Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Cacat Tubuh Melalui Pelatihan Kerja pada Program Rehabilitasi Sosial, Perhatian kepada penyandang cacat tubuh ini penting dilakukan dalam rangka mengentaskan penyandang cacat tubuh dari keterbelakangan dan ketergantungan sosial ekonomi atau meningkatkan kualitas penyandang cacat tubuh. Salah satu upaya penanganan yang dilakukan Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (PRSBD) "Prof Dr, Soeharso" Surakarta adalah pemberdayaan melalui pelatihan kerja sesuai dengan tahapan pada program rehabilitasi sosial. Tujuannya membekali penyandang cacat:tubuh dengan pengetahuan dan ketramplan kerja sehingga dalam diri penyandang cacat tubuh terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan kerja dan perubahan sikap yang akhirnya mampu memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tergantung pada orang lain serta dapat hidup mandiri atau dengan kata lain adanya peningkatan fungsi sosial penyandang cacat tubuh. Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan para pengelola program.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang pemberdayaan penyandang cacat tubuh melalui pelatihan kerja. Pemilihan informan. dilakukan dengan purposive sampling yang meliputi kepada bidang dan kepada seksi, instruktur dan penyandang carat tubuh. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Ketiga cara ini dilakukan dengan mekanisme triangulasi atas jawaban masing-masing informan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan program, menemukan faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang telah dilakukan lembaga.Permasalahan penyandang cacat tubuh sangat remit dan kompleks, oleh karena itu perlu adanya program pertolongan dan perlindungan melalui pelatihan kerja yang dikaitkan dengan konsep penyandang cacat tubuh, pendidikan dan pelatihan dan pemberdayaan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pelayanannya adalah rehabilitasi sosial, sedangkan bentuk pemberdayaannya adalah pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini belum cukup mampu mendorong penyandang cacat tubuh ke arah yang lebih berdaya. Artinya penyandang cacat tubuh belum mempunyai ketrampilan kerja yang dapat untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah mampu berelasi dengan orang lain secara wajar. Pemberdayaan ini berarti memberikan dan mengembangkan penguatan yang lemah bagi penyandang cacat tubuh untuk lebih berdaya, tetapi pelatihan kerja pada program rehabilitasi sosial ini belum cukup mampu meningkatkan kemampuan kerja untuk dapat bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.Masalah dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah kegiatan sosialisasi program belum dilaksanakan secara sepenuhnya sebab kekurangmampuan tenaga tim sosialisasi dalam menjangkau calon klien yang berada di pelosok desa sehingga target tidak dapat terpenuhi solusinya menerima klien yang tidak sesuai dengan kebijakan; mengajar belum dilakukan secara optimal sebab sebagian belum ada kurikulum yang standard dan baku akibatnya akan mempersulit eks klien dalam memperoleh pekerjaan solusinya menggunakan bahan ajar yang dianggap sesuai; proses belajar belum optimal sebab jumlah instruktur kurang memadai dan belum didukung pendidikan yang sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki akibatnya belum menghasilkan lulusan yang baik untuk mengatasinya mengikutsertakan pelatihan singkat bagi instruktur dan menugaskan pekerja sosial sebagai instruktur; praktek belajar mandiri terkadang sulit dilaksanakan sebab waktu disore hari dan tanpa dibimbing akibatnya kualitas lulusan sulit memperoleh pekerjaan solusinya belum ada; banyak peralatan kerja sudah tua akibatnya klien tidak mampu menyesuaikan dengan peralatan mutakhir solusinya memberikan peralatan pengganti. Sedangkan yang dapat mendukung pelaksanaan pelatihan kerja ini adalah jumlah pegawai yang bervariasi dari berbagai profesi dan disiplin ilmu, fasilitas ruangan dan peralatan kerja secara kuantitas masih cukup representatif, adanya jalinan kerjasama kemitraan dalam dan luar negeri, pengalaman pegawai yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, adanya hubungan lembaga dengan masyarakat (sebagai pusat informasi, kader pendidikan rehabilitasi, penyebaran pelayanan dan pengembangan kesempatan kerja) dan dengan diterbitkannya UU No. 4 tahun 1997 serta PP No. 43 tahun 199S yang diharapkan semakin banyak perusahaan yang bersedia menerima penyandang cacat tubuh untuk bekerja di perusahaannya.Adapun manfaat dari pelatihan kerja yaitu bagi penyandang cacat tubuh dari segi ekonorni mempunyai ketrampilan kerja, segi mental psikologis menumbuhkan percaya diri, segi sosial diterima masyarakat dan mampu berinteraksi serta berelasi wajar serta dapat merubah pandangan negatif masyarakat dan segi sikap dapat menumbuhkan kedisiplinan dan ketekunan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan saran sebagai berikut: kepada lembaga perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan instruktur, mengaktifkan praktek belajar mandiri, segera memperbaiki kurikulum yang standard dan baku dengan melibatkan para pakar untuk memberikan dukungan pemikiran dan masukan."