Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang Pengamanan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Perhatian utama dari tesis ini adalah kegiatan Satpam dalam melakukan pengamanan aktifitas di Perkampungan Industri Kecil (PIK).Tujuan tesis ini adalah untuk menunjukkan kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Satpam dalam mengamankan Perkampungan industri Kecil (PIK). Kegiatan pengamanan tersebut dapat dijadikan contoh dan pedoman oleh Satpam dalam melakukan pengamanan tempat-tempat industri di wilayah lain.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah pengamanan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam mengkaji pengamanan yang dilakukan oleh Satpam di Perkampungan Industri Kecil (PIK) digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan dokumentasi untuk mengungkapkan kegiatan Satpam dalam melakukan pengamanan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkampungan Industri Kecil dibangun berdasarkan Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomer 532 tahun 1981, merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil. Untuk mengelola Perkampungan Industri Kecil dibentuk badan yang dinamakan Badan Pengelolaan Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) yang bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta. Didalam mengelola Perkampungan industri Kecil Kepala BPLIP mengeluarkan Surat Keputusan nomer : 078.I/III/2000. tanggal 27 Maret 2000. tentang Penyempurnaan Seksi-seksi dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab pada Struktur Organisasi dan tata kerja BPLIP dan didalam Surat keputusan tersebut mengatur tugas, kedudukan maupun kewenangan Satpam.Didalam menjalankan tugas pengamanan, Satpam PIK melakukan hubungan, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dengan Satpam perusahaan, Satpam SLTPN 236, Hansip RW X, Satgas Linmas, pihak Kepolisian dan Koramil Cakung. Kegiatan pengamanan dapat bejalan dengan baik, didukung adanya imbalan dari para pengusaha di wilayah Perkampungan Industri Kecil. Untuk menjaga kekompakan, memudahkan koordinasi dan kerjasama di bentuk suatu wadah dengan nama Persatuan Sosial Satuan Pengamanan (PSSP).Didalam melakukan pembinaan terhadap Satpam PIK, Kepala BPLIP mengeluarkan Surat Keputusan nomer 120.1/111/2002, tanggal 14 maret 2002, untuk menunjuk anggota Polri dari Polsek Cakung sebagai Tim Asistensi Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di areal Perkampungan industri Kecil. Didalam melaksanakan tugas Tim Asistensi tersebut mengadakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Satpam di Perkampungan Industri Kecil.Implikasi dari tesis ini adalah pemberdayaan potensi masyarakat didalam melakukan kegiatan Kamtibmas Swakarsa, melalui pembinaan Satuan pengamanan. Keberhasilan melakukan pembinaan terhadap Satuan Pengamanan, dapat membantu tugas Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di lingkungan dimana Satuan Pengamanan tersebut bertugas.Tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan potensi masyarakat adalah dikembangkan kegiatan Pemolisian Masyarakat (Community Policing) dalam program pembinaan Kamtibmas, sehingga masyarakat dapat memahami dan merencanakan kebutuhannya dalam mengamankan diri sendiri, barang-barang maupun usahanya. Perlu disempurnakan dan dikembangkan suatu wadah yang dibentuk oleh pihak-pihak terkait dalam pengamanan Perkampungan Indutri kecil, berupa Persatuan Sosial Satuan Pengamanan (PSSP), untuk menjaga kekompakan, koordinasi dan kerjasama sehingga tugas pengamanan dapat berhasil. PSSP dapat dijadikan contoh dan pedoman bagi Satpam dalam melakukan pengamanan tempat-tempat industri diwilayah lain."

