Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia is grouped in a small country, as Indonesia's market share of milk commodity is less than 0.05 7 in the world market (1987), and Indonesia cannot influence the world price of milk. From 1978 until now, Indonesia has been conducting inward looking policy by controlling milk imported by the milk industry. The government regulates local content requirement for the industry's milk raw material. Every milk raw material imported by the industry must be guaranteed by local fresh milk, it is known by Ratio Policy. Restriction of raw material milk imported by the industry has a tendency more tight than 10-year ago, and it caused milk scarcity in the domestic market. Coefficient of income elasticity of milk demand in Indonesia is 2.3, it said that each increasing one percent of income, demand for milk must increases 2.3 percent. In fact GNP per head has a tendency increasingly, but it is contradiction that rate of milk consumption per head has a tendency decreasingly. It is as a description for milk consumption, an Indonesian consumes milk is about 4.23 kg/year in 1978 and compared to 1990 is about 4.08 kg/year. Government of Indonesia also protects the domestic milk industry through instrument of tariff and non-tariff barriers. Average of rate of nominal tariff for final goods between 30 until 40 percent, and intermediate input is about 22.84 percent. In other side, the government controls local content requirement (semi quota) through the Ratio Policy. By using the Ratio Policy, average of rate of real nominal tariff approach 270 percent. The fact, domestic milk price is higher than world milk price. The effective rate of protection (ERP) received by the milk industry is almost 345 %. The rill ERP is higher than nominal tariff, and it indicates protection of milk commodity in Indonesia is aimed to protect final goods and milk industry not farmers as suppliers? local fresh milk. 19 medium and large milk factories control a large number of final goods, and the market structure is oligopoly. Variable of dairy cows correlates and influences significantly the supply side of milk production, that means the rate of productivity a dairy cow from 1978 - 1990 increase sharply. But the productivity of dairy cow in Indonesia is still less than in the United Stated. Variables of GNP per head and Ratio Policy, and Price of milk influence significantly to the demand side. Study recommends 1) The Real Effective Rate of Protection for milk industries must be decreased by relaxing or Ratio Policy; 2) Productivity of dairy cows have to increase through improving management at farmers level and nutrient for the cows; 3) In conducting Ratio Policy needs considering national growth of population and rate of consumption of people; 4) The milk industries must keep to obligate to absorb all local fresh milk produced by the farmers. "

"Menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984, pola pembinaan dan pengembangan koperasi secara implisit menganut dua pola yaitu pola KUD dan Non KUD; di satu pihak pembinaan KUD diarahkan untuk menjadi suatu lembaga ekonomi yang otonom, efektif dan efisien, dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri serta dijadikan sebagai alat Pemerintah dalam melaksanakan program-program Pembangunan Nasional. Ini menunjukkan bahwa adanya keinginan Pemerintah agar sektor koperasi diharapkan dapat secara seimbang dengan sektor-sektor lain memberikan peranan dalam Perekonomian Nasional sebagai konsekuensi dari salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.Untuk tujuan itu tentunya, efisiensi usaha koperasi merupakan titik sentral yang perlu dijadikan ukuran agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing secara sehat dengan sektor-sektor lain. Pada prinsipnya efisiensi usaha koperasi merupakan suatu kemampuan koperasi dengan seluruh kekayaan yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha.Sisa Hasil Usaha yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa koperasi itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang digunakan untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha tersebut atau menghitung rentabilitas ekonomisnya.Berdasarkan hasil perhitungan trend dan penggunaan rata-rata hitung terhadap 24 KUD sebagai sample yang terdiri dari 12 KUD Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri yang penulis teliti, pada periode tahun 1987 - 1991, baik secara keseluruhan maupun per kelompok masing-masing 12 KUD Non Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri ternyata pertumbuhan Rentabilitas Ekonomisnya tidak efisien.Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah rentabilitas ekonomi baik yang berasal dari aspek finansial maupun non finansial digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor manakah yang menyebabkan menurunnya tingkat rentabilitas ekonomis di tiga kelompok penelitian KUD di Lampung Selatan ini; faktor apakah yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien dibandingkan KUD Non Mandiri.Untuk menjawab persoalan di atas telah dilakukan survey dengan menggunakan daftar pertanyaan penelitian kepada 24 KUD yang terpilih menjadi sampel yang tersebar di daerah tingkat II Lampung Selatan dan lembaga-lembaga pemerintah yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.Hasil studi ini dapat diringkas sebagai berikut: Rendahnya rentabilitas ekonomis KUD-KUD Lampung Selatan baik secara keseluruhan maupun per kelompok yaitu KUD Mandiri dan KUD Non Mandiri ternyata disebabkan tingkat pertumbuhan SHU lebih kecil dibandingkan pertumbuhan Total Aktiva, dan karena lebih tingginya tingkat perputaran aktiva KUD Mandiri dibandingkan KUD Non Mandiri yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien."