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan di tingkat akar rumput (grass roof), dimana lokasi yang dipilih adalah di Desa Kekasewa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.Secara spesifik, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan proses perencanaan program pembangunan di lokasi penelitian dan mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.Melalui penelitian deskriptif kualitatif, digambarkan secara lebih akurat dari pengamatan yang dilakukan secara lengkap tentang suatu gejala atau situasi sosial diantaranya melalui pengamatan dan wawancara. Beberapa informan yang dipilih adalah aparat pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga masyarakat. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa:1) penerapan prinsip-prinsip partisipatoris dalam proses perencanaan program pembangunan di Desa Kekasewa dapat dikatakan berjalan meskipun tidak mengikuti sepenuhnya prinsip-prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat,2) proses perencanaan program pembangunan di Desa Kekasewa telah dilakukan proses perencanaan program pembangunan yang partisipatoris, yang langkah-langkahnya meliputi: tinjauan keadaan atau review situasi, identifikasi kebutuhan ke depan, identifikasi ketersediaan sumberdaya, dan penyepakatan rencana.Disamping itu, hasil yang dapat dicatat dari lapangan menunjukkan bahwa dari empat faktor pokok yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatoris di lokasi penelitian, dua faktor diantaranya (adanya rasa saling percaya dan kesepakatan yang demokratis) terbukti merupakan faktor pendukung dalam proses perencanaan program/kegiatan pembangunan. Sedangkan untuk dua faktor lainnya (profesionalisme sumberdaya manusia dan pemahaman terhadap persoalan pembangunan sendiri) secara umum belum memperlihatkan perannya dalam mendukung kelancaran proses perencanaan program pembangunan, dan justru (saat ini) menjadi penghambat proses perencanaan.Terhadap hasil penelitian di atas beberapa hal panting yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah:1) mempertahankan proses perencanaan yang ada karena secara esensial sudah memenuhi prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kalaupun harus ada langkah perbaikan, disarankan untuk mempertajam dan mempertegas fungsi dan peran forum Musbangdus dan Musbangdes sebagai wahana penyaringan/seleksi dengan menerapkan skala prioritas,2) mempertimbangkan fungsi Musbangdus dan Musbangdes sebagai sarana atau media sosialisasi bagi usulan rencana yang ada baik yang diusulkan oleh warga maupun usulan rencana yang sektoral,3) memanfaatkan lembaga adat melalui kesepakatan bersama dengan pemerintah desa untuk menanamkan nilai yang relevan kepada seluruh warga masyarakat untuk lebih perhatan terhadap masalah waktu, misalnya melalui wora nau yang disampaikan oleh para mosafaki sehari sebelum hari pertemuan, dan4) peningkatan kesadaran melalui pelatihan in situ berkenaan dengan survei swadaya pengenalan potensi atau bentuk-bentuk participatory rural appraisal (PRA) lainnya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Rendahnya taraf hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok-kelompok ekonomis produktif adalah wujud kesenjangan dalam memperoleh pemerataan distribusi pendapatan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomis. Akar permasalahan yang mencuat dipermukaan karena tidak adanya keseimbangan dalam memperoleh kesempatan untuk berkiprah mengembangkan sayap usahanya. Pembangunan dibidang ekonomi adalah satu-satunya tonggak dalam mengupayakan pemerataan yang diarahkan dengan menata struktur perekonomian tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu semula dengan sistem perekonomian konglomerasi menjadi sistem perekonomian kerakyatan, dengan memberdayakan usaha kecil atau kelompok ekonomis produktif secara sistematis terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program merupakan pencegahan kemerosotan dan mengangkat kembali mutu hidup masyarakat dari program JPS, yang dilaksanakan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Proyek Pengembangan Program LEPMM, untuk mendorong tumbuhnya lembaga keuangan alternatif guna mempermudah akses dalam sumber permodalan bagi anggota kelompok