Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini berdasarkan dugaan apakah ada hubungan kepentingan antara pengusaha dan penguasa dalam bisnis pers, pada saat perkembangan pers menjadi industri. Dugaan adanya hubungan kepentingan karena pers Indonesia menjadi industri berproses di era Orde Baru yang otoriter.Tesis ini meneliti keterlibatan konglomerat yang tidak mempunyai latar belakang penerbitan pers ke dalam industri pers yang sarat aturan. Di era Orde Baru, penerbitan pers termasuk bidang usaha yang berisiko tinggi, karena surat izin penerbitan setiap saat bisa dicabut, bila dianggap mengganggu stabilitas penguasa.Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan tertentu pengusaha dalam bisnis pers yang penuh risiko? Bagaimana kepentingan penguasa? Penelitan ini mengkaji studi kasus bisnis pers Group Bakrie yang memiliki tabloid GO (Gema Olahraga), harian Sinar Pagi, harian Berita Buana dan harian Nusra.Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori-teori pendekatan hubungan antara pemerintah dan swasta, kapitalisme Orde Baru dan pers sebagai alat produksi ideologi. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian ini menunjukkan izin penerbitan pers yang dikeluarkan pemerintah diberikan secara selektif dengan pertimbangan politis. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) hanya diberikan kepada pengusaha yang mempunyai kedekatan hubungan dengan penguasa. Ini karena penguasa berkepentingan mengontrol pers.Selain itu, terungkap bahwa dalam proses pemberian SIUPP, muncul penyelewengan kekuasaan. Adanya praktek kolusi karena pengusaha yang ingin mendapatkan izin penerbitan harus memberi imbalan kepada penguasa. Pengusaha melakukan investasi ke bisnis pers, selain karena melihat ada peluang keuntungan, tetapi juga ada motivasi untuk melakukan sinergi pers dengan bisnis lainnya. Bisnis pers dianggap bisnis strategis yang bisa membangun citra."

"Pada bulan Mei 1998, India melakukan uji coba nuklirnya yang kemudian diikuti dengan uji coba yang sama oleh Pakistan pada Juni 1998. Terjadinya uji coba nuklir tersebut, tidak terlepas dan konflik yang berkepanjangan antara India dan Pakistan, sejak pembagian kedua negara tersebut sehingga menjadi dua negara merdeka pada tahun 1947. Uji coba nuklir ini merupakan suatu perwujudan penggentaran dari masing-masing pihak terhadap lawan, dalam upayanya untuk menghindari serangan nuklir lawan. Dalam pembahasan tesis ini, akan dikemukakan tiga faktor utama yang dianggap mempengaruhi terjadinya uji coba nuklir tersebut. Pertama, adanya konflik primordial yang merupakan latar belakang atau akar konflik antara India dan Pakistan. Kedua, adanya rasa keterancaman Pakistan dari India, karena kepemilikan nuklirnya, yang sebenamya hal tersebut ditujukan untuk menangkal nuklir Cina. Rasa keterancaman tersebut, memotivasi Pakistan untuk mengembangkan nuklirnya juga. Ketiga, adanya persaingan India dan Cina dalam kepemilikan nuklir yang timbul karena adanya rasa keterancaman India dari Cina terutama dalam kemampuan nuklirnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana konflik primordial antara India dan Pakistan memotivasi kedua negara untuk mengembangkan nuklir, hingga terjadinya uji coba nuklir taun 1998?; Kedua, bagaimana konflik yang belum terselesaikan antara India dan Pakistan, mempengaruhi ketegangan baru antara kedua negara yang diwujudkan dalam uji coba nuklir?; Ketiga, bagaimanakah persaingan antara India dan Cina dalam kepemilikan nuklir mengakibatkan terjadinya uji coba nuklir India - Pakistan di tahun 1998? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sampai terjadinya uji coba nuklir India - Pakistan pada tahun 1998, terutama menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan uji coba tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah tersebut, adalah pemikiran Thomas Donaldson dan Thomas Schelling mengenai penggentaran nuklir, serta pemikiran dari Clifford Geertz mengenai primordial.Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pada bagian akhir penulisan diuraikan kesimpulan yang dihasilkan, yang memperlihatkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis-analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya."

"Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid. Padahal Nurcholish Madjid dikenal sebagai salah satu tokoh yang produktif mengeluarkan pemikiran dan pandangannya tentang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti tentang hal tersebut akan bermanfaat untuk memperkaya khasanah wacana demokrasi di Indonesia.Penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan wawancara ini bermaksud memetakan, menjelaskan dan menganalisis pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid. Dari pemetaan ditemukan data bahwa pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, demokrasi norrnatif ataupun demokrasi empirik saja. Kedua pemahaman demokrasi, balk normatif maupun empirik, dapat ditemukan pada butir-butir pemikirannya.Pada sisi lain, pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid berakar dan diberi penjelasan elaboratif dari keyakinannya tentang Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah, khususnya tradisi Islam klasik. Dengan demikian pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid berbasiskan pada paradigma Islam. Inilah yang disebut sebagai Islamo-demokrasi. Dengan Islamo-demokrasi ini, Nurcholish Madjid menawarkan kehadiran Tuhan dalam demokrasi.Namun demikian, konsep Islamo-demokrasi ini berbeda dengan konsep teodemokrasi yang pernah dikembangkan oleh Maududi. Bukan saja pandangan Nurcholish Madjid yang menjadikan Islam sebagai sumber etika asasi bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga konsep Islamo-demokrasi tetap mendmpatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan teo-demokrasi berdasarkan keyakinan bahwa Islam menyediakan secara lengkap, termasuk teknis penyelenggaraan negara dan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan.Sebagai pemikir dan teolog, berbagai pemikiran demokrasinya mampu mempengaruhi wacara publik, meskipun pada awalnya mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Gagasan-gagasan kontroversial Nurcholish Madjid akhirnya diterima dan bahkan menjadi arcabesar wacana demokratisasi di Indonesia. Dalam hal ini, Nurcholish Madjid mempunyai pengaruh substantif bagi wacana demokrasi. Tetapi sebagai aktivis demokrasi, implikasi pemikiran demokrasinya secara empirik belum dapat dikonfirmasi secara signifikan pada realitas politik. Hal ini bukan saja disebabkan oleh pilihan garis hidupnya yang lebih sebagai pemikir dan teolog, tetapi juga karena lingkungan sosio-politik yang begitu kuatnya menegakkan otoritarianisme dalam durasi sejarah yang cukup panjang.Namun demikian pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi proses demokratisasi di Indonesia. Pada saat yang sama, sebagai manusia, Nurcholish Madjid pun mempunyai kelemahan. Ada kalanya, Nurcholish Madjid berlaku kurang konsisten dengan apa yang digagasnya sendiri."

"Transisi politik dari sebuah negara dengan pemerintahan otoriter menuju negara dengan pemerintah demokratis, menyisakan sebuah persoalan pelik. Persoalan itu adalah bagaimana pemerintahan yang baru terbentuk menyelesaikan warisan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim otoriter. Penelitian Stepan, Donnel dan Schmitter menunjukkan adanya resistensi militer yang sangat kuat terhadap upaya-upaya masyarakat yang menuntut pengungkapkan pelanggaran HAM masa lalu. Namun, pada sisi lain, pemerintahan baru dihadapkan pada kondisi dilematis. Pada satu sisi ia harus mampu memberikan keadilan transisional yang dituntut masyarakat, khususnya kelompok korban. Namun langkah itu bukan tanpa risiko. Pemenuhan keadilan transisional dapat mengancam stabilitas pemerintahan karena resistensi dari militer. Kondisi serupa terjadi juga di Indonesia. Setelah Soeharto mundur kursi kepresidenan, muncul tuntutan dari keluarga korban Tanjung Priok dan Kasus 27 Juli untuk menuntaskan kedua kasus itu. Namun, pertanyaannya adalah mengapa hingga tiga Presiden setelah lima tahun Soeharto tak berkuasa, kedua kasus itu belum bisa diselesaikan. Sejauh mana relevansi teoritis Donnel dan Schmitter yang menyebutkan bahwa militer akan mencari jalan agar masalah pelanggaran HAM masa lalu tak diungkapkan, berlaku di Indonesia. Teori mengenai ideologi, konflik, keadilan transisional, transisi demokrasi serta resistensi militer dan hubungan sipil militer akan digunakan dalam kajian ini.Sedang pendekatan komparatif dengan melihat pengalaman Afrika Selatan dan Argentina akan dicoba digunakan untuk melihat kasus di Indonesia. Dari hasil kajian ini tampak bahwa tuntutan pengungkapan pelanggaran HAM Tanjung Priok dan Kasus 27 Juli barulah menjadi agenda komunitas korban serta konstituennya. Setelah Soeharto turun dari panggung kekuasaan, terciptanya sebuah masyarakat sosial yang terfragmentasi begitu luas. Pada masa menjelang turunnya Soeharto, elite politik di Indonesia, tidak menempatkan masalah pelanggaran HAM pada era Orde Baru sebagai sebuah prioritas untuk diselesaikan. Masalah pemenuhan keadilan transisional terkesampingkan. Akibat dari itu semua, tidak ada pola baku di Indonesia untuk menyelesaikan warisan pelanggaran HAM masa lalu. Aktivisme justru dilakukan oleh korban dan keluarganya dengan pihak-pihak yang disangka melakukan pelanggaran HAM."

