Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembar-lembar pada halaman berikut merupakan sebuah studi tentang peran politik Sutan Sjahrir tahun 1945-1947. Studi ini merupakan pendalaman dari mata kuliah Politik Indonesia yang berfokus pada peran politik Sjahrir sekaligus melihat persoalanpersoalan yang dihadapi bangsa ini di awal kemerdekaan. Mempelajari peran politik Sjahrir 1945-1947 berarti perhatian akan tertuju pada periode revolusi Indonesia, suatu masa di mana terjadi perubahan kekuasaan secara cepat dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Para pemimpin gerakan nasionalis memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang arah dan bentuk negara yang ingin diciptakan. Secara sederhana elit politik ketika itu terbelah dalam mereka yang melihat Barat sebagai suatu model pemerintahan seperti Matta dan Sjahrir dan mereka yang menolaknya karena berpendapat model Barat tidak mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia. Dapat dikatakan Soekarno termasuk tokoh utama golongan ini. Sebagai seorang yang pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di negeri Belanda, Sjahrir melihat kehidupan bangsa yang demokratis dapat diciptakan jika negara yang didirikan mengambil model seperti apa yang dilihatnya di negeri Belanda. Peran politik yang dimainkan Sjahrir didasari oleh pemikiran sosial sebagai penentangannya terhadap kapitalisme yang mengakibatkan timbulnya kolonialisme. Sistem pemerintahan parlementer dengan banyak partai dengan lembaga perwakilan pada tiap daerah menurut Sjahrir sangat cocok untuk Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman. Dalam menghadapi kedatangan Sekutu dan Belanda setelah kekalahan Jepang, Sjahrir melihat diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Bagi Soekarno-Hatta, Sjahrir adalah orang yang paling tepat untuk tugas itu. Sebagai orang yang anti fasis dan pro Barat, Sjahrir tentu akan mudah diterima baik Belanda maupun Sekutu. Kebijakan politik Sjahrir di bidang diplomasi mendapatkan oposisi yang kuat dari Tan Halaka dengan Persatuan Perjuangannya yang mendapat dukungan dari sebagian tentara. Naiknya Sjahrir ke pentas politik berkat dukungan yang diperolehnya dari para pemuda yang tidak puas terhadap kelambanan pemerintahan Sukarno-Hatta dalam menyelesaikan berbagai persoalan dua bulan sebelum proklamasi. Dukungan dari pemuda ini sebenarnya bersifat semu karena kemudian banyak diantaranya berbalik menentangnya. Pendukung fanatik Sjahrir berasal dari pemuda perkotaan yang mendapat pendidikan Barat yang melihat Sjahrir sebagai representasi dari pandangan mereka, mereka yang masuk dalam lingkaran itu disebut dengan kelompok Sjahrir. Tidak dapat diabaikan adalah dukungan yang besar dari Dwitunggal Soekarno-Hatta terhadap kebijakan Sjahrir yang membuat peran politiknya memiliki pengaruh besar pada periode ini. Puncak perubahan penting setelah proklamasi adalah terjadinya pergeseran kekuasaan dari Soekarno kepada Sjahrir pada tanggal 14 November 1945. Melalui manuver politik dalam KNIP, Sjahrir. berhasil mendapat persetujuan pemerintah untuk berlangsungnya sebuah pemerintahan parlementer. Teori yang digunakan dalam studi ini yaitu peran kaum cendekiawan di dunia ketiga setelah berakhirnya Perang Dunia kedua, pemikiran sosialisme demokratis dan pendapat beberapa ahli tentang peran politik Sjahrir. Instrumen penelitian ini studi literatur dan wawancara mendalam. Dari analisa dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori tersebut relevan untuk menjelaskan studi ini. Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua banyak negera-negara bekas jajahan muncul menjadi negara merdeka. Peran politik mereka sangat menentukan bentuk dan visi bangsa tersebut karena pada umumnya mereka adalah pemimpin nasionalis yang telah jauh sebelumnya memperjuangkan kemerdekaan. Langkah-langkah politik Sjahrir pada periode 1945-1947 dapat dimengerti dengan melihat pomikiran politik sosial demokratis yang dianutnya. Sedangkan pendapat beberapa ahli tentang peran politik Sjahrir akan berguna untuk membawa kita pada suatu sintesis, feodalisme, fasisme, anarkisme suatu watak yang harus ditinggalkan jika mau menjadi bangsa demokratis. Studi ini barangkali studi mau mengatakan, kearah mana Sjahrir memikirkan untuk membawa bahtera bangsa ini dahulu sampai kini kita masih belum dapat berlabuh."