usaha. Keberhasilan pengembangan program LEPMM sangat ditentukan adanya partisipasi dari anggota kelompok, namun didalam wujud partisipasi sangat banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya diantaranya, tingkat kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok dan pengetahuan anggota. Didalam penelitian ini akan diketahui hubungan variabel - variabel yang mempengaruhi tersebut, sehingga hubungan tersebut terlihat merupakan pendorong partisipasi anggota kelompok dalam melaksanakan program LEPMM sehingga tercapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara setara antara kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) yang berada di Kabupaten Tangerang: pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 60 responden dilakukan secara acak sederhana yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Data yang dikumpulkan melalui instrumen berbentuk angket dengan tekhnik wawancara, dalam bentuk instrumen pengukuran Kemampuan sosial ekonomi, Pengetahuan anggota kelompok terhadap LEPMM, dan Partisipasi dalam pelaksanaan program LEPMM.Dari permasalahan yang ada hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan positif antara kemampuan sosial ekonomi dengan partisipasi. Hubungan keduanya termasuk sedang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok karena adanya insiatif tinggi yang mendorong partisipasi anggota kelompok. Apabila dilakukan kontrol variabel pengetahuan maka kontribusi kemampuan sosial ekonomi memberikan peningkatan kepada partispasi yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi turut menentukan adanya variasi partisipasi. Kedua, terdapat hubungan positif antara pengetahuan dengan partisipasi. Hubungan keduanya adalah sedang, digambarkan dengan melakukan kontrol variabel kemampuan sosial ekonomi maka kontribusi yang diberikan oleh variabel pengetahuan terhadap partisipasi relatif cukup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi anggota turut menentukan adanya variasi partisipasi anggota dalam menunjang keberhasilan LEPMM. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kemampuan sosial ekonomi dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota. Sedangkan kontribusi masing masing variabel antara tingkat kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan adalah relatif sedang, berarti masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat anggota kelompok dan peneliti dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program LEPMM."

"Sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama ini keberadaannya belum mampu menjadi tulang punggung sumber penerimaan daerah. Tidak efisiennya BUMD tercermin pada kecilnya laba bersih yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, BUMD khususnya Perusahaan Daerah harus dapat menjalankan perusahaannya dengan lebih efisien. Atas dasar itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya penyusunan anggaran terhadap efisiensi biaya pada Perusahaan Daerah di Propinsi DKI Jakarta.Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah Gaya penyusunan anggaran yang terdiri dari partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan tingkat kesulitan anggaran: Sedangkan variabel tidak bebas adalah efisiensi biaya yang dilihat dari perbandingan realisasi biaya dengan anggaran biaya pada tahun anggaran 2001.Penelitian ini dilaksanakan di 5 (lima) Perusahaan Daerah yang berjenis jasa, yang meliputi PD. Pasar Jaya, PD. Dharma Jaya, PD. Wisata Niaga Jaya, PD. Pembangunan Samna Jaya dan PD. Pengolahan Air Limbah Jaya. Penelitian ini melibatkan 48 responden yang terdiri dari Kepala Bidang/Divisi dan Kepala Cabang/Unit.Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yaitu analisis regresi logistik dikotomi pada taraf signifikan a = 10%. Namun, sebelumnya dilakukan analisis faktor terhadap item-item pertanyaan dari gaya penyusunan anggaran. Hasil dan analisis faktor menunjukkan 7 faktor yang terbentuk, dan kemudian faktor-faktor tersebut diberi nama F1 : Partisipasi dalam Kejelasan tujuan anggaran, F2 : Umpan Balik - khusus, F3 : Tingkat kesulitan anggaran, F4 : Evaluasi anggaran, F5 : Partisipasi penyusunan anggaran dalam hal pengawasan, F6 : Umpan balik anggaran - umum, F7 : Partisipasi penyusunan anggaran sebagai tanggung jawab jabatan.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya penyusunan anggaran berpengaruh terhadap efisiensi biaya pada signifikan a = 0.10, dimana 3 dari 7 faktor yang terbentuk mempunyai pengaruh terhadap efisiensi biaya, yaitu F2, F3 dan F6. Implikasinya adalah semakin banyak umpan balik baik yang umum maupun yang khusus dan semakin tinggi tingkat kesulitan, maka para manajer semakin termotivasi untuk mencapai anggaran yang telah ditetapkan."

