Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis meakkukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kebijakan Daerah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Kehidupan Adat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snow ball technique .Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: terdapat sejumlah Bagian dan Sub Bagian pada organisasi Sekretariat Daerah serta Badan dan Dinas Daerah yang perlu ditiadakan, digabung dan atau disesuaikan. Peniadaan, penggabungan dan atau penyesuaian pada struktur perangkat daerah tersebut merupakan alternatif untuk membangun suatu struktur organisasi perangkat daerah yang ramping, efektif dan mengurangi proses birokrasi yang tumpang tindih, berbelit-belit dan tidak efisien. Oleh sebab itu diperlukan penataan ulang atas struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Terdapat kontradiksi kebijakan perundang-undangan yang menyebabkan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengandung sejumlah masalah, kendala dan konsekuensi yang perlu disikapi secara cermat dan bijaksana.Dalam dimensi kontradiksi kebijakan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan keistimewaan Aceh menjadi kurang efektif dan cenderung melahirkan dualisme, karena pengorganisasian dan manajemen pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999; sedangkan pengorganisasian dan manajemen pemerintahan Daerah Provinsi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.Diperlukan suatu Konsep Jalan Tengah yang dapat mengintegrasikan dan tetap mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Konsep Jalan Tengah dimaksud ditetapkan dengan Qanun yang disusun secara bersama-sama oleh perwakilan pemerintahan Provinsi dan perwakilan dari seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Implementasi Konsep Jalan Tengah tersebut meliputi pelaksanaan otonomi khusus oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi pelaksanaan syariat Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berbasis Islam dan penyelenggaraan kehidupan adat yang bernafaskan Islam. Dengan demikian penyelenggaraan keistimewaan Aceh dapat dipandang sebagai faktor perekat dan penguat integritas masyarakat Aceh, tanpa harus terjebak pada permasalahan kontradiksi kebijakan perundang-undangan.Penyusunan Qanun tersebut di atas perlu didasarkan pada kejelasan dan pengaturan hal-hal sebagai berikut: urusan dan kewenangan yang diintegrasikan; struktur kelembagaan perangkat daerah untuk pelaksanaan urusan tersebut; status kepegawaian pada struktur kelembagaan tersebut; pola pembiayaan untuk melaksanakan urusan tersebut; adanya komisi-komisi khusus pada lembaga legislatif yang membidangi keistimewaan Aceh sebagai mitra kerja lembaga-lembaga perangkat daerah tersebut; adanya kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi pada setiap tingkatan lembaga yang menjamin terlaksananya manajemen pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel; pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan urusan tersebut.Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi berbagai aspek kehidupan Islam secara kaffah melibatkan seluruh potensi dan partisipasi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, serta menuntut toleransi pihak pihak non muslim, baik yang berdomisili dan atau yang datang dari luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Toleransi ini penting sekali karena terdapat sejumlah konsekuensi sosial psikologis yang harus diperhatikan oleh semua pihak.Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan di Aceh secara umum sudah mewakili prinsip-prinsip pelaksanaan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan dengan pendidikan berjenjang yang menggunakan pengajaran, kurikulum dan aturan-aturan Islam sebagai dasar bagi pelaksanaan pendidikan.Penyelenggaraan kehidupan adat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan berpedoman pads Syariat Islam. Dalam pelaksanaan kehidupan adat, lembaga-lembaga adat tetap dipertahankan, dimanfaatkan, diberdayakan dan dipelihara. Peran pimpinan daerah sebagai Pemangku dan Pembina adat dan dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh."

