Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3667 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Iban Sofyan
"ABSTRAK
Adanya keputusan pengusaha untuk menggunakan pembiayaan aktiva tetap dengan leasing adalah merupakan suatu hal yang penting karena kesalahan dalam membuat keputusan akan berpengaruh luas pada intern dan ekstern perusahaan yang bersangkutan.
Atas dasar pemikiran ini adalah penting untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan leasing dalam pembiayaan aktiva tetapnya, dengan cara ini diharapkan dapat memberi informasi bagaimana sebaiknya jika perusahaan-perusahaan ingin menggunakan pembiayaan aktiva tetapnya dengan cara leasing agar perusahaan- perusahaan yang menggunakan leasing dapat memetik suatu keuntungan real.
Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah pembiayaan khususnya pembiayaan dengan leasing digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu Apakah pembiayaan leasing yang telah diterapkan di Indonesia lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan non leasing?; Apakah keputusan pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk memilih alternatif pembiayaan aktiva tetapnya sudah rasional menurut kriteria penilaian investasi ? Apakah dengan semakin banyaknya lembaga leasing yang menawarkan jasanya kepada pengusaha di Indonesia akan membawa pengaruh pada praktek leasing di Indonesia ?.
Untuk menjawab persoalan diatas telah dilakukan survey yang menggunakan daftar pertanyaan penelitian. Ada 30 perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan Lampung serta instansi/lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.
Hasil dari studi ini dapat diringkas berikut ini: Pembiayaan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dijadikan studi kasus untuk Indonesia ini secara finansial tidak rasional atau kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan pembiayaan non leasing; pembiayaan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan bukan berdasarkan pertimbangan kriteria penerimaan usulan investasi yang ada, tetapi lebih berat berdasarkan pertimbangan non finansial antara lain alternatif yang tersedia dan kemudahan; dan yang terakhir menunjukkan bahwa ada faktor dominan yang dipertimbangkan pengusaha dalam melakukan pembiayaan aktiva tetap melalui leasing yaitu aliran kas dan kemudahan.
"
1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prapto Yuwono
"ABSTRAK
Studi ini berusaha mempelajari pengaruh keterbukaan ekonomi pada tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri, dengan kasus Indonesia tahun 1968 - 1990. Ada tiga alasan mengapa studi ini dilakukan : Pertama-tama, adalah adanya pertentangan pendapat antara teori Export-led Growth dan teori Dependensia. Teori yang pertama mengemukakan bahwa keterbukaan ekonomi, melalui pengembangan kapasitas impor modal, memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri. Sedangkan teori kedua menyatakan bahwa pengaruh keterbukaan ekonomi memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pada tabungan nasional bruto dan permintaan masyarakat atas barang final produksi dalam negeri.
Kedua, temuan Thirlwall. dalam studinya tentang Export-led Growth di Sudan, menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa kepesatan perkembangan tabungan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kepesatan pertumbuhan ekonomi. Jikalau dikaitkan dengan temuan Chase-Dunn, pengaruh ekspor yang lemah pada pembentukan modal domestik justru akan meningkatkan ketergantungan yang semakin tinggi.
Ketiga, sejak tahun 1967, Indonesia berusaha membuka diri. Mengacu pernyataan Sadli, perubahan sistim terisolasi menjadi sistim terbuka masih mengandung keuntungan yang meragukan, tergantung pada apakah industri dalam negeri mampu menjadi industri yang berorientasi pada ekspor dan mampu mengekspor atau tidak. Sampai tahun 1983, nampaknya pertumbuhan ekspor atas dasar harga konstan 1973 justru semakin rendah, sementara impor atas dasar harga konstan 1973 cenderung tetap. Hal ini akan mempunyai implikasi pada hutang luar negeri. Dalam kasus demikian, pernyataan Sadli diatas perlu memperoleh perhatian khusus.
Dari hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diperoleh. Pertama, pengaruh pemasukan modal pemerintah neto pada pertumbuhan ekonomi positif, walaupun tidak nyata. Maknanya adalah bahwa produktivitas investasi pemerintah masih lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga pinjaman yang harus dibayarkan, walaupun perbedaan itu hampir tidak berarti. Pengaruh yang tak nyata ini diduga karena investasi publik biasanya diarahkan pada prasarana sosial yang yang tidak mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu pengaruh ekspor pada pertumbuhan ekonomi positif. Artinya perkembangan ekspor akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, membuktikan kebenaran praduga model Export-led Growth di Indonesia. Pengaruh ekspor pada pertumbuhan ekonomi semakin pesat, karena ekspor itu mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan permintaan masyarakat atas barang modal, dan melalui ekspor yang melalui kapasitas impor telah meningkatkan sumberdaya internal, yaitu TNB, dengan pesat.
Pemasukan modal swasta memberikan pengaruh negatif yang nyata pada pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif ini di samping akibat dari ekonomi biaya tinggi di Indonesia, terjadi karena perubahan komplementaritas antara pemasukan modal swasta dengan ekspor juga. Dengan struktur ekspor yang didominasi oleh barang tambang dan barang pabrik yang menggunakan bahan Baku impor, kaitan kemuka dan kebelakangnya relatif pendek. Jikalau sektor ekspor ini dikuasai oleh investor asing dengan resiko rate of capital flight yang tinggi serta reinvestasi yang rendah, dapat mengakibatkan multiplier effect dari pemasukan modal swasta yang rendah."
