Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas diplomasi lingkungan AS dalam Konvensi Perubahan Iklim pada periode 1992-2002 yang terbagi atas periode sampai dengan terbentuknya Protokol Kyoto dan paska Protokol Kyoto, dengan memfokuskan pada diplomasi lingkungan yang dijalankan AS pada periode tersebut dan bagaimana AS mengatasi berbagai permasalahan perubahan iklim global. Dalam perkembangannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tesis ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ilmu hubungan internasional, mengingat unit yang dianalisa tidak hanya negara (dalam hal ini AS dan negara berkembang), tetapi juga aktor non negara (NGO dan kelompok industri). Selain itu tesis ini juga memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang masalah lingkungan tersebut serta diplomasi AS dalam pembuatan protokol Kyoto sebagai implementasi dari United Nation Framework Convention on Climate Change yang menjadi payung perjanjian perubahan ikiim global. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah diplomasi lingkungan AS sebagai negara besar di dunia terhadap isu lingkungan yang merupakan agenda baru yang mengemuka dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan berbagai pemikiran yang ada seperti pemikiran Donald E. Nuechterlein akan dijadikan sebagai rujukan mengenai kepentingan nasional, pemikiran Coloumbis mengenai tujuan dari politik luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri, teori Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri, pemikiran Robert L Paarlberg mengenai tipe kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan, pemikiran Diamond dan Donald mengenai multi-track diplomacy, pemikiran Suskind dan Thomas mengenai peran non-state actor, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan, ditemukan bahwa diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tips kebijakan committed ke arah convenient. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi ketidakmauan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari lead country menuju veto country."

"Tesis ini membahas dinamika politik dalam penyusunan peraturan daerah dengan mengambil studi kasus dalam penyusunan Perda Nomor I Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh fraksi-fraksi serta bagaimana interaksinya dengan berbagai pihak dalam rangka mempengaruhi proses penyusunan Raperda tentang RTRW Kota Bogor. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepentingan dari semua pihak dalam proses penyusunan Perda nomor 1Tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 1999-2009 dapat terserap atau terwadahi serta faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tersebut.Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis melalui pendekatan studi ekplanatif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui : (1) wawancara mendalam, dan (2) pengamatan langsung di lapangan, serta didukung data dari hasil persidangan baik berupa catatan notulen maupun dari surat-surat rekomendasi fraksi-fraksi dan komisi atau surat pengaduan dari masyarakat.Hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu terhadap fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor yang menyebabkan terdapatnya beberapa pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian dalam pembenahan dan penataan ruang wilayah Kota Bogor seperti yang tercantum dalam pasal 12 Perda Nomor 1 tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor.Argumentasi yang dapat dikemukakan, dengan adanya kebijaksanaan pengecualian tersebut, diharapkan dapat memberikan peluang bagi investor dalam rangka ikut serta mendorong pembangunan di wilayah Kota Bogor. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi fraksi-fraksi dalam memberikan kebijaksanaan pengecualian tersebut cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik.Pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian tersebut diambil setelah memperoleh kontribusi dari para anggota pansus dan hasil hearing Pansus dengan pihak eksekutif, sehingga formulasinya cenderung memiliki bobot kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan pemerintah serta lingkungan wilayah sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masukan materi formulasi kepada pansus. Dengan demikian, proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor cukup sarat dengan muatan politis fraksi-fraksi dan tekanan dari kelompok tertentu serta dari pemerintah. Artinya bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan cenderung bersifat mobilized participation yang didominasi melalui kegiatan lobby para kader partai dan melalui aktivitas organisasi dari masing-masing fraksi yang diwakilinya."

