Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah Iongsor, gempa bumf tektonik, gempa bumi vulkanis dan bencana kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokokpokok kesimpulan sebagai berikut :Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instasi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap (Protap) PBP; dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan peningkatan dan pengerahan sumber daya penanggulangan bencana; kegiatan relokasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi mental korban bencana; kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; dan kegiatan sosialisasi kewaspadaan terhadap ancaman dan akibat bencana.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sesudah terjadi bencana Dinas Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP; serta pemberian bantuan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah rawan bencana; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peranserta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada."

"Institusi pesantren mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam sejarah bangsa Indonesian mulai dari masa kolonialisasi Belanda sampai sekarang. Pesantren menjadi bagian yang tidak tepisahkan dengan budaya lokal masyarakat Indonesian terutama masyarakat jawa, malah pesantren sudah dianggap sebagai sebuah subkultur tersendiri dalam masyarakat. Perjalanan panjang sejarah pesantren dari masa ke masa telah memberikan bentuk tersendiri dalam perkembangan pesantren. Sebagai sebuah institusi yang hadir dalam sebuah ruang yang `tidak hampa udara', mau tidak mau pesantren harus mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri seiring dengan perkembanagan zaman dan masyarakat sekitar, namun demikian di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren tetap teguh dengan tradisi yang tetap dipertahankan dan dipeliharan dari masa ke masa, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat pesantren. Kemampuan pesantren untuk tetap exist dan survive di tengah-tengah memang sudah terbukti; dari sejak awal berdirinya di akhir abad sembilan belas sampai sekarang, kondisi pesantren semakin berkembang baik secara kuantitaif maupun kualitatif Banyak faktor yang menyebabkan kenapa pesantren masih tetap bertahan dari dulu sampai sekarang dan tetap menjadi institusi yang berarti dalam masyarakat tertentu baik lewat output dari pesantren itu sendiri maupun dari kharisma pempimpin pesantren tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang membuat pesantren tetap bertahan (survive) dari dulu sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini akan dilihat dari organisasi penyelenggar pesantren, sisi kepemimpinan serta nilai-nilai tradisi yang dimilki oleh pesantren .Penelitian ini menggunakan metode qualitatif dan dilakukan di pesantren Tebuireng yang berlokasi di desa Cukir, kecamatan Diwek, Jombang Jawa Timur. Pesantren ini mempunyai sejarah panjang mulai dari akhir abad kesembilan belas sampai sekarang tetap survive di tengah-tengah masayarakat. Dari hasil penelitian di pesantren tersebut terlihat bahwa pesantren Tebuireng, ada beberapa hal yang berubah dan dikembangkan di pesantren Tebuireng, misalnya membentuk organisasi penyelengara pesantren dengan suatu badan yaitu Yayasan juga perubahan orientasi kepemimpinan dari tradisional ke arah manajemen modern yang tidak lagi memunculkan figur sentral.Namum uniknya walapun telah menerapkan manajemen modern, figure pemimpin tetap harus berada di Langan keturunan langsung darah biru kiyai. Begitu juga dalam hal kurikulum, sistem dan bangunan fisik yang terus disesuaikan dengan zaman. Namum demikian nilai-nilai spiritual yang mengarah kepada kesucian batin tetap dipertahankan, nilai-nilai akal budi dan moral seperti nilai keikhlasan, kesederhanaan, mandiri dalam hidup, rasa penghormatan yang kuat terhadap guru atau kiyai serta metode sorogan dan bendongan dalam penyelenggaraan belajar mengajar kitab Islam klasik dengan cara lesehan dalam mesjid tetap dipertahankan walaupun pada saat yang sama, pesantren juga mengadopsi sistem pengajaran modern di ruangan kelas yang menggunakan meja dan kursi.Dewasa ini,pesantren yang mengklaim dirinya sebagai pesantren salaf (tradisionai) murni sudah sulit dijumpai. Walaupun mereka bangga dengan nama salaf yang senantiasa dilabeikan di belakang nama pesantren, namum pada kenyataan nilai-nilai di luar nilai-nilai salaf tetap diadopsi dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembanagn zaman. Ha! ini pula barangkali yang menyebabkan pesantren dengan segala tradisinya tetap eksist, survive dan tetap bisa diterima di tengah-tengah masyarakat.Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pesantren Tebuireng yang didirikan oleh seorang ulama besar, KH. Hasyim Asy'ary dan sekarang dipimpin oleh putranya yaitu KH Yusuf Hasyim dimana telah menghasilkan beberapa tokoh lokal dan nasional terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradistradisi tertentu yang mereka anggap masih relevan untuk dipertahankan. Eksistensi pesantren tersebut masih tetap diperhitungkan oleh masyarakat; pesantren ini tetap menjadi `kiblat' persoalan-persoalan keagamaan bagi masyarakat sekitar, anima masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren tersebut jugs masih cukup tinggi walapun berbagai institusi pendidikan modern sebuah berjaritur dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan pesantren untuk memodifikasi diri dan mempertahankan tradisi yang masih tetap dikehendaki oleh masyarakat, baik dalam hal kepemimpinan, organisai penyelenggaraan pendidikan."

"Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.Dalam prakteknya, mereka belum sepenuhnya menggerakkan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial (disamping jangkauan pembangunan di berbagai sektor makin bervariasi, serta kurangnya peralatan kerja). Sehubungan dengan keterbatasan kualitas PSM, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkannya adalah melalui pelatihan dengan dasar pemikiran"kualitas PSM dapat ditingkatkanmelalui pelatihan". Setelah pelatihan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura (selama Pelita VI), hasilnya belum optimal. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perumusan dan penyampaian materi pelatihan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasilnya adalah: program yang dilaksanakan, belum dirumuskan secara optimal. Oleh karena itu dalam perumusan dan penyampaian materi serupa berikutnya, perlu diidentifikasi permasalahan yang ada, siapa pesertanya, materi latihan yang dilatihkan, dan dengan demikian dapat dipilih pelatih, lingkungan pelatihan, serta alat pelatihan yang sesuai."

"Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan di dalam masyarakat, sehingga merupakan kelompok masyarakat yang pertama sekali harus mendapatkan sumber daya dan usaha. Masalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus sangat erat dikaitkan dengan isu makro, terbatasnya akses pada sumber masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Krisis di Indonesia telah terjadi begitu luas dan daiam dampaknya, namun sejauh ini tak seorangpun tahu dengan persis bagaimana dampaknya bagi anak. Bagaimanapun, mengingat sebab serius dari keberadaan anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini adalah masalah makro, krisis ini dipastikan akan menyeret sejumlah anak ke dalam situasi sulit atau semakin sulit dimana periindungan khusus mereka butuhkan.Upaya LSM daiam mengimplementasikan hak-hak anak-anak dari eksploitasi seksual anak, telah banyak dilakukan. Namun sedikit sekali LSM yang mengkhususkan diri pada masalah kekerasan seksual dan ESKA dalam memberikan layanan secara spesifik daiam bidang ini. Yayasan Kepeduilan untuk Konsumen Anak (KAKAK) sebagai salah satu LSM di Surakarta yang peduli terhadap permasalahan anak melaksanakan upaya mengurangi adanya eksploitasi seks komersial anak melalui berbagai program yang bersifat prefentif maupun rehabilitatif. Adapun kepedulian Yayasan KAKAK terhadap kasus ESKA, diwujudkan melalui program memecahkan permasalahan prostitusi anak, yaitu penanganan anak yang dilacurkan (AYLA).Menyikapi uraian tersebut diatas, maka penulis berusaha untuk melihat upaya yang dilakukan Yayasan KAKAK dalam menangani anak yang dilacurkan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. adapun tujuan penelitian ingin menggambarkan proses penanganan terhadap anak yang dilacurkan oleh Lembaga KAKAK di Solo tersebut.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanaan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informasi didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sampel secara snow ball sampling yang meliputi petugas dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik in depth interview, observasi dan studi dokumentasi.Hasil temuan penelitian menunjukkan proses penanganan anak yang dilacurkan oleh Yayasan KAKAK sangat bermanfaat bagi anak yang dilacurkan untuk dapat kembali hidup secara normal di dalam masyarakat serta AYLA meninggalkan perilaku dan sikap yang beresiko. Namun, ada beberapa anak yang tidak mampu mengikuti proses penanganan, baik tidak meneruskan penanganan maupun yang mengikuti penanganan tapi masih memiliki sikap dan perilaku yang beresiko. Kondisi ini disebabkan keterbatasan petugas, petugas yang berganti-ganti, ketidaksiapan data base, dan faktor anak yang dilacurkan, seperti tingginya mobilitas AYLA, mudah bosan, mudah terpengaruh dan tingginya konflik di antara anak.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk dipersiapkan petugas khusus yang bertanggung jawab menangani data base, merekrut pendamping lagi yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, pendamping bertanggung jawab berdasarkan jumlah anak yang didampingi hingga proses penanganan selesai dan perlunya membuat kontrak yang jelas antara anak dan Yayasan KAKAK."

"Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak era pasca otonomi daerah masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMDIK). Dalam membuat usulan rencana pembangunan ini masih belum melibatkan semua stakeholders yang ada di masyarakat. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan hanya mengundang beberapa unsur terkait sehingga aspirasi dart masyarakat tidak bisa tersampaikan oleh mereka yang hadir. Disamping itu juga usulan yang dibuat belum diambil dari aspirasi masyarakat yang paling bawah seperti RT. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Terusan ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah kabupaten lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musbangkel dengan mengacu pada teori Oakley, Abe dan Soetrisno serta upaya atau cara apa yang telah dilakukan agar kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Terusan dapat lebih terwujud.Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya ialah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka. Informan-informan penting yang menjadi sampel penelitian ini adalah mereka yang tertibat dalam musbangkel, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu peserta yang ikut dalam musbangkel memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang masih terbatas, belum adanya informasi yang lengkap dari pemerintah kabupaten seperti Poldas, Propeda dan Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah kabupaten yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta belum adanya dana clan pemda untuk membantu pelaksanaan musbangkel di Kelurahan Terusan.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya atau Cara guna memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yaitu penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten namun dalam penjaringan aspirasi masyarakat ini belum berhasil terlaksana dengan baik karena mereka yang hadir tidak mewakili masyarakat dan kebanyakan membawa kepentingan pribadi. Kemudian penyampaian aspirasi oleh masyarakat melalui Rukun Tetangga. Penyampaian aspirasi ini belum berhasil karena masyarakat yang menyampaikan usulan pembangunan yaitu mereka yang dekat dengan pejabat pemda. Dalam hal ini usulan yang disampaikan lebih mengarah pada kepentingan sekelompok masyarakat.Untuk itu disarankan kiranya dalam rekruitment pengurus LKMD, Ketua RT dan perangkat kelurahan perlu diperhatikan lagi Latar belakang pendidiikannya, pengalaman kerja dan umur dari peserta musbangkel. Untuk pelaksanaan rnusbangkel pada masa yang akan datang kiranya sudah sampai informasi pada pars peserta rapat mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peran pemerintah saat ini diharapkan sebagai fasilitator. Perlu dialokasikan dana oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah kelurahan untuk pelaksanaan musyawarah pernbangunan kelurahan (musbangkel) sehingga memperlancar mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah. Sistem penjaringan aspirasi oleh pemerintah kabupaten dan penyampaian aspirasi oleh masyarakat kiranya perlu diperbaharui lagi mekanismenya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan saat ini masih perlu melalui mekanisme musyawarah pernbangunan kelurahan mengingat dengan forum ini melibatkan semua stakeholders yang ada di masyarakat dan mereka yang ikut serta dalam rapat lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lingkungannya."