"Pokok masalah tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana para investor yang dikelompokkan menjadi investor domestik dan investor asing memilih dan membentuk portfolio saham di Bursa Efek Jakarta. Memilih saham dan membentuk portfolio saham, sangat menentukan keberhasilan investor, karena tujuan utama investor adalah mencapai yang optimal. Membentuk portfolio optimal hanya mungkin terjadi bagi investor yang rasional dalam arti bahwa saham-saham yang dipilih harus berada pada batas efisien, diluar itu tidak akan optimal. Saham-saham yang berada pada batas efisien adalah saham yang memberi pengembalian maximal pada resiko tertentu atau saham yang memberi pengembalian tertentu pada resiko minimal. Dalam praktek, adalah saham-saham yang memiliki rasio positip atas kelebihan pengembalian terhadap beta. Di Bursa Efek Jakarta saham yang demikian hanya ada pada 18 saham, dan saham-saham tersebut merupakan kandidat saham yang masuk pada portfolio optimal. Setelah diadakan perhitungan untuk menentukan saham yang masuk dalam portfolio optimal, maka terdapat 4 saham perusahaan terdiri dari : Cipendawa dengan proporsi dana sebesar 47,34 % Hadtex dengan proporsi dana sebesar 22,70 % Indorayon dengan proporsi dana sebesar 15,72 % Hero Spr Market dengan proporsi dana sebesar 4,24%. Pertanyaan berikutnya adalah apakah para investor terse-but dalam hal memilih saham memanfaatkan informasi sebelumnya dan pilihan mereka berada pada batas efisien untuk membentuk portfolio secara tepat?. Hal ini dijawab dengan membandingkan saham-saham yang paling banyak dipilih oleh investor dengan saham yang menurut informasi sebelumnya mempunyai prospek baik. Sesuai dengan. pembedaan kelompok investor yaitu investor domestik dan kelompok asing, ditemukan bahwa hanya investor domestik yang nyata sekali memanfaatkannya. Saham-saham yang paling banyak dipilih oleh kedua kelompok investor, baik investor domestik atau asing setelah diadakan pengujian statistik terbukti tidak berada pada batas efisien. Artinya bahwa para investor tersebut tidak mungkin membentuk suatu portfolio optimal sessuai dengan tujuan investor rasional. Temuan terakhir dari studi ini adalah berkaitan dengan persamaan dan perbedaan kedua kelompok investor. Persamaanya terletak pada ketidak- berhasilan mereka membentuk suatu portfolio optimal. Perbedaannya adalah bahwa investor domestik memanfaatkan informasi sebelumnya tetapi investor asing tidak memanfaatkan informasi tersebut."