"Tesis ini tentang kehidupan sopir mobil plat hitam yang diomprengkan yang mangkal di Jalan Jampea Raya, Koja, Jakarta Utara. Didalam kegiatannya meskipun merupakan suatu bentuk pelangggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, namun mereka tetap bertahan untuk menjalankan kegiatan pengomprengan mobil plat hitam tersebut. Untuk itu fokus didalam tesis ini adalah pola-pola hubungan sosial yang terjalin didalam kegiatan tersebut sehingga terbentuk suatu jaringan sosial.Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara baik dengan pedoman maupun tidak dengan pedoman sehingga dapat mengetahui pola-pola hubungan sosial yang terjadi dalam kegiatan sopir-sopir mobil plat hitam yang diomprengkan dan untuk dapat mengetahui strategi mendapatkan pelanggan maupun strategi menghindari penindakan hukum oleh petugas dalam hal ini polisi lalu lintas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sopir mobil plat hitam yang diomprengkan tersebut rata-rata merupakan masyarakat dengan status ekonomi lemah, dan dalam kegiatannya menjalin hubungan (hubungan: Pertemanan, perantaraan, patron klien, kekuatan) dengan pemilik mobil, kenek, sesama sopir mobil plat hitam yangdiomprengkan, juru parkir, preman, konsumen/pengguna jasa, dan petugas polisi agar tehindar dari jeratan hukum, karena kegiatan pengomprengan mobil plat hitam tersebut dilakukan demi mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Disamping itu karena adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan akan adanya angkutan baik untuk angkutan barang maupun penumpang yang murah dan sesuai dengan keinginan konsumen.Sikap petugas polisi diwilayah tersebut yang bertugas berdasarkan fungsi dan peranannya, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, lebih mengutamakan pelayanan keamanan daripada penegakan hukum. Sehingga kegiatan pengomprengan mobil plat hitam dapat terus berjalan hingga sekarang. Disamping itu perundang-undangan yang ada yaitu PP No 43 Tahun 1993 masih ada pasal yang tidak selaras dengan UU No 14 Tahun 1992 yang menyangkut ketentuan tentang kendaraan angkutan umum.Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya keterpaduan bagi pihak kepolisian dan instansi terkait dalam menangani permasalahan ini, agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada tanpa menimbulkan dampak negatif sebagai akibat meningkatnya angka pengangguran."

"Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk tim negosiator Polri termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dibentuk dua tim negosiator yaitu tim negosiator polki dan tim negosiator polwan. Dalam melakukan negosiasi, ada dua sasaran, yaitu pimpinan atau koordinator unjuk rasa dan massa unjuk rasa, dimana strategi yang diterapkan yaitu Sapa - Senyum - Salam dengan metode berbaris memanjar atau berbaur dengan massa. Di sisi lain, dalam melakukan unjuk rasa, kelompok unjuk rasa memiliki agenda aksi tersendiri. Agenda tersebut termasuk kedalam bagian dari karakteristik unjuk rasa yang ada. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tim negosiator harus memiliki strategi tersendiri dalam melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa sehingga dapat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jika tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator akan sulit mencapat tujuan bersama agar unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan damai. Akibatnya, negosiasi yang dilakukan, menjadi tidak ada kaitannya dengan aman, tertib, damai tidaknya unjuk rasa yang terjadi."