"Tesis ini merupakan hasil tentang Telaah terhadap perdebatan antar Fraksi dan proses amandemen pasal 34 UUD'45, tentang peran negara dalam penangan kesejahteraan sosial di dalamnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidak pastian bagaimana sebenarnya pananganan fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia, ketidak pastian ini berkaitan dengan ppla institusional dan pola residual dalam penangan kesejahteraan sosial.Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan data-data tentang proses perdebatan dalam amandemen pasal 34 UUD'45, pemilihan informan dengan menggunakan metode purposive sampling meliputi 6 informan dari wakil fraksi dari seluruh 12 fraksi yang ada dan dalam pengumpulan datanya menggunakan tehnik in-depth interview, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kekaburan dalam penanganan kesejahteraan sosial oleh negara. Kekaburan ini berhubungan bagaimana peran negara, tentang pemeliharaan, bentuk pemeliharan negara dan cara negara dalam penangan kesejahteraan sosial. Konsep tentang negara kesejahteraan sangat penting disini karena dalam pembahasan selalu berhubungan dengan sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan dan penyediaan fasilitas umum oleh negara.Kepada siapa pelayanan kesejahteraan sosial itu diberikan merupakan hal yang sangat penting, apakah difokuskan untuk fakir miskin dan anak terlantar atau untuk seluruh masyarakat, hal ini penting karena akan menyangkut pola institusi atau pola residual dalam penanganan kesejahteraan sosial, dan dalam hal ini terjadi kekaburan karena negara tidak memberikan kejelasan tentang pola penanganan fakir miskin dan anak terlantar."

"Salah satu pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan sarana aman, namun kenyataanya kadang kala masyarakat seperti kurang berusaha untuk mengadakan sarana tersebut, terlebih lagi masyarakat miskin seperti Petani, Nelayan dan Buruh.Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digalang dan ditingkatlkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana umum, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawah tumbuh dari masyarakat terhadap sarana umum yang ada di daerahnya. Dengan rasa memiliki dari tanggung jawab ini, maka masyarakat akan berusaha ikutl merawat dan memelihara sarana umum tersebut.Menyikapi uraian tersebut diatas; maka pariahs berusaha untuk melihat tingkat partisipasi Petani, Nelayan dan Buruh di desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Propinsi Banten, adapun tujuannya ingin membandingkan manakah yang lebih baik tingkat partisipasinya antara Petani, Nelayan dan Buruh dalam pembangunan sarana umum di daerah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menempatkan masyarakat petani, nelayan dan buruh sebagai millibar data yang primer dari dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui penyebaran kuesioner berupa angket yang diisi oleh para kepala keluarga yang semuanya berjuml.ah 612 orang. Adapun waktu penelitian selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2003.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi ketiga kelompok masyarakat tersebut secara umum dalam katagori sedang, hal ini terlihat dari olah data secara statistik dimana angka menunjukkan 64,7 % berada pada katagori sedang, pada katagori tinggi hanya 11,7 % , dan 23,7 % berada pada katagori rendah. Namun bila dibandingkan dari ketiga kelompok tersebut, petani memiliki partisipasi tertinggi, kemudian nelayan dan buruh, dimana hasil perhitungan Uji Kruskal Wallis yaitu, petani dengan nilai 386,99, urutan berikutnya adalah Nelayan dengan nilai 294,58 dan urutan terakhir pada Buruh dengan nilai 266,76.dan Uji Dunn memang menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi petani lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan dan buruh, dengan demikian sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana Ho ditolak, artinya Petani lebih tinggi tingkal partisipasinya dibandingkan dengan Nelayan dan Buruh, dengan demikian Ha = diterima. Adapun faktor yang menyebabkan partisipasi kurang diantaranya adalah, kurangnya waktu luang untuk ikut berpartisipasi, karena waktu kerja yang tidak menentu.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui bentuk dan pola partisipasi masyarakat petani, nelayan dan buruh, sehingga mampu menciptakan dan mendukung partisipasi pembangunan sarana umum."