"Program pemerintah mengenai pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata persoalan ketenagakerjaan yaitu untuk mengatasi pengangguran, mendatangkan devisa negara, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika program tersebut hanya menyangkut masalah ketenagakerjaan tentu tidak membawa dampak atau pengaruh lain dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam kenyataannya, kebijakan pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri? Karena itu masalah pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik.Dalam penelitian ini ingin meneliti mengenai kepentingan-kepentingan politik, hubungan kekuasaan dibalik kegiatan ekonomi yaitu pengiriman TKW ke Saudi Arabia. Bagaimana politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia?Korporatisme diartikan sebagai suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara negara dan kepentingan kelompok dalam masyarakat, dimana negara mempunyai hak kuasa terhadap masyarakat, seperti dalam bidang bisnis, finansial, organisasi buruh, yang mencakup individu atau kelompok yang dikooptasi atau dikuasai. Korporatisme negara cenderung menekankan pada otoritas rejim, seperti rejim militer. Negara memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengontrol kelompok kepentingan yang ada. Negara memberikan monopoli kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok elit.Jenis penelitian yang dipakai adalah eksplanatif dengan mencari pola-pola fenomena sosial, sikap, perilaku, hubungan sosial, proses sosial dan struktur sosial. Dalam penelitian ini akan digambarkan kebijakan pemerintah, dan dampak yang ditimbulkan dari pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia ke Saudi Arabia, dengan unit analisa negara dalam hal ini pemerintahan pada masa Orde Baru. Dengan mengunakan teknik wawancara dan studi dokumen, data kemudian diinterpretasi dan ditarik implikasi teorinya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah mengenai pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri. Pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik, yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan politik, dan hubungan kekuasaan. Kebijakan politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia tersebut mengesampingkan kepentingan TKW itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah lebih mementingkan kepentingannya sendiri yang didominasi oleh kepentingan elit yaitu birokrat, militer, dan para pengusaha. Birokrasi dijadikan alat untuk mengkooptasi masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.Sehingga dapat diambil kesimpulan kebijakan mengenai pengiriman TKW ke Saudi Arabia cenderung negara sentris bukan masyarakat sentris. Ini terbukti dengan munculnya banyak kasus-kasus yang menimpa TKW yang bekerja di Saudi Arabia."