"Tesis ini mencoba untuk membedah permasalahan konflik Israel-Palestina yang cenderung berlarut-larut dengan menawarkan adanya konsep ideologi nasionalisme religius yang diusung oleh HAMAS yang selama ini nampaknya terabaikan dan terjebak dalam wacana Israel dan PLO belaka. Sehingga tesis ini mencoba untuk melihat secara lebih dalam betapa pentingnya konsep ideologi nasionalisme religius yang diusung oleh HAMAS untuk dilibatkan, khususnya dalam Proses Perjanjian Perdamaian terakhir di Wye Rivers, AS. Keterbatasan sarana menyebabkan penelitian tesis ini mengandalkan pada bahan-bahan pustaka yang dengan selektif dipergunakan untuk membahas permasalahan agar lebih komprehensif. Sementara Kerangka Teori yang dipergunakan nampaknya tetap menggunakan konsep-konsep klasik dalam Ilmu Hubungan Politik Internasional, seperti teori-teori keseimbangan dan penggunaan kekuatan (power) yang dalam hal ini dikembangkan oleh Nicholas J. Spykman dan Frederick L. Schumann, konsep pemikiran dari seorang ahli sosiologi-politik, Mark Jurgensmeyer mengenai nasionalisme religius berikut konsep-konsep pemilaran orisinal dari HAMAS dari surnber kepustakaan yang ada. Dari penulisan dapat disimpulkan, bahwa memang dalam konteks real-politik, HAMAS dengan ideologi nasionalisme-religiusnya menempati legitimasi yang sangat tinggi di mata rakyat Palestina pada umumnya karena hanya HAMAS lah hingga detik ini yang masih secara frontal menentang penindasan rezim Zionisme Israel walaupun jatuh banyak korban. Alangkah baiknya di kemudian hari, jika proses perdamaian juga melibatkan kepentingan HAMAS, disamping PLO, mengingat legitimasi politik HAMAS yang sangat kuat, disamping ideologi yang diusungnya sebenarnya berakar pada ajaran Islam yang dipeluk oleh kebanyakan rakyat Palestina dan sangat diyakini kebenarannya."

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"ABSTRAKTerbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masalah keamanan dan stabilitas di kawasan ini, terutama untuk menghindari bahaya komunis. Pada saat itu isu keamanan ini dianggap sebagai hal yang sensitif, namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda dalam kerjasama ini. Tesis ini membahas berbagai tantangan ASEAN dan dampak masalah keamanan di masa mendatang. Akibat perkembangan di berbagai bidang dan dinamika perubahan hubungan internasional di kawasan ini, maka masalah keamanan juga semakin komp]eks. Dalam melihat tantangan keamanan ASEAN ini didasarkan pada konsep keamanan komprehensif, dimana masalah keamanan sekarang ini tidak hanya mencakup masalah militer, namun juga masalah non-militer yang semakin mengemuka sebagai penyebab masalah keamanan tersebut. Oleh karena itu penulis membagi tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam masalah keamananannya yaitu tantangan keamanan konvensional dan non-konvensional. Tantangan konvensional merupakan tantangan yang umumnya sudah ada, bahkan sudah ada sebelum ASEAN berdiri namun masalah ini belum terselesaikan dengan tuntas masih ada sampai sekarang, seperti masalah teritorial, separatisme, nasionalisme/kedaulatan. Sedangkan tantangan keamanan non-konvensional merupakan tantangan yang tidak biasa timbul, bahkan masih dianggap baru yang sulit diidentifikasi. Umumnya akibat perkembangan dan perubahan yang terjadi seperti masalah migrasi, lingkungan hidup, narkotika dan obat terlarang, krisis ekonomi, sumber-sumber kekayaan laut, HAM dan demokratisasi. Untuk itu penulis pertama sekali mencoba melihat apa saja yang menjadi tantangan keamanan ASEAN di masa mendatang. Dari hal ini maka penulis kemudian mencoba melihat bagaimana dampak tantangan tersebut bagi ASEAN. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, surat kabar sebagai sumber data primer yang mendukung pembahasan. Dalam memandang tantangan keamanan ini didasarkan pada konsep pemikiran keamanan komprehensif yang dikemukakan oleh David Dewitt dan Muthiah Alagappa dan menggunakan teori keamanan regional yang dikemukakan oleh Donal K. Emmerson, Lasswell, Kaplan serta teori deterrence oleh Henry Kissinger dan balance of power. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASEAN yang tentu saja menimbulkan dampak ini, akan turut menentukan strategi dan kebijakan keamanan ASEAN serta masa depan organisasi ini di masa mendatang. "

"Tesis ini berupaya mengkaji salah satu aspek dalam pelaksanaan politik luar negeri Cina yaitu dalam hubungannya dengan tetangga terdekatnya yaitu Jepang. Selama berabad-abad kedua negara telah menjalin hubungan baik. Tetapi di awal abad 20 Jepang melakukan invasi ke Cina pada tahun 1937 hingga akhir Perang Dunia II. Peristiwa invasi ini telah menimbulkan korban jiwa dipihak Cina mencapai 21 juta jiwa. Akibatnya Cina terlihat memendam trauma terhadap Jepang, sehingga selalu menimbulkan kecurigaan di pihak Cina terhadap semua tindakan Jepang yang dianggapnya sebagai indikasi bangkitnya militerisme Jepang, sehingga menimbulkan semacam sensitivitas yang mempengaruhi impelementasi poltik luar negerinya dengan Jepang.Faktor inilah yang kerap muncul sejak normalisasi hubungan kedua negara tahun 1972 yang ditunjukkan lewat berbagai insiden. Namun di sisi lain Cina juga selalu berupaya untuk tidak terlalu merusak hubungannya dengan Jepang. Sikap ini ditunjukkan dengan perilaku yang terkesan kooperatif dalam beberapa kasus yang relevan dengan faktor sensitivitas sejarah tersebut. Sehingga timbul permasalahan apakah memang benar faktor sensitivitas sejarah ini memiliki pengaruh pada perilaku politik luar negeri Cina terhadap Jepang.Dalam pembahasan ini digunakan kerangka pemikiran dari Whiting yang menekankan pentingnya persepsi bangsa Cina terhadap Jepang yang dibentuk oleh pengalaman sejarah. Selain itu juga digunakan kerangka pemikiran dari Thomas W. Robinson dan Carol Lee Hamrin yang intinya menyatakan adanya keterkaitan faktor eksternal dan domestik Cina yang menyebabkan perilaku yang dualistis tersebut.Dalam pembahasan kemudian ternyata memang terbukti bahwa faktor Sensitivitas ini memang berpengaruh bagi Cina dalam perilaku politik luar negerinya terhadap Jepang. Sikap sensitif ini sebenarnya berakar dari sikap mental dan budaya Cina yang memang sangat mementingkan masa lalu dalam menghadapi persoalan masa kini. Tapi disisi lain karena adanya faktor prioritas domestik yaitu pembangunan ekonomi dan peristiwa Tiananmen, membuat Cina berkepentingan menjaga hubungannya dengan Jepang agar tidak sampai menjadi konflik terbuka. Hal ini karena Cina memerlukan suatu lingkungan internasional yang kondusif dan juga aliran dana serta teknologi dalam rangka mendukung program modernisasi Cina. Selain itu perubahan kondisi birokrasi Cina yang semakin plural telah menyebabkan semua kebijakan memerlukan proses konsultasi dan koordinasi yang kompleks. Hal inilah yang menjelaskan Sikap Cina yang kooperatif tersebut. Walaupun begitu pada dasarnya politik luar negeri Cina memang selalu akan dipengaruhi oleh faktor sensitivitas tersebut, sehingga dengan sendirinya berpengaruh pada hubungan kedua negara di masa depan."