pendeta Kristen, van Hasselt. Oleh van Hasselt, budak yang telah ditebusnya itu kemudian dijadikan anak piara, dididik pengetahuan membaca, menulis dan agama. Bahkan olehnya juga anak ini dibaptiskan. Perkembangan selanjutnya, Petrus yang telah menjadi kaki tangan pendeta dalam penyiaran agama Kristen, menjalani pendidikan yang lebih tinggi dalam soal keagamaan di Seminari Depok. Sekembalinya dari sana, Petrus melanjutkan khotbahnya di tengah masyarakat asalnya. Tapi dalam prosesnya ternyata tak semulus yang diharapkan kendala tetap saja muncul. Kendati demikian, pranannya dalam proses Kristenisasi di pulau Biak-Supiori patut mendapat tempat dalam sejarah Indonesia"

"Kalimantan Barat periode 1945-1950, tidak banyak diketahui oleh bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak begitu sulit bagi Belanda (NICA) untuk menguasai kembali daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan tidak ada lagi tokoh yang menjadi pimpinan masyarakat. Mereka hampir semua dibunuh oleh Jepang, sedangkan yang masih hidup m asih terbayang atas kekejaman Jepang. Kini yang harus menghadapi Belanda adalah anak-anak muda yang belum berpengalaman. Dengan modal semangat untuk merdeka, anak-anak muda ini berjuang melepaskan diri dari pendudukan NICA dan berusaha berhubungan dengan RI di Jawa. Usaha mereka untuk menggabungkan daerah Kalimantan Barat ke dalam RI; mendapat hambatan dari Sultan Hamid II yang faderalis. Sultan Hamid menghendaki Kalimantan Barat adalah sebuah negara bagian atau setidaknya bagian dari negara Kalimantan untuk mewujudkan impian Sultan Hamid dan Belanda, maka Kalimantan Barat dijadikan Daerah Istimewa. Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia, satu-persatu daerah bekas wilayah NICA bergabung dengan RI, tetapi daerah Kalimantan Barat belum bisa bergabung. Cita-cita para pemuda tidak berhasil, karena kuatnya kaum federalis di daerah ini dan juga di pusat Pererintah RIS Jakarta"

"ABSTRAKSandiwara Sunda Miss Tjitjih sebagai kelompok seni pertunjukkan Indonesia sudah ada sejak pertengahan abad ke-20. Miss Tjitjih merupakan pengolahan kembali dari Komedi Stambul, Komedi Stambul didirikan oleh Agust Mahieu, seorang Indo-Perancis pada tahun 1891. Komedi Stambul mengambil idiom-idiom dari teater bangsawan. Teater bangsawan adalah teater berbahasa Melayu yang berkembang di masyarakat Melayu. Kelompok sandiwara Sunda ini tiba di Jakarta pada tahun 1928. Namanya diubah dari Opera Valencia menjadi Sandiwara Miss Tjitjih. Sandiwara Sunda ini dipimpin seorang keturunan Arab, Abu Bakar Bafagih. Yang unik adalah penggunaan idiom tradisional Sunda pada setiap pertunjukannya. Bintang primadonanya bernama Nyi Tjitjih yang juga merupakan istri dari Abu Bakar Bafagih. Setelah berkeliling Jakarta, pada saat kedaulatan RI kembali pada tahun 1951 Miss Tjitjih mendapat tempat di jalan Kramat Raya No. 43, Jakarta Pusat. Di sinilah Miss Tjitjih mendapat zaman keemasan. Hampir setiap hari mereka melakukan pertunjukan. Penontonnya pun datang dari luiar Jakarta, seperti Bekasi, Bogor dan Bandung. Meski begitu mereka tetap melakukan pertunjukkan di daerah seperti Bandung, Tasikmalaya dan Cirebon. Sebagai apresiasi terhadap kiprah mereka di seni tradisional, banyak pihak memberikan penghargaan pada mereka. Sayangnya sepeninggal Abu Bakar Bafagih, keadaan menjadi terbalik. Gedung pertunjukkan Miss tjitjih di Kramat Raya No. 43 dijual oleh para ahli waris. Harun Bafagih, satu-satunya anak Abu Bakar Bafagih yang mempunyai jiwa seni memutuskan untuk meneruskan jejak ayahnya. Dia memulai dari awal sekali. Dengan jatah warisannya, is membangun sandiwara Sunda Miss Tjitjih di jalan Stasiun Angke No. 2, Jakarta Barat. Di tempat ini, pengunjung yang datang untuk menonton sandiwara Sunda ini semakin berkurang. Seluruh awak sandiwara mengalami kesulitan. Mereka terpaksa melakukan pekerjaan sampingan seperti menjadi supir atau tukang cuci baju. Pemerintah DKI, mulai dari Ali Sadikin, Tjokropanolo sampai R. Suprapto memberikan subsidi bagi keberlangsungan nasib Miss Tjitjih. Mereka juga. mengusahakan sebuah gedung pertunjukan. Kisah pencarian lokasi gedung begitu panjang, hingga akhimya dibangun sebuah gedung pertunjukan Miss Tjitjih di jalan Label Pendek, Kemayoran, Jakarta pusat.