"IMF merupakan organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah menjaga kurs mata uang dunia agar tidak mengalami gejolak yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Syarat utama yang diajukan lembaga ini untuk memulihkan perekonomian suatu negara yang sedang mengalami krisis adalah liberalisasi ekonomi. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Atas dasar ini maka pokok permasalahan di dalam tesis ini adalah mengapa pemerintah Orde Baru tidak serius untuk melaksanakan syarat-syarat yang diajukan IMF. Penelitian di dalam tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Sejumlah teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini difokuskan pada interdependensi, organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Teori-teori tersebut pada intinya mengemukakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda di dalam hubungan interdependensi, yaitu kepentingan organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi intemasional berkepentingan agar hubungan antar negara yang saling tergantung antara satu dan lainnya tidak menjadi rusak karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam hubungan interdependensi peran organisasi internasional dipandang perlu karena tanpa adanya lembaga ini, setiap negara akan dengan mudah melanggar peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi lain setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam konteks ini, tuntutan IMF kepada pemerintah Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya merupakan variabel penyebab dari sikap pemerintah yang menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Penolakan ini disebabkan oleh karena tuntutan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dari berbagai fakta yang dianalisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi ditujukan tidak saja untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, tetapi yang lebih penting di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kepentingan lainnya yaitu menciptakan stabilitas politik, dengan cara membagi-bagikan hasil dari pertumbuhan itu yang kepada bagian-bagian utama dari elit politik. Artinya melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga kesetiaan dari para pendukung utamanya.

---

"

"Sejak Mei 1998, bangsa Indonesia mengalami perubahan politik yang biasa dikenal dengan sebutan reformasi. Reformasi, tentu saja dikaitkan dengan usaha untuk melakukan perubahan menuju sistem politik yang demokratis, baik nasional maupun lokal. Tentu saja perubahan-perubahan yang terjadi akan membawa implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan politik nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah perubahan sistem kepartaian, dari sistem tiga partai menjadi sistem banyak partai. Kemenangan PDI Perjuangan pada pemilihan umum 1999 di kab. Serang, menarik untuk dikaji tentang variabel-variabel yang menyebabkan partai Islam kurang mendapat respon positif dari pemilih muslim.Fenomena tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: bagaimana pandangan masyarakat terhadap hubungan agama dan politik, bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan umum 1999, dan mengapa partai politik Islam kurang mendapat dukungan suara pada pemilihan umum 1999 di kabupaten Serang.Tesis ini membatasi masalah di sekitar pelaksanaan Pemilihan Umum 1999. Penelitian ini berlokasi di kabupaten Serang, dengan sampel empat kecamatan, yaitu kecamatan Petir, Cikeusal, Pamarayan, dan Cikande. Sedangkan penentuan responden digunakan teknik sampling, yaitu area random sampling. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan didukung oleh teori-teori kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, angket, wawancara, observasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan umum 1999 dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini. Meskipun masih diliputi oleh berbagai kekurangan, masalah, dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, pemilihan umum 1999 dinilai oleh banyak pihak lebih demokratis dan memenuhi syarat sebagai free and fair election.Kemenangan PDI Perjuangan pada pemilihan umum 1999 menunjukkan bahwa penggunaan isu-isu agama untuk dimanipulasi bagi kepentingan politik sudah tidak mempan lagi. Hasil ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan justru mendapat dukungan yang signifikan dari umat Islam sebagai pemilih mayoritas di kabupaten Serang."

"Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk keputusan Pimpinan Fraksi-fraksi dan keputusan Pimpinan DPR yang meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003 merupakan fenomena politik yang menarik dikaji. Betapa tidak, Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dan Panglima Tertinggi ABRI memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap Fraksi Golkar dan Fraksi ABRI yang jumlahnya di parlemen mencapai 400 kursi atau 80 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPR. Ketika Presiden Soeharto didesak mundur oleh mahasiswa dan masyarakat, ia dengan keyakinan yang sangat besar menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada DPR. Pimpinan dan anggota DPR menganggap pernyataan Presiden Soeharto merupakan "bola panas" yang dilempar ke DPR, karena itu bola panas tersebut dikembalikan ke Cendana dalam bentuk surat resmi pimpinan DPR meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Berangkat dari fenomena tersebut, masalah pokok yang diangkat dalam peneiitian ini adalah sejauh mana pengaruh desakan kelompok penekan terhadap keputusan DPR meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Secara terinci, penelitian ini menggambarkan : 1) Kelompok penekan mana yang mempengaruhi lahirnya keputusan DPR. 2) Bagaimana bentuk desakan yang dilakukan kelompok penekan kepada DPR, serta 3) Bagaimana tanggapan DPR terhadap tuntutan kelompok penekan yang menghendaki Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, secara metodologis mempergunakan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk menjaring datanya. Di antara sejumlah kesimpulan temuan penelitian yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kelompok penekan dengan berbagai ragam motif atau kepentingan, basis sosial, saluran akses, dan intensitas desakannya, dalam realitasnya memiliki kontribusi besar dan determinatif dalam proses pengambilan keputusan DPR yang meminta pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya. Presiden Soeharto menanggapi keputusan DPR dengan cara mundur dari jabatannya dan mengalihkan kepada B.J Habibie. Secara prosedural, peralihan kekuasaan tersebut merupakan efek konkret dari desakan yang diperankan kelompok penekan kepada DPR. Pendek kata, peranan kelompok penekan kepada DPR mempengaruhi proses pengambilan keputusan DPR untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. "

