Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana FIS1P Universitas Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kendala upaya koperasi dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian dilaksanakan dengan metoda Analisis Kualitatif, yaitu teknik yang dipergunakan untuk mengolah data yang terkumpul dalam bentuk narasi atau pemyataan-pernyataan tertulis dari berbagai sumber data. Untuk memperoleh data primer penulis mengambil 7 Informan penelitian dari unsur pengurus, unsur anggota koperasi biasa, anggota koperasi luar biasa, dan dari Dinas Koperasi Pidie, serta tokoh masyarakat yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dari Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Sejak didirikan pada tahun 1999 hingga memasuki tahun 2000, upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan produksi ikan, kepemilikan perahu, peralatan penangkapan ikan pada tahun 1999, Laporan Neraca Keuangan Koperasi Samudra Pidie Per 31 Desember Tahun 2000, jumlah anggota aktif koperasi sebanyak 49 nelayan dan adanya usaha koperasi untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tengkulak melalui pemberian kredit, pemenuhan kebutuhan nelayan sehari-hari melalui unit toko kelontong serta pengelolaan TPI secara benar. Namun keberhasilan ini tidak berkesinambungan, karena pada tahun 2001 Koperasi Samudra Pidie tidak lagi mempunyai kegiatan usaha. 2. Keberhasilan upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa yang tidak berkesinambungan merupakan fenomena perkoperasian yang tidak hanya terjadi di Kelurahan Pasirawa, tetapi banyak juga terjadi di hampir seluruh Daerah Indonesia. Fenomena ini terbentuk oleh sebab adanya sejumlah kendala yang menyebabkan lembaga koperasi sulit mendapat kepercayaan masyarakat, sulit mengelola potensi usaha dan mengembangkan kepercayaan mitra kerja serta tidak mampu mengantisipasi persaingan usaha. 3. Kendala upaya lembaga Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa adalah sebagai berikut : a. mentalitas para pengurus koperasi yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola hal-hal yang penting untuk diketahui para anggota, terutama dalam hal keuangan. b. adanya dominasi sekelompok orang dalam koperasi yang menyebabkan asset dan manajemen koperasi dikuasai oleh sekelompok pengurus; dan c. komunikasi yang kurang efektif di antara para pengurus dan para anggota koperasi. "

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-U1, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis didasarkan pada data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan penyebaran polling terhadap 125 responden. Teknik pemilihan responden dengan teknik stratified random sampling.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kesiapan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (27 - 36) yaitu sebanyak 87 responden (69,6%). Sementara itu hanya 16 responden (12,8%) yang berada pada tingkat kesiapan yang tinggi (skor > 38). Dan 22 responden (17,6%) yang mencapai tingkat kesiapan yang rendah (skor < 27). Tingkat kesiapan yang sedang ini meliputi aspek kemauan dan ketrampilan tokoh masyarakat. Aspek kemauan meliputi kesediaan meluangkan waktu, motivasi, penyampaian usulan dalam proses musyawarah, kemauan mengikuti proses musyawarah lebih lanjut, dan kemauan dalam pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan aspek ketrampilan meliputi kemampuan dalam mengungkapkan permasalahan, kemampuan mengusulkan permasalahan yang perlu menjadi prioritas pemerintah, kemampuan menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan kemampuan dalam pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati bersama.Sementara itu, tingkat pengetahuan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (23 - 31) yaitu sebanyak 104 responden (83,2%), Sementara itu hanya 12 responden (9,6%) yang berada pada tingkat pengetahuan yang rendah (skor > 31). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengetahuan yang sedang (skor 23). Tingkat pengetahuan tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengetahuan tentang kondisi masyarakat, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat, cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan tingkat pengetahuan tentang forum musyawarah pembangunan, baik fungsi dan mekanismenya.Sedangkan tingkat pengalaman tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (25 - 36) yaitu sebanyak 94 responden (75,2%). Sementara itu hanya 22 responden (17,6%) yang berada pada tingkat pengalaman yang rendah (skor < 25). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengalaman yang tinggi (skor > 36). Tingkat pengalaman tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengalaman tokoh masyarakat dalam organisasi formal dan informal, pengalaman dalam mengikuti rapat dalam organisasi tersebut, pengalaman dalam musyawarah pembangunan, dan pengalaman dalam kegiatan proyek pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung.Dan hasil pengukuran regresi terlihat bahwa faktor pengetahuan tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,389. Pengaruh ini, terbilang signifikan karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,705 > 1,658),Sementara itu faktor pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,568. Pengaruh ini terbilang signifikan karena nilai t hitung Iebih besar dari nilai t label (10,655 > 1,658).Secara bersama-sama, faktor pengetahuan dan pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel (88,375 > 3,07). Dan hasil perhitungan tersebut juga terlihat bahwa faktor pengalaman tokoh masyarakat bepengaruh lebih besar daripada faktor pengetahuan tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi pengalaman tokoh nasyarakat yang lebih besar dari nilai koefisien regresi pengetahuan tokoh masyarakat (0,568 > 0,389).Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: Perlunya sebuah metode yang mampu menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan, Penumbuhan kesadaran masyarakat hendaknya dimulai dari titik grass root; Pemerintah dalam merencanakan pembangunan harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas, jangan hanya didasarkan kepada kepentingan politis golongan tertentu saja.; Perlunya sebuah mekanisme controling yang tepat agar peIaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan selain dengan memaksimalkan fungsi legislatif, juga melibatkan masyarakat secara langsung; Perlunya peningkatan pengetahuan dari masyarakat tentang arti dan mekanisme pembangunan melalui dunia pendidikan maupun secara langsung lewat penyuluhan maupun sarasehan dengan warga masyarakat."

"Tesis ini meneliti tentang Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Bantal Kabupaten Bengkulu Utara. Perhatian kepada nelayan di desa ini sangat penting dilakukan karena Bantal adalah sentra produksi laut yang memiliki potensi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, memahami kebijakan tentang nelayan, kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama dan kebijakan lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kelembagaan ekonomi di desa dan Ketiga, mempelajari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Bantal. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara tidak berstruktur dan studi dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa kebijakan Program KUB Perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah satu bentuk pemberdayaan terhadap institusi komunitas masyarakat yang ditujukan terhadap pengembangan sumber daya masyarakat di Desa Bantal, dan telah berjalan selama 4 tahun. Sedangkan kebijakan lain yang terkait dengan pengembangan masyarakat adalah Proyek Peningkatan Rakyat Terpadu (P2RT), dalam bentuk pemberian bantuan fisik berupa sarana prasarana terhadap masyarakat nelayan, yang dalam hal ini telah diwujudkan melalui pemberian bantuan 7 unit alat tangkap dan jaring penangkap kepada kelompok nelayan setempat. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan antara lain didorong aleh tumbuhnya kesadaran dari masyarakat nelayan itu sendiri akan pentingnya sebuah bentuk lembaga perekonomian yang berpihak kepada komunitas nelayan dan juga karena adanya harapan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian yang lebih baik, mengingat selama ini mereka selalu mengalami kesulitan modal sebagai akibat monopoli yang dilakukan oleh toke. Selanjutnya dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di masa mendatang, lembaga koperasi dipandang dapat membawa peningkatan kemampuan nelayan dalam berusaha. Sejak pembentukan koperasi nelayan 'Tuna Segar? pada Juli 1998, ternyata lembaga tersebut telah mampu menyaingi para pemilik modal (toke), yang memonopoli harga ikan di pasar. Ini berarti, koperasi mampu sebagai salah satu lembaga untuk mengembangkan perekonomian nelayan di Desa Bantal Kabupaten Bengkulu Utara. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat bias berupa terputusnya proses perubahan kelompok-kelompok nelayan dalam KUB menuju tahap kemandirian, sebagai akibat lemahnya fungsi fasilitasi dari petugas pendamping. Dalam perspektif inilah Lewin (1955) menvatakan proses perubahan dalam kelompok melalui tiga fase yaitu unfreezing (tahap kebutuhan akan perubahan), moving (bergerak ke arah perubahan) dan freezing (generalisasi dan stabilisasi perubahan), dan dalam hal ini, tahap bergerak ke arah perubahan tidak dapat dilalui kelompok dengan baik, akibatnya transformasi kearah perubahan yang aktual tidak dapat terwujud. Beberapa hal penyebabnya antara lain, kurangnya fasilitasi dari petugas lapangan terhadap program yang sedang berjalan, dan rendahnya tanggungjawab anggota kelompok dalam bentuk kerjasama terhadap sesama anggota kelompok nelayan lainnnya sehingga tingkat keberhasilan program pun menjadi rendah. Oleh karena itu, di masa mendatang peningkatan fungsi fasilitasi dari petugas pendamping sekaligus dengan tingkat kehadiran yang tinggi dilapangan bersama masyarakat dapat menjadi pendorong (enabler) dan motivator dari kelompok untuk bekerja sama lebih baik lagi. Disamping itu, melalui keterlibatan anggota kelompok dalam setiap program, diharapkan menciptakan rasa memiliki yang besar terhadap program KUB dan program lainnya yang ditujukan untuk masyarakat nelayan."

"Guna mewujudkan pertanian yang modern, tangguh, efisien dan berkelanjutan serta selaras dengan paradigma baru desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka salah satu upaya yang penting dilakukan yakni melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur melalui pengembangan diktat bagi aparat/pejabat di bidang pertanian. Sumber daya aparatur di Jajaran Depdagri dan Pemda dalam konteks melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berperan maksimal dengan produktifitas kerja yang tinggi, efisien, cakap dan bertanggungjawab, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Namun dibalik harapan itu diakui bahwa kinerja aparatur terutama para Penyuluh Pertanian di Daerah dinilai masih rendah karena kualitasnya juga relatif masih rendah. Dalam era reformasi dewasa ini nampak ada kecenderungan di kalangan birokrat pemerintahan yang mengalihkan perhatiannya pada perumusan proses pengambilan keputusan belum mengindahkan dan menghargai unsur SDM yang secara utuh akan mengakibatkan kebijaksanaan relatif tidak akomodatif dan tepat sasaran. Sehinggga upaya peningkatan SDM aparatur membutuhkan transparansi kebijakan dan relevan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Atas dasar kenyataan tersebut, upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur penyuluh pertanian melalui Pendidikan dan Pelatihan sangat dibutuhkan selain diarahkan sesuai dengan kebijakan diktat-diktat teknis yang lain dan kebijakan instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional tertentu, juga secara spesifik diarahkan pada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program Diktat Fungsional Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan aparatur di Badan Diktat Depdagri dan Otonomi Daerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bagi Penyuluh Pertanian tersebut. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini dan berusaha menganalisisnya dengan didasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan melakukan diskusi dengan subyek yang berkompeten (unsur pimpinan pengelola, stake holders, study user, advisor dan tenaga ahli). Berdasarkan hasil analisis tersebut permasalahan penelitian ini akan dibahas dan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi pelaksanaan kebijakan diktat fungsional bagi penyuluh pertanian tersebut di masa datang. Dari data hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program diktat bagi penyuluh pertanian adalah dengan memanfaatkan hasil pengkajian terhadap aspek kebutuhan dan manfaat program, kurikulum, peserta, penyelenggara, tenaga pengajar, sarana dan prasarana diktat dan pendanaan. Ditinjau dari aspek- aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bahwa masih kurang berhasil sehingga memerlukan perhatian dari pihak pengelola dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menjamin mutu diharapkan pengelola dapat melibatkan perguruan tinggi dan pihak swasta khususnya dalam bertindak sebagai tenaga pengajar, penyusun modul maupun pengelola program. Disamping itu perlu diupayakan pengembangan strategi kebijakan pelaksanaan diktat yaitu strategi kemitraan, pengembangan kelembagaan , pengembangan kapasitas personil diktat dan strategi swadana."