---

"

"Situasi politik di Australia sampai tahun 1947 masih terdapat kontradiksi dan ketidaksatuan dalam kebijaksanaan sipil Australia terhadap Indonesia. Ketidak-tetapan kebijaksa_naan yang berhubungan dengan Hindia Belanda dan kemerdekaan Indonesia mencerminkan tidak adanya kebulatan pendapat di dalam tubuh Pemerintah Australia. Pada tahun 1945, Chifley mengatakan bahwa perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah masalah dalam negeri Belanda dan Australia tidak ingin campur tangan. Walaupun demikian, Pemerintah Australia memper_hatikan perkembangan di Indonesia sebab situasi yang tidak menentu di wilayah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran Australia bagi strategi pertahanan keamanannya. Kegagalan pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian Linggarjati telah memaksa Pemerintah Australia membawa masalah ini ke PBB. Di Dewan Keamanan EBB, Pemerintah Australia berusaha meyakinkan anggota DK-PBB bahwa masalah Indonesia-Belanda sudah saatnya ditangani PBB. Usaha Australia mulai menampakkan hasil saat DK-PBB mengeluark.an resolusi gencatan senjata dan membentuk suatu komisi yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Usaha inipun menunjukkan ketegakkan sikap Australia terhadap masalah Indo-nesia, yang selama ini berusaha untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi masalah tersebut. Ketegasan yang berlatar belakang dari kebijaksanaan politik Australia setelah perang, dimana Pemerintah Australia menginginkan penyelesaian secara damai di samping keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-_negara tetangganya di Asia. Dukungan Australia di DK-PBB telah menimbulkan simpati tersendiri bagi Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk mewakilinya dalam KTN. Bagi Pemerintah Australia, hal ini merupak.an kesempatan untuk mewujudkan ambisinya menjadi negara utama di kawasan Asia dan memanfaat_kan masalah ini sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara di Asia, serta untuk melindungi kepentingan-kepentingan negaranya di Asia, khususnya Indonesia."

"Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, yang keesokan harinya dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Se_gera setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, terjadi kesi_bukan-kesibukan dalam menyusun organisasi pemerintahan. Di antaranya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kabinet. Kedua organisasi ini berada di bawah ke_kuasaan presiden, yaitu KNIP berperaa sebagai pembantu Pre_siden (eksekutif) dan kabinet langsung dip1mpin dan bertang-gung jawab kepada presiden. hhususnya kabinet, yang lazim di sebut dengan Kabinet Presidentil, hampir semua anggotanya terdiri dari bekas pejabat pemerintah pada zaman Jepang."

"ABSTRAKMasalah keruntuhan kerajaan Banjarmasin pada abad ke-19 tak lepas dari akibat politik yang terjadi dalam kerajaan tersebut. Di dalam studi sejarah mengenai keruntuhan kerajaan masih sedikit sekali diungkapkan secara terperinci, terutama tentang kerajaan Banjarmasin. Dari tulisan yang ada tentang kerajaan Banjarmasin antara lain, oleh E. B. Kielstra, seorang penulis Belanda yang hidup pada abad ke-19, dan pada abad itu pula menulis tentang hal tersebut. Juga ada tulisan-tulisan yang ditulis pada abad ke 20-an oleh Drs. M. Idwar Saleh dan Saari Soeroto M.A. mengenai Banjarmasin, tetapi sedikit sekali tentang poli_tik yang ada dalam kerajaan dan sebab keruntuhan kerajaan Banjarmasin. Sehubungan dengan ini saya merasa terdorong untuk menulis skripsi yang berjudul Kerajaan Banjarmasin di ambang keruntuhannya (1826-1859), yang mengungkapkan masalah politik yang ada dalam kerajaan, sehingga menaglami keruntuhan.

---

"

"Tentara merupakan bagian intergral dalam suatu negara yang berfungsi mempertahankan eksistensi negara tersebut dari agresi militer negara lain. Namun, pembentukan organisasi tentara pada suatu negara yang baru berdiri bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi harus menghadapi seangan negara lain pada saat yang bersamaan. Situasi seperti inilah yang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaannya. Pada awalnya pemerintah Republik Indonesia hanya mendirikan BKR yang mempunyai fungsi berbeda dengan tentara. Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia dengan tentara Belanda yang ikut di dalamnya menimbulkan respons dari para pemuda dengan membentuk laskar-laskar dan merebut senjata-senjata dari tangan tentara Jepang guna mempertahankan kemerdekaan. Walaupun pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah membentuk TKR sebagai wadah resmi tentara pemerintah, tetapi kendali militer tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah mengingat keberadaan laskar-laskar yang juga berjuang dengan gigih di luar koordinasi tentara resmi. Didaerah Sumatra Timur, jumlah laskar justru lebih banyak dibandingkan jumlah tentara. Mereka berhimpun di sekitar Medan yang dikuasai oleh tentara Sekutu. Upaya menyatukan pasukan-pasukan laskar dan tentara yang umumnya berasal dari Sumatra Timur dan Tapanuli in dilakukan lewat pembentukan LRMA yang kemudian berubah menjadi KMA. Namun, koordinasi pasukan tetap menjadi masalah penting bagi perjuangan di daerah ini. Konflik-konflik antar pasukan kerap terjadi, begitu pula penyimpangan-penyimpangan pasukan berupa perampokan dan pembentukan atas masyarakat sebangsa yang tidak berdosa"