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Nursanita
"In decision making process a manager has to analyze the internal corporate in order to analyze the environment and the industry. In general the use of ratio analysis has weaknesses since the methodology is univariate. The ratios as variables have high correlation with each other.
The objects of this research are 1985-1987 financial statements of 19 pharmaceutical companies, which is located in DKI Jakarta. Based on the data available 12 financial ratios are calculated with Lotus 123 then they are classified into 5 groups. They are the types of companies, their sources of funds, ages, sizes and kinds of products. Two classes divide each group further by using Discriminant Analysis.
It's found that between those groups the patterns of the financial ratios are different. Certain ratios appear as discriminants for those groups more often than other ratios. The repeated occurrences of some ratios indicate the strength of discriminant analysis, which is easily applied in business. However, the findings are sensitive to some factors such as geographical, demographical factors and characteristics of industry.
"
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christantius Dwiatmadja
"Salah satu kegiatan dari dunia perbankan adalah kegiatan dalam analisa kredit. Kegiatan ini menjadi penting oleh karena kesalahan dalam menganalisa kredit akan berdampak pada kemacetan kredit tersebut atau tidak terbayarnya kredit tersebut.
Ada banyak pendekatan yang sudah dikembangkan untuk kegiatan analisa kredit tersebut. Pendekatan dengan 5.C (Collateral, Character, Capacity, Capital dan Condition) adalah yang paling banyak dipakai sebagai pedoman umum. Tentunya dalam kenyataan ada modifikasi dari pendekatan tersebut sesuai dengan pengalaman dari pemakainya.
Berbagai informasi yang berkaitan dengan analisa kredit dari 5 C digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian yaitu informasi apa saja yang dipakai aleh pihak perbankan dalam kegiatan analisa kredit, adakah perbedaan penggunaan informasi antara bank swasta dengan bank pemerintah. Persoalan tersebut sekaligus menjadi tujuan dari studi ini.
Untuk menjawab persoalan di atas telah dilakukan survey yang menggunakan daftar pertanyaan penelitian. Ada 20 bank swasta dan 20 bank pemerintah (kantor pusat dan cabang) di DKI Jakarta berpartisipasi dalam studi ini. 30 daftar pertanyaan penelitian telah dikembangkan dalam studi Pertanyaan penelitian tersebut nampak sebagai berikut :
1. Bagaimanakah gambaran relevansi jenis informasi yang digunakan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
2. Bagaimanakah gambaran keterandalan sumber informasi yang digunakan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
3. Bagaimanakah gambaran mudah tidaknya memperoleh sumber informasi dari bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
4. Bagaimanakah gambaran relevansi jenis informasi dalam rangka melihat 5 C dari pemohon kredit yang dilakukan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
5. Bagaimanakah gambaran penting tidaknya informasi yang berkaitan dengan 5 C yang dilakukan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
6. Bagaimanakah gambaran usulan pemberian kredit tanpa memperhatikan jaminan yang dilakukan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
7. Bagaimanakah gambaran bobot masing masing unsur 5 C dalam keputusan pemberian kredit?
8. Apakah pengaruh faktor relasi dan koneksi dari bank-bank dalam keputusan pemberian kredit signifikan?
9. Apakah penting peranan intuisi dari bank bank dalam keputusan pemberian kredit signifikan?
10. Apakah penting suatu laporan keuangan yang diaudit dalam proses analisa kredit signifikan?
11. Apakah sering pihak ketiga mempengaruhi bank-bank dalam keputusan pemberian kredit signifikan?
12. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata jenis informasi yang digunakan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
13. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari keterandalan sumber informasi yang digunakan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
14. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari mudah tidaknya sumber informasi yang diperoleh antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam menganalisa suatu permohonan kredit?
15. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata kaitan antara jenis informasi dengan Collateral dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah?
16. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata rata kaitan antara jenis informasi dengan Character dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah ?
17. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata kaitan antara jenis informasi dengan Capacity dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah?
18. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata kaitan antara jenis informasi dengan Capital dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah?
19. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata kaitan antara jenis informasi dengan Condition dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah?
20. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari informasi Collateral dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?
21. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata rata dari informasi Character dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?
22. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari informasi Capacity dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?
23. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari informasi Capital dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?
24. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata dari informasi Condition dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?
25. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata bobot masing masing unsur 5 C antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?
26. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan analisa kredit tanpa memperhatikan unsur jaminan?
27. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata peranan faktor relasi dan koneksi dalam keputusan pemberian kredit antara bank swasta dengan bank pemerintah?
28. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata pentingnya intuisi dalam keputusan pemberian kredit antara bank swasta dengan bank pemerintah?
29. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata penting tidaknya suatu laporan keuangan yang diaudit dalam proses analisa kredit antara bank swasta dengan bank pemerintah?
30. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata sering tidaknya pihak ketiga mempengaruhi pengambilan keputusan pemberian kredit antara bank swasta dengan bank pemerintah?
Hasil dari studi ini dapat diringkaskan berikut ini: Jenis informasi yang digunakan dalam kegiatan analisa kredit sangat relevan. Jenis informasi yang digunakan dalam kegiatan analisa kredit tidak mempunyai perbedaan yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah kecuali untuk informasi bentuk hukum perusahaan, struktur organisasi dan keadaan produksi.