"ABSTRAKSeperti tertera dalam judul penelitian ini ingin mengamati peranan supervisor dalam manajemen mutu. Dipilihnya supervisor sebagai fokus penelitian adalah karena orang ini berhadapan dengan karyawan secara langsung, sehingga diperkirakan perananannya sangat besar dalam menghasilkan mutu dan produktivitas. Alasan lain adalah karena peranan manajer lini pertama ini makin dituntut dunia usaha dalam menghadapi persaingan yang makin tajam, makin mahalnya sumberdaya dan meningginya tuntutan pelanggan akan kualitas, terlebih lagi menghadapi tenaga kerja Indonesia yang belum memiliki etos kerja produktif. Industri farmasi termasuk diantara industri yang telah berkembang lebih awal dibandingkan jenis industri lain di Indonesia, terdorong oleh kemudahan yang diciptakan oleh Pemerintah pada awal Era Orde Baru untuk merangsang investasi termasuk masuknya modal asing. Oleh karenanya industri ini telah memiliki banyak pengalaman di bidang manajemen, menyebabkan penelitian tentang manajemen mutu dalam industri ini menjadi relevan untuk tujuan penelitian. Pada tahun 1970 tercatat 167 perusahaan industri farmasi di Indonesia, dan pada tahun 1989 meningkat menjadi 238 perusahaan (2,2% per tahun) yang mana 90% diantaranya berada di pulau Jawa. Dalam perkembangan selanjutnya, industri ini dihadapkan pada pengawasan peraturan Pemerintah dan persaingan pasar yang ketat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan No: 43/MENKES/SK/11/1988 tentang CPOB, bahkan cara pembuatan obat, pencatatan produksi, ruangan untuk produksi, sanitasi, kualifikasi manajer produksi dan manajer pengawasan mutu memperaleh pengaturan oleh Pemerintah. Pengawasan mutu dalam industri farmasi menjadi lebih terdorong lagi kearah Pengendalian Mutu Total. Penelitian ini berasumsi bahwa komitmen pimpinan puncak atas mutu tidak diragukan; dan semua persyaratan untuk menghasilkan mutu produk yang baik telah dipenuhi ke empat perusahaan yang diteliti. Sampel penelitian terdiri dari 64 supervisor dari empat perusahaan farmasi terkemuka di Jakarta; dua berstatus PMDN yang sudah "go public", dan dua berstatus PMA; kesemuanya dengan karyawan di atas 200 prang. Kuesioner diambil satu kali pada kuartal akhir tahun 1990. Variabel yang diamati termasuk (a) kematangan super-visor; (b) rasa tanggung jawab atas pengawasan mutu; (c) komitmen manajer madia atas tugas manajerial; (d) komitmen supervisor atas tugas supervisi manajerial; (e) kesiapan unit organisasi pengendalian mutu; dan (f) mutu keluaran termasuk biaya mutunya. Kematangan supervisor berurusan dengan "job contexs", yaitu pengetahuan dan pengalamannya dalam menjalankan tugas; diukur dari lama memangku jabatan, masa kerja, usia, pendidikan, pelatihan supervisi, dan lokakarya manajemen yang diikuti. Kuesioner untuk mengukur variabel-variabel tersebut diatas cukup valid dengan validitas alat ukur Kr = 0,99; sedangkan konsistensi hasil pengukuran atau reliabilitasnya belum bisa ditentukan karena belum terjadi pengulangan pengukuran. Penelitian ini mengajukan 21 proposisi, diantaranya 18 sudah dianggap dalil yang tidak memerlukan pengujian kembali. Ketiga hipotesis yang diajukan : H1: "Makin positif kematangan supervisor, makin positif komitmennya terhadap tugas supervisi manajerial, dengan faktor-faktor lain konstan". H2: "Makin positif persentase komitmen supervisor atas waktu untuk pelaksanaan tugas-tugas supervisi, makin positif kinerja karyawan, dengan ukuran kinerja kualitas dan biaya kualitas, dengan faktor-faktor lain konstan". H3: "Makin positif kesiapan organisasi pengendali mutu, makin positif kualitas produk yang dihasilkan". Diantara ketiga hipotesis tersebut, dengan pengujian melalui metode tabulasi menggunakan skala Likert untuk menjumlahkan skor hasil pengukuran indikator, matriks silang, perusahaan sebagai variabel kontrol, dan korelasi bivariat antar-skor perusahaan, ditemukan bahwa : hipotesis (1) tidak terbukti; hipotesis (2) dan hipotesis (3) terbukti. Penelitian ini menyarankan agar: (a) penelitian sejenis yang komprehensif lebih digalakan perguruan tinggi karena akan menambah bobot lulusannya dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan; (b) agar perusahaan farmasi memperluas peran supervisor mencakup tanggung jawab manajerial; (c) memperbanyak pelatihan supervisi secara lebih sistematis dengan materi dan metode yang lebih memunculkan komitmen atas tugas manajerial dan rasa tanggung jawab atas pengendalian mutu."