"Penelitian ini tentang studi perbandingan dalam penanaman nilai kepada anak yang dilakukan oleh pengasuh di TPA dan pengasuh di rumah. Penanaman nilai ini dilakukan oleh pengasuh ketika anak tersebut dititipkan oleh kedua orang tuanya karena bekerja.Masalah penelitian ini diajukan karena pada masa sekarang ini terutama dikota-kota besar seperti Jakarta, banyak kita jumpai sebuah keluarga dimana suami dan isterinya bekerja di luar rumah. Diantara keluarga-keluarga tersebut terdapat Pula keluarga-keluarga muda dan tentunya memiliki anak yang masih kecil yang masih memerlukan pengawasan dari kedua orang tuanya, namun dilain pihak kedua orang tuanya harus tetap bekerja dalam mengejar karier. Ketika kedua orang tua mereka bekerja, biasanya ibulah yang paling merasa bertanggung-jawab ketika harus meninggalkan anak-anak dan sebagai konsekuensinya anak yang masih kecil tersebut harus dititipkan dan kemudian diperlukan orang lain untuk merawat, menjaga dan mengawasinya.Saat ini banyak alternatif yang dapat dipilih seorang ibu untuk menitipkan anak-anaknya, diantaranya adalah anak dititipkan di rumah dengan pengasuh atau pembantu rumah tangga yang sekaligus sebagai orang yang dapat dipercaya untuk merawat, menjaga dan mengawasi anak selama kedua orang tua mereka bekerja. Alternatif yang kedua adalah dimana saat ini juga sudah banyak lembaga-lembaga sosial yang menyediakan pelayanan sosial berupa penitipan anak dimana kedua orang tua dapat menitipkan anakanaknya pada lembaga tersebut selama mereka berdua bekerja.Dari kedua alternatif pilihan tersebut tentunya masing-masing pilihan memerlukan pertimbangan yang matang dari kedua orang tua sebelum mempercayakan anaknya pada pengasuh, namun kedua orang tua tentunya tidak akan mengabaikan aspek keselamatan, keamanan serta pemenuhan kebutuhan dari anak selama dia dititipkan pada pengasuh.Masalah penelitian tersebut dijabarkan dalam permasalahan penelitian yang meliputi:1) Bagaimana taman penitipan anak dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai pada anak yang dititipkan,2) Bagaimana perbedaan yang ada di dalam penanaman nilai-nilai pada anak yang dititipkan pada pengasuh di taman penitipan anak dengan anak yang dititipkan pada pembantu rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai-nilai yang diberikan oleh para pengasuh anak di taman penitipan anak maupun di rumah, dan mengetahui bagaimana perbedaan dalam penanaman nilai-nilai antara anak yang dititpkan pada taman penitipan anak dengan anak yang dititipkan pada pembantu rumah tangga.Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan membagi informan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok ibu-ibu yang anaknya dititipkan pada pengasuh di lembaga penitipan anak dan kelompok ibu-ibu yang anaknya dititipkan pada pengasuh atau pembantu dirumah. Pada kedua kelompok ini dilihat bagaimana penanaman nilai-nilai pada anak yang dilakukan oleh pengasuh baik di lembaga penitipan anak (TPA) dan pengasuh atau pembantu rumah tangga dirumah. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi, sedangkan pemilihan informan secara purposive dengan theoretical sampling, informan penelitian dipilih sesuai dengan topik penelitian dan dengan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 (tiga belas) orang.Adapun nilai-nilai yang dilihat dan digambarkan adalah nilai-nilai nurani yang terdiri dari nilai ketakwaan, nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai cinta damai, nilai keandalan diri dan potensi, nilai disiplin dan tahu batas. nilai kemurnian dan kesucian, serta nilai-nilai memberi yang terdiri dari nilai kesetiaan, nilai hormat, nilai cinta dan kasih sayang, nilai peka dan tidak egois, nilai baik hati dan ramah, dan nilai adil dan murah hati.Gambaran yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan di dalam penanaman nilai yang dilakukan oleh para pengasuh baik di TPA dengan pengasuh atau pembantu rumah tangga di