Keterandalan sumber informasi yang digunakan dunia perbankan dalam kegiatan analisa kredit cukup penting. Hanya tiga sumber informasi yang berbeda secara signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah yaitu laporan Biro Pusat Statistik, laporan resmi dari lembaga pemerintah yang lain dan laporan resmi dari lembaga non pemerintah.
Kemudahan meraperoleh sumber informasi dari perbankan untuk kegiatan analisa kreditnya mudah. Hanya ada tiga sumber informasi yang berbeda secara signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam hal kenudahan memperoleh sumber informasi yaitu laporan resmi dari perusahaan, akte perusahaan dan laporan resmi dari lembaga pemerintah yang lain.
Relevansi jenis informasi dalam rangka melihat unsur 5 C, dapat dikatakan mempunyai kaitan yang cukup relevan. Pada aspek Capacity, informasi struktur organisasi, jenis barang yang dieksport/import dan keadaan produksi berbeda secara signifikan.
Pada aspek Capital informasi bentuk hukum perusahaan dan bentuk pemilikan berbeda secara signifikan. Pada aspek Condition informasi struktur organisasi, keadaan pemasaran dan kondisi ekonomi berbeda secara signifikan. Pada aspek Collateral dan Character tidak mempunyai perbedaan secara signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah.
Informasi informasi dari unsur 5 C dalam analisa kredit sangat penting diperhatikan oleh perbankan. Pada aspek Collateral, informasi tanah, pihutang dan inventori mempunyai perbedaan yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah. Sedangkan untuk aspek Character, informasi kebiasaan selama ini sebagai nasabah mempunyai perbedaan yang signifikan. Pada aspek Capacity, informasi kemampuan sumber daya manusia, kemampuan produksi/teknis, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar perusahaan, struktur organisasi yang dimiliki, jumlah karyawan yang dimiliki dan product life cycle mempunyai perbedaan yang signifikan. Pada aspek Capital dan aspek Condition semua informasinya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.
Ranking dari 5 C dari perbankan sesuai dengan bobot yang diberikan yaitu (1) Character (2) Collateral (3) Capacity (4) Capital (5) Condition. Ranking 5 C untuk bank swasta adalah (1)Character (2) Collateral (3) Capacity (4) Capital (5) Condition. Sedang ranking untuk bank pemerintah adalah (1) Collateral (2) Character (3) Capacity (4) Capital (5) Condition. Hanya aspek Character dan Condition dari 5 C yang mempunyai beda yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah.
Aspek jaminan perlu mendapat perhatian dalam kegiatan analisa kredit artinya setiap permohonan suatu kredit hendaknya selalu dengan mengikut sertakan jaminan. Dalam hal ini terdapat beda yang signifikan antara bank swasta maupun bank pemerintah.
Faktor relasi dan koneksi dalam keputusan pemberian kredit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Namun antara bank swasta dengan bank pemerintah mempunyai perbedaan yang signifikan dalam hal ini.
Peranan intuisi signifikan dalam keputusan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Tidak ada beda yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melihat peranan intuisi dalam keputusan pemberian kredit.
Suatu laporan keuangan yang diaudit dalam proses analisa kredit signifikan pentingnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melihat penting tidaknya suatu laporan keuangan yang diaudit.
Pihak ketiga dalam keputusan pemberian kredit mempunyai pengaruh yang signifikan. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah.
Implikasi umum dari penemuan penelitian adalah hampir tidak ada beda yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam menggunakan informasi untuk keperluan analisa kreditnya baik jenis informasi, sumber informasi maupun informasi dari 5 C.
Urutan dari unsur 5 C berbeda antara bank swasta dengan bank pemerintah sehingga akan menimbulkan penekanan yang berbeda pula dalam analisa kreditnya. Faktor relasi dan koneksi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam keputusan pemberian kredit sedangkan pentingnya intuisi, pentingnya laporan keuangan yang diaudit dan pengaruh pihak ketiga adalah signifikan dalam keputusan pemberian kredit."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Adler Haymans, 1961-
"Disertasi ini bertujuan untuk melihat Konsistensi Pemilihan Saham dalam Pembentukan Portofolio di BEJ oleh Manajer Investasi dikaitkan dengan Variabel Rasio Empirik Kinerja Perusahaan. Untuk menjawab tujuan tersebut, disertasi ini menggunakan data dari (i) hasil jawaban kuesioner 16 Manajer Investasi terhadap latar belakangnya, persepsinya pada rasio keuangan dan konsistensi Manajer Investasi dalam memilih saham; (ii) data rasio keuangan yang diperoleh dari BET; serta (iii) data makro dari Bank Indonesia pada periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2000.
Markowitz (1952) menyebutkan bahwa risiko dan tingkat pengembalian saham merupakan faktor penting dalam pemilihan saham. Dalam studi ini beberapa variabel yang dimiliki saham yang dikenal dengan variabel rasio keuangan dimasukkan untuk menentukan saham masuk dalam portofolio. Variabel rasio keuangan yang diuji dengan variabel dikotomi masuknya saham dalam portofolio adalah Aset, DER, dividend yield, kapitalisasi pasar, likuiditas saham, PBV, PER, jumlah pemegang saham, tingkat pengembalian saham, ROE, ROTC, dan volatilitas. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan regressi logistik adalah variabel Aset, DER, likuiditas, kapitalisasi pasar, PBV, PER dan volatilitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dikotomi pemilihan saham tersebut.