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti permasalahan pokok, yakni eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani dalam politik di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi tahun 1980 - 1998 (era Orde Baru), tepatnya sejak kelahiran Petisi 50 (5 Mei 1980) hingga runtuhnya kekuasaan Soeharto (21 Mei 1998). Dua pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tesis ini: (1) bagaimana pengaruh politik negara Orde Baru terhadap eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani; dan (1) mengapa Petisi 50 marnpu menunjukkan diri sebagai masyarakat madani yang mandiri? Dalam membahas pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan titik perhatian pada hubungan variabel multivariat, yaitu antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Ada pun variabel pengaruh adalah negara Orde Baru dan kekuatan internal Petisi 50; sedangkan variabel terpengaruh adalah Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani (civil society). Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi adalah perspektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial dan politik yang muncul berdasarkan inisitatif dari masyarakat, dengan ciri utamanya memiliki kemandirian (otonomi) terhadap negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sepenuhnya bersifat kualitatif; dengan mendasarkan diri pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dad tokoh-tokoh pelaku Petisi 50 sebagai sumber data primer, melalui prosedur wawancara tidak berstruktur atau pertanyaan terbuka. Sedangkan studi kepustakaan mengandalkan data dari sumber-sumber berupa buku, majalah, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pembuktian teoritis dan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, kelompok Petisi 50 dalam eksistensi dan perkembangannya memenuhi kategori secara teoritis untuk dapat disebut sebagai masyarakat madani dengan ciri-ciri yang ditampilkan antara lain: (1) otonomi terhadap pengaruh kekuasaan negara; (2) sifat kesukarelaan dan keswadayaan sebagai kelompok politik; (3) dimilikinya kebebasan berkumpul dan berpendapat; (4) aktivitasnya yang mencerminkan kesesuaian dengan faktor 1, 2, dan 3; dan (5) adanya pluralisme dalam hal spektrum sosial dan politik dalam realitas internalnya. Kesimpulan analisa tersebut diperoleh melalui fakta-fakta yang terungkap dalam melihat hubungan antara Petisi 50 dengan negara Circle Baru dan dinamika internal Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kedua, perilaku politik negara Orde Baru yang otoriter, represif dan restriktif tidak mempengaruhi eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Petisi 50 tetap mampu menunjukkan sikap kritis dan otonominya sebagai masyarakat madani, meskipun negara Orde Baru dengan berbagai cara berupaya menghambat dan menutup ruang publik kelompok ini. Terbukti, Petisi 50 tetap aktif mengadakan pertemuan, menyampaikan protes dan kritik melalui produk produk tertulis mereka; sejak kelompok ini lahir tahun 1980 hingga Iengser-nya Presiders Soeharto tahun 1998. Ketiga, Petisi 50 mampu mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat madani yang mandiri, disebabkan pengaruh realitas faktor eksternal dan internalnya. Dilihat dari faktor eksternal, dalam konteks hubungannya dengan negara Orde Baru, Petisi 50 lebih banyak mengandalkan aktivitas melalui produk tertulis yang disalurkan ke lembaga-lembaga formal (terutama DPR), sehingga negara Orde Baru tidak memiliki alasan untuk menghambat pertumbuhannya dengan tuduhan sebagai gerakan makar atau inkonstitusional. Strategi ini juga efektif; mengingat sifat negara Orde Baru yang otoriter. Dilihat dari faktor internal, para pelaku Petisi 50 relatif memiliki kemampuan finansial (ekonomi) yang memadai, moralitas (prinsip) individual yang konsisten, dan prestise di mata masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu bertahan hidup sebagai kelompok yang mandiri. Namun demikian, dibanding faktor eksternal, kemandirian itu lebih banyak dipengaruhi faktor internalnya."

"Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa sepakat mengeluarkan Deklarasi Brussel yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun dalam perang. Tahap berikutnya telah ditandatangani deklarasi dalam Konferensi Den Haag tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas asphyxiating (pencekik pernafasan) atau deleterious (merusak). Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, namun senjata kimia tetap dipakai dalam Perang Dunia I yang telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100.000 jiwa dan satu juta orang cedera. Pada tahun 1925, Protokol Jenewa telah ditandatangani guna melarang penggunaan gas-gas yang bersifat asphyxiating dan beracun. Namun protokol ini tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran. Pada tanggal 3 September 1992, Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasi dan mengesahkan teks Konvensi Senjata Kimia (the Conventionon the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction). Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut dan meratifikasi dengan Undang-Undang No.6 tahun 1998. Saat ini Indonesia memang bukan termasuk negara yang memiliki dan mampu membuat senjata kimia. Keputusan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi telah menimbulkan spekulasi yang perlu dijelaskan dan didiseminasikan secara nasional. Ada yang beranggapan keputusan Pemerintah merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan belum perlu, karena Indonesia belum memiliki teknologi persenjataan yang diklasifikasikan dalam Konvensi. Adapula yang beranggapan keputusan ratifikasi merupakan keinginan negara-negara besar yang memiliki kepentingan tertentu dengan Indonesia. Kesimpangsiuran keputusan ratifikasi Pemerintah membuat Penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh. Dalam Tesis ini Penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan Senjata Kimia dalam kerangka kepentingan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apabila dikaitkan dengan sifat politik luar negeri seperti itu, maka akan terlihat beberapa alternatif yang muncul berkenaan dengan keputusan ratifikasi, seperti adanya tekanan untuk menaati rejim Konvensi dan Verifikasi atau suatu usaha untuk melindungi perekonomian Indonesia yang memang banyak mengkonsumsi bahan kimia. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mengambil data dan referensi yang berasal dari buku, jurnal, buletin, surat kabar, dokumen tertulis lain dan sedikit wawancara."

"Penulisan tesis ini akan memfokuskan perhatian pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Kairo pada tahun 1994. Dalam konferensi ini, ada kombinasi dua hal penting yang mewarnai jalannya konferensi yaitu runtuhnya persaingan ideologi pada awal 1990-an (pasca Perang Dingin) digantikan dengan perbenturan antar budaya serta diangkatnya isu-isu kehidupan sehari-hari sebagai isu-isu kontemporer. Pembahasan isu-isu sensitif dalam kancah internasional ini menjadikan konferensi tersebut sangat istimewa dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Masalah kesehatan reproduksi yang dianggap belum menjadi persoalan publik dan pemberdayaan perempuan yang secara konvensional dianggap hanya bisa berkiprah di ruang lingkup privat ternyata dalam konferensi ini menjadi isu-isu yang demikian rumit dan penting. Sehubungan dengan masalah-masalah yang diperdebatkan seperti aborsi, sexual health's right , reproductive health, konsep "family" dan juga genital mutilation; terlihat adanya persoalan dalam penafsiran isu-isu yang dibahas oleh negara-negara peserta. Selain persoalan penafsiran tersebut, juga pembahasan isu-isu yang ada menimbulkan pro dan kontra sehingga perbedaan yang lebar terlihat jelas. Penulisan tesis ini berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauhmana perbedaan sikap politik antara negara-negara pro, yaitu negara-negara yang menyetujui dan tidak sering mengajukan keberatan; dan negara-negara kontra yang tidak sepenuhnya menyetujui dan kerap mengajukan keberatan dalam memandang isu-isu sensitif yang dibahas dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tersebut. Selain itu akan ditelaah pula bagaimana sikap politik negara-negara pro dan negara-negara kontra menghadapi masalah tersebut dan mengapa mereka bersikap demikian. Juga akan dilihat solusi apa yang dihasilkan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Dalam konferensi ini, ada gerakan yang mengangkat the personal is political yang terlihat diantara negara-negara yang menghadiri konferensi tersebut. Gerakan ini tercermin dalam upaya mengangkat isu-isu yang pada awalnya dibahas dalam lingkup privat, ke dalam lingkup yang lebih luas. Dalam pertemuan akbar itu, isu-isu personal diangkat menjadi isu-isu politik.Melalui konferensi ini maka pemerintah sebagai agen dalam wilayah 'publik' ditugaskan untuk secara aktif menangani urusan-urusan 'privat'. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pengumpulan data di perpustakaan (Library Research Method). Penulisan tesis ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk membangun tesis yang menjelaskan hubungan antar gejala sesuai permasalahan yang dipilih. Berdasarkan tingkat analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian eksplanasi karena penulis tidak sekedar membuat deskripsi (gambaran) mengenai suatu gejala tetapi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar gejala. Terlihat bahwa dalam konferensi internasional ini terjadi pengelompokkan negara. Negara-negara berkembang bersama-sama dengan negara-negara berpenduduk Islam serta Vatikan berada di satu kubu dan banyak menentang isu-isu kontroversial yang mengemuka serta sekaligus inemberi jalan keluar terbaik yang sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, negara-negara liberal Barat dengan Amerika serta beberapa negara lainnya bersatu untuk mempengaruhi dunia dengan gagasan-gagasan mereka tentang kependudukan dan kemanusiaan. Konferensi ini dipandang sangat unik karena merupakan pertemuan semua kultur dan peradaban yang sukses memadukan agama, nilai dan tradisi. Deklarasi Kependudukan yang dikeluarkan di Kairo mencerminkan kemenangan yang adil bagi semua pihak. Perbenturan antar budaya sebenarnya bisa dihindari dan dalam konferensi internasional ini yang rnelibatkan begitu banyak ragam negara ternyata perbedaan-perbedaan yang ada bisa dihindari."

"Kerjasama ekonomi segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) merupakan kerjasama yang mencakup sebagian wilayah dari Indonesia dan Malaysia serta negara Singapura seutuhnya, yang secara geografis berdekatan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif atau komplementaritas masing-masing di dalam menjalankan proses integrasi ekonomi. Proses integrasi yang dilakukan adalah untuk membentuk suatu kawasan investasi yang hasil-hasilnya dorientasikan keluar (export oriented). Munculnya kerjasama ekonomi IMS-GT adalah adanya kebutuhan dari masing-masing negara dalam mencapai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Suatu evaluasi atas kerjasama ini perlu dilakukan dalam rangka melihat sejauhmana pencapaian dari kerjasama ekonomi IMS-GT dalam kaitannya dengan Memorandum of Understanding yang telah disepakati di antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dari sudut kepentingan Indonesia, evaluasi ini akan melihat implikasi positif maupun negatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah Riau sebagai studi kasusnya. Secara umum evaluasi ini menunjukkan bahwa walaupun kerjasama ekonomi IMS-GT telah berhasil menarik investasi asing maupun lokal ke dalam wilayah kerjanya, namun implikasi sosial yang ditimbulkannya juga memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam perkembangan kerjasama segitiga pertumbuhan tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Singapura merupakan negara yang paling diuntungkan dengan adanya kerjasama IMS-GT. Sebaliknya kerjasama tersebut tidak akan banyak memberikan hasil tanpa adanya keberadaan Singapura. Bagi Indonesia dan Malaysia nampaknya kerjasama ini belum mencerminkan suatu kerjasama ekonomi yang setara, karena pada kenyataannya kedua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan limpahan investasi dari Singapura. Dalam kaitannya dengan studi kasus daerah Riau, penelitian ini menemukan bahwa manfaat keberadaan kerjasama ekonomi IMS-GT masih jauh dari harapan masyarakat setempat. Kendala yang paling mencolok adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan kerjasama segitiga pertumbuhan tersebut."