"Secara umum tesis ini berusaha mendeskripsikan beberapa aspek yang terkait dengan dinamika pemikiran dan aksi-aksi politik Amien Rais: faktor-faktor yang mempengaruhinya, tema-tema yang digagasnya, fase-fase perjalanan politiknya, kontribusinya dalam pengembangan wacana demokratisasi dan tipologi pemikiran politiknya.Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi lapangan: wawancara dengan Amien Rais dan menghadiri berbagai forum di mana Amien Rais tampil sebagai pembicara utama atau forum yang membahas Amien Rais, Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk melacak akar pemikiran Amien Rais dengan jalan mendeskripsikan proses sosialisasi yang dialami Amien Rais di masa lalu, nilai-nilai yang terinternalisasi dalam dirinya dan turut membentuk kepribadian dan corak berpikirnya serta obsesi Amien Rais tentang kehidupan politik yang ideal.Dalam penelitian ini ditemukan ada empat faktor utama yang turut membentuk kepribadian politik dan corak berpikir Amien: lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, Muhammadiyah dan spirit ajaran Islam yang dipahaminya. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi pemikiran, sikap dan aksi-aksi politik Amien Rais yang berani, lugas, kritis dan mengedepankan moralitas politik. Keluarganya, khususnya figur sang ibu, mengajarkan sikap tegas dan mengatakan apa adanya, pendidikan, khususnya pendidikannya di Barat, mempengaruhi sikapnya yang terbuka, transparan, demokratis dan cenderung liberal, Muhammadiyah mempengaruhi komitmennya pada nilai-nilai pembaruan, persamaan, egalitarianisme dan beramar ma'ruf nahi munkar; dan ajaran Islam yang diyakininya mengajarkan nilai-nilai tauhid yang dielaborasi menjadi tauhid sosial sebagai spirit seluruh pemikiran dan sikap politiknya.Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tema-tema pokok yang menjadi perhatian Amien sebagai wacana akademis yang. Seperti pandangannya tentang konsepsi negara dalam Islam yang digagasnya sejak awal 1980-an, tauhid sosial yang dipopulerkannya pada pertengahan 1990-an, diskursus demokrasi, moralitas politik dan kekuasaan politik yang direnungkannya pada akhir karier akademiknya sebagai Guru Besar Ilmu Politik UGM tahun 1998.Tesis ini juga mengkaji bagian penting lain dari Amien Rais, yakni evolusi perjalanan politiknya dan sekaligus metamorfosis pemikiran politiknya. Bagian ini bisa disimak dalam tiga fase perjalanan politik Amien Rais: fase intelektual atau ilmuwan politik (political scientist), fase moralis-politik dan fase Amien Rais sebagai aktor politik. Selain itu dikemukakan dua pola artikulasi yang dilakukan Amien: gerakan moral-seperti tercermin dalam dua fase pertama perjalanan politiknya---dan gerakan politik yang tercermin pada fase ketiga ketika ia "berijtihad" meninggalkan gerakan moral dan melengserkan diri dari kepengurusan Muhammadiyah serta memproklamirkan diri sebagai politisi.Metamorfosis politik Amien Rais dari tokoh umat-yang dicitrakan sektarian, radikal, anti-Barat dan fundamentalis-menjadi tokoh bangsa yang nasionalis, demokratis, pluralis dan inklusif, juga merupakan bagian penting yang berhasil dikaji dalam tesis ini.Bagian lain yang cukup menarik adalah tipologi pemikiran politik Amien Rais. Setelah mengkaji berbagai tipe pemetaan politik yang dilakukan oleh beberapa ahli, dalam dan luar negeri, penelitian ini mencoba untuk menawarkan format pemetaan pemikiran politik Amien Rais. Amien adalah wakil generasi baru Islam politik yang modernis-Islamis tetapi inklusif-pluralis dan substansialis."