rumah. Perbedaan tersebut pada kelompok anak yang dititipkan pada pengasuh di TPA dengan anak yang diasuh oleh pengasuh di rumah dapat dilihat dalam hal penanaman nilai nurani yang terdiri dari nilai ketakwaan, nilai keberanian, nilai cinta damai, nilai keandalan diri dan potensi, nilai disiplin diri dan tahu batas, dan nilai kemurnian dan kesucian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam penanaman nilai-nilai yang dilakukan oleh pengasuh di taman penitipan anak maupun di rumah, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum PRT perempuan korban kekerasan dan peran sebuah LSM (Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta) dalam menangani kasus kekerasan terhadap PRT serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam penanganan kasus kekerasan. Fenomena ini diambil karena kekerasan dan ketakberdayaan PRT perempuan kini semakin mengemuka, dan menurut data yang ada setiap tahun kasus kekerasan terhadap PRT ini mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, sementara upaya-upaya dari pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut juga sangat terbatas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berperspektif perempuan, metode lebih ditekankan pada verstehen, yaitu memberi penekanan interpretatif terhadap pemahaman informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan `snowball sampling' yang meliputi pimpinan RTND, petugas penanganan kasus, pendamping lapangan dan PRT korban kekerasan.Untuk mengumpulkan data dari penelitian ini digunakan teknik `Indepth Interview', observasi partisipan dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk saling melengkapi sehingga dapat mengungkap realitas sosial dan berbagai jawaban informan. Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah teori kekerasan yang dikemukakan oleh Galtung (1969) dan konsep intervensi sosial menurut Cox (2001) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, tennasuk dalam penanganan kasus kekerasan terhadap PRT perempuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan penelitian berada pada rentang usia produktif (15-28 tahun), berpendidikan rendah (tamat SD), serta berasal dari daerah pedesaan / daerah pertanian tandus, dan mayoritas orang tua informan bekerja sebagai petani. Kondisi sosial ekonomi yang tidak kondusif, didukung dengan keterbatasan pendidikan dan sempitnya peluang kerja di desa, mendorong inforrnan untuk bekerja sebagai PRT di kota. Beberapa keterbatasan yang melekat pada informan inilah yang menyebabkan bargaining position PRT terhadap pengguna jasa rendah (bahkan nyaris tidak ada).Alasan informan jadi PRT adalah karena faktor ekonomi, keterbatasan pendidikan, tidak ingin menganggur, diajak saudara dan tidak kerasan di rumah. Mayoritas informan relatif terampil di dalam melaksanakan pekerjaannya karena memiliki pengalaman kerja sebagai PRT antara 1-8 tahun. Kendatipun demikian, pengalaman kerja tersebut ternyata tidak berpengaruh terhadap upah kerja yang diterimarrya, karena memang tidak ada standar upah bagi PRT sebagaimana pekerja di sektor lainnya. Jadi besarnya upah sangat dipengaruhi oleh faktor subyektifitas majikan. Secara umum, upah kerja yang diterima PRT jauh di bawah UMR, ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesejahteraan informan pada umumnya.Dari segi konteks, sebelum kekerasan terjadi bargaining position PRT memang rendah; tidak ada perlindungan hukum dan sosial yang pasti dari pemerintah, dan dalam melakukan pekerjaan tidak ada kesepakatan kerja tertulis antara pengguna jasa dengan PRT yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan PRT rentan terhadap kekerasan. Demikian halnya dengan pola hubungan kerja antara PRT dengan pengguna jasa yang timpang dan cenderung dominatif-eksploitatif juga menyebabkan PRT rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh informan adalah kekerasan ganda dan pada umumnya informan tidak pernah menyangka sebelumnya