"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana curat dan curas oleh Unit Kejahatan Kekerasan di Polres "X". Fokus penelitian ini adalah berupa proses penyidikan tindak pidana curat dan curas yang dilakukan oleh anggota unit kejahatan kekerasan polres "X". Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bentuk-bentuk tindakan anggota yang terjadi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana curat dan curas di Polres "X".Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menunjukkan proses penyidikan tindak pidana curat dan curas secara utuh baik penyidikan prosedural maupun penyidikan yang tidak prosedural yang dilakukan oleh anggota unit kejahatan kekerasan Pokes "X". Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metododogi etnografi, peneliti ingin menggambarkan dan memotret secara utuh mengenai tindakan-tindakan anggota unit sesungguhnya dari proses penyidikan tindak pidana curat dan curas, bentuk-bentuk penyimpangan dan pola-pola hubungan antara penyidik dengan berbagai pihak.Hasil dari penelitian ini ditemukan beragamnya tindakan-tindakan dalam proses penyidikan tindak pidana curat dan curas yang dilakukan oleh anggota unit kejahatan kekerasan Polres "X". Tindakan tersebut dapat tergambar mulai dari penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan sampai dengan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tindakan lain yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana curat dan curas tersebut yaitu berupa ditemukannya bentuk-bentuk penyimpangan dan proses penyidikan serta faktor korelatif terjadinya penyimpangan yang dilakukan anggota unit. Serta yang terakhir ditemukan juga pola-pola hubungan penyidik/anggota unit dalam melakukan proses penyidikan baik hubungan dengan sesama anggota polisi, warga masyarakat (saksi,korban, tersangka dan informan) serta pola hubungan dengan SPP (sistem peradilan pidana) dalam hal ini Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan pengacara/penasehat hukum.Selain ditemukan penyidikan yang prosedural dan penyidikan yang tidak prosedural dalam penyidikan tindak pidana curat dan curas yang terjadi di Unit kejahatan kekerasan, juga ditemukan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh satuan reserse guna meningkatkan kinerja penyidik.Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan polisi adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi dan citra baik dari institusi Polri. Apabila dalam proses penyidikan polisi lamban, tidak tanggap, tidak profesional dan proposional serta semakin suburnya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyidikan maka citra polisi semakin terpuruk."

"Tesis ini tentang penanganan anak korban kekerasan seksual di Pores Metro Jakarta Selatan. Perhatian utama tesis ini adalah cara bertindak penyidik Ruang Pelayanan Khusus pada proses penyidikan terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual di Polres Metro Jakarta Selatan.Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan proses penyidikan anak korban kekerasan seksual oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan yang berbeda dengan penyidikan kejahatan yang lain. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Peneliti ingin menggambarkan secara utuh mengenai tindakan penyidik Ruang Pelayanan Khusus dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual, dampak atas perbuatan pelaku, bentuk-bentuk penyimpangan dan hubungan antara penyidik dengan berbagai pihak.Hasil dari penelitian ini ditemukan beragamnya tindakan-tindakan dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan. Tindakan ini dapat tergambar dalam proses penyidikan tersebut mulai dari diterimanya Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan sampai dengan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum. Ditemukannya anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, karakteristik pelaku, hubungan sosial korban dan pelaku serta dampak dari perbuatan si pelaku terhadap korban.Tindakan lain yang terjadi pada proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yaitu ditemukannya bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus. Ditemukan juga pola-pola hubungan antara penyidik Ruang Pelayanan Khusus dengan sesama anggota, warga masyarakat (korban, keluarga korban, saksi, tersangka), Kejaksaan, dan Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan anak perempuan korban kekerasan seksual seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor budaya."

"Tesis ini tentang Corak Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan Oleh Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Perhatian utama tesis ini adalah pada corak birokrasi yang terdapat dalam kegiatan penyidikan yang tergambar dalam hubungan antara penyidik dengan saksi, penyidik dengan tersangka, dan di antara penyidik itu sendiri. Fokus penelitian tentang corak birokrasi dalam Sat Indag Dit Reskrimsus sehubungan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak birokrasi yang terdapat di Sat Indag tersebut.Tesis ini menunjukkan bahwa corak birokrasi yang terjadi di dalam kegiatan penyidikan oleh Sat Indag, terjadi sebagai suatu bentuk birokrasi dan patologi dalam birokrasi, dan dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan dalam berinteraksi sosial antara saksi, tersangka, dan penyidik Sat Indag. Corak birokrasi ini terbentuk dalam hierarki otoritas, adanya spesialisasi dan sistem peraturan, serta impersonalitas. Implikasinya, corak birokrasi yang ada seperti, pertama, tugas-tugas dibagi ke dalam berbagai posisi sebagai tugas resmi. Kedua, petugas diorganisir secara hierarkis dengan rantai ketat perintah dari atas ke bawah. Ketiga, diciptakan pembagian kerja secara detail. Keempat, aturan mengatur semua perilaku dalam rangka pelaksanaan tugas. Kelima, personil dipilih atas dasar kompetensi. Dan keenam, jabatan kantor cenderung menjadi pekerja seumur hidup. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Birokrasi ini diperparah lagi dengan reward dan punishment yang belum dioperasionalkan dalam Sat Indag, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi.