"Krisis Ekonomi yang terjadi di kawasan Asia yang dimulai dengan kejatuhan mata uang Bath Thailand, juga menimpa Indonesia dan Korea Selatan. Rupiah dan Won terpuruk nilainya yang mengakibatkan negara ini terancam akan mengalami kebangkrutan akibat desakan hutang-hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi yang diketahui semuanya dalam denominasi dollar Amerika Serikat. Maka tidak lain kedua negara meminta IMF yang merupakan organisasi keuangan internasional untuk membantu kesulitan finansial dalam negeri kedua negara.IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota yang mengalami kesulitan sebagaimana tertuang dalam Artikel I mengenai peran dan fungsi lembaga ini, bersedia untuk membantu kedua negara. Tetapi terdapat perbedaan perilaku dalam cara-cara pemberian bantuan terhadap Indonesia. Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang dan juga termasuk dalam salah satu Highly Debt Country (Kelompok Negara Penghutang Besar) mendapat cairan dana hanya US$ 10 milyar itupun diberikan dalam waktu yang cukup lama semenjak komitmen IMF untuk memberikan bantuan ekonomi yang berjumlah US$ 43 milyar disepakati tahun 1998. Berbeda dengan Korea Selatan yang sebelumnya tergabung dalam OECD (Kelompok Negara-negara Kaya), IMF dengan mudahnya mengucurkan bantuannya, bahkan sejak tahun 1997 sejak Korea Selatan mulai terjerembab dalam krisis ekonomi, IMF dengan mudahnya mencairkan dana talangannya sebesar US$ 20 milyar. Sebagaimana diketahui penyebab krisis ekonomi yang dialami oleh kedua negara hampir serupa. Pertama, terlalu banyak arus modal jangka pendek dari luar negeri yang masuk ke dalam pasar domestik yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Kedua, budaya dan etika bisnis yang sangat rentan terhadap iklim persaingan dalam pasar global, seperti masih kuatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah.Asumsi dasar yang digunakan adalah berdasarkan keberhasilan kedua negara untuk keluar dari krisis ekonomi. Maka bantuan ekonomi yang diberikan IMF untuk Indonesia dianggap tidak berjalan cukup efektif dibandingkan dengan bantuan ekonomi IMF untuk Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Korea Selatan untuk keluar dari krisis ekonomi terlebih dahulu dengan hasil pencapaian makro dan mikro ekonomi yang dianggap telah baik sejak akhir tahun 1998, dibandingkan dengan Indonesia yang sampai tahun 2000 saja indikator perekonomiannya tidak menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.Dalam penelitian ini sekurang-kurangnya ada dua variabel utama yang menjadi penyebab efektif tidaknya bantuan IMF terhadap Indonesia dan Korea Selatan. Pertama adalah variabel eksternal, yaitu variabel-variabel yang ada di dalam atau di luar IMF dimana kedua variabel tersebut dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektif tidaknya bantuan ekonomi IMF. Kedua, adalah variabel internal yaitu kondisi-kondisi sosioekonomi Indonesia dan Korea Selatan yang berpengaruh kepada efektif tidaknya bantuan ekonomi yang diberikan.Terdapat dua variabel eksternal yaitu : pertama, adalah faktor-faktor internal IMF dalam hal ini proses terbentuknya pengambilan kebijakan IMF, dimana terjadi perumusan kebijakan paket bantuan ekonomi kepada negara-negara yang terkena krisis. Kedua adalah faktor-faktor eksternal IMF, yaitu adanya negara-negara besar (Amerika Serikat dan Jepang) yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan bantuan ekonomi IMF. Kedua variabel eksternal ini selanjutnya akan diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder.Variabel internal merupakan variabel selanjutnya yang menjadi bagian dari proses analisis. Dalam variabel ini terdapat sekurang-kurangnya tiga variabel utama yaitu politik, ekonomi dan sosial. Kemudian dari ketiganya diambil satu sampai dengan empat indikator yang kemudian diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Selanjutnya secara metodologis kedua variabel akan digunakan untuk melihat tidak efektifnya bantuan ekonomi IMF di Indonesia."