"Latar BelakangDalam periode 1950-an sampai dengan 1960-an, istilah ekonomi yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang pembangunan adalah, pertama kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan kapasitas ekonominya yang diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional kotor (GNP) dan GNP perkapita. Kedua, adanya perubahan dari struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian kesektor industri dan jasa.Pada masa itu Sjahrir menyebutnya sebagai masa "orientasi pada GNP". Sedangkan masa setelah itu disebut dengan masa "pasca GNP", dimana persoalan tentang kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kebutuhan pokok digunakan sebagai indikator pembangunan yang penting disamping GNP atau GNP perkapita.Dimasa orientasi pada GNP, teori-teori pertumbuhan ekonomi seperti model Harrod-Domar, Rostow dan Lewis menjadi sangat popular dan digandrungi oleh para ahli pembangunan yang mana teori-teori tersebut mefokuskan perhatian pada kemampuan untuk memobilisasi tabungan agar dapat memenuhi kebutuhan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.Diakhir masa orientasi pada GNP, para ahli ekonomi mulai meragukan tentang manfaat pertumbuhan GNP dalam pembangunan ekonomi, sebab di Negara berkembang menujukkan gejala adanya kemiskinan absolut, ketimpangan pembagian pendapatan dan pengangguran yang cenderung semakin meningkat, walaupun pertumbuhan GNP bertambah secara stabil.Hasil penyelidikan empiris dari Kusnets tentang pola kurva U yang terbalik dari hubungan antara pertumbuhan dengan pemerataan telah membarikan wawasan baru kepada para ahli ekonomi pembangunan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi tidak tentang apa yang mungkin terjadi atau yang harus terjadi di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Todaro masalah kemiskinan dan ketimpangan pembagian pendapatan bukan hanya merupakan hasil dari proses pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu tergantung pada karakteristik dari pertumbuhan ekonomi, politik dan kelembagaan 'yang berlaku dalam membagikan hasil pertumbuhan ,pada masing-masing kelompok penduduk."

"This study is an attempt to elucidate the patterns and trends of migration and urbanization in Indonesia, with specific reference to the last 50 years. Emphasis will be on the use of measures commonly used in demographic analyses in so far as they are relevant to understanding internal migration in Indonesia. In analyses of fertility and mortality useful measures for demographic analyses have been developed. The extensive use of life tables in studies of mortality estimating procedures in fertility studies indicate that demographic techniques can contribute in overcoming the problem of limited data, so that in the absence of good vital statistics a satisfactory estimate of demographic parameters can be made. The development of model life tables in the last two decades by the Princeton group and the United Nations was a breakthrough in overcoming problems caused by poor population data in many developing countries. This is particularly true for the purpose of estimating mortality and making population projections for a country. The wide use of these life tables, even with all their limitations, turn out to be very useful in elucidating the current? situation as a basis for future projection and important policy guidance. While the most sophisticated techniques in demography have been productively applied in analyze of fertility and mortality (Cho et al 1980), little has been done in the area of migration and urbanization analysis in Indonesia. Some scholars in analyzing migration based on the 1971 Census used limited measures of migration in Indonesia, both provincial and regional migration (Speare, 1975, Sundrum, 1976 and Hugo, 1975 and 1980): An analysis of a similar kind was made by McNicoll using limited data from the 1961 Census and the multiple rounds of the Socio Economic Surveys (Susenas) conducted by the Central Bureau of Statistics beginning in the early 1960s. In the area of urbanization, even fewer studies have utilized the available techniques in demography, probably with the exception of Hugo {1981). The analysis of migration in this study is based on theories and techniques of demography in order to provide a conceptual framework for understanding the phenomena and from there derive some policy implications and policy recommendations relevant for development. A population redistribution policy according to Pryor (1979) is expressed as follows : "The population redistribution policy of a nation can be viewed as reflecting the changing character and regional horizontal distribution of modernization and development, and the qualitative (vertical) aspects of the institutional and socio cultural milieu". Pryor further? elaborated that direct policies are deliberately created, have explicit intentions, are specific in some detail, are usually linked to both goals and projects, and their relevance and outcomes will be monitored and evaluated. Indirect policies are consequential and subsidiary to other goals, are implicit and non-purposive. It is part of the aim of this study to provide recommendations for a population redistribution policy. The study of migration can take different forms. It can be approached from an economic, demographic, sociological, geographic or other points of view. It can be approached from any combination of disciplines, in other words from an interdisciplinary perspective. The first systematic study of migration was one conducted by Ravenstein (1885, 1889). His paper presented in March 1885 be-fore the Royal Statistical Society in England and later published in the "Journal of Royal Statistical Society" in 1885, was called the "Laws of Migration". The paper based on the analysis of the 1881 British Census was criticized for not being empirically testable?"

"Beberapa tahun sebelum paham kapitalis muncul, sumberdaya alam masih dianggap sebagai faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam proses produksi. Tanah, tenaga kerja, dan kapital seolah holy trilogy of economic karena selalu diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan sektor industri, sektor pertanian dan juga sektor-sektor lainnya pun saat itu masih dianggap tergantung kepada ketiga faktor ini. Ketika di kawasan Eropa terjadi revolusi industri para ahli-ahli ekonomi pembangunan semakin menyadari pentingnya peranan modal non fisik dalam proses produksi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Modal non fisik itu adalah mutu modal manusia (Human Capital). Modal manusia sangat beragam bentuknya. Perubahannya secara fisik memang sulit diukur,tetapi dampak dari perubahan itu bisa dirasakan misalnya efisiensi kerja semakin meningkat, ditemukan teknologi baru yang dapat melipatgandakan kapasitas produksi, dan lain-lain. Dampak perubahan human capital di kawasan Eropa (negaranegara maju pada saat itu) ditandai dengan perubahan skala produksi secara besar-besaran terutama di sektor industri. Perubahan ini sangat berbeda terutama di negara-negara berkembang atau pun di negara-negara yang masih miskin. Perbedaan yang mencolok dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat itu telah menarik perhatian banyak ahli-ahli ekonomi pembangunan untuk mengkaji lebih dalam proses pembangunan di negara maju dan di negara berkembang. Ahli-ahli:itu misalnya Clark , Rostow, Schumpeter, Harrod-Domar, Kuznets, dll. Banyak sekali teori-teori bermunculan pada pada masa itu. Teori-teori tersebut pada dasarnya mencoba menganalisa,mengenai faktor-faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpeter misalnya, mencoba menerangkan syarat-syarat apa saja agar ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah mengenai peranan inovasi baru dalam proses pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar mencoba mengembangkan teori Keynes jangka panjang mengenai peranan investasi dan serta syarat syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (Steady Growth). "

"This chapter describes the underlying problems of Indonesian major projects development; particularly those funded by the World Bank, because they represent large commitments of national resources, and because most of them grow in cost experience schedule delay and change in scope of work after they are initiated. The present study attempt is to find resolution to these emerging problems by approaching each major project development as an acquisition process.The objective of this study is to examine the question whether the Government of Indonesia's project management could be significantly strengthened through the application of the principles of major systems acquisition set forth in the United States Office of Management and Budget, known as the OMB Circular No. A-109. Justifying this approach, the author sets forth his reasoning; he then determines the scope of the effort, appraises framework and policy issues, explicates methodological options, and accesses the limitation of the research. Finally, the author analyzes the potential contributions of this application of the OMB model to a broader context of the Government of Indonesia's procurement management.By offering an integrated approach to major systems acquisition, or major projects development, the author hopes to develop principles and guidelines for improvements in procurement management that will effect economies in the Government of Indonesia's investment of its scarce financial resources in Repelita V. i.e. the fifth Five Year Plan, initiated April 1, 1989."

"Secara historis, kenaikan kontribusi industri pengolahan terhadap output dan tenaga kerja yang menyertai peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan relatif kontribusi di sektor pertanian adalah merupakan generalisasi yang terbaik mengenal pembangunan (Chenery, 1986, p.l). Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988, pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang semakin seimbang di mana sektor industri yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Selanjutnya, proses industrialisasi harus mampu mendorong berkembangnya industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, sumber peningkatan ekspor dan penghematan devisa, penunjang pembangunan daerah, penunjang pembangunan sektor-sektor lainnya serta sebagai wahana pengembangan dan penguasaan teknologi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia mempunyai harapan yang besar terhadap sektor industri sebagai motor pembangunannya. Data dari World Development Report 1990 menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 1988 memiliki produk nasional bruto (PNB) per kapita sebesar US $ 440. Dari 121 negara yang dikumpulkan, Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan rendah. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Indonesia masih di atas rata-rata kelompok negara tersebut. Jika dibandingkan tahun 1965, Indonesia mengalami pertumbuhan PNB per kapita sekitar 4,3 persen pada periode 1965-1998. Laju pertumbuhan tersebut termasuk tinggi. Bila melihat struktur produksinya: (a) kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mengalami penurunan, yakni dari 56 persen (1965) menjadi 24 persen (1988). Dibandingkan kelompok negara berpendapatan rendah lainnya, penurunan kontribusi ini termasuk cepat; (b) kontribusi sektor industri terhadap PDB mengalami peningkatan, yakni dari 13 persen (1965) menjadi 36 persen (1999); (c) Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDB mengalami peningkatan, yakni dari 8 persen (1965) menjadi 19 persen (1988). Menurut klasifikasi UNIDO, suatu negara dikatakan dalam proses industrialisasi jika rasio nilai tambah industri pengolahan terhadap PDB nya adalah antara 10 hingga 20 persen (Moh. Arsjad Anwar, 1987, p. 411). Dengan demikian, jika Indonesia dimasukkan dalam klasifikasi UNIDO tersebut, maka Indonesia masuk dalam kelompok negara dalam proses industrialisasi (industrializing country). Namun, apakah indikator UNIDO ini yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dalam proses industrialisasi telah menunjukkan jenis transforrnasi struktural dalam perekonomian Indonesia ? Terutama dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap perkembangan sektor industri pengolahan ini bila dikaitkan dengan kebijaksanaan perdagangan. Pemberian fasilitas tersebut terutama bersifat proteksi, baik tarif maupun bukan tarif. Adapun pemberian fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara sedang berkembang lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan the infant industry argument, yakni pemberian perlindungan sementara bagi industri-industri yang masih baru dalam menghadapi persaingan pasar dunia. Hal tersebut juga berkaitan dengan Inward-looking strategy yang umumnya juga berlaku di negara-negara sedang berkembang. Masalahnya sekarang adalah apakah perlindungan tersebut masih dalam batas-batas yang dapat diterima atau tidak ? Adapun toleransinya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: waktu, besar dan caranya proteksi diberikan. Masalah lain yang cukup pokok bagi Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988 mengemukakan bahwa penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya makin besar merupakan tantangan utama pembangunan. Di mana kebijaksanaan perluasan lapangan kerja dalam Repelita V dimaksudkan tidak saja hanya sebagai realokasi tenaga kerja semata dari sektor pertanian ke sektor non pertanian melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. "

"Latar BelakangDari literatur tentang perdagangan internasional, analisis ekonomi tentang perdagangan bebas yang berdasarkan prinsip keuntungan komparatif dijelaskan bahwa spesialisasi internasional dalam produksi akan meningkatkan volume perdagangan internasional yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi suatu negara dan dunia pada umumnya. Dengan perkataan lain sistem perdagangan bebas mampu meningkatkan kesejahteraan negara dan dunia.Selanjutnya apabila teori positif tentang perdagangan internasional dikaitkan dengan teori normatif tentang kemakmuran masyarakat, maka sistem perdagangan babas secara teoritis mampu memenuhi kondisi optimalitas Pareto sehingga memungkinkan tercapainya kemakmuran masyarakat yang maksimum. Dengan perkataan lain sistem perdagangan bebas memungkinkan tercapainya kondisi 'terbaik pertama' yakni suatu kondisi tanpa distorsi harga, baik harga domestik maupun harga internasional atau secara teknis adanya kesamaan antara tingkat subsitusi marjinal konsumsi dengan tingkat tranformasi marjinal produksi, baik domestik maupun internasional. Dengan demikian, sistem perdagangan bebas selain menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, juga dapat memaksimumkan kesejahteraan masyarakat suatu negara.Penelitian empiris menunjukkan pula bahwa pengurangan tarif baik secara sepihak maupun bilateral akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Dan penelitian empiris yang dilakukan oleh Grais, de Melo dan Urata (1986) menunjukkan bahwa pencabutan sistem kuota di Turki tahun 1978 mampu meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 5 persen serta penelitian Clareta dan Whally {1985) di Pilipina tahun 1978 menunjukkan pula bahwa dengan menghilangkan proteksi tarif kuota dan pajak ekspor akan meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar 5.2 persen.Dari gambaran di atas, dan dikaitkan dengan upaya banyak negara untuk mendorong perkembangan sektor industri pengolahannya, timbul pertanyaan mengapa hampir semua negara cenderung proteksionistis, terutama pada tahap awal perkembangan industrinya. Banyak argumentasi tentang perlunya proteksi suatu industri, baik argumentasi ekonomi maupun non-ekonomi. Salah satu argumentasi ekonomi yang umumnya diterima oleh para ekonom dan banyak dijadikan alasan oleh para pembuat kebijaksaaan proteksi adalah argumentasi infant industry. Dalam argumentasinya, dilihat dari segi jangka waktu, pemberian proteksi bersifat sementara, hal ini dikaitkan dengan sampai dicapainya economies scale suatu industri. Namun pertanyaannya berapa tahun waktu yang diperlukan untuk mencapainya, berapa besarnya tingkat