---

The thesis discusses bureaucratic patterns in investigating criminal act in industry and trade conducted by Sat Indag Dit Rekrim Sus (Industrial and Trade Section, Special Crime and Detective Directorate) Jakarta Metropolitan Regional Police. The main focus of the thesis is the bureaucratic patterns of investigation activities which drawn in the relationship between investigator and witness; investigator and suspect; and among investigators themselves. The writer employs ethnography method and collects data by conducting observation, involved-observation, and guided-interview in order to uncover the bureaucratic patterns in Sat Indag above.

The result of the thesis reveals that the bureaucratic patterns in investigation activities conducted by Sat Indag happen as a form of bureaucracy and pathology in bureaucracy. They are conducted by establishing relationship, communication and social interaction among witnesses, suspects and investigators of Sat Indag. The bureaucratic pattern is formed in the hierarchy of authority and there are specialization, system of rule and impersonality. There are some implications of such bureaucratic patterns. First, duties are divided into various positions as official duty. Second, personnel are hierarchically organized with a tight chain of command in a top-down way. Third, job distribution is created in a detail way. Fourth, regulations regulate all behavior in carrying out duties. Fifth, personnel are selected based upon their competence. And sixth, position in the office tends to be a position for life.

The bureaucracy is aggravated by the system of reward and punishment that has not been operationalized in Sat Indag Dit Reskrimsus resulting in higher emotional relationship among the personnel."

"Tesis ini adalah tentang perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah Proses/manajemen pencarian calon Bintara Polri yang memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat.Tesis ini ingin menunjukkan bahwa pola kegiatan perekrutan Bintara Polri diwilayah Jakarta Barat Polda Metro Jaya tidak didukung oleh pemahaman yang tepat tentang konsep putra daerah pada masyarakat heterogen. Selain itu Kelemahan mendasar pada sistem desentralisasi tidak diantisipasi oleh pimpinan Polri di daerah.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan pencarian untuk memperoleh calon Bintara Polri yang memiliki kemampuan memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat dalam penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A 2004 yang dilakukan secara profesional bersih dan objektif. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah Mengapa Polda Metro Jaya merekrut putra daerah pada masyarakatnya yang heterogen untuk menjadi Bintara Polri dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?Dalam tesis ini, perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri dilihat dari perspektif Panda selaku pembuat kebijakan dan pelaksana, calon peserta seleksi dan unsur pelaksana tingkat Panbanrim Jakarta Barat secara timbal balik. Oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, serta tindakan Panbanrim wilayah Jakarta Barat dalam menerima pendaftaran dan seleksi calon Bintara Polri.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendefinisian putra daerah oleh Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan kesukubangsaan dan seluruh rangkaian kegiatan perekrutan belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Mencari Bintara Polri berkualitas dan mehamami karakteristik dan orientasi masyarakat diharapkan dapat diperoleh apabila yang bersangkutan berasal dari masyarakat setempat atau dimana ia akan ditugaskan. Pemilihan manusia yang baik dapat dilakukan melalui sistem perekrutan yang bersih dan objektif. Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Polres Jakarta Barat berani mengambil terobosan yang positif untuk merekrut putra daerah dengan membuat kriteria putra daerah dan program Bintara Polri rekrutan Polsek. Kebijakan yang berusaha melibatkan masyarakat dan para petugas Polri terdepan akan lebih berhasil bila dikelola melalui perencanaan yang matang, sistem kontrol yang baik dan analisa serta evaluasi yang lebih mendalam. Perbaikan pengelolaan pelaksanaan perekrutan akan dapat menghilangkan kesan bahwa kebijakan yang dibuat hanya baik diatas "kertas" namun sulit atau tidak dapat dioperasionalkan.Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya pendefinisian ulang putra daerah pada masyarakat Jakarta yang bersifat heterogen. Panitia penerimaan hendaknya bekerja secara professional, untuk itu seluruh unsur pelaksana harus memilki pengetahuan dan keterampilan dibidang menejemen sumberdaya manusia Polri secara menyeluruh. Selain itu, peran konkrit masyarakat dan optimalisasi fungsi kontrol sangat diperlukan dalam proses penerimaan Bintara Polri."