"Pada saat Partai Buruh berkuasa di Canberra, mereka menghadapi dua persoalan yaitu : pertama, persoalan intern yaitu terpuruknya perekonomian nasional Ausatralia diakibatkan hutang luar negeri yang membengkak. Ke dua, persoalan ektern yaitu perubahan tatanan hubungan internasional yang drastis dikarenakan runtuhnya Uni Soviet, dan issue-issue internasional pun turut berubah.Perubahan tersebut, malah dijadikan jalan keluar pemerintah Australia untuk menggairahkan kembali perekonomian nasionalnya dengan merespon usulan pemerintah Jepang tentang pembentukan suatu komunitas ekonomi di kawasan Asia Pacific yang kemudian dikenal dengan sebutan APEC. Kawasan Asia Pasifik, bagi pemerintah Australia merupakan pasar yang potensial bagi barang-barang komoditinya. Sehingga akan meningkatkan devisanya. Upaya yang dilakukan pemerintah Australia tersebut sebagai daya tarik penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam.APEC adalah sebuah kerjasama regional yang sifatnya terbuka (Open Regionalism), multilateral dan informal. Sehingga negara-negara kawasan bisa saling berdialog membahas persoalan ekonomi kawasan dan dunia tanpa adanya hambatan ideologi, dan politik. Jelas hal ini sangat menguntungkan pemerintah Australia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yaitu perbaikan ekonomi domestiknya. Sehubungan hal itu, maka penulis menggunakan Teori National Interest dan Open Regionalism atau New Face of Regionalism. Dalam teori national interest, penulis mengambil pemikiran dari Fred.A. Sondermann yaitu setiap negara pada umumnya akan mengupayakan tercapainya target minimal dari kepentingan nasional yang berupa national survival.Wacana tentang Open Regionalism sebagai alternatif pemecahan masalah kawasan muncul setelah usainya perang dingin (Post Cold War). Masyarakat internasional tidak lagi terkotak-kotak secara ideologi. Sehingga memungkinkan terjadinya kontak terbuka antar negara yang pada akhirnya mendorong munculnya suatu kerjasama regional.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian nasionalnya yang sedang terpuruk, pemerintah Australia sangat mengharapkan forum kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik (APEC). Menurut pandangan pemerintah Australia, wadah kerjasama ekonomi tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dunia saat ini yang interdependensi. Dalam hal ini, pemerintah Australia tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan terhadap ancaman bahaya komunis lagi terutama dari Uni Soviet. Dan, ia dapat dengan bebas meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara yang secara ideologi berbeda, seperti RRC, Vietnam dan lainnya."

"Kebijakan Australia yang menolak masuknya Kapal Motor Tampa berbendera Norwegia yang membawa ratusan orang yang terdampar di perairan dekat wilayah Australia pada tahun 2001 telah menimbulkan berbagai kritikan dari dalam dan luar negeri. Peristiwa yang lebih dikenal dengan "Kasus Tampa" tersebut telah menimbulkan kritik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional mengenai kebijakan Australia yang dianggap telah mengabaikan aspek kemanusiaan. Kasus tersebut menarik untuk dikaji, terutama untuk melihat adanya hubungan antara kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan PM. John Howard pada tahun 1996-2001, dengan tekanan internasional dan tekanan domestik. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan pluralisme, khususnya untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik dengan kebijakan luar negeri Australia dalam masalah imigran gelap. Kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal merupakan kebijakan yang ditujukan kepada negara asal dan negara transit imigran gelap. Selain itu kebijakan tersebut merupakan respon terhadap kecenderungan masuknya imigran gelap ke Australia yang memanfaatkan kebijakan Australia mengenai pemberian suaka politik.Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik terhadap kebijakan luar negeri suatu negara adalah teori Howard H. Lemtner mengenai foreign and domestic determinants on foreign policy. Tekanan masyarakat merupakan salah satu faktor domestik panting, yang dalam konsep domestic determinants dari Howard K. Lemtner dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Dalam kategori ini, maka peranan faktor domestik tersebut hanya bersifat sementara, berlaku pada situasi dan kondisi tertentu, dan didukung oleh faktor eksternal yang sejalan. Faktor eksternal yang turut mendukung pengaruh tekanan domestik tersebut adalah adanya tekanan masyarakat internasional yang kuat pada saat yang bersamaan, yang menuduh Australia telah melanggar tanggung jawab internasional sesuai dengan Konvensi mengenai pengungsi. Kemampuan Howard memanfaatkan momentum pemilihan umum telah memberikan kontribusi bagi terbentuknya kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal. Perubahan kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan Howard mempunyai kaitan dengan tekanan internasional dan tekanan publik Australia terhadap pemerintab. Dengan mengambil kebijakan yang tegas dalam mencegah dan menghalau imigran gelap, maka Howard mempunyai peluang untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai figur pemimpin yang mampu melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Australia, sehingga mendorong Howard dalam memenangkan pemilihan umum 2001."

"Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami keadaan bureaumania, berupa kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, nepotisme dan politisasi birokrasi. Birokrasi cenderung dijadikan alat status quo untuk mengkooptasi masyarakat, guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik partai dan rezim berkuasa. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai lapis tengah dan aktor public services yang netral dan adil, kenyataannya dalam beberapa kasus birokrasi malah menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi. Bertindak diskriminatif dalam pelayanan publik dan melakukan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara untuk kepentingan "partai tertentu".Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menganalisa gejala politik dengan menjelaskan kecenderungan apa, bagaimana dan mengapa muncul gerakan yang menginginkan birokrasi di Indonesia menuju birokrasi yang netral dari afiliasi politik. Untuk itu data dikumpulkan lewat analisis dokumen berbagai media yang sudah beredar di masyarakat yang merekam aktivitas dan pendapat pelaku-pelaku gerakan tersebut. Kemudian dilakukan langkah deduksi yaitu menarik penalaran tema permasalahan dari umum ke khusus, berupa analisa terhadap perubahan paradigma dan reposisi birokrasi, serta memikirkan beberapa indikator yang bisa dipergunakan dalam membangun kondisi netralitas politik birokrasi.Kerangka pemikiran yang melandasi tesis ini antara lain dari pemikiran legal rasional Max Weber, bureaumania Baron de Grimm, bureaucratic polity Karl D. Jackson, kepolitikan birokrasi Harold Crouch, korporatisme negara Dwight Y. King dan Manuel Kaiseipo, mobilisasi birokrasi William D. Lidlle, krisis partisipasi politik Myron Weiner, ketidakpuasan birokrasi akibat berpolitik dari Hans Antlov dan Cederroth, serta reinventing Government dan David Osborn dan Ted Gaebler.Ada beragam bentuk gerakan netralitas politik birokrasi antara tahun 1998-1999 yang menentang politisasi birokrasi. Ada yang moderat menyatakan unitnya keluar dan KORPRI, menyatakan unitnya tidak berafiliasi dengan Golkar, ada yang menginginkan perubahan posisi birokrasi di lingkungan eksekutif dan di legislatif, Ada pernyataan kritis dari tokoh oposisi yang ingin pembubaran organisasi birokrasi (KORPRI), ada pernyataan bersikap netral dan objektif dari lembaga ilmiah non departemen. Solusi dari gerakan ini adalah pentingnya untuk membuat kebijakan dan sanksi yang mengharuskan PNS bertindak netral, disebabkan Partai Golkar dan partai yang lain akan terus berupaya untuk menggunakan jalur birokrasi untuk kemenangannya dalam pemilihan umum.Temuan tesis ini antara lain kasus-kasus keterlibatan birokrasi di sejumlah daerah dalam pemilihan umum 1999 menunjukkan gerakan netralitas birokrasi belum mampu meminimalkan tingkat keikutsertean birokrasi dalam aktifitas mendukung partai politik tertentu. Dari 27 daerah pemilihan, hanya ada 2 daerah pemilihan yang birokrasi bertindak relatif netral. Hal ini menjadi semacam indikasi bahwa masih berlangsungnya secara terus-menerus keadaan politisasi birokrasi di Indonesia, seperti yang diramalkan teori korporatisme negara. Birokrasi di awal era reformasi masih seperti yang dulu. Keadaan Cita-cita gerakan netralitas politik birokrasi belum menjadi kenyataan pada tahun pertama reformasi di Indonesia.Agaknya berlaku seperti apa yang dikemukakan Antlov-Cederroth dan Charles E. Lindbolm bahwa praktik birokrasi di negara-negara berkembang yang menunjukkan pemihakan birokrasi (pegawai pemerintah) pada suatu partai politik, telah memunculkan ketidakpuasan-ketidakpuasan politik, khususnya dan pegawai negeri itu sendiri. Keasyikan birokrasi bermain dalam politik, pada titik tertentu, telah menghasilkan kecenderungan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama."