"Akibat program pembangunan bidang kelautan di masa lalu pelaksanaannya menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung tidak berkelanjutan (unsustainable), kehidupan perikanan rakyat tetap masih memprihatinkan. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha mengangkat derajat komunitas pesisir tersebut dengan berbagai program pembangunan.Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tahun 2001. Program yang dibiayai dengan dana subsidi BBM tersebut, fokus utamanya adalah pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir berbasis sumber daya lokal serta pengembangan kapasitas kewirausahaan yang terorganisir secara baik. Tujuan program adalah tercapainya pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara lestari.Penelitian ini bertujuan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dengan dilaksanakannya Program PEMP tersebut di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini pendekatannya kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang tidak diperlakukan secara statistik. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling yakni sebanyak 20 orang; terdiri dari aparat pemerintah, pihak pengelola program, serta pemuka masyarakat. Sedangkan responden ditentukan dengan cara yang sama yaitu sebanyak 53 orang nelayan penerima manfaat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in depth interview) langsung dengan informan kemudian dilakukan observasi lapangan. Data kuantitatif dari nelayan pemanfaat dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen atau arsip. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk kemudian dideskripsikan.Hasil penelitian menemukan pelaksanaan Program PEMP telah meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan yaitu strategi pengelolaan kegiatan yang terlalu berorientasi hasil (out put) bukan pada proses kegiatan, akan tetapi telah cukup merubah pola nelayan mencari ikan di laut. Sebelumnya mereka selalu dihadapkan pada masalah kekurangan alat (teknologi), tetapi sekarang nelayan memiliki alat tangkap yang dikelola berkelompok sesuai keinginan mereka. Dengan adanya alat tangkap yang lebih baik, walaupun operasionalnya masih relatif konvensional dan cenderung bersifat subsisten, tetapi 34 orang (64,15 persen) penerima manfaat (responden) menyatakan penghasilan mereka bertambah setiap bulan. Pengelolaan usaha dengan cara masih konvensional tersebut adalah akibat tidak diberikannya pelatihan oleh konsultan yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh program maupun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat.Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Pertama yakni karena pihak luar dalam hal ini aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang serta aparat kecamatan dan kelurahan sangat berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan nelayan. Hal ini diakui oleh 24 orang (45,28 persen) responden. Termasuk 21 orang lagi (39,62 persen) responden yang menyatakan bahwa semua pihak termasuk aparat pemerintah terlibat aktif. Kedua; adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Diakui oleh 18 orang (33,96 persen) responden bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru oleh pelaksanaan program. Ketiga; keikutsertaan dalam organisasi. Dengan dukungan terbiasanya nelayan pemanfaat ikut berorganisasi, maka akan memudahkan bagi pengelola mengorganisir usaha ekonomi produktif mereka. Sebanyak 45 orang (84,91 persen) responden ikut terlibat dalam kegiatan berbagai organisasi dengan berbagai posisi dan kader keaktifan. Keempat; karena pemberdayaan dimulai dari rumah tangga. Eksistensi rumah tangga sangat menentukan dalam pemberdayaan. Karena rumah tangga tidak terlepas dari berbagai tuntutan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka penghasilan keluarga harus diperbaiki. Sebanyak 52 orang (98,11 persen) responden adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan rata-rata enam orang setiap keluarga. Kelima, karena baiknya partisipasi. Sebanyak 37 orang (69,81 persen) responden menyatakan bahwa mereka selalu aktif mengikuti kegiatan. Keenam yaitu kerjasama, dimana sebanyak 49 orang (92,45) responden sangat kooperatif. Mereka bersedia membantu setiap kegiatan tanpa perlu diminta. Ketujuh yakni adanya kaderisasi yang ditandai dengan tanggung jawab pengurus kelompok sangat bisa diandalkan untuk memelihara keberlanjutan program, karena senantiasa memotivasi dan mengawasi kegiatan anggota. Sebanyak 10 orang (18,86 persen) responden dianggap bisa diandalkan untuk menjadi kader karena punya motivasi untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat.Hasil penelitian merekomendasikan usulan, pertama; agar disusun program lanjutan oleh Pemerintah Daerah untuk kelanjutan Program PEMP tersebut agar lebih berhasil. Kedua, struktur dan mekanisme kegiatan organisasi LEPP-M3 harus dibenahi cara kerjanya. Ketiga, pemantauan dan pengawasan kegiatan KMP harus lebih optimal oleh Dinas Perikanan."

"Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Institutional Arrangements: Studi Kasus di Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP, dilakukan terdorong oleh kenyataan bahwa kelembagaan BAKORNAS PBP dalam arti organisasi tersebut, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang mengatur organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP. Mengikuti perkembangan kelembagaan penanggulangan bencana pada masa lalu, awalnya hanya berbentuk organisasi yang sederhana yaitu Panitia Ad Hoc dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Ketua dengan tugas mengurus bencana alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden kemudian mengalami perubahan kelembagaan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi peristiwa bencana dan sosial politik yang saat ini menjadi organisasi non struktural dengan sebutan BAKORNAS PBP diketual oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh suatu Sekretariat berbentuk organisasi struktural yang besar terdiri dari 5 jabatan eselon I, 16 jabatan eselon II dan 36 jabatan eselon III serta 8 jabatan eselon IV dibantu Kelompok Pakar dan Kelompok Kerja sebanyak 36 orang dengan sejumlah staf. Pengaturan organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP beserta Sekretariatnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Surat Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.Pokok permasalahan penelitian ini berkisar pada tingkat organisasional, yaitu : Bagaimana proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut. Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terlibat langsung pada objek penelitian yaitu BAKORNAS PBP, dengan teknik studi dokumentasi, studi lapangan dan studi kepustakaan, serta wawancara tambahan dengan informan (Kepala Biro HukumlStaf Ahli Menko Kesra, Mantan Pejabat Direktorat Urusan Korban Bencana Departemen Sosial1Widya Iswara Luar Biasa pada Departemen Sosial, Mantan Tenaga Ahli Sekretariat BAKORNAS PB, Mantan Staf Direktorat Urusan Korban Bencana yang diperkerjakan pada Sekretariat BAKORNAS PB).Kerangka pemikiran dan teori dalam proses "institutional arrangements° atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP menerapkan pada pemahaman Bromley (1989: 18,33-34), pemahaman tentang koordinasi berkaitan dengan kebijakan kebencanaan menurut Carter (1991 : 25-29). Dari temuan penting di lapangan dalam proses ?institutional arrangements? atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP para perumus kurang dapat menterjemahkan keinginan dan aspirasi ditingkat kebijakan dan tidak mengikutsertakan para stakeholders yang tertibat langsung dalam penanganan kebencanaan dan kepengungsian. Hal ini berakibat antara lain timbulnya kritik dan komentar tentang kelembagaan BAKORNAS PBP.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah dalam proses 'institutional arrangements' atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP terutama penjabaran aspirasi ditingkat kebijakan ke tingkat organisasional mengacu pada pemikiran Bromley (1989 : 18,33-34) tentang hirarki proses kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses ?institutional arrangements? penjabaran kelembagaan organisasi maupun peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu saling terkait satu dengan lainnya dan akan berdampak pada operasional atau kinerja organisasi. Pemahaman kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah harus disertai dengan pemahaman tentang kebencanaan itu sendiri. Kondisi sosial politik sangat mewarnai proses penjabaran kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP. Lembaga BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan lembaga strategis yang sarat dengan masalah-masalah dan tugas-tugas kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempumaan kelembagaan BAKORNAS PBP sehingga tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelayanan anak asuh pada Panti Sosial Asuhan Anak "Bayi Sehat" Muhammadiyah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran organisasi sosial yang menonjol dalam menangani permasalahan anak terlantar khususnya yang dilakukan oleh Yayasan Muhammadiyah. Berdasarkan konsistensi dan peran Muhammadiyah dalam ikut menangani permasalahan anak terlantar melalui pendirian panti-panti yang ada, maka penelitian mencoba mengkaji proses pelayanan yang dilakukan oleh salah satu panti yang bemaung dibawah Yayasan Muhammadiyah yaitu PSAA "Bayi Sehat " Bandung.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelayanan yang dilakukan serta kendalakendalanya berdasarkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh lembaga maupun berdasarkan praktek terbaik menurut perspektif proses pertolongan dalam pekerjaan sosial. Data-data tersebut diperoleh melalui pars informan melalui teknik penarikan non random sampling secara purposive yang meliputi pimpinan/staf, para pengasuh dan anak asuh yang ada. Untuk mengumpulkan data dari para informan peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur (indepth interview), observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pelayanan terhadap anak asuh yang dilakukan dalam panti mengacu pada apa yang telah digariskan dalam kebijakan lembaga dalam hal ini pedoman yang dibuat oleh PP Muhammadiyah, walaupun dalam beberapa hal masih perlu adanya penyempurnaan-penyempumaan sehingga pelayanan yang dilakukan lebih optimal. Sedangkan berdasarkan standar praktek pekerjaan sosial, maka tahapan yang dilakukan maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya pada dasarnya sudah terpenuhi walaupun pada beberapa aspek masih perlu peningkatan serta pada pelaksanannya terlihat adanya penyesuaian dengan keadaan maupun karakteristik anak asuh yang ada. Karakteristik yang menonjoI dimana anak asuh yang ada sebagian besar merupakan anak asuh yang berada di panti sejak bayi sehingga proses pelayanan memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya Keadaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pelayanan yang dilakukan. Hat ini terlihat dalam proses rujukan, pembinaan maupun pemutusan pelayanan yang dilakukan sehingga menyebabkan munculnya sebagian kendala-kendala yang disebabkan karakteristik anak asuh tersebut antara lain identitas anak yang tidak jelas dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap panti.Upaya proses pelayanan juga terlihat dari upaya pemenuhan kebutuhan anak asuh yang meliputi kebutuhan jasmani/kesehatan, pendidikan, mental keagamaan dan sosial yang merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga dapat hidup secara wajar sebagaimana layaknya anak-anak dalam keluarga normal. Pada pelaksanaannya pembinaan yang dilakukan untuk balita lebih menekankan pada upaya perawatan jasmani dan kesehatan serta tumbuh kembang anak secara wajar. Kendala-kendala yang dihadapi menyangkut masalah internal yaitu berupa kondisi fisik, emosional dan intelektuaI anak serta masalah eksternal berupa kuantitas dan kualitas petugas.Walaupun pelayanan yang dilakukan telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan anak asuh tetapi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan, maka beberapa upaya perlu dilakukan yaitu dengan pelaksanaan proses monitoring yang lebih optimal dan mengacu pads rencana pelayanan yang tidak hanya terbatas pada pedoman secara umum, tetapi hendaknya tujuan baik antara maupun akhir ditentukan ukuran yang secara spesifik guna memantau perkembangan klien secara sistematis berdasarkan tujuan pembinaan itu sendiri serta efek intervensi yang dilakukan, dan dalam proses pembinaan sebagai bagian pelaksanaan rencana pemecahan masalah diperlukan keterlibatan para profesional yang lebih intensif sehingga peran pengasuh lebih terbantu dalam proses pembinaan anak asuh. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga melalui pelatihan atau melibatkan tenaga profesional pemerintah untuk diperbantukan sehingga masalah kekurangan dana relatif bisa terpecahkan. Adapun dalam proses terminasi, terkait dengan kesiapan anak asuh maka pembinaan melalui pemberian keterampilan hendaknya diberi kesempatan untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih luas sehingga memudahkan proses penyaluran dan terminasi. Dengan demikian maka tujuan proses pembinaan yang dilakukan dapat dicapai secara optimal."