kalau pengguna jasa akan tega melakukan kekerasan terhadapnya. Dampak kekerasan yang dialami oleh informan adalah menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang berlangsung lama (jangka panjang), menimbulkan kerugian moril dan materiil, bahkan ada korban yang mengalami depresi berat sehingga membutuhkan pendampingan psikiater dan sampai sekarang kondisi jiwanya labil.Dari perspektif Galtung, kekerasan yang dialami oleh informan penelitian merupakan kekerasan personal dan struktural, baik langsung maupun tidak langsung, tampak maupun tersembunyi, disengaja maupun tidak, yang menyebabkan PRT tidak bisa mengaktualisasikan potensinya (kehilangan kemandirian, otonomi dan kekuasaan atas dirinya) karena realisasi jasmani dan rohaninya dipengaruhi sedemikian rupa oleh person dan struktur yang ada di masyarakat / negara. PRT pada umumnya mengalami kekerasan ganda yang melibatkan pengguna jasa, keluarga pengguna jasa, masyarakat dan negara sebagai pelaku kekerasan. Penelitian ini juga menemukan, bahwa RTND dalam melaksanakan penanganan kasus terhadap informan (dengan kasus dan cara masuk yang berbeda) menggunakan pola yang relatif umum, meskipun dalam penerapannya sangat kasuistik. Pola penanganan kasus kekerasan yang dilaksanakan RTND tersebut memiliki tahapan-tahapan dan relevan dengan tahapan-tahapan intervensi sosial yang dirumuskan oleh Cox (2001).Kendala yang dihadapi lembaga dalam penanganan kasus kekerasan terkait dengan keterbatasan dana dan tidak dimilikinya tenaga pengacara untuk menangani kasus litigasi; tiadanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak-hak PRT; sikap pengguna jasa yang pada umumnya arogan terhadap program pengorganisasian PRT yang diselenggarakan RTND; dan sikap PRT sendiri yang cenderung nrimo, mengalah, pasrah, dan ketidaktahuan dalam mencari akses bantuan.Berdasarkan temuan penelitian ini, maka direkomendasikan kepada RTND untuk : menggali dana dari funding lain (fund rissing); membentuk network yang solid dengan stakeholder dan pihak terkait di tingkat lokal, nasional maupun internasional sehingga basis sosial RIND kuat dan isue PRT diangkat sebagai isue politis; perlu dikembangkan pendekatan komunitas dalam penanganan kasus kekerasan; menjadi support system bagi lahirnya Serikat PRT yang dapat menjadi pressure group bagi pembuat kebijakan untuk mewujudkan suatu instrumen perundang-undangan yang melindungi hak-hak PRT sehingga bargaining position PRT menjadi kuat. Kepada pemerintah direkomendasikan untuk : segera memfasilitasi perangkat perundang-undangan tentang PRT dan diikuti Iangkah sosialisasi perangkat tersebut kepada publik; perlu dilaksanakan riset untuk mengidentifikasikan permasalahan/kebutuhan PRT sehingga dalam perumusan kebijakan dan program pemberdayaan PRT relatif sesuai dengan kebutuhan penerima Iayanan; perlu dijalin kerjasama lintas sektoral sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap PRT tersebut lebih komprehensip; perlu memfasilitasi keberadaan crisis centre-crisis centre di tiap wilayah, agar korban kekerasan dapat dengan mudah mengakses bantuan layanan dan masyarakat juga dapat dengan segera melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah orangtua memainkan peran aktif dalam mengatur perilaku konsumsi program televisi pada anak. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah ada korelasi antara segmentasi gaya hidup dan tipe kepemimpinan dalam keluarga dengan perilaku konsumsi program televisi, yang gejalanya ada di masyarakat, namun belum pemah secara khusus diteliti.Pemilihan media pada anak-anak terbatas pada media yang pemilihannya dilakukan oleh orang tua dan lebih banyak memirsa televisi. Pemanfaatan televisi secara pintar menuntut agar orangtua mengendalikan pesawatnya. Orangtua harus membuat pilihan-pilihan bijaksana pada acara-acara televisi. Gejala perilaku dalam pembuatan pilihan-pilihan yang bijaksana ini diindikasikan ada hubungannya dengan gaya