"Remaja sebagai generasi penerus dan pemilik bangsa secara langsung maupun tidak langsung sangat diharapkan generasi tua melanjutkan pembangunan guna mencapai citacite bangsa dan remaja sebagai sumber strategis. Dibalik harapan demikian juga muncul keprihatinan semakin meningkatnya kenakalan remaja yang secara tidak langsung mengancam proses pembangunan bangsa. Dengan tidak mengurangi faktor-faktor penyebab kenakalan lainnya, faktor keluarga sebagai suatu bentuk lingkungan terkecil dan pertamakali remaja mulai belajar mengenal norma-norma sosial. Keluarga merupakan basis pembentukan sikap, lingkungan keluarga dengan berbagai situasi dan kondisinya merupakan faktor paling menentukan dalam pengembangan tingkahlaku remaja selanjutnya, karena keluarga sejak pertama sebagai tempat sosialisasi anak; sebagai alasan pentingnya diadakan penelitian.Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah Fungsi Keluarga Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja.Secara umum tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahannya yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi dan peranan keluarga dalam pembinaan remaja; bagaimana relasi sosial dalam keluarga; faktor-faktor apa raja dalam keluarga sebagai penyebab terjadinya kenakalan remaja; hambatan apa raja dalam menjalankan fungsi dan peranan keluarga dalam penanggulangan kenakalan remaja.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur, studi dokumentasi dan observasi.Sesuai dengan karakteris populasi dan sampel maka dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa keluarga-keluarga di kota besar telah berusaha untuk melaksanakan fungsi dan peranannya secara memadai tetapi kecenderungan adanya kesibukan orangtua dan kondisi kehidupan kota membatasi pelaksanaan fungsi dan peranan secara penuh.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bagi kehidupan keluarga-keluarga di kota besar sangat sulit untuk melaksanakan fungsi dan peranan keluarga secara penuh. Dan sebagai solusinya diperlukan adanya saling komunikasi dan interaksi yang lebih memadai dan berkualitas antar setiap unit keluarga. sebagai modelnya dalam saran Komunikasi yang mencakup unsur demokratis, manusiawi, respective, prospective, dan rasional sesuai tingkat perkembangan kebutuhan kemampuan nalar anak."

"Latar BelakangPenelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa, masalah pemukiman daerah kumuh yang dihadapi di kota-kota besar khususnya Jakarta tidak akan tertuntaskan tanpa memperhatikan pelaksananan program itu sendiri, khususnya aspek administrasi dalam pelaksanaan yang menekankan adanya koordinasi antar instansi untuk mewujudkan keterpaduan.Landasan pemikiran tersebut, mendorong sebuah analisis bahwa koordinasi terjadi ketika masing-masing satuan unit organisasi secara bersama-sama merumuskan gagasan yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan hal demikian, maka dibutuhkan suatu mekanisme tertentu yang menunjukkan kebersamaannya. Dengan mempergunakan pemikiran Henry Mintzberg sebagai piranti analisis maka penelitian terfokus pada mekanisme koordinasi` yang dilaksanakan.Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah para petugas atau yang terlibat dalam pelaksanaan RSDK serta masyarakat pada lokasi pelaksanaan RSDK.Dari hasil penelitian terungkap bahwa (1) standarisasi mekanisme koordinasi hanya dirumuskan dalam bentuk format kebijaksanaan dari Pusat, sedangkan penjabarannya tidak dirumuskan. Sehingga penampilan kinerja masing-masing instansi tidak memiliki standard baku dalam satuan Tim koordinasi. Dengan tidak adanya standard satuan koordinasi, menyebabkan masing-masing satuan instansional menerapkan standar koordinasi berdasarkan fungsi dan tugas pokok secara berbeda-beda, (2) Koordinasi mengandung pendekatan keterpaduan. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, maka koordinasi yang menempatkan keterpaduan sebagai faktor penting. Dengan Koordinasi yang terpadu akan semakin memperingan beban tanggung jawab masing-masing instansi dalam melakukan kinerja sekaligus mempercepat proses penyelesaian masalah, (3) Mekanisme koordinasi terletak bukan hanya hasil semata melainkan pada proses."

"ABSTRAKFaktor keluarga merupakan salah satu faktor yang signifikan bagi proses terjadinya keadiksian terhadap obat. Baik buruknya iklim kehidupan keluarga ternyata memberikan kontribusi bagi terjadinya penyalahgunaan obat. Sebagai efek dari penyalahgunaan obat, para klien adiksi ini mengalami ketergangguan dalam susunan syaraf pusatnya yang pada gilirannya mereka menampilkan perilaku yang khas/menyimpang jika dibandingkan dengan orang lain yang normal. Teori dari Ausuble (1958) menyatakan bahwa suasana keluarga yang dapat menghambat perkembangan anak secara normal adalah akibat model perlakuan orang tua yang memberikan perlindungan secara berlebihan. Teori ini didukung oleo :Johnson and Medinnus (1968) yang menggambarkan adanya dua titik ekstrim model perlakuan orang tua, yakni yang berifat menguasai dan yang bersifat menolak. Atas dasar hal itu maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: "Bagaimana iklim kehidupan keluarga dan keadiksian yang dialami anak?" Penelitian ini merupakan penelitian deskrtiptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran analisis tentang iklim kehidupan keluarga yang dirasakan klien adiksi serta bagaimana perilaku yang muncul setelah anak/klien mengalami ketergantungan terhadap obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim kehidupan keluarga yang memberikan kecenderungan kepada anak untuk menyalahgunakan obat, tercipta dari adanya tiga pola perlakuan yang ekstrim dari orang tua, yakni yang bersifat mendominasi, bersifat menolak dan yang bersifat permisif. Para klien adiksi ini cenderung berpikir eksternal negatif. Selain itu terdapat juga kecenderungan bahwa semakin berat klien adiksi, mereka semakin depresi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga pola perlakuan orang tua tersebut pada gilirannya memberi kecenderungan kepada anak untuk menyalahgunakan obat. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu kepada: (1) Para pekerja sosial agar lebih memahami iklim kehidupan keluarga klien adiksi beserta perilaku-periiakunya yang muncul, (2) Lembaga pelayanan kcsejahteraan sosial perlu meningkatkan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan program-program pelayanan, (3) Lembaga pendidikan pekerjaan sosial agar lebih memikirkan tentang bagaimana menghasilkan pekerja sosial yang andal dan profesional, dan (4) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti masalah keadiksian dalam lingkup yang lebih besar, baik lokasi maupun sampelnya."

"ABSTRAKDi Indonesia, program pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Upaya ini dilaksanakan secara sistemis melalui kegiatan yang disebut Pelita, yang merupakan agenda formal pembangunan, disamping langkah non formal untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerataan sebagaimana peran yang dijalankan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada dekade 1970-an, berdasarkan kondisi ketimpangan pemerataan yang ada, muncul kesadaran perlunya perbaikan dan perhatian khusus terhadap kondisi kemiskinan masyarakat, terutama menyangkut persepsi pemerintah dan swasta dalam menangani masalah kemiskinan. Implementasi konsepsi tersebut teraktualisasi dalam program IDT. Secara konseptual, program IDT dapat dikatakan bukanlah program yang baru, bila dilihat dari program fungsional yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, khususnya Departemen Sosial yang aksinya lebih menekankan pada visi pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi pembangunan. Program ini menjadi fokus dan aktual manakala berbagai pihak diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan dan metode pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Konsepsi ini telah mendorong subjek untuk melakukan penelitian Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin Dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan: (1) Melihat intensitas hubungan kausalitas persepsi masyarakat miskin dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan dan berupaya menarik kesimpulan hubungan yang bagaimanakah yang dapat menunjang program penangulangan kemiskinan (2) Melihat signifikansi hubungan kausalitas dimaksud, apabila dikontrol oleh sub variabel penelitian dengan cara "mengesampingkan" dan "mengaktifkan" beberapa variabel (3) Melihat signifikansi hubungan persepsi masyarakat dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan sebelum dan setelah dikontrol partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Daerah Khusus lbukota Jakarta. Objek penelitian adalah warga masyarakat penerima IDT yang bermukim pada 7 (tujuh) Rukun Warga (RW), dari 90 Pokmas yang aria, melalui teknik penarikan sampel stratifikasi maka ditetapkan 50 Kepala Keluarga sebagai sampel dengan perbandingan untuk masing-masing strata (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) adalah 1:1:1:17. Pengurnpulan data primer diiakukan dengan kuesioner sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur umum, khusus dan dinas instansi terkait. Data yang telah dihimpun selanjutnya ditabulasi untuk dianalisis dengan formula product moment maupun korelasi parsial dengan varians test signifikansi. Hasil analisis baik dengan teknik univariate, bivariate dan multivariate menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan hipotesis dan asumsi dasar, artinya seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan utama dan sampingan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan persepsi penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin. Dilihat dari intensitas nilai korelasi, baik bivariate dan multi variate menunjukkan nilai yang sangat signifikan yaitu rid = 0,7512 dan 18 responden atau 36 persen berada pada strata "sedang" bila dianalisis dengan tabel silang, untuk pesepsi dengan pengetahuan serta = 0,6429 untuk persepsi, pengetahuan dan partisipasi. Besarnya nilai r dan kecilnya nilai p merupakan indikasi hubungan yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya nilai F test daripada nilai kritik F pada tabel product moment. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan bobot satu diantara tiga variabel, maka akan memberikan dampak positif pada dua variabel lainnya. Berdasarkan kenyataan diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat korelasi yang sangat menyakinkan Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan baik "dengan" dan "tanpa" mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat Miskin."