"Tesis ini merupakan hasil peneiitian yang dilakukan untuk melihat keterkaitan pendekatan spiritual dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara membandingkan pola kemitraan usaha yang dilakukan 2(dua) perusahaan yang bermitra/bekerjasama dengan kelompok-kelompok pengrajin bagian-bagian sandal kayu di Tasikmalaya. Perusahaan pertama adalah yang mencantumkan secara khusus pendekatan spiritual yaitu PT. Cahaya Timur Ruhama dan perusahaan lainnya tidak mencantumkan pendekatan spiritual secara khusus yaitu CV. Arti Wood Natural.Masalah yang diteliti adalah mengenai perbedaan pola kemitraan usaha antara PT. Cahaya Timur Ruhama dan CV. Arti Wood Natural dengan para pengrajin sandal/pengusaha kecil, perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh para pengrajin/pengusaha kecil dan benefit (keuntungan) yang dirasakan oleh para pengrajin (Target group) terhadap kemitraan dengan kedua perusahaan. Dari tiga pertanyaan tersebut diharapkan dapat menjawab peranan pendekatan spiritual dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut diperoleh melalui studi pustaka, pengamatan dan wawancara terhadap responden secara mendalam. Untuk teknik pemilihan informan, digunakan tipe snowball sampling atau bola salju, informan pertama memberikan petunjuk kepada peneliti tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan pendekatan spiritual yang diterapkan oleh PT. Cahaya Timur Ruhama mempengaruhi keberhasilan kemitraan usaha, karena kemitraan usaha antar mereka dengan para pengrajin sandal dilandasi dengan landasan spiritual yaitu iman dan kasih sayang dan dalam tahapan kemitraan perusahaan terlebih dahulu melakukan pembinaan insan terhadap SDM yang akan diberi amanat untuk mengelola kemitraan usaha sehingga menjadi SDM yang siap bekerja ikhlas. Sedangkan CV. Arti Wood Natural kemitraan usaha yang mereka lakukan lebih cenderung dilandasi kepentingan ekonomi yaitu mencari keuntungan secara bersama-sama, dan tahapan kemitraan yang dilakukan mirip dengan tahapan kemitraan yang sering dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kemitraan. Temuan lainnya adalah dari segi pendapatan pengrajin yang didapatkan melalui kemitraan tidak jauh berbeda dan bila dibandingkan dengan harga pasaran di Tasikmalaya harga yang dipatok kedua perusahaan relatif lebih tinggi. Sedangkan dari benefit yang dirasakan oleh para pengrajin, dari segi pendapatan (lahiriah) relatif sama, tapi dari segi batiniah (ruhaniah) mereka lebih banyak mendapatkan ketika bermitra dengan Ruhama yaitu mendapatkan motivasi keimanan dan jalinan kasih sayang laksana keluarga yang menyelaraskan para pengrajin dengan Ruhama.Permasalahan yang timbul adalah pertama, menurunnya produksi sandal refleksi yang dikelola Ruhama. Kedua, adanya sikap CV. Arti Wood Natural yang cenderung mengeksploitasi para pengrajin.Dari hasil penelitian ini direkomendasikan : 1) kepada PT Cahaya Timur Ruhama agar secara intensif mempublikasikan pola kemitraan usaha yang mereka terapkan, diantaranya bekerja sama dengan pemerintah. 2) Kepada kedua perusahaan agar bekerjasama agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. 3) CV. Arti Wood Natural sebaiknya mencontoh pola kemitraan yang dilakukan oleh Ruhama terutama untuk menjalin kerjasama dengan pengrajin."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang dampak sosial operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi TPA. Penelitian ini dalam rangka memberikan masukan untuk menanggulangi dampak sosial yang dirasakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut terutama pada masyarakat Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu, yang wilayahnya terkena dampak sosial paling intensif dari operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang. Pembangunan TPA Bantargebang adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk menangani masalah persampahan yang dialami masyarakat di Kota Jakarta dan Kota Bekasi.Operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang telah menimbulkan dampak pada perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana masyarakat disekitar lokasi TPA Sampah tersebut bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Terutama pada perubahan lingkungan sosial yang terjadi di sekitar lokasi TPA Sampah tersebut sebagai dampak sosial dari operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang.Keberadaan