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di desa Pulau Medang dan desa Limbung, Kecamatan Senayang dan Lingga. Penelitian ini penting mengingat semakin terpuruknya kondisi masyarakat nelayan di kawasan tersebut yang merupakan dampak dari kerusakan ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut. Penelitian ini di fokuskan pada desa Pulau Medang di Kecamatan Senayang dan desa Limbung di Kecamatan Lingga berkaitan dengan program Coremap yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun demikian, proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan program Coremap melalui program Pengembangan MPA, apakah dalam prosesnya sudah benar-benar mampu membawa perubahan di dalam masyarakat nelayan bagi peningkatan pendapatan mereka. Untuk itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis proses pemberdayaan melalui program Pengembangan MPA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskripif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan observasi lapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan snowball sampling, dimana informan yang ditemui pertama akan memberikan informasi kepada peneliti menyangkut informan yang dapat ditemui berikutnya yang tentunya dianggap memiliki informasi yang di butuhkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program pengembangan MPA, kehadiran dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun demikian, masih juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaannya. Bahkan terdapat kecenderungan LSM sebagai pelaksana kontrak PBM di lapangan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, pihak pengelola harus tetap berpegang pada tujuan awal program yang lebih memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga upaya peningkatan pendapatan nelayan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peran community worker harus dapat lebih dioptimalkan, khususnya peran mereka dalam melakukan animasi sosial dan menyampaikan informasi yang benar dan efektif kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dikembangkan bagi peningkatan pendapat mereka akan meningkat. Disamping itu, LSM harus mampu bekerja secara profesional dan independent, dan tidak semata-mata mementingkan kepentingan mereka."

"Salah satu setu yang dimiliki Kota Depok adalah Setu Rawa Besar yang berlokasi di pusat Kota. Kondisi kawasan Setu Rawa Besar dari tahun ke tahun semakin menurun kondisi fisiknya, misalnya luas perairannya menyusut akibat pengurugan, pembangunan tempat pemukiman dan tingginya tingkat pencemaran, baik yang dihasilkan oleh masyarakat sekitarnya maupun industri skala rumahan yang berlokasi disekitar setu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan data tentang partisipasi masyarakat sekitar setu dalam pelaksanaan konservasi beserta hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang diperoleh melalui para informan. Pemilihan informan dilakukan dengan "purposif" yang terdiri atas pengurus lembaga, tokoh masyarakat dan wakil yang bermukim di tiga RW, masing-masing RW 14, 20 dan 13. Kegiatan pengumpulan data menggunakan teknik "in-depth interview" dan studi dokumentasi, sehingga saling melengkapi dan dapat menangkap fenomena sosial sebagai bentuk jawaban yang diberikan informan.Upaya "pelestarian lingkungan" yang pernah dan telah dilakukan berbagai pihak dengan berbagai kegiatan melalui penyadaran masyarakat akan arti penting konservasi, namun disayangkan dalam prakteknya kegiatan yang diklaim sebagai kegiatan "pelestarian lingkungan" tersebut hanya sebatas pada kegiatan proyek padat karya dan pelaksanaan bakti sosial pembersihan setu yang hanya bersifat seremonial saja tanpa adanya kegiatan yang berkelanjutan. Akibatnya pelaksanaan kegiatan "konservasi" tersebut disinyalir kurang mendapat respon dan partisipasi aktif secara penuh dari masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa rangkaian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan konservasi secara umum dapat digolongkan menjadi