"Program IDT adalah program pemberdayaan rakyat karena jika dikaji dari visi dan misinya merupakan program khusus untuk menerapkan falsafah dasar kebijaksanaan anti-kemiskinan dengan cara mempercayai orang miskin bahwa mereka dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Strategi pengembangan ekonomi rakyat yang mendapat porsi sangat besar didasarkan pandangan bahwa mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi "dari rakyat", "oleh rakyat" dan "untuk rakyat". Dengan kata lain membangun ekonomi rakyat dalam IDT juga berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Visi dan misi pemberdayaan yang diemban Program IDT yang merupakan program cetakbiru pemerintah dan ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi subjek atau aktor utama pembangunan, dengan demikian memunculkan pertanyaan mengenai : dimensi-dimensi pemberdayaan apa yang terjadi dalam pelaksanaan program, bagaimana proses pemberdayaan itu dilakukan, serta sejauh manakah program IDT telah mampu memberdayakan para penduduk miskin dengan mengedepankan partisipasi dan keswadayaan mereka? Kemudian dengan adanya bukti-bukti fisik terjadinya akumulasi dan proses perguliran dana IDT di Kelurahan Galur, apakah dengan demikian juga berarti program tersebut telah mampu meletakkan suatu prakondisi yang mengedepankan basis lokalitas dan pribumisasi pembangunan yang menjadi fondasi bagi penduduk miskin mencapai kemandirian. Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dimensi-dimensi pemberdayaan yang diterapkan di dalam pelaksanaan program IDT di Kelurahan Galur, {2} mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut, serta {3} mengetahui sejauh mana dimensi-dimensi pemberdayaan itu diterapkan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk (a) mendeskripsikan dimensi-dimensi pemberdayaan yang terjadi, (b) mendapatkan makna subjektif dari pemberdayaan itu, dan (c) mendapatkan karakteristik khusus kajian yakni dimensi-dimensi pemberdayaan yang ada, serta hasilnya tidak untuk mendapatkan generalisasi. Dalam penelitian ini telah berhasil diidentifikasi dan dideskripsikan berbagai dimensi pemberdayaan yang terjadi yakni pemberdayaan pendamping oleh pemerintah dan pemberdayaan para anggota pokmas oleh pendamping. Secara umum dapat dikatakan bahwa kadar pemberdayaan yang terjadi masih rendah walaupun berbagai target program dapat dicapai. Tercapainya target atau tujuan-tujuan antara (objectives) program dengan kadar pemberdayaan yang rendah, ternyata disebabkan oleh upaya mobilisasi yang sangat kental dalam implementasi program. Mobilisasi ini menjadi alternatif paling "tepat" dan "mendapat pembenaran" karena berbagai muatan yang terkandung dalam program. Partisipasi dan swadaya lokal yang seharusnya generator pembangunan menjadi tenggelam dan menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan program tadi. Makna partisipasi dan swadaya lokal dari para pendamping dan penduduk miskin cenderung pasif, bersifat pseudo den manipulatif karena pemerintah masih berfungsi sebagai chief-protagonist atau pengambil keputusan utama. Akibatnya implementasi program di lapangan belum mampu merubah pola pembangunan klasik yang berorientasi produksi ke paradigma pembangunan berorientasi manusia dengan paradigma pembalikan dalam manajemen (reversal paradigm in management). Oleh karena itulah rekomendasi penelitian ini terutama ditujukan kepada pemerintah agar secara perlahan mengurangi peran-perannya dan mengedepankan peran, partisipasi dan swadaya pendamping dan warga lokal. "