hidup dan tipe kepemimpinan dalam keluarga.Penelitian tentang perilaku konsumsi program televisi yang diindikasikan ada kaitannya dengan gaya hidup dan tipe kepemimpinan dalam keluarga didasarkan pada teori-teori audience seperti: Active Audience, Selective Exposure, Audience Resistance, Uses and Gratifications, dan teori proses pengambilan keputusan oleh pemirsa (Psikografis-Aktivitas, Minat dan Opini), serta teori Cara memimpin dalam keluarga (Otoriter, Demokrasi, dan Liberal).Penelitian dilakukan dengan memakai pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan dengan metode survei. Populasi penelitian adalah SDN Kramat Pela kelas Pagi dan Petang di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Unit analisisnya adalah siswa yang bersekolah di SDN Kramat Pela 07 Pagi dan SDN Kramat Pela 12 Petang, dengan sample dyadic (yaitu responden anak dan orangtua, dimana responden orangtua adalah responden Ayah atau Ibu saja). Sampling dilakukan secara stratifikasi berdasarkan data sekunder yang ada di masing-masing sekolah. Data digali dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan skala Likert. Kemudian uji statistik menggunakan distribusi frekuensi, faktor analisis, alpha cronbach, cluster analisis, dan chi square test.Hasil uji statistik dengan cluster analisis menunjukkan bahwa segmentasi gaya hidup dalam keluarga terbentuk menjadi 3 kelompok, yaitu: kelompok Kurang Peduli, Tidak Peduli dan Peduli. Segmentasi tipe kepemimpinan dalam keluarga terbentuk menjadi 3 kelompok, yaitu: kelompok Ketat, Moderat, dan Bebas. Sedangkan segmentasi perilaku konsumsi program televisi terbentuk menjadi 3 kelompok, yaitu: kelompok Konservatif, Bebas dan Moderat.Hasil uji korelasi antara segmentasi gaya hidup dalam keluarga dengan perilaku konsumsi program televisi, menunjukkan tidak adanya hubungan antara kedua kelompok hasil segmentasi tersebut. Sedangkan hasil uji korelasi antara segmentasi tipe kepemimpinan dalam keluarga dengan perilaku konsumsi program televisi, menunjukkan ada hubungani antara kedua kelompok hasil segmentasi tersebut, yang berarti bahwa segmentasi tipe kepemimpinan dalam keluarga mempengaruhi atau mempunyai hubungan dengan segmentasi perilaku konsumsi program televisi. Namun demikian, kekuatan hubungan ini kurang kuat. Hal ini ditunjukan dengan kelompok berperilaku konsumsi program televisi yang konservatif, responden yang lebih banyak justru yang memiliki tipe kepemimpinan dalam keluarga yang Moderat. Sedangkan kelompok berperilaku konsumsi program televisi yang Moderat, responden yang paling banyak adalah yang memiliki tipe kepemimpinan dalam keluarga yang Ketat. Untuk responden berperilaku konsumsi program televisi yang Bebas, responden yang paling banyak adalah yang memiliki tipe kepemimpinan dalam keluarga yang Bebas pula.Penelitian ini berguna untuk memberi masukan bagi orangtua bahwa lamanya anak-anak menonton program televisi temyata lebih besar dari seharusnya. Orangtua bisa memanfaatkan kesukaan anak pada acara di televisi dengan baik, televisi bisa menjadi orangtua dalam membantu si anak menemukan bakat-bakatnya. Semakin sadar pemirsaan TV keluarga, semakin besar pula kesempatan untuk mengalihkannya pada kegunaan-kegunaan yang lebih mendidik. Menonton TV sebaiknya dijadikan masalah memilih acara, bukannya masalah mengambil posisi di depan pesawat TV tanpa pertimbangan sama sekali. Televisi yang bertujuan bisa menjadi televisi pintar. Khususnya bagi pemerintah dan bagi industri pertelevisian di Indonesia, diharapkan basil penelitian ini bisa menjadi perhatian yang utarna dalam menentukan kebijakan penayangan program televisi.Penelitian ini merupakan penelitian awal, oleh sebab itu penelitian yang akan datang diharapkan dapat memberi masukan yang Iebih signifikan berupa elaborasi teori-teori yang berkaitan dengan korelasi antara segmentasi gaya hidup dan tipe kepemimpinan dalam keluarga, dengan perilaku konsumsi program televisi."