"Kajian tentang pengaruh lingkungan eksternal atau dunia internasional sengaja penulis munculkan untuk melihat dan kalau mungkin membuktikan bahwa demokratisasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti yang dikalakan oleh Huntington dan Richard Falk. Upaya-upaya untuk mendemokratisasikan sebuah negara tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor-aktor internal, seperti yang selama ini diasumsikan tetapi mungkin juga dilakukan oleh aktor-aktor internasional seperti negara-negara liberal-kapitalis maupun oleh aktor-aktor organisasi internasional seperti UNDP.Hal ini, juga berhubungan dengan kecenderungan dewasa ini, bahwa penyebaran demokrasi pada periode belakangan ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan tekonologi informasi dan komunikasi global atau meminjam istilah Giddens, sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi. Kecenderungan global lainnya di zaman pasta perang dingin adalah meningkatnya jumlah rezim demokratis atau yang semakin demokratis. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya tingkat kebebasan di negara-negara di dunia, yakni kebebasan bagi hak-hak sipil dan partisipasi politik Kecenderungan ini terutama terasa di negara-negara berkembang.Ketika di Indonesia terjadi reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden, dan digantikan B.J. Habibie, maka transisi demokrasi atau demokratisasi di Indonesia pun dimulai. Demokratisasi di Indonesia sangat menarik perhatian dunia internasional. Dunia internasional memberikan dukungan yang besar dalam demokratisasi di Indonesia, melalui pemberian bantuan dalam pemilu 1999, sekitar US$ 90 juta.Penelitian ini bermula dari keinginan peneliti untuk melihat keterkaitan antara faktor-faktor eksternal atau dunia internasional dalam proses demokratisasi di suatu negara, Cara-cara atau strategi apa yang digunakan oleh pihak eksternal dalam upayanya memberikan bantuan untuk demokratisasi dan bagaimana hasilnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebuah kasus keterlibatan atau peran dari dunia internasional melalui UNDP dalam pemilu 1999 di Indonesia.Penelitian ini dimulai dengan sebuah permasalahan atau research question. ?Bagaimana peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Pemilu 1999 di Indonesia ?" Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji peran dan dukungan dari lembaga internasional yaitu UNDP dalam Pemilu 1999 di Indonesia; untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk-bentuk keterlibatan faktor eksternal yaitu UNDP yang mempengaruhi demokratisasi, khususnya dalam pemilu 1999 di Indonesia serta hasil-hasil yang dicapai dalam mendapatkan pemilu yang jujur dan adil pada pemilu 1999 di Indonesia.Untuk menjelaskan peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia (pemilu 1999), digunakan kerangka teori tentang Demokrasi dan Demokratisasi serta strategi apa yang digunakan oleh dunia internasional dalam upayanya membantu proses demokrasi apakah melalui den1co t za6brr by reforming state, mobilizing grassroots dan mediating between state and grassroots.Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia adalah Pendekatan Kualitatif. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam (depth interview).Dalam rangka bantuan UNDP dalam Pemilu 1999 di Indonesia, UNDP memberikan bantuan dana dan teknis kepada KPU termasuk bantuan kepada Tim 11, LSM-LSM dan Organisasi-organisasi civil society yang memberikan program pendidikan pemilih dan organisasi pemantau pemilu (KIPP, UNFREL, FORUM REKTOR, JAMPPI, SBSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNDP mempunyai peran dalam pemilu 1999 di Indonesia. Ini bisa dilihat dari penyelenggaran pemilu 1999 yang relatif, damai, jujur dan adil. Strategi dan pecan yang digunakan UNDP dalam rangka Program Bantuan Teknis untuk pemilu 1999 di Indonesia adalah sebagai state reformer, melalui pemberian bantuan kepada KPU; grassroots mobilizer, dengan memberikan bantuan kepada LSM dan organisasi civil society dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara melalui pendidikan politik dan pemantauan pemilu; mediator, dengan cara mengakomodasikan berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam kerangka membangun negara secara bersama-sama.Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam, membuktikan bahwa UNDP mempunyai peran yang signifikan dalam membantu penyelenggaraan pemilu [999 di Indonesia, sehingga pemilu itu dianggap sebagai pemilu yang jujur dan adil. Dalam proses pemilu 1999, UNDP telah membantu menciptakan dan memantapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen, kredibel serta dipercaya oleh masyarakat. UNDP juga membantu melalui program pendidikan politik dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran rakyat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu dan proses pengambilan keputusan yang lain oleh negara. Sebagai hasil akhir dari berbagai bantuan teknis dan data yang diberikan oleh UNDP adalah terselenggaranya sebuah pemilu yang demokratis, jujur dan adil dalam kerangka demokratisasi."