dua bentuk. Bentuk pertama bersifat edukatif, yaitu kegiatan sosialisasi, kampanye, aksi bersih kawasan, penghijauan, pelatihan konservasi untuk anak usia sekolah dan pembenahan TPA sampah. Kegiatan yang bersifat edukatif mempunyai tujuan memberikan proses pembelajaran kepada masyarakat akan tujuan diselenggarakannya kegiatan konservasi lingkungan di Setu Rawa Besar. Partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam kegiatan ini masih terbilang minim, sedangkan bentuknya berupa sumbangan tenaga, pemikiran dan materi, mengingat sasaran dari kegiatan ini adalah warga yang berasal dari golongan ekonomi lemah yang bermukim di sekitar setu . Para partisipan diberi layanan berdasarkan rancangan dan aturan kegiatan yang diselenggarakan. Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini Iebib didominasi oleh generasi muda, alasannya mereka lebih mudah menerima pemikiran dan masukan dari pihak Iuar. Dibandingkan dengan warga maupun generasi orang tuanya yang secara umum lebih sulit rnenerima pemikiran dari luar, atau biasa disebut "primitif ' atau kampungan. Kaum muda yang ikut berpartisipasi dibentuk agar dapat mempengaruhi pola pikir keluarga maupun lingkungan di sekitar tempat tinggalnya berdasarkan pengetahuan yang didapat setelah mengikuti kegiatan konservasi.Bentuk kedua bersifat rekreatif, yaitu lomba dayung perahu atau kano. Kegiatan yang bersifat hiburan selalu ramai diikuti oleh peserta yang ikut berpartisipasi, hal ini sesuai dengan asumsi bahwa hiburan dan rekreasi berlaku bagi segala kelas dan golongan masyarakat. Minat warga yang ingin mengikuti kegiatan tersebut terlihat semenjak penyusunan rencana kegiatan lomba tersebut baru dirancang, mereka turut serta semenjak penyusunan acara lomba, pelaksanaan dan penutupannya. Partisipasi yang terjalin melebihi partisipasi pada kegiatan yang bersifat edukatif (bentuk pertama). Kualitas partisipasi yang lebih baik terlihat dari cara berpartisipasi, partisipan yang dapat menyumbangkan pemikiran maupun dana terutarna dari warga yang tergolong mampu, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan partisipan yang hanya dapat memberikan sumbangan tenaga saja.Pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan konservasi di Setu Rawa Besar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, meliputi faktor komunikasi, faktor kepemimpinan dan faktor pendidikan. Penjabarannya adalah sebagai berikut : (a) Faktor komunikasi, kurangnya komitmen dalam menjaga kelestarian Iingkungan setu dapat pula disebabkan oleh adanya kecemburuan antar warga sekitar setu terhadap usaha "pengaplingan" wilayah perairan setu untuk budidaya perikanan yang dilakukan oleh warga yang tergolong mampu namun berdomisili jauh dari Setu. (b) Faktor kepemimpinan, masyarakat sekitar setu didominasi oleh pendatang sehingga sangat heterogen Dalam kondisi demikian akan sulit memunculkan sosok pemimpin yang dapat dijadikan panutan karena sebagian dari mereka tidak mau mengakui pemimpin yang tidak berasal dari golongannya walau telah mempunyai kemampuan dan dedikasi terhadap masyarakat Iuas sekalipun. (c) Faktor pendidikan, pendidikan formal yang rendah masih mendominasi masyarakat di sekitar Setu Rawa Besar. Kondisi yang demikian mengakibatkan mereka mempunyai pengetahuan yang minim mengenai pentingnya kegiatan pelestarian Iingkungan, sehingga didikan para orang tua kepada anak- anaknya sedikit sekali menjangkau nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup.Berdasarkan ringkasan hasil penelitian tersebut, maka disarankan untuk mencoba membangun relasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi yang terkait dengan program pelestarian lingkungan, misalnya Dinas Pertanian, PU Pengairan, Lingkungan Hidup dan Iainnya, sehingga diharapkan pemerintah Kota Depok akan Iebih peduli terhadap upaya perlindungan aset-aset lingkungan yang dimilikinya. Kegiatan konservasi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kegiatan apapun yang diselenggarakan dilingkungan masyarakat sekitar setu haruslah sedapat mungkin memiliki nilai ekonomis jika ingin melibatkan atau partisipasi dari masyarakat setempat. Hal yang mendasarinya adalah kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan dan dilator belakangi pula oleh pola hidup yang kurang peduli, baik terhadap sesama warganya maupun terhadap kelestarian lingkungan hidupnya sendiri."

"Masalah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia telah menunjukan peningkatan baik jumlah, intensitas, maupun peredarannya, sehingga merupakan masalah nasional yang mengancam keamanan, stabilitas, integrasi bangsa, ketahanan nasional, dan lebih jauh lagi merupakan masalah yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah yang memiliki dimensi yang kompleks terkait dengan berbagai segi kehidupan. Untuk itu diperlukan suatu penanganan baik oleh pemerintah maupun swasta, salah satunya yaitu melalui rehabilitasi sosial sistem dalam panti, yang dilaksanakan pada PSPP Galih Pakuan Putat Nutug Kabupaten Bogor, yang mana dalam proses rehabilitasi sosial terhadap klien penyalahgunaan NAPZA melibatkan pelaksanaan Konseling. Pelaksanaan Konseling pada dasarnya merupakan pemberian nasehat-nasehat dan dukungan-dukungan sosial terhadap klien yang dijalankan melalui metode intervensi mikro/bimbingan sosial perseorangan oleh pekerja sosial. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan kegiatan lanjutan dari upaya penyembuhan terhadap klien penyalahgunaan NAPZA dalam rangka memulihkan kondisi/kesehatan, mental psikologi dan sosial dari ketergantungan terhadap NAPZA sehingga klien dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Dengan demikian konseling merupakan kegiatan yang mendukung proses rehabilitasi sosial dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial klien. Hasil penelitian pada PSPP Galih Pakuan di daerah Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa pelaksanaan konseling pada proses rehabilitasi sosial bagi klien penyalahgunaan NAPZA, cukup berpengaruh terhadap terjadinya perubahan perilaku secara positip pada diri klien, yang mencakup baik sikap terhadap dirinya sendiri maupun sikapnya terhadap lingkungan. Hal tersebut terwujud berkat peran konselor atau pekerja sosial sebagai ujung tombak keberhasilan di lapangan. Namun demikian untuk mencapai hasil yang optimal, masih terdapat beberapa hambatan yang bersifat kelembagaan panti, minimnya sarana dan prasarana, minimnya kuantitas dan kualitas tenaga konselor. Selain itu ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan konseling pada proses rehabilitasi itu sendiri baru dimulai pada tahap keempat yakni pembinaan fisik dan bimbingan sosial, hal ini akan mengurangi pencapaian hasil optimal proses rehabilitasi sosial bagi klien penyalahgunaan NAPZA. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan konseling pada proses rehabilitasi dimaksud, penulis merekomendasikan kepada berbagai pihak terkait dengan penanganan klien penyalahgunaan NAPZA melalui Rehabilitasi Sosial Sistem Dalam Panti. Rekomendasi diarahkan pada peningkatkan dan penyempurnaan kinerja pelaksanaan konseling, melalui upaya-upaya tertentu diantaranya sebagai berikut : Depsos menetapkan pelibatan pelaksanaan konseling sejak tahap pertama proses rehabilitasi dan menyempurnakan serta meningkatkan profesionalitas pelayanan melalui keterpaduan berbagai profesi dan disiplin ilmu dalam penanganan klien ; pimpinan panti menyelenggarakan pembinaan terhadap pekerja sosial atau pembina sebagai konselor dan petugas panti lainnya secara rutin dan berkala dengan harapan para konselor lebih menguasai teknik pendekatan personal/informal di mana hubungan emosional dengan klien lebih berkembang ; pekerja sosial agar lebih mengembangkan kualitas-kualitas pribadi dan kemampuannya secara lebih optimal, serta dengan menciptakan relasi dan interaksi pada semua pihak-pihak yang terkait terhadap penanganan klien. "

"Fenomena konflik kekerasan yang terjadi pada masyarakat lokal di kampung Gabus Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi adalah merupakan fakta sosial yang terjadi sejak jauh sebelum tahun 1999-an. Konflik ini merupakan konflik laten yang menyimpan benih dendam yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada pengungkapan dari akar penyebab terjadinya konflik, dampak yang muncul pasca terjadinya konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data yang primer dan dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui wawancara mendalam melalui informan kunci antara lain masyarakat dan pelaku, tokoh masyarakat, aktivis LSM serta anggota legislatif. Penelitian ini mengangkat studi rangkaian konflik kekerasan di kampung Gabus karena lokasi ini mempunyai intensitas konflik yang tinggi dan secara geografis berada di sebelah utara pusat perkotaan Kabupaten Bekasi dan berbatasan dengan kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Untuk mempertajam penemuan dan pengetahuan serta penganalisaan yang tajam, peneliti melakukan diskusi dengan para ahli.Hasil penemuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di kampung Gabus disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Faktor tersebut diantaranya adalah adanya faktor sejarah yang sedemikian keras sehingga membentuk dan menginternalisasi pada karakteristik dikebanyakan masyarakat Gabus sampai pada generasi sekarang. Selain juga faktor lemahnya sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya pendidikan, kesadaran persaudaraan dan semakin termarginalisasinya masyarakat lokal dari sektor perekonomian serta lemah dan lambannya reaksi aparat keamanan. Konflik ini kemudian membawa dampak terhadap hilangnya kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini, stigma yang melekat membawa pengaruh terhadap tingginya kesulitan masyarakat Gabus mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan nasional maupun multi nasional yang ada di wilayah Bekasi. Selain itu, akibat konflik ini membawa keterbatasan mereka dalam melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat lain. Selama terjadinya konflik, penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat responsip dan hanya formalitas untuk meredam konflik saat itu saja.Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab dari terjadinya konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu-kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat menyeluruh serta terpadu (komprehensif) dengan memperhatikan faktor yang saling terkait tersebut."

"Tesis ini merupakan basil penelitian tentang pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Petani Terpadu Binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.Program yang dilaksanakan oleh Gulf ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan dari Gulf terhadap masyarakat petani yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Perhatian yang diberikan kepada masyarakat petani dilakukan Gulf karena melihat masih banyak petani yang hidup miskin, sementara itu lahan mereka banyak yang tidak tergarap disebabkan ketiadaan modal. Untuk itu Gulf berusaha membantu dengan Cara menyiapkan sumber Jaya berupa modal, memberikan pengetahuan dan keahlian kepada para petani sehingga nantinya dapat mereka pergunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Sasaran dari program ini sasaran bidang ekonomi, yaitu tumbuhnya usaha ekonomi produktif di pedesaan seperti usaha peternakan, perikanan dan pertanian yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat petani.Tujuan utama dari penelitian ini sendiri adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program petani terpadu binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd. Sedangkan tujuan khususnya adalah : untuk memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan dengan adanya program petani terpadu, untuk mendeskripsikan perubahan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan setelah dilaksanakannya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program petani terpadu binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd, dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses yang dilalui dalam program petani terpadu ini meliputi langkah persiapan dan proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu : sosialisasi program, penentuan petani peserta program, pelatihan di Bogor, pengajuan proposal dan penyiapan lahan, pencairan dana bantuan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.Mekanisme dari program ini sendiri menunjukkan adanya perubahan paradigma pelaksanaan program, dimana pada program-program yang telah ada sebelumnya ternyata mengedepankan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan masyarakat termasuk petani, dengan pengalaman itulah maka Gulf berusaha membantu para petani untuk memberdayakan diri dengan potensi dan peluang yang dimilikinya. Namun sangat disayangkan, temyata dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya penyirnpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh petani binaan peserta program, anggota tim pendamping, maupun oleh aparat pemerintahan desa yang juga merupakan pengurus kelompok tani. Di samping itu juga dijumpai kendala-kendala, baik kendala intern maupun kendala ekstern yang ikut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan program.Sungguh pun demikian, ternyata program ini boleh dikatakan telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani, khususnya petani binaan peserta program, walaupun peningkatan pendapatan tersebut tidak merata antara petani yang satu dengan petani lainnya."

"Tesis ini sebagai wujud hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan, sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan partisipatif yang dilakukan pada Kota Sawahlunto. Latar belakang tesis ini diasumsikan kepada sejauhmana Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan dan dukungan masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam proses pembangunan untuk mensukseskan program Pemerintah dan visi kota Sawahlunto. Partisipasi masyarakat di daerah akan sangat membantu meningkatkan kemampuan Daerah Kota atau Kabupaten dalam melaksanakan otonomi daerahnya.Paradigma pembangunan partisipatif mengedepankan upaya untuk melaksanakan pembangunan sebuah wilayah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada era ini partisipasi bukan lagi sebagai ancaman namun telah menjadi slogan yang menarik secara politis dan sebagai sebuah instrumen yang lebih efektif dan efisien, serta sebagai sumber investasi baru bagi pembangunan sebuah daerah. Pembangunan sebagai proses yang panjang, sejak diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap pembangunan tersebut. Dalam wacana ini, masyarakat adalah objek dan sekaligus merupakan subjek dan sasaran hingga pada saat yang sama, ia merupakan unsur yang dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Penelitian tesis ini dilakukan di kota Sawahlunto dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling dimana informan pertama dapat memberikan petunjuk tentang informasi yang tepat dan mendalam atas informan yang berikutnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan saluran partisipasi yang diberikan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah, sangat tergantung dari adanya goodwill pemerintah daerahnya. Bahwa dalam rangka menciptakan Good Governance diperlukan syarat antara lain responsif yang berarti cepat tanggap dan sekaligus memberikan respon positif atas aspirasi masyarakat yang berkembang. Kemudian, metode perencanaan partisipatif adalah merupakan metode yang telah disepakati dalam perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto. Metode partisipatif dalam pembangunan kota berarti suatu upaya melibatkan langsung masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi objek pembangunan ke perlakuan masyarakat sebagai subjek (pelaku/pelaksana) yang sekaligus juga perencana dan pemelihara pembangunan itu sendiri. Hanya saja realisasi sepenuhnya terhadap aspirasi masyarakat tidak mungkin bisa menjadi kenyataan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sebuah daerah. Program ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi aspirasi pembangunan yang tumbuh dari bawah. Program ini juga didasarkan atas asumsi segala bentuk pembangunan fisik Kota Sawahlunto dalam upaya mencapai visi kota Sawahlunto 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada hakekatnya adalah bermuara/berlokasi di Desa/Kelurahan.Tidak dapat dipungkiri bahwa tentunya terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti: SDM yang kurang mendukung, kepentingan para kontraktor yang terganggu rejekinya serta hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan kegiatan program. Namun paling tidak, program yang dilaksanakan pada tahun 2001 ini telah berhasil untuk memberikan proses belajar untuk meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan kota dalam mencapai visi, karena masyarakat kota telah berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasilnya. Meningkatkan kemampuan masyarakat (mendidik masyarakat untuk belajar membuat perencanaan dan mengelola semua proses pembangunan sesuai dengan potensi/sumber daya yang tersedia). Memberikan kewenangan dan kepercayaan yang lebih luas kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri. Pemberdayaan tenaga kerja potensial di tingkat Desa dan membantu pengurangan beban pengangguran selama program berlangsung, serta demi meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan masyarakat.Pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dapat dikatakan masih berorientasi partisipatif efisiensi. Partisipatif efisiensi lebih mengarah kepada kepentingan pemerintah. Hal ini dapat menjadikan beberapa asumsi yang tidak sesuai dengan konsep pembangunan partisipatif Mikkelsen dimana feed back yang diharapkan adalah adanya proses belajar sebagai kegiatan pembangunan. Asumsi dari tinjauan konsep pembangunan partisipatif dapat mengkritisi program ini sebagai kegiatan eksploitasi dan mobilisasi terhadap masyarakat kota dalam suatu kegiatan pembangunan. Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan untuk lebih berani memberikan kesempatan dalam berbagai bentuk dan saluran partisipasi masyarakat kota."