"Tesis ini tentang Corak Kejahatan Dalam Masyarakat Miskin di Permukiman Kumuh Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin yang tergambar dalam hubungan antara kejahatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja. Dengan fokus penelitian tentang corak kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak kejahatan yang dilakukan warga masyarakat miskin tersebut.Tesis ini menunjukkan bahwa corak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin di Kelurahan Cengkareng Timur, terutama yang bertempat tinggal di RW 06 yang sering disebut "warga bedeng" atau Pedongkelan, dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan pembelajaran dalam berinteraksi sosial dengan para pelaku kriminalitas warga setempat. Corak kejahatan yang dilakukan meliputi pencurian kendaraan bermotor, pencurian ringan, pencurian dengan pemeratan, pemalakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Kondisi ini diperparah lagi dengan kondisi permukiman warga masyarakat yang bertempat tinggal di bedeng-bedeng atau rumah-rumah kontrakan yang kumuh dan berdempet-dempetan, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi.Polsek Metro Cengkareng dan Kelurahan Cengkareng Timur menjalankan peran dan. fungsinya dalam menangani kejahatan yang dilakukan warga masyarakat kumuh tersebut melalui pemberdayaan kehidupan warga dan kegiatan penegakan hukum, di samping langkah-langkah warga masyarakat setempat untuk menghilangkan citra sebagai tempat pelaku kejahatan melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan."

"ABSTRAKDi wilayah RT 07 RW 02 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara terdapat masyarakat miskin. Mereka terdiri dari individu dan keluarga yang merupakan sebuah masyarakat miskin yang hidup di permukiman kumuh yang status permukimannya liar dan belum pasti kelestariannya. Asal suku bangsa mereka terdiri dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Mereka merupakan pendatang yang datang dari beberapa daerah yang ada di Indonesia dan keberadaan mereka hanya ketahui oleh RT, RW dan kelurahan setempat namun mereka tidak diakui sebagai warga dari RT, RW dan Kelurahan setempat.Tingkat pendidikan mereka sebagian besar hanya sampai Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak pernah sekolah, Mata pencaharian mereka sebagian besar diperoleh dari sektor informal dengan penghasilan yang sangat kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Agama yang dianut oleh masyarakat miskin di permukiman kumuh ini sebagian besar beragama islam dan sebagian kecil beragama kristen protestan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ada juga bahasa-bahasa daerah asalnya yang digunakan oleh mereka. Selain itu lingkungan tempat mereka tinggal merupakan permukiman kumuh, semerawut, dengan fasilitas umum yang sangat tidak memadai.Dengan keadaaan seperti tersebut diatas seharusnya potensi konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat miskin di permukiman kumuh ini adalah sangat besar, namun kenyataannya mereka dapat hidup bersama dengan aman, tertib dan teratur.Corak keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat miskin di permukiman kumuh ini terjadi karena adanya keteraturan sosial yang diwujudkan oleh Bapak Bambang, Bapak Aming dan Bapak Yudi. Corak keteraturan sosial tersebut terwujud karena adanya pedoman-pedoman yang ada dalam keteraturan sosial yang berlaku dan diikuti oleh masyarakat miskin di permukiman kumuh ini dan corak keteraturan sosial tersebut terjadi karena dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin di permukiman kumuh ini."