TPA Sampah Bantargebang tersebut telah membawa banyak perubahan terhadap prikehidupan masyarakat dan keluarga pada masyarakat di sekitar lokasi TPA tersebut. Pola mobilitas masyarakat dan terjadinya interaksi antara masyarakat setempat masyarakat-masyarakat pendatang yang pada umunya berprofesi sebagai pemulung mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan tata cara hidup yang dianut masyarakat. Hal ini menunjukkan telah terjadi suatu hubungan timbal balik yang dinamis antara operasionalisasi TPA Sampah di satu sisi dengan perubahan pada kondisi sosial masyarakat di sisi lain dan upaya masyarakat setempat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriftif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan. Lingkup informan mencakup unsur pengelola, pemerintah, masyarakat sekitar (non pemulung), dan masyarakat pemulung.Dari analisis hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan dampak sosial operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab sosial pengelola dan pemerintah daerah. Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah berjalan ke arah perbaikan terutama pada sarana dan prasarana pendudkung bagi masyarakat di sekitar lokasi TPA tersebut. Walaupun dalam pelaksanannya masih mengalami beberapa kendala-kendala baik itu kendala dari dalam (faktor manusia) yang berasal dari perilaku para pemulung dan perilaku para petugas pengelolaan TPA Sampah Bantargebang dan kondisi dari luar (faktor lingkungan) yang berasal dari karakteristik fisik wilayah, teknologi dan pemerintah daerah."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai tanggungjawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat tubuh. Dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang cacat tubuh, namun ditengah kesempatan yang terbatas tersebut ada beberapa perusahaan yang dapat menerimanya. Penelitian ini mencoba menelusuri bentuk atau model dari tanggungjawab sosial perusahaan, faktor-faktor yang mendorong dan konstribusinya dalam pemberdayaan penyandang cacat tubuh, untuk memperoleh jawaban apakah kesempatan kerja yang diberikan memberikan konstribusi yang positif bagi pemberdayaan penyandang cacat tubuh.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode diskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang faktor-faktor pendorong, bentuk atau model tanggungjawab sosial perusahaan dan dampaknya bagi tenaga kerja penyandang cacat tubuh, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan "Purposive sampling" yang meliputi manajer personalia, manajer produksi, lembaga rehabilitasi vokasional penyandang cacat tubuh, perhimpunan penyandang cacat Indonesia (PPCI), tenaga kerja penyandang cacat tubuh dan normal. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik "in depth interview", observasi dan studi dokumentasi. Ketiga cara ini dilakukan sebagai mekanisme trianggulasi atas jawaban masing-masing informan.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bentuk atau model tanggungjawab sosial perusahaan adalah dengan memberikan proporsi tertentu kesempatan kerja untuk penyandang cacat tubuh, sedangkan bentuk pemberdayaannya ada 2 yaitu: Praktek Belajar Kerja (magang) dan kesempatan kerja, dari kedua model ini mampu mendorong tenaga kerja penyandang cacat tubuh ke arah yang lebih berdaya. Pada bentuk yang pertama tenaga kerja penyandang cacat tubuh menjadi lebih terbiasa dengan suasana kerja, mendapat pengalaman kerja, sedangkan pada model kedua mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung lagi pada keluarga atau masyarakat sekitarnya.Faktor-faktor yang mendorong perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, terdiri dari internal (pengembangan "public image" dengan rekruitmen tenaga kerja penyandang cacat tubuh dan persepsi perusahaan terhadap penyandang cacat tubuh) dan eksternal (sosialisasi UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan kerjasama perusahaan dengan lembaga rehabilitasi vokasional penyandang cacat tubuh). Faktor internal pertama (rekruitmen) memperlihatkan bahwa perusahaan memperlakukan calon tenaga kerja penyandang cacat tubuh sama dengan tenaga kerja normal yaitu harus memenuhi syarat administrasi dan kemampuan teknis, sedangkan faktor persepsi perusahaan memperlihatkan bahwa para pengambil kebijakan di perusahaan (manajer) belum