"Perilaku pemilih merupakan salah satu aspek yang dibahas adalah tingkah laku individual warga negara dalam kaitannya dengan pilihan dalam pemilu. Tesis ini mengkaji berbagai alasan yang mendasari pemilih menggunakan hak pilihnya mendukung salah satu partai politik. Penelitian ini ingin mengetahui perbedaan pemilih yang memberikan dukungan terhadap partai politik antara penduduk asli dan pendatang di desa Bojonggede dalam pemilu. Pemilihan Umum pasca Orde Baru merupakan pemilu yang cukup demokratis, itu terlihat bahwa perolehan suara partai politik didistribusikan secara merata kepada partai politik peserta pemilu di desa Bojonggede. Penelitian ini sangat menarik karena faktor penduduk pendatang yang memberikan sumbangan terhadap tingginya tingkat partisipasi politik dalam pemilu 1999, di desa -kota Bojonggede. Jawaban terhadap masalah tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilu ada 4 variabel yaitu, identifikasi partai, orientasi kandidat/calon, orientasi isu dan karateristik sosial. Dengan demikian variabel identifikasi partai merupakan yang mendasari seseorang memilih atau tidak memilih kepada salah satu partai politik dalam pemilu. Pemilih yang mempunyai identifikasi partai kepada partai politik tertentu hampir dapat dipastikan akan menjatuhkan pilihanya kepada parpol dalam pemilu. Variabel karakteristik sosial yang mengacu kepada tiga indikator yaitu pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berkaitan dengan perilaku pemilih. Adanya kaitan antara karakteristik sosial tertentu dengan pilihan kepartaian seseorang. Alasan utama yang mendasari pilihan tersebut berdasarkan pada hubungan ini yaitu masalah keinginan adanya perubahan dalam sistem politik. Pemilih yang karakteristik sosial tinggi ada kecenderungan memilih parpol Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedangkan mereka yang karakteristik sosial rendah kecenderungan mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Golongan Karya (Golkar). Perilaku pemilih di desa Bojonggede dalam memberikan pilihanya kepada sebuah partai politik lebih dilatar belakangi oleh faktor identifikasi partai. Pada penduduk asli identifikasi partai lebih dipengaruhi oleh faktor sentimen agama,sedangkan pada penduduk pendatang dipengaruhi oleh faktor ideologi politik. Mengenai variabel karakteristik sosial, orientasi kandidat, dan orientasi isu, bagi penduduk asli tidak menjadi faktor yang menentukan. Sementara bagi penduduk pendatang variabel tersebut masih menjadi pertimbangan,meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan variabel identifikasi partai."

"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan perubahan posisi tawar-menawar pada dua tingkat, yaitu: pertama, pada level internasional, yaitu antara lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan kedua, pada tingkat domestik, yaitu antara kubu liberal terhadap kubu nasionalis dan kubu populis. Masing-masing perubahan pada dua level analisis yang berbeda ini memberikan sumbangan yang menentukan arah perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis ekonomi.Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, penelitian ini lebih banyak menyentuh dimensi politik dalam perubahan kebijakan. Artinya, penelitian ini lebih banyak berusaha menyelami masalah pergulatan antar berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan dan ideologi yang bertentangan dalam rangka memperebutkan pengaruh atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Dalam penelitian ini, krisis ekonomi merupakan prakondisi yang diasumsikan mendahului dan mengakibatkan perubahan konfigurasi power, baik di tingkat internasional (Indonesia vis-a-vis lembaga keuangan internasional) maupun domestik (antara kubu liberal, nasionalis dan populis). Adapun perubahan konfigurasi power yang disebabkan krisis ekonomi tersebut pada gilirannya mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai krisis ekonomi, perubahan konfigurasi power dan perubahan kebijakan perdagangan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan secara mendalam dan terperinci, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian.Penelitian ini menemukan bahwa dari rangkaian langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, jelas terlihat besarnya pengaruh lembaga keuangan internasional dan kelompok liberal dalam proses liberalisasi reformasi ekonomi Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998. Isi MEFP I (31 Oktober 1997), MEFP II (15 Januari 1998) dan supplementary MEFP III (10 April 1998) yang diajukan Pemerintah Indonesia memperlihatkan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan internasional memaksakan liberalisasi lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai hasil kajian, penelitian ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di bidang perdagangan, ke arah sistem ekonomi pasar hanya akan terjadi apabila krisis ekonomi dapat menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan internasional dan kubu liberal di dalam negeri untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengadopsi kebijakan yang lebih liberal."

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."