Hasil yang diperoleh bahwa Manajer Investasi umumnya (62,5%) tidak konsisten dalam pemilihan saham sehingga Manajer Investasi tersebut menggunakan strategi acak untuk memenuhi tingkat pengembalian protofolio yang diinginkan investor. Manajer Investasi tersebut mempunyai skala prioritas dalam memilih saham dimana saham bertumbuh (growth stocks) sebagai prioritas utama dan saham bernilai (value stocks) sebagai prioritas kedua. Dalam hubungannya dengan variabel yang dimiliki saham bersangkutan maka variabel kualitas manajemen merupakan prioritas utama dan profitabilitas sebagai prioritas kedua dalam pemilihan saham. Ditemukan pula tidak adanya hubungan antara latar belakang Manajer Investasi dengan persepsinya pada rasio keuangan.
Selanjutnya, saham-saham yang terpilih menjadi portofolio dengan menggunakan regressi logistik sebanyak 30 saham. Dengan terpilihnya 30 saham tersebut maka dibentuk 7 alternatif portofolio yaitu satu portofolio berdasarkan sama penimbang (equal weighted) untuk setiap saham (portofolio rataan) disebut dengan portofolio rataan, dan 6 portofolio berdasarkan kapitalisasi pasar dan saham bersangkutkan dengan kapitalisasi pasar pada tahun 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2000. Dan tujuh portofolio tersebut maka portofolio rataan yang memberikan tingkat pengembalian tertinggi dibandingkan dengan enam portofolio lainnya.
Dalam studi terdahulu, tidak efisiennya BEJ (Husnan, 1991 dan 1992; Manurung, 1996a, 1997d; Hermanto, 1998; dan Jasmina, 1999) serta tidak berdistribusi normalnya tingkat pengembalian saham (Manurung 1994) maka ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengembalian portofolio seperti uang beredar, nilai kurs US Dollar terhadap Rupiah (Hermanto, 1998; dan Shakowi, 1999) dan inflasi. Dalam riset ini, hasil yang diperoleh dengan menggunakan regressi nonparametrik bahwa variabel pertambahan uang beredar, kurs dollar Amerika Serikat dan inflasi mempunyai pengarah terhadap tingkat pengembalian portofolio, sedangkan variabel investor asing tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian portofolio. Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Manurung (1996), Hermanto (1998), Shakowi (1999) dan Sudjono (2002).
Reksa Dana sebagai suatu portofolio yang dikelola oleh Manajer Investasi selalu diperbandingkan dengan IHSG dan LQ-45 sebagai patokan (benchmark) dari Manajer Investasi. Dalam studi ini ditemukan pula bahwa hasil yang diperoleh adalah tidak cukup signifikan untuk menolak bahwa tingkat pengembalian Reksa Dana lebih besar dan tingkat pengembalian IHSG dan LQ-45. Terbentuknya portofolio dengan 30 saham maka patokan Manajer Investasi bertambah yaitu portofolio rataan yang dibentuk sesuai uraian sebelumnya. Hasil pengujian terhadap tingkat pengembalian Reksa Dana dengan portofolio rataan bahwa tidak signifikan untuk menolak tingkat pengembalian Reksa Dana lebih tinggi dari tingkat pengembalian Portofolio rataan.
Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada para peneliti selanjutnya dan pengambil keputusan yaitu alokasi aset untuk portofolio yang dipegang investor sama untuk setiap saham. Pembuat kebijakan seperti Bapepam seaaiknya merubah peraturan mengenai Reksa Dana untuk diinvestasikan kepada saham tidak melebih 10% dari total assetnya. Pada sisi lain, para pengelola investasi sudah selayaknya memperhatikan variabel uang beredar, nilai kurs dan inflasi dalam membangun portofolionya.
Beberapa hasil penelitian dalam disertasi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti tidak konsistennya Manajer Investasi (dianggap sebagai wakil dari Investor) dalam memilih saham. Kemungkinan besar, hasil seperti ini disebabkan sampel yang masih berjumlah kecil hanya terbatas kepada manajer investasi. Untuk penelitian selanjutnya, sampel diperbesar dengan langsung kepada investor, mengingat bahwa dalam program investasi, pengaruh dan kebutuhan atau kepentingan investor terhadap kebijakan manajer investasi cukup relevan. Dalam penelitian ini telah diketemukan tidak konsistennya Manajer Investasi walaupun tidak signifikan serta BEJ tidak efisien maka perlu diteliti oleh peneliti selanjutnya mengenai rasionalitas dari investor tersebut."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
D472
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eunizoe Lael Octauno
"This study investigates the relationship of energy consumption on human development in Indonesia, employing a panel data analysis from 2010 to 2022 across 34 provinces. Utilizing entity fixed-effects regression models, the study reveals that increased energy consumption significantly enhances various human development indicators, including the Human Development Index (HDI), life expectancy, mean years of schooling, and per capita expenditure. The findings align with existing literature, highlighting the importance of energy access in promoting economic and social well-being. Key results indicate that a higher gross regional domestic product (GRDP) consistently improves all human development indicators, while inflation has a detrimental effect. The study also identifies significant positive impacts of domestic direct investment on human development outcomes.

Studi ini meneliti hubungan konsumsi energi terhadap pembangunan manusia di Indonesia, menggunakan analisis data panel dari tahun 2010 hingga 2022 di 34 provinsi. Dengan menggunakan model regresi efek tetap entitas, studi ini mengungkap bahwa peningkatan konsumsi energi secara signifikan meningkatkan berbagai indikator pembangunan manusia, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada, yang menyoroti pentingnya akses energi dalam mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hasil utama menunjukkan bahwa produk domestik bruto regional (PDRB) yang lebih tinggi secara konsisten meningkatkan semua indikator pembangunan manusia, sementara inflasi memiliki efek merugikan. Studi ini juga mengidentifikasi hubungan positif investasi langsung domestik terhadap hasil pembangunan manusia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edison Hulu
"ABSTRAK
Ada beberapa masalah dalam mengaplikasikan model I-O sebagai model perencanaan perekonomian negara, antara lain yaitu (i) kurang akurat penggunaannya dalam jangka panjang karena koefisien I-O diasumsikan tetap (ii) tidak terpakai untuk kebutuhan yang mendesak karena laporan penelitian untuk memperoleh data I-O sering terlambat dan penelitian dilakukan hanya sekali dalam beberapa tahun karena biayanya sangat mahal, (iv) kurang relevan dalam menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi karena data yang ada biasanya menurut harga berlaku.
Dari beberapa studi yang ada diketahui bahwa metode non-survey dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah tersebut di atas. Oleh karena itu, penuots tertarik mempelajari beberapa metode non-survey yang ada, dengan harapan, setelah diuji validitas hasil estimasi masing-masing metode, akan ditemukan sebuah metode yang memiliki daya estimasi mendekati data I-O survey.
Sehubungan dengan terbatasnya fasilitas kepustakaan, waktu, dan dana, maka dalam studi ini dibatasi kepada empat buah metode, tepatnya yaitu metode RAS, RAS-Lagrangian, RECRAS, dan RECRAS-Lagrangian. Metode-metode tersebut diteliti daya estimasinya menggunakan data I-O Indonesia menurut harga produsen klasifikasi 66 sektor dari hasil survey Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1971, 1975, 1980, dan 1985.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa metode RAS-Lagrangian dan RECRAS-Lagrangian tidak terpakai karena koefisien I-O hasil estimasinya memungkinkan negatif, kasus seperti ini tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dalam tabel I-O dan yang metode terpakai ialah metode RAS den RECRAS, Tetapi, daya estimasi metode RECRAS mendekati data I-O survey dibandingkan dengan metode RAS karena hasil estimasinya memiliki koefisien U Thell dan penyimpangan rata-rata terkecil. Di samping itu, metode RECRAS mampu menaksir transaksi masukan antara dan masukan primer secara serentak, sedangkan metode RAS hanya mampu menaksir transaksi masukan antara di dalam tabel I-O.
Metode RECRAS adalah metode yang memiliki daya estimasi terbaik. Oleh karena itu metode ini yang diaplikasikan untuk merubah data I-O Indonesia dari harga berlaku menjadi harga konstan tahun 1980 klasifikasi 66 sektor periode 1971-1985 dan menaksir transaksi I-O tahun 1990 dengan bantuan beberapa metode ekonometri, Berhubung dengan data I-O tahun 1971 kelihatannya kurang akurat karena diperkirakan data tersebut tidak sepenuhnya diperoleh dari survey, maka gambaran perekonomian Indonesia yang akan dipaparkan pada uraian berikut yaitu dimulai tahun 1975 dan proyeksi tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1980.
Komposisi produk domestik bruto PDB di Indonesia berdasarkan data estimasi non-suvey dalam periode 1975-1990, terdiri dari (i) sektor pertanian tahun 1975 sebesar 29,7 persen dan tahun 1990 23,9 sebesar persen, (ii) sektor pertambangan tahun 1975 sebesar 28,3 persen dan tahun 1990 sebesar 19,73 persen, (iii) sektor industri tahun 1975 sebesar 7,6 persen dan tahun 1990 sebesar 9,62 persen, (iv) sektor Industri ringan tahun 1975 sebesar 3,8 persen dan tahun 1990 sebesar 5,4 persen, (v) sektor Industri berat tahun 1975 sebesar 3,80 persen dan tahun 1990 sebesar 4,2 persen, (vi) sektor bengunan tahun 1975 sebesar 5,3 persen dan tahun 1990 menjadi 5,7 persen, (vii) sektor jasa perhubungan dan komunikasi tahun 1975 sebesar 4,5 persen dan tahun 1990 sebesar 5,1 persen, (viii) sektor jasa lainnya tahun 1975 sebesar 24,6 persen dan tahun 1990 sebesar 35,9 persen. Struktur sektor industri manufaktur terdiri dari (i) industri ringan sebesar 50,4 persen, 57,1 persen, 56,1 persen, dan 56,2 persen, dan (ii) sektor Industri berat yaitu 49,6 persen, 42,9 persen, 43,9 persen, dan 43,87 persen, masing-masing menunjukkan keadaan tahun 1975, 1980, dan 1990.
Perubahan komposisi PDB menurut estimasi non-surrey dan studi Kuznets terdapat beberapa perbedaan, antara lain, (i) dalam perlode 1975-1980 peranan sektor Industri ringan cenderung naik terhadap nilai tambah sektor industri yaitu dart 50,4 persen menjadl 57,1 persen, data ini tidak sesuai dengan studi Kuznets seharusnya menurun, dan pada periode berikutnya sesuai dengan studi Kuznets, (2) dalam perlode 1975-1980 peranan sektor industri berat menurun terhadap nilai tambah sektor industri yaitu dari 49,6 persen menjadi 42,9 persen, menurut studi Kuznets seharusnya naik, tetapi pada periode berikutnya sesuai dengan studi Kuznets. Terlambatnya penurunan peranan Industri ringan dalam nilai tambah sektor industri di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong peningkatan produksi sektor tersebut dalam periode 1975-1985, antara lain yaitu (i) bergesernya cara pengolahan padi menjadi beras dari proses pertumbuhan ke arah pengolahan padi dengan penggilingan menggunakan "hailer" dan didorong juga oleh cepatnya pertumbuhan padi (ii) bergesernya dari Impor tepung terigu ke arah Impor gandum yang kemudian diproses di dalam negeri menjadi tepung terigu, (iii) sangat meningkatnya pengolahan minyak kelapa menjadi minyak goreng, (iv) meningkatnya cukai rokok, pada gilirannya nilai tambah Industri rokok semakin besar, (v) adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dalam eskpor kayu gelondongan guna meningkatkan pengolahan kayu di dalam negeri. Sejalan dengan itu terlambatnya peningkatan sumbangan sektor Industri berat terhadap nilai tambah sektor Industri, sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya Industri pengolahan minyak dan gas bumi yang diperkirakan pertumbuhan produksinya mulai pada tahun 1977. Oleh karena itu, mulai periode 1980-1990 menunjukkan kecenderungan peningkatan peranan sektor Industri berat terhadap terhadap nilai tambah sektor industri yaitu dari 42,9 persen menjadi 43,8 persen.
Komposisi permintaan dalam negeri di Indonesia berdasarkan data estimasi non-survey dalam periode 1975-1990 terdiri dari (1) sektor pertanian 11,10 persen pada tahun 1975 dan 10,43 persen pada tahun 1990, (2) sektor pertambangan pada tahun 1975 sebesar 0,02 persen, tahun 1980 sebesar 0,03 persen, tahun 1985 tetap sebesar 0,03 persen, dan tahun 1990 sebesar 0,05 persen, (3) sektor Industri sebesar 22,4 persen pada tahun 1975 dan 28,2 persen pada tahun 1990, (4) sektor Industri ringan sebesar 8,9 persen pada tahun 1975 dan 15,5 persen pada tahun 1990, (5) sektor industri berat sebesar 13,5 persen pada tahun 1975 dan 12,77 persen pada tahun 1990, (8) sektor jasa sebesar 88,4 persen pada tahun 1975 dan 61,4 persen pada tahun 1990.
Perubahan komposisi permintaan dalam negeri menurut studi Chenery den menurut data estimasi terdapat beberapa perbedaan, antara lain (1) peranan sektor Industri ringan terhadap permintaan dalam negeri cenderung naik menurut data estimasi non-suvey, dan menurut studi Chenery cenderung menurun, (2) peranan sektor jasa terhadap permintaan dalam negeri cenderung menurun menurut data estimasi non-survey dan menurut studi Chenery cenderung naik.
Komposisi konsumsi rumah tangga di Indonesia berdasarkan data estimasi non-survey dalam periode 1975-1990 terdiri dari (1) sektor pertanian sebesar 32,9 persen pada tahun 1975 dan 25,15 persen pada tahun 1990, (2) sektor pertambangan sebesar 0,07 persen pada tahun 1975 dan 0,10 persen tahun 1980, dan 0,08 persen tahun 1985 dan 0,08 persen pada tahun 1990, (3) sektor Industri sebesar 30,66 persen pada tahun 1975 dan 36,33 persen pada tahun 1980, dan 29,97 persen pada tahun 1985, dan 23,30 persen pada tahun 1990, (4) sektor lndustri ringan sebesar 23,91 persen pada tahun 1975, menjadi 28,38 persen pada tahun 1980, dan 23,50 persen tahun 1985, dan 23,30 persen pada tahun 1990, (5) sektor Industri sebesar 6,75 person pada tahun 1975 dan menjadi 7,92 persen pada tahun 1980 dan 6,47 persen pada tahun 1985, dan monied 6,42 persen pada tahun 1990, (6) sektor Jasa sebesar 36,3 persen pada tahun 1975 dan menjadi 45,1 person pada tahun 1990.
Perubahan komposisi konsumsi rumah tangga menurut data estimasi non-survey dan data SUSENAS, terdapat beberapa perbedaan antara lain, (1) menurut data SUSENAS peranan Industri manufaktur dalam konsumsi rumah tangga cenderung menaik, sedangkan menurut data estimasi non-survey cenderung menurun, (2) menurut data SUSENAS, peranan sektor Industri ringan dalam konsumsi rumah tangga cenderung menaik, sedangkan menurut data estimasi non-survey cenderung menurun, (iv) menurut data SUSENAS peranan sektor Industri berat cenderung menaik, sedangkan menurut data estimasi non-survey cenderung menurun.
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa ada perbedaan perubahan komposisi beberapa variabel ekonomi antara data estimasi non-survey dan beberapa studi empiris. Dengan adanya perbedaan tersebut, tidak berarti bahwa metode non-survey tidak terpakai karena kurang akurat dibandingkan dengan studi empiris, tetapi ada beberapa faktor yang memungkinkan studi empiris tersebut tidak selalu relevan sebagai pedoman dalam menunjukkan pola normal perubahan struktur ekonomi tiap-tiap negara, antara lain (i) perubahan struktur ekonomi tiap-tiap negara dimungkinkan menyimpang dari studi Kuznets dan Chenery karena pengaruh jumlah penduduk, pendayagunaan sumber kekayaan alam dan kebijaksanaan pemerintah, (ii) data konsumsi rumah tangga dari SUSENAS masih belum mencakup yang sebenarnya karena diperkirakan bahwa pengeluaran konsumsi yang terjangkau hanya kebutuhan rutin, (iii) pengelompokkan sektor dalam tabel I-0 di Indonesia kelihatannya kurang akurat, terutama untuk sektor Industri manufaktur, (iv) data indeks harga yang digunakan kelihatannya kurang akurat.
Perkiraan pertumbuhan beberapa variabel ekonomi di Indonesia berdasarkan data estimasi metode non-survey dalam periode 1985-1990, yaitu (i) PDB sebesar 5,48 persen, (ii) konsumsi rumah tangga 4,23 persen (iii) konsumsi pemerintah 6,88 persen, (v) investasi 4,81 persen, (vi) ekspor 8, 7 persen, (vii) Impor 7,42 persen. Kemudian, pertumbuhan ekonomi menurut sektoral yaitu (i) sektor pertanian 5,53 persen, (ii) sektor pertambangan 5,24 persen, (iii) pertumbuhan sektor Industri 5,52 persen, (iv) pertumbuhan sektor Industri ringan 5,55 persen, (v) pertumbuhan sektor Industri berat 5,48 persen, (vi) pertumbuhan sektor bangunan 5,49 persen, dan (vii) ppertumbuhan sektor Jasa 5,57 persen. Angka perkiraan pertumbuhan beberapa variabel ekonomi tersebut di atas kelihatannya tidak jauh menyimpang dibandingkan dengan angka target pertumbuhan ekonomi yang telah disusun pemerintah dalam REPELITA V, dengan demikian metode non-survey dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk keperluan menyusun target rencana pembangunan,
Metode non-survey dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi beberapa masalah dalam mengaplikasikan model I-0 untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Tetapi, metode non-survey tidak mampu untuk menaksir perubahan kuantitas transaksi I-0 dalam periode tertentu. Dalam kenyataan, kasus seperti ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, disarankan mencari sebuah pendekatan yang mampu menaksir perubahan kuantitas transaksi I-0 menurut tiap-tiap sektor dalam jangka waktu tertentu. Jika metode tersebut telah ditemukan, maka aplikasi model I-0 untuk kepentingan perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan makin akurat."
1988
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syamsurijal Tan
"The proposes of this study is to analyze the relations between export growth of industrial manufacturing commodities in Indonesia with the following variables (i), relative prices of export commodities to the domestic prices; (ii), value added of manufacturing industries; (iii) devaluation policies; (iv), deregulation polices; (v), exchange rate of Yen per US dollars; (vi), exchange rate of rupiah per US Dollars; and (vi), under utilization capacity. The results of descriptive analyses show a positive relation between export growht of industrial manufacturing commodities with the variables of i,iii,iv, v, and of vi. However, the devaluation policies on March 30th, 1983 (iv) cannot be considered economically as an important variable. For the empirical analyses, the variables above are formulated into the econometric models: "Linear and log-linear". The results of examining these models strengthen the descriptive finding before, and under utilization capacity can't be measured quantitatively."
Depok: Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Warsono
"LATAR BELAKANG
Menurut sejarahnya, koperasi timbul sebagai akibat dari Revolusi Industri di Eropa sekitar tahun 1770 yang telah menimbulkan kesengsaraan bagi kaum buruh.
Pada tahun 1844 dikota Rochdale, lahirlah yang pertama kalinya koperasi atas inisiatif 28 orang buruh yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Koperasi ini dipimpin oleh seorang buruh yang bernama Charles Howarth, dan koperasi tersebut diberi nama The Equitable of Rochdale, yang mempunyai arti "Pelopor-pelopor yang dapat dipercaya dari Rochdale".
Koperasi Rochdale mempunyai lima dasar pokok koperasi, yaitu:
a. Koperasi dikendalikan/dikemudikan oleh anggota-anggota sendiri.
b. Keuntungan dibagi antara anggota berdasar besarnya jasa-jasanya didalam memajukan koperasi.
c. Setiap orang dapat diterima menjadi anggota koperasi secara sukarela (VOLUNTARY), tanpa adanya paksaan dan tanpa memandang perbedaan politik, perbedaan kepercayaan/agama, modal dan lain-lain. Kepada setiap anggota koperasi diperkenankan mengundurkan diri dari keanggotaannya karena mereka menghendakinya.
d. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
e. Sebagian dari laba disediakan untuk dana pendidikan.
Gerakan koperasi ini kernudian menyeberang kenegara-negara lain, termasuk juga kenegara Belanda, yang kemudian dibawa ke Indonesia.
Di Indonesia dapat dikatakan bahwa koperasi baru mulai tumbuh pada tahun 1896 di Purwokerto oleh seorang Patih yang bernama R. Aria Wiria Atmadja dengan mendirikan Bank Penolong dan Tabungan, yaitu suatu Lembaga yang mirip dengan koperasi. Mula-mula usahanya terbatas hanya untuk lingkungan priyayi/teman-temannya saja, tetapi setelah usahanya tersebut berhasil, mereka memperluas usahanya dikalangan pertanian, sehingga nama dari Banknya dianggap perlu untuk ganti nama yaitu Bank Penolong, Tabungan dan kredit Pertanian.
Kehidupan koperasi terutama pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang mengalami pasang surut, karena pemerintah penjajah sengaja memecah belah persatuan serta menindas/memeras ekonomi bangsa Indonesia, sehingga citra koperasi menjadi benar-benar rusak.
Menurut Undang-undnng Republik Indonesia No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, yang mempunyai fungsi:
a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
b. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia.
d. Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.
Uraian diatas mencerminkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia yang sosialistis dengan semangat kolektivisme, dimana hal ini akan memperkuat sifat koperasi sebagai soko-guru perekonomian bangsa."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1987
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Solikin
"Perubahan struktural perekonomian Indonesia, terutama pada periode pasca-krisis ekonomi 1997, yang dibarengi oleh fluktuasi dan keterkaitan yang kurang stabil antara beberapa indikator makro utama, serta perkembangan yang tidak sejalan antara sektor keuangan dan sektor riil, menyebabkan upaya pencarian pijakan baru dalam manajemen pengendalian moneter di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat krisis ekonomi 1997 tersebut, tantangan bagi penerapan paradigma kebijakan moneter yang baru juga semakin berat dan kompleks. Di sisi lain, dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris, disimpulkan bahwa apapun alternatif kerangka kerja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus diterapkan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang terkait dengan prinsip manfaat dan kerugian, dan senantiasa diarahkan untuk mengacu pada prinsip-prinsip keoptimalan.
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan penerapan kebijakan moneter yang optimal di Indonesia, baik dari tataran kerangka strategis, kerangka operasional, maupun respons kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan yang belum pernah diajukan sebelumnya. Pertama, bagaimana implikasi perubahan struktural ekonomi pada penetapan prioritas sasaran akhir kebijakan moneter: pertumbuhan ekonomi atau inflasi?. Kedua, bagaimana implikasi perubahan struktural ekonomi pada pemilihan sasaran operasional kebijakan moneter: besaran moneter atau suku bunga?. Dan ketiga, bagaimana merumuskan kerangka kerja kebijakan moneter yang optimal, yang dikaitkan dengan perumusan respons kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dasar perekonomian Indonesia?. Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro stuktural jangka panjang Structural Cointegrating Vector Autoregression (VAR). Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respons kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction). Selain itu, dengan diperhitungkannya pengaruh shocks spesifik dalam permodelan tersebut, respons kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respons kebijakan yang optimal, "state-contingent rule", sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M. Keynes tujuh dasa warsa yang lalu.
Hasil studi menunjukkan bahwa "State-Contingent rule" dapat merepresentasikan rumusan policy rule yang optimal bagi perekonomian Indonesia. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan penting terkait dengan pembuktian hipotesa yang diajukan, yaitu mengenai: (i) terjadinya pergerakan bersama (comovement) dengan arah positif antara output dan harga dalam jangka pendek, yaitu periode 1-2 tahun, serta dengan arah negatif dalam jangka menengah-panjang; (ii) dimungkinkannya penerapan kebijakan moneter dengan titik berat pada pengupayaan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan stabilitas harga; (iii) relatif superiornya suku bunga SBI sebagai indikator sasaran operasional, dibandingkan dengan uang primer; (iv) pengidentifikasian panjang lag pengaruh kebijakan moneter rata-rata 1.5 tahun; (v) adanya kekurangoptimalan penerapan respons kebijakan moneter pada beberapa periode, terutama yang terkait dengan terlalu ketat atau longgarnya respons kebijakan; dan (vi) relatif superiomya State-Contingent rule, dibandingkan dengan simple policy rules lain yang lazim digunakan.
Beberapa temuan tersebut memberikan implikasi kebijakan yang mendasar bagi pelaksanaan kerangka kerja kebijakan Inflation Targeting di Indonesia. Sebagai suatu saran adalah bahwa kerangka kebijakan moneter yang relatif optimal untuk kasus Indonesia dapat diterapkan dengan mengakomodir fleksibilitas terukur, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dalam jangka pendek pereferensi kebijakan moneter dapat diarahkan dengan perhitungan tertentu untuk dapat mendorong proses pemulihan ekonomi, sementara dalam jangka menengah-panjang pengupayaan kestabilan harga terus dijaga agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, orientasi kebijakan moneter harus difokuskan, selain pada penetapan sasaran operasional suku bunga, juga langkah pre-emptive berdasarkan keberadaan bagi pengaruh kebijakan moneter sekitar 1 sampai dengan 2 tahun. Ketiga, dalam dinamika perekonomian cukup tinggi dan transisi ke arah penerapan kerangka kerja kebijakan moneter Inflation Targeting secara penuh (full fledged), respons kebijakan moneter perlu diterapkan dengan mendasarkan pada disain State-Contingent rule."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
D532
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library