seluruhnya mempunyai komitmen yang sama untuk mempekerjakan penyandang cacat tubuh, dari 12 manajer di perusahaan hanya ada 3 orang yang benar-benar mendukung terhadap upaya itu. Dari faktor eksternal secara umum sosialisasi UU No. 4 tahun 1997 belum efektif, namun bagi PT. Great River International sudah ada upaya untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan mempekerjakan penyandang cacat secara bertahap sesuai dengan kesempatan kerja yang ada, sedangkan kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan lembaga rehabilitasi vokasional penyandang cacat lebih banyak karena adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak.Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ternyata mampu memberikan konstribusi dalam memberdayakan penyandang cacat tubuh meliputi (1) aspek fisik, memperlihatkan bahwa kondisi fisik yang tidak sempurna ternyata bukan merupakan halangan untuk melaksanakan aktifitas kerja, tingkat produktifitas yang memenuhi standar sebagaimana tenaga kerja normal, bahkan mempunyai kelebihan dalam hal kedisiplinan, ketekunan dan ketelitian, (2) aspek mental psikologis, memperlihatkan adanya perubahan sikap dan penghargaan dari masyarakat antara sebelum dan sesudah bekerja sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, (3) aspek relasi dan integrasi sosial, memperlihatkan bahwa relasi menjadi semakin luas dan dapat dijadikan sumber untuk pemecahan masalah, sedangkan integrasi sosial dapat ditunjukkan oleh adanya rasa memiliki dan sebagai bagian dari kelompok yang senasib di perusahaan.Sedangkan apabila dilihat dari aspek kondisi berdaya (powerfull}, penyandang cacat tubuh mampu memenuhi kebutuhan pokok (aspek ekonomi), membangun relasi menjadi lebih luas (aspek komunikasi), kepercayaan din meningkat (aspek psikologis) dan mampu menjalankan perannya dengan baik di masyarakat (keberfungsian sosial).Mengingat bentuk atau model tanggungjawab sosial ini dapat memberikan konstribusi yang positif bagi tenaga kerja penyandang cacat tubuh untuk lebih berdaya, maka hendaknya dapat lebih ditingkatkan kuantitasnya di masa yang akan datang. Pemberlakuan syarat administratif dan teknis untuk mendapatkan kesempatan kerja hendaknya dapat diberlakukan secara fleksibel, untuk menggugah kesadaran dunia bisnis dalam mempekerjakan penyandang cacat tubuh. Hendaknya ada penyuluhan secara terus menerus oleh pemerintah secara lebih terkoordinasi (Depsos, Depnaker dan Deperindag), agar pelaksanaan UU No. 4 tahun 1997 dapat efektif bagi dunia usaha hendaknya ditunjang oleh perangkat-perangkat untuk dapat mengawasi pelaksanaannya diantaranya dengan membentuk lembaga independen yang terdiri dari lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bergerak pada pelayanan penyandang cacat. Kerjasama lembaga rehabilitasi vokasional penyandang cacat dengan perusahaan diperluas mulai dari proses perencanaan tenaga kerja."

"Penelitian ini tentang relasi antar organisasi dengan lingkungan tugas dalam konteks studi relasi antara PSBN Wyata Guna Bandung, Kantor Sosial Kota Bandung dan YGPPT Bandung yang berlokasi di Bandung.Masalah penelitian ini diajukan karena adanya perubahan dalam lingkungan tugas PSBN Wyata Guna Bandung, Kantor Sosial Kota Bandung dan YGPPT Bandung, dimana masing-masing organisasi tersebut menyesuaikan strategi dan teknik relasi antar organisasi satu sama lainnya sesuai dengan posisi masing-masing organisasi dalam lingkungan tugas. Masalah penelitian tersebut dijabarkan dalam Pertanyaan penelitian yang meliputi:1) Bagaimana pola relasi kerjasama antara PSBN Wyata Guna Bandung, Kantor Sosial Kota Bandung dan YGPPT Bandung?,2) Bagaimana strategi relasi antarorganisasi yang digunakan PSBN Wyata Guna Bandung, Kantor Sosial Kota Bandung dan YGPPT Bandung? dan 3) Bagaimana teknik relasi antar organisasi yang digunakan PSBN Wyata Guna Bandung, Kantor Sosial Kota Bandung dan YGPPT Bandung?.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola relasi kerjasama, strategi dan teknik relasi antarorganisasi yang digunakan oleh masing-masing organisasi terhadap satu sama lainnya. Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang dapat menggambarkan pola relasi kerjasama, strategi dan teknik relasi antarorganisasi yang digunakan oleh PSBN Wyata Guna Bandung, Kantor Sosial Kota Bandung dan YGPPT Bandung. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi, sedangkan pemilihan infonnan secara purposive dengan theoretical sampling, informan diseleksi sesuai dengan topik penelitian ini dan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari dari 2 (dua) orang pejabat struktural PSBN Wyata Guna Bandung, 2 (dua) orang pejabat struktural Kantor Sosial Kota Bandung dan 2 (dua) orang pengurus YGPPT Bandung, pemilihan informan tersebut berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing informan dalam menjalin relasi antar organisasi sosial dengan organisasi-organisasi lainnya dalam lingkungan tugas.Hasil penelitian menunjukan pola relasi kerjasama berdasarkan posisi dan garis relasi serta kewenangan masing-masing organisasi dalam relasi antar organisasi PSBN Wyata Guna Bandung, Kantor Sosial Kota Bandung dan YGPPT Bandung berbentuk segitiga dengan salah satu sudut 90 derajat. Posisi dan garis relasi antara Kantor Sosial Kota Bandung dengan YGPPT Bandung adalah vertikal, dimana Kantor Sosial Kota Bandung berada di atas dan YGPPT Bandung berada di bawahnya, posisi dan garis relasi antara Kantor Sosial Kota Bandung dengan PSBN Wyata Guna Bandung adalah diagonal, dimana Kantor Sosial Kota Bandung berada diatas secara diagonal dengan PSBN Wyata Guna Bandung yang berada dibawah dan posisi antara PSBN Wyata Guna Bandung dengan YGPPT Bandung sederajat dengan garis relasi horizontal.Strategi relasi antar organisasi sesuai dengan tujuan relasi antar organisasi masing-masing organisasi terhadap satu sama lainnya. Adapun strategi-strategi relasi antar organisasi yang digunakan sesuai dengan tujuan relasi antar organisasi sebagai berikut; Strategi-strategi relasi yang digunakan Kantor Sosial Kota Bandung terhadap YGPPT Bandung adalah strategi autoritatif dan strategi kooperatif dengan bentuk perjanjian kontrak dan kesepakatan formal dan strategi-strategi relasi yang digunakan terhadap PSBN Wyata Guna Bandung adalah strategi kooperatif dengan bentuk kesepakatan formal dan bentuk koalisi. Strategi-strategi relasi yang digunakan PSBN Wyata Guna Bandung terhadap Kantor Sosial Kota Bandung adalah Strategi kooperatif dengan kesepakatan formal dan bentuk koalisi, strategi-strategi relasi yang digunakan terhadap YGPPT Bandung adalah strategi kooperatif dengan kesepakatan informal, kesepakatan formal dan koalisi. Sedangkan strategi-strategi relasi yang digunakan YGPPT Bandung terhadap Kantor Sosial Kota Bandung adalah strategi kooperatif dengan perjanjian kontrak, kesepakatan formal dan koalisi, strategi-strategi relasi yang digunakan terhadap PSBN Wyata Guna adalah strategi kooperatif dengan bentuk kesepakatan informal, kesepakatan formal dan bentuk koalisi.Sedangkan teknik relasi sesuai dengan tujuan relasi antar organisasi antara PSBN Wyata Guna Bandung, Kantor Sosial Kota Bandung dan YGPPT Bandung sebagai berikut; teknik-teknik relasi yang digunakan Kantor Sosial Kota Bandung terhadap YGPPT Bandung dan PSBN Wyata Guna Bandung adalah pengumpulan informasi, teknik "lobbying" dan teknik membentuk jaringan (networking). Teknik-teknik relasi yang digunakan PSBN Wyata Guna Bandung terhadap Kantor Sosial adalah pengumpulan informasi, teknik "lobbying", teknik pemasaran, teknik membentuk jaringan dan teknik kolaboratif, sedangkan terhadap YGPPT, teknik relasi yang digunakan adalah pengumpulan informasi, teknik lobbying", teknik pemasaran dan teknik membentuk jaringan. Teknik-teknik relasi yang digunakan YGPPT Bandung terhadap Kantor Sosial Kota Bandung dan PSBN Wyata Guna Bandung adalah pengumpulan informasi, teknik "lobbying" dan teknik "co-option".Penggunaan strategi dan teknik relasi antar organisasi yang digunakan suatu organisasi social memiliki relevansi dengan tujuan relasi antarorganisasi yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhan organisasi, posisi organisasi dalam lingkungan tugas serta elemenelemen yang dipertukarkan dan dikontrol oleh masing-masing organisasi. Oleh sebab itu, sebagai rekomendasi dalam penelitian ini perlu ada ketegasan dan kejelasan posisi dan wewenang masing-masing organisasi dalam relasi antarorganisasi, sehingga masing-masing organisasi untuk mendapatkan elemen-elemen yang dikontrol oleh organisasi lainnya dapat mempertimbangkan secara rata-rata strategi dan teknik relasi antar organisasi sesuai dengan posisi dan kewenangannya dalam lingkungan tugasnya."

"Studi ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang munculnya Perkumpulan Kematian Gading Rejo (PKG) sekaligus mengetahui mekanisme kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perkumpulan kematian dimaksud. Penelitian ini dianggap penting, karena perkumpulan yang juga merupakan organisasi ini, berakar dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat dengan tetap memenuhi kebutuhan anggotanya walau telah berusia lebih dari 30 tahun. Semula perkumpulan ini memenuhi kebutuhan kematian dengan menyediakan peralatan kematian bagi anggota di RW 05 desa Gading Rejo. Namun sejak beberapa tahun yang lalu, perkumpulan ini juga meminjamkan peralatan pesta dengan sistem sewa. Fenomena ini yang menarik untuk diteliti.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Selain itu juga menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) melalui pembuatan diagram Senn, yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat RW 05. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui organisasi di desa Gading Rejo yang memiliki kedekatan dan kemanfaatan bagi masyarakat.Penggunaan metode PRA menghasilkan bahwa organisasi Perkumpulan Kematian Gading Rejo (PKG) RW 05 desa Gading Rejo merupakan organisasi yang memiliki hubungan kedekatan yang sangat baik dengan kehidupan masyarakat dibandingkan organisasi yang lainnya.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, kemunculan perkumpulan kematian ini disebabkan karena adanya nilai-nilai, prilaku dan kebutuhan masyarakat terutama pada bidang kematian. Nilai-nilai dan prilaku dimaksud, yaitu tolong menolong meringankan beban pihak keluarga yang meninggal dunia, melayat atau bertakziah dan tahlilan.Pada kehidupan sosial lainnya terdapat nilai dan prilaku masyarakat diantaranya keharusan menghadiri setiap bentuk undangan yang diadakan masyarakat seperti undangan pesta, hajatan atau sunatan; lagan atau tolong menolong dalam pelaksanaan kegiatan pesta yang dimulai tiga hari sebelum hari pelaksanaan dan berakhir hingga adanya pembubaran panitia pesta, dan nilai dan prilaku terakhir adalah berdiskusi atau berkumpul membicarakan semua hal baik yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama di setiap pertemuan. Nilai dan prilaku yang telah melembaga ini serta adanya kebutuhan akan peralatan-peralatan kematian dan peralatan pesta, sehingga memunculkan sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal yang menarik, lembaga yang menyelenggarakan kebutuhan ini dapat berbentuk apa saja, namun yang penting telah melembaganya norma dan prilaku di masyarakat.Dalam perjalanannya, perkumpulan kematian yang tidak memiliki AD/ART, tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota yang ditimpa musibah kematian, namun juga memenuhi kebutuhan pesta bagi anggota dan orang lain dengan sistem sewa. Perkembangan ini disebabkan adanya akuntabilitas atau kepercayaan yang menjadi ciri utama dalam menjalankan roda organisasi, keikutsertaan anggota baik dalam merencanakan, evaluasi setiap kegiatan hingga pemilihan pengurus organisasi, sanksi sosial bagi pengurus yang menyalahi aturan berupa rasa malu, dan adanya insentif yang diberikan kepada pengurus. Untuk pengembangan selanjutnya, sebaiknya perkumpulan ini tidak menerima bantuan dari pihak lain karena akan mengurangi kemandirian dan keleluwesan anggota dalam memikirkan dan memajukan kelembagaannya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam mengelola Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Penelitian ini penting mengingat masih belum tercapainya hasil yang memuaskan dari berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna menunjang kelancaran pengelolaan kawasan sabang. Padahal keberadaan sabang sebagai kota dengan status Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dapat dijadikan sebagai sentral dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.Penelitian ini difokuskan di Kota Sabang sebagai kota yang ditetapkan menjadi Kawasan Sabang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan bebas Sabang.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dan observasi ke lapangan. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Dimana jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam pengelolaan Kawasan Sabang yaitu Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Pembangunan Sarana Fisik dan Penyelenggaraan Pameran Akbar Sabang Fear sebagai sarana promosi. Namun karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan telah menyebabkan hasil yang ingin dicapai belum begitu memuaskan.Faktor-faktor pendukung bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam melaksanakan upaya pengelolaan kawasan sabang meliputi : Letak Kota Sabang yang sangat strategis dan Sejarah Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas Sabang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kelancaran pengelolaan kawasan sabang yaitu kondisi keamanan yang tidak kondusif, terbatasnya komoditi lokal, minimnya tenaga kerja potensial dan keterbatasan dana.Merujuk pada kondisi tersebut, dituntut keuletan dari Pemerintah Daerah Kota Sabang sebagai pengambil segala bentuk kebijakan didaerah untuk lebih meningkat peran dan kinerjanya dalam melahirkan berbagai langkah terobosan yang dapat menunjang kelancaran pengelolaan Kawasan Sabang sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat."