Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan jumlah penduduk lansia disatu sisi menggembirakan yaitu mencerminkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, namun pada sisi lain menimbulkan permasalahan bagi lansia berupa permasalahan umum, permasalahan fisik, psikologis dan sosial ekonomi, juga bagi pemerintah yaitu berkaitan dengan penyediaan berbagai pelayanan. Keluarga diharapkan dapat menjadi lingkungan utama dalam pelayanan lansia. Dengan demikian, program-program pelayanan lansia yang berbasiskan pada keluarga merupakan program yang perlu dikembangkan. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji sistem pelayanan BKL di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana keadaan kelompok BKL sebagai sistem pelaksana perubahan; (2) bagaimana keadaan sistem kegiatan kelompok BKL; (3) bagaimana keadaan sistem sasaran kelompok BKL dan; (4) bagaimana keadaan sistem klien kelompok BKL. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pelayanan kelompok BKL Bougenville di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian adalah para pengurus 18 orang dan para anggota kelompok BKL sebanyak 92 orang. Dengan menggunakan teknik sensus maka keseluruhan responden diambil dalam penelitian ini, sedangkan key person untuk wawancara mendalam digunakan teknik purposive sampling sebanyak tiga orang. Kerangka teori utama yang digunakan adalah sistem dasar praktek pekerjaan sosial. Kerangka ini mengacu pada pendekatan pekerjaan sosial yaitu dualistic aproach maksudnya pekerja sosial berusaha melakukan perubahan terhadap masalah yang dihadapi oleh klien, juga melakukan usaha perubahan terhadap lingkungan sosial klien tersebut. Dengan demikian, suatu usaha perubahan yang dilakukan oleh pekerja sosial memunculkan sub-sub sistem dalam sistem dasar praktek pekerjaan sosial yaitu sistem pelaksana perubahan, sistem kegiatan, sistem sasaran, dan sistem klien. Kerangka analisis penunjang menggunakan pelayanan sosial dan teori tentang lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok BKL merupakan kelompok sosial yang berada di dalam iingkungan RW yang berusaha mengadakan perubahan dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan lansia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kelompok BKL adalah kegiatan agama, kegiatan kesehatan, kegiatan olah raga, kegiatan keterampilan dan kegiatan usaha, kegiatan anjang sana, serta kegiatan pertemuan lansia. Kegiatan tersebut melibatkan orang-orang yang diangggap berkompeten dalam bidangnya. Sistem sasaran BKL mengacu pada kelompok-kelompok yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kelompok BKL, sedangkan sistem kliennya adalah orang-orang yang menjadi anggota BKL. Dilihat dari sistem dasar praktek pekerjaan sosial, maka kelompok BKL dianggap: (a) sebagai sistem pelaksana perubahan yaitu kelompok yang berada dilingkungan RW yang berusaha mengadakan perubahan dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan lansia; (b) sistem kegiatan kelompok BKL adalah orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya masih terbatas pada kegiatan tertentu saja; (c) sistem sasaran seharusnya adalah keluarga bukan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya; dan (d) sistem klien seharusnya adalah lansia bukan semua orang yang menjadi peserta BKL. Saran yang dirumuskan meliputi saran akademik adalah perlunya penelitian pekerjaan sosial dengan menggunakan perspektif pekerjaan sosial, sedangkan saran praktis ditujukan bagi pengembangan pelayanan sosial bagi lansia meliputi pengembangan pelayanan bagi keluarga lansia dengan menggunakan pendekatan sistem dasar praktek pekerjaan sosial, dan pendekatan budaya berupa sosialisasi nilai-nilai kepada anggota keluarga dan pelayanan sosial bagi lansia secara umum berupa pemberdayaan lembaga panti werda baik yang bersifat komersial maupun non komersial, sedangkan penciptaan pelayanan sosial yang baru yaitu mengupayakan pelayanan baru terutama pelayanan yang ditujukan untuk menunjang aktivitas lansia misalnya penyediaan fasilitas umum."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang dampak sosial ekonomi dari pencemaran air Danau Maninjau. Penelitian ini dianggap perlu sebagai bahan kajian bahwa pengelolaan sumber daya alam yang salah tidak hanya merusak lingkungan fisik dan biologi danau, namun juga membawa akibat pada lingkungan masyarakat terutama dari sosial ekonomi. Pencemaran ini telah membawa dampak -sosial ekonomi berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat disekitar danau ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, observasi dan penelusuran kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, dimana informan-informan berikutnya merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya atau informan pertama.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Danau Maninjau selama ini belum memperhatikan aspek keberlanjutan dari sumber daya alam Pencemaran ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat pemanfaatnya dan penurunan aktivitas perkenomian serta memperberat kehidupan masyarakat.Dampak sosial ekonomi pencemaran yang dirasakan masayarakat meliputi dampak terhadap mata pencaharian, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan sosial di masyarakat.Dampak terhadap mata pencaharian yakni terganggunya aktivitas usaha masyarakat di danau yang selanjutnya mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan dalam mata pencahariannya tersebut. Perubahan pada matapencaharian terjadi dalam beberapa bentuk meliputi masyarakat yang bertahan pada mata pencaharian semula, kembali menggeluti usaha pertanian, menggeluti lapangan usaha baru dan merantau. Dalam perkembangannya juga terdapat penambahan jenis usaha yang digeluti masyarakat dari sebelum terjadinya pencemaran. Disamping itu berbagai perubahan diatas menuntut adanya pembelajaran keterampilan baru di masyarakat.Pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding sebelumnya. Penurunan ini menyebabkan terjadinya perubahan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kepada kebutuhan pokok saja. Selanjutnya terjadi penambahan penduduk miskin baru akibat penurunan tingkat penghasilan ini. Disamping itu juga terjadi pergeseran pada sumber penghasilan utama masyarakat dimana sumber penghasilan sampingan mulai bergeser menjadi penghasilan utama. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat produksi dari sumber penghasilan utama tersebut, yang dipengaruhi oleh perubahan intensitas kegiatan usaha. Penurunan pendapatan keluarga juga disebabkan menurunnya kontribusi anggota keluarga dalam membantu penghasilan keluarga sebab mereka juga kehilangan penghasilan.Penyerapan tenaga kerja juga mengalami perubahan, hal ini terlihat dari curahan tenaga kerja produktif yang mengalami peningkatan, sementara kesempatan kerja untuk menampung angkatan kerja ini mengalami penurunan bahkan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah pengganguran yang kentara. Selain itu juga terjadi peningkatan arus urbanisasi yakni peningkatan jumlah perantau karena alasan ekonomi. Disamping itu penyerapan tenaga kerja saat ini disebabkan oleh berkembangnya usaha-usaha baru yang digeluti masyarakat, namun hanya sedikit tenaga kerja yang mampu diserap.Pengaruh pencemaran terhadap kesehatan masyarakat terlihat pada terganggunya ketersediaan air bersih terutama bagi masyarakat yang bermukim dipinggir danau, walaupun dapat dikurangi dengan adanya PAM Desa. Selain itu pencemaran menimbulkan gangguan berupa gatal-gatal dan bau. Sementara itu sanitasi lingkungan masyarakat hampir tidak berubah dengan kebiasaan membuang limbah ke danau. Pola konsumsi dan asupan gizi masyarakat hampir tidak mengalami perubahan, sebab yang terjadi hanya penurunan kualitas bahan konsumsi karena penurunanan pendapatan. Namun fasilitas kesehatan yang tersedia masih belum ditunjang oleh ketersediaan tenaga medis yang memadai.Oleh karena itu, melihat kepada besarnya dampak yang dirasakan masyarakat maka langkah perbaikan dalam pengelolaan lingkungan tak pelak lagi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Pembuatan aturan pengelolaan sumber daya alam yang tepat disertai dengan pelaksanaan dan penegakkan. Disamping itu perubahan persepsi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam juga harus diluruskan. Sehingga dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya keuntungan ekonomis yang dikejar namun juga keberlanjutan dari sumber daya tersebut."

"Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kelompok pemuda keturunan Tionghoa yang ada di masyarakat, ada yang bersifat eksklusif dan ada pula yang bersedia melibatkan dalam organisasi seperti Karang Taruna. Apabila pemuda keturunan Tionghoa yang bersifat eksklusif dibiarkan terus menerus dimungkinkan dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang memicu terjadinya konflik antar etnik. Sebaliknya, ada pemuda keturunan Tionghoa yang bersedia melibatkan diri dalam organisasi seperti Karang Taruna yang memungkinkan dapat mempererat hubungan dengan. pemuda pribumi.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai keterlibatan pemuda keturunan Tionghoa dalam kegiatan Karang Taruna di Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat, yang mungkin dapat berpengaruh terhadap proses pembauran dalam rangka menciptakan integrasi sosial. Untuk mengetahui hal tersebut perlu diperoleh data mengenai karakteristik informan (pemuda keturunan Tionghoa), minat/motivasi informan dalam kegiatan Karang Taruna, aktivitas informan dalam kegiatan Karang Taruna dan pandangan informan mengenai interaksinya dengan pemuda pribumi.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam informan dimana mereka sebagai anggota dan pengurus Karang Taruna, dengan tujuan untuk mendapat kejelasan terhadap informasi yang dibutuhkan yang kemudian disajikan secara deskriptif.Hasil atau temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda keturunan Tionghoa yang terlibat aktif dalam kegiatan Karang Taruna nampaknya lebih mudah membaur dengan pemuda keturunan pribumi.Motivasi para pemuda keturunan Tionghoa aktif dalam kegiatan Karang Taruna yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memperluas wawasan dan menambah pengalaman, mengembangkan kreativitas yang mereka miliki serta yang tak kalah penting yaitu untuk memperluas pergaulan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa para pemuda keturunan Tionghoa yang masuk dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna mempunyai motivasi yang beragam.Aktivitas yang dilakukan oleh pemuda keturunan Tionghoa dalam kegiatan Karang Taruna meliputi kegiatan olah raga dan seni, kegiatan rekreatif dan kegiatan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemuda keturunan Tionghoa, nampak ada kecenderungan bahwa keterlibatan mereka masih memakai ukuran pertemuan secara fisik, dimana frekuensi tatap muka menjadi tolok ukur dari keaktifan seseorang. Dan ternyata ini masih belum disadari oleh para pemuda keturunan Tionghoa yang aktif dalam organisasi Karang Taruna.Pemuda keturunan Tionghoa memandang bahwa interaksinya dengan pemuda pribumi, terlihat sudah berjalan cukup bagus. Hal tersebut terlihat dari kohesivitas diantara mereka dalam kegiatan Karang Taruna. Terdapat konflik kecil tetapi itu sebatas pemahaman tentang organisasi dan masalah kaderisasi. Sedangkan di luar Karang Taruna mereka yang aktif dalam kegiatan sosial seperti Karang Taruna lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun masyarakat sulit menerima mereka yang termasuk dalam Cina Totok, yang selalu menutup dan kurang berinteraksi dengan masyarakat. Pembauran melalui organisasi dipandang lebih efektif karena ada tujuan bersama yang selalu mengikat individu yang ada di dalamnya. Semakin mudahnya komunikasi diantara kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai sarana pendukungnya telah membawa semakin longgarnya sentimen-sentimen kelompok. Masyarakat semakin terdorong dan mampu untuk berfikir dalam lingkup solidaritas kehidupan bersama yang semakin besar. Sehingga dalam setiap tindakannya masing-masing unsur bangsa semakin banyak dilandasi dengan perhitungan untuk kepentingan bersama sebagai suatu bangsa.Berpijak pada hasil penelitian bahwa pemuda keturunan Tionghoa yang aktif dalam kegiatan Karang Taruna nampaknya lebih mudah membaur dengan pemuda pribumi dan masyarakat yang ada di lingkungannya, maka organisasi kepemudaan Karang Taruna akan dapat menjadi alternatif solusi bagi pembauran dalam rangka mewujudkan integrasi sosial."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."

"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."

"Tesis ini mengangkat permasalahan lemahnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara menyeluruh yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Adapun mengenai pelaksanaan koordinasi penyuluhan pertanian tersebut agar dapat berjalan lancar dan efektif dipengaruhi oleh faktor kepastian hukum terhadap kedudukan dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan serta pedoman penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian secara umum, keterpaduan perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara umum, susunan birokrasi penyuluhan pertanian yang proporsional, profesionalisme SDM penyuluh pertanian, sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta ketaatan dan loyalitas terhadap pekerjaan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan. Dengan demikian maka informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini secara tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan adanya perubahan yang dilakukan terhadap penyuluhan pertanian secara menyeluruh, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan, menuntut para penyuluh pertanian dapat menyelaraskan keadaan tersebut terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kegiatan penyuluhan pertanian perlu mengadakan koordinasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyuluhan pertanian secara umum. Namun, adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan koordinasi berupa belum adanya pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan koordinasi, perencanaan penyuluhan pertanian yang belum terpadu dan terarah, struktur birokrasi yang tidak proporsional, profesionalisme dan jumlah SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang tidak mendukung, serta ketaatan dan loyalitas terhadap pekerjaan, menyebabkan lemahnya pelaksanaan koordinasi tersebut dan belum dapat dilakukan secara efektif. Untuk itu, perlu ada pembenahan dari faktor-faktor tersebut agar kelancaran dan keefekfifan dari pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik.Sangat diharapkan agar kegiatan penyuluhan pertanian dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Untuk itu, perlu kiranya Pemerintah Daerah sesegera mungkin membuat suatu pengaturan terhadap kegiatan koordinasi penyuluhan pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan agar koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan lancar. Selain itu, perlu adanya pengkajian kembali dari pihak Dinas terhadap keberadaan dan Kantor Cabang Dinas dan Balai Penyuluhan Pertanian yang sama-sama mempunyai kewenangan dalam pengaturan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Dan penyuluh sendiri juga harus mempunyai kesadaran dan pengabdian yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaannya agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dapat terlaksana."

"Masyarakat miskin di sekitar hutan tidak berdaya terhadap kekuatan dari luar (kebijakan pemerintah, sistem produksi dan sistem pasar), serta keterbatasan dalam dirinya (SDM yang rendah), sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjarahan kayu di hutan merupakan alternatif terakhir mereka, walaupun disadari tindakan itu melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga orang banyak, serta pemerintah. Alternatif solusi untuk menangani masalah ini, yaitu menghilangkan faktor dari luar yang menghambat dan meningkatkan faktor dari dalam yang terbatas dengan melibatkan mereka (mengajak masyarakat untuk berpartisipasi) secara penuh di dalam kegiatan pemberdayaan.Tema penelitian tentang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan, dimaksudkan untuk mengkaji strategi dan teknik dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan oleh para institusi pemberdaya. Dimana model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik penggalian informasi dengan studi pustaka, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan PRA.Secara umum hasil penelitian menunjukkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka bergerak ke arah positif, meskipun dalam waktu cukup lama. Pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program perhutanan sosial telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di sekitar hutan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjarah kayu di hutan, serta semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam program tersebut karena tuntutan kebutuhan hidupnya. Konsep kelembagaan sosial, permodalan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sumberdaya lokal, serta pendampingan juga telah tercover dalam aplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para institusi pemberdaya di tingkat aplikatif, dimana mereka melakukan peranannya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Setrategi yang dilakukan sebagai upaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan akses lahan hutan melalui sistem kerjasama, penyuluhan kehutanan dan pertanian, bantuan modal usaha, membentuk jaringan kerja informal yang merespon kepentingan dan kebutuhan dari berbagai macam kelompok sosial (seperti keluarga, lingkungan RT, organisasi setempat), mensingkronkan berbagai gagasan, pikiran, harapan dan kebutuhan masyarakat, menegakkan aturan agar tercapai keterpaduan kelompok. Dimana strategi ini dilakukan melalui pendekatan konsultatif; delegasi dan pengendalian, serta pendekatan partisipatif. Sedang penumbuhan kesadaran masyarakat adalah dengan proses imitasi dan belajar dari pengalaman (refleksi), mengajak dan memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.Berbagai upaya tersebut akan berhasilguna dan berdayaguna apabila dari institusi-institusi pemberdaya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan menciptakan sistem jaringan kerjasama dan finansial yang bisa menjadi bagian dan fungsi dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kedekatan masyarakat sendiri dengan para institusi pemberdaya juga telah menciptakan suatu hubungan khusus yang informal tanpa menghilangkan substansinya, sehingga akan sangat memungkinkan bagi terciptanya dinamika masyarakat yang semakin cepat.Namun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam program perhutanan sosial, yaitu seperti adanya penyimpangan praktek di lapangan, masalah jaminan kesinambungan mengelola lahan hutan, luas lahan dan mekanisme pembagian lahan, kebebasan dalam menentukan jenis tanaman pangan, serta pembagian hasil hutan kayu yang masih belum jelas dan belum menguntungkan masyarakat, telah berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi masyarakat desa di sekitar hutan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaplikasikan melalui program perhutanan sosial perlu dikaji kembali."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pelayanan SITU, Ho dan Merk di Dinas Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanggamus).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui telah sejauh mana kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan SITU, Ho dan Merk di Kabupaten Tanggamus, di mana hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang pelayanan publik.Kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari teori mengenai pemerintah sebagai pelayanan masyarakat dan kualitas pelayanan.Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dimana data yang dikumpulkan melalui instrumen kuisioner. Sebelumnya melalui teknik accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Sengaja ditunjuk dari sejumlah masyarakat yang telah mengurus izin SITU. Ho dan Merk di Dinas Kesbang dan Linmas. Teknik ini dipergunakan karena tidak adanya daftar sampel. Selanjutnya data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan prosentase, yang kemudian akan dianalisa secara deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepuasan masyarakat pengguna, maka diketahui bahwa bahwa ada gap antara "harapan" dan "kenyataan" yang dirasakan responden tentang pelayanan SITU, Ho dan Merk di Kabupaten Tanggamus. Dari 5 (lima) dimensi Servqual yang dipergunakan sebagai indikator, sub indikator pada dimensi responsiveness ditemukan yakni pada kecepatan dan ketepatan dalam memproses urusan yang diminta masyarakat memiliki gap tertinggi (-2,02) sedangkan gap terendah (-0,69) terdapat pada sub indikator dimensi tangibles yakni tempat parkir yang memadai dan aman. Artinya, responden menilai bahwa ketidakpuasan tertinggi terdapat pada dimensi responsiveness dan terendah pada sub indikator dimensi tangibles.Secara keseluruhan indikator dari servqual maka dimensi reponsiveness memiliki nilai 68, 6 % termasuk kategori kurang puas dan merupakan prioritas utama didalam memperbaiki pelayanan SITU, Ho dan Merk, selanjutnya dimensi assurance dan dimensi empathy. Walaupun dimensi tangibles dan reliability termasuk kategori puas, akan tetapi masih terdapat gap pada sub indikatornya. Oleh karenanya kepada Pemda Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kesbang dan Linmas diharapkan untuk dapat memperbaiki pelayanan SITU, Ho, Merk. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu1). Karena kepuasan responder terendah terdapat pada dimensi responsiveness terutama pada Iambatnya memproses urusan yang diminta responden, maka yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan hirarkhi proses penandatanganan SITU, Ho dan Merk. Ada 2 (dua) Cara yang dapat ditempuh adalah pertama, penandatangan SITU, Ho dan Merk tidak perlu dilakukan Kepala Daerah tetapi dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesbang dan Linmas. Kedua, tanda tangan oleh Kepala Daerah dapat dibuatkan stempel dan yang berhak menggunakan dan menyimpan stempeI adalah Kepala seksi perizinan karena lebih berhubungan langsung dengan togas dan tanggung jawabnya;2). Pada dimensi assurance yang merupakan prioritas penanganan kedua dalam pelayanan SITU, Ho dan Merk terutama pada sub indikator petugas menerima uang suap atau tip dari masyarakat di luar dari biaya resmi yang ditetapkan. Walaupun sulit untuk merubah sikap petugas apalagi memberantasnya maka ada 3 (tiga) saran yang dapat dilakukan yaitu: pertama, Agar diberikan insentip kepada petugas pelayanan untuk menghindari banyaknya oknum petugas yang melakukan pungutan liar dan kedua, diberikan sanksi tegas kepada oknum petugas yang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku berupa teguran lisan maupun tertulis dan jika memungkinkan dapat dimutasikan. Ketiga, prosedur dan Cara perhitungan besarnya tarif agar dapat diketahui rasyarakat dengan membuat poster dan dipasang di dinding ruangan kantor;3). Dimensi empathy yang merupakan prioritas penanganan ketiga dalam pelayanan SITU, Ho dan Merk terutama pada sub indikator petugas memberikan pelayanan yang tidak adil dan masih memandang status sosial dan lain-lain dari masyarakat pengguna Adapun 2 (dua) saran yang dapat dilakukan : pertama, perlu diadakan diklat pelayanan prima kepada petugas yang langsung menangani SITU, Ho dan Merk, dan kedua, dibuatkan kotak saran atau kotak pengaduan sehingga masyarakat dapat memberikan memasukan sarannya."

"Penelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung sebagai pengurus Rumah Singgah Setia Kawan II. Penelitian ini merupakan suatu siklus yang terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap "melihat", termasuk didalamnya mengumpulkan informasi relevan dan menggambarkan situasi. Tahap kedua adalah tahap "berpikir" yang didalamnya memenelusuri dan menganalisis serta menginterpretasikan dan menjelaskan. Sedangkan tahapan ketiga adalah tahap "bertindak", yang didalamnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah dampingan Rumah Singgah Setia Kawan II (RSSK II) yaitu Kampung Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Wilayah tersebut letaknya kurang lebih 10 kilometer dari Rumah Singgah Setia Kawan II. Adapun Rumah Singgah Setia Kawan II terietak di Jl. Puskesmas No. 45, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah RSSK II secara praktis berusaha mengembangkan program penanganan anak jalanan melalui pendekatan Community Based. Komunitas yang dikembangkan adalah tempat dimana anak jalanan berasal. Penelitian ini dimulal dari bulan April 2000 sampai dengan bulan Juli 2001. Waktu penelitian terhitung dari bulan April 2000 dengan alasan peneliti terlibat mengembangkan program di RSSK II pada bulan tersebut. Rumah Singgah Setia Kawan II adalah salah satu alternatif penanganan masalah anak jalanan yang kini telah berkembang pesat di Indonesia. Dalam menangani masalah anak jalanan Rumah Singgah Setia Kawan II menggunakan tiga pendekatan yaitu penanganan anak jalanan berbasis jalanan (Street Based), penanganan anak terpusat (Center Based), dan pendekatan komunitas (Community Based). Permasalahan di Rumah Singgah Setia Kawan II muncul ketika pekerja sosial melakukan pendampingan di jalanan (Street Based) yaitu sulitnya untuk mengembalikan anak kepada keluarganya. Setelah ditelusuri sampai keluarganya, ternyata keluarga dan lingkungan masyarakatnya juga bermasalah. Melihat kondisi tersebut maka Rumah Singgah Setia Kawan II berusaha untuk mengembangkan penanganan anak jalanan melalui pendekatan Community Based. Dalam prakteknya RSSK II lebih banyak menerapkan pendekatan Street Based dan Center Based padahal pendekatan Community Based tidak kalah pentingnya dibanding pendekatan yang lain karena masing-masing pendekatan mempunyai kelemahan dan kelebihan. Pendekatan Community Based yaitu penanganan terhadap keluarga dan masyarakat asal anak jalanan. Intervensi ini dilakukan karena orang tua dan masyarakat adalah salah satu penyebab anak turun ke jalan dan komponen inilah yang berpengaruh membentuk kepribadian anak. Dari permasalahan yang ada di wilayah Kampung Pedongkelan, maka intervensi yang dipilih adalah program peningkatan pendapatan keluarga (Income Generating) melalui pengembangan ekonomi (Economic Development). Pengembangan ekonomi tersebut melalui pemberian modal usaha bergulir (Revolving Fund). Dengan pendapatan keluarga meningkat diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan anaknya juga meningkat. Dengan kebutuhan anaknya terpenuhi maka anaknya tidak turun ke jalan lagi. Berdasarkan hasil assesment, dirumuskan bahwa program yang tepat dijalankan adalah "Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kampung Pedongkelan Melalui Pemberian Modal Usaha Bergulir". Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan perekonomian mereka dan menghindarkan mereka meminjam uang kepada seorang rentenir yang bunganya sangat tinggi. Pada siklus kedua dalam penelitian terapan ini, Program yang akan dilaksanakan adalah "Pengembangan kelompok dan pembentukan lembaga koperasi" sebagai kelanjutan program "Pemberian Modal Usaha Bergulir di Kampung Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur DKI Jakarta". Pengembangan kelompok yang dimaksud adalah menambah kelompok sasaran baru dan penguatan kelompok yang ada dengan memberikan modal usaha bagi kelompok baru dan penambahan modal usaha bagi kelompok lama. Selajutnya penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikan mengenai program-program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan program yaitu kepada masyarakat setempat dan kepada pengurus Rumah Singgah Setia Kawan II."

"Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang terencana dan bertahap, akan tetapi tidak jarang upaya yang dilaksanakan tidak dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Para ahli telah mengemukakan berbagai konsep pembangunan ideal untuk diterapkan guna mencapai hasil yang diharapkan termasuk keberadaan modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu potensi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan peran modal sosial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui proyek pemerintah yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian yang dipilih adalah tingkat kelurahan dengan pertimbangan bahwa kelurahan merupakan salah satu wilayah terkecil yang memiliki kewenangan formal menyelenggarakan pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk mengungkap maksud penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada anggota KSM secara acak yang dianggap mewakili anggota KSM lainnya. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada masyarakat kelurahan Sudimara Jaya telah terbangun kemampuan untuk melakukan kerjasama diantara masyarakat melalui sarana interaksi (komunikasi) berupa paguyuban. Interaksi sosial yang terdapat dalam paguyuban mampu membangun kepercayaan diantara masyarakat untuk menentukan komitmen dan aturan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara swadaya. Interaksi dan kepercayaan diantara masyarakat secara jelas terlihat pada kemampuan masyarakat untuk menentukan aturan dan sanksi informal yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek dan hasilnya masyarakat terutama KSM mampu melaksanakan aturan tersebut secara konsekuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terbangun modal sosial sebagai perekat hubungan masyarakat yang dapat mempermudah upaya mewujudkan tujuan bersama. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan P2KP terutama dari aspek keberhasilan pengelolaan dan perguliran dana bantuan masyarakat. Atas hasil analisa tersebut maka untuk medorong tercapainya tujuan pembangunan, aspek modal sosial perlu dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan potensi modal sosial dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat. Dengan demikian program pembangunan yang akan diterapkan harus sejalan dengan pengembangan modal sosial dalam masyarakat melalui pemberian kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan di wilayahnya."