"Gerakan mahasiswa 1998 telah menjadi sebuah sejarah yang merubah suatu pemerintahan otoriter di bawah kekuasaan rezim Orde Baru melalui suatu gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia atas nama reformasi. Studi terhadap gerakan mahasiswa 1998 ini menjadi menarik karena sebagaimana pepatah selalu mengatakan bahwa sejarah selalu berulang, yang berarti mahasiswa pada akhirnya menjadi faktor penggerak suatu perubahan dalam suatu sistem politik di banyak negara, di mana mahasiswa selalu menjadi pelopor penggeraknya, demikian pula halnya di Indonesia.Tesis ini meneliti keterlibatan mahasiswa dalam gerakan 1998. Adanya agen-agen atau sarana-sarana dalam sebuah proses sosialisasi politik dianggap dapat mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa dalam gerakan 1998 itu. Banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa yang melibatkan diri dalam gerakan tersebut amat mewamai berjalannya gerakan itu sendiri. Diantara banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa yang terlibat, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Kota (Forkot) terlihat intens dalam melancarkan aktivitas aksi-aksinya, oleh karena itu kelompok mahasiswa Forum Kota (Forkot) menjadi fokus dalam penelitian tesis ini.Sikap dan pola gerakan radikal dan militan yang menjadi ciri dari setiap aksi Forum Kota (Forkot) merupakan alasan utama untuk memilih kelompok ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Artinya akan timbul suatu pertanyaan apakah keterlibatan mereka dalam gerakan 1998 dengan ciri pola gerakan yang radikal dan militan dari setiap aksi Forum Kota (Forkot) merupakan pengaruh dari adanya agen-agen atau sarana sebuah proses sosialisasi politik.Ada tiga agen/sarana sosialisasi politik yang menyerapkan nilai-nilai politik kepada mahasiswa Forum Kota (Forkot) yang dianggap mempengaruhi mereka hingga terlibat dalam gerakan 1998, yaitu Sekolah, Media massa dan Kontak-Kontak politik Langsung. Ketiga agen sosialisasi politik ini dianggap berperan dalam mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa Forum Kota (Forkot).Sepanjang keterlibatan dan aktivitas mahasiswa Forum Kota (Forkot) dalam gerakan 1998 terlihat bahwa mereka dilandasi oleh nilai-nilai Demokrasi, nilai Etika Pembebasan dan nilai Sosial Demokrat. Nilai-nilai ini dijadikan dasar pemikiran dalam gerakan untuk mencapai tujuan reformasi, meskipun nilai-nilai tersebut bukanlah mempakan sebuah ideologi bagi kelompok Forum Kota.Agen Sekolah, agen Media massa dan agen Kontak-Kontak politik langsung temyata mempunyai peran yang berbeda dalam menyerapkan nilai-nilai politik terhadap mahasiswa Forum Kota (Forkot). Ketiga agen sosialisasi politik ini tidak berada dalam posisi yang setara untuk membuat mahasiswa Forum Kota berpartisipasi politik. Artinya agen Media Massa merupakan sarana dari sebuah proses sosialisasi politik yang paling berperan menyerapkan nilai-nilai politik, sehingga mempengaruhi mahasiswa Forum Kota (Forkot) terlibat secara intens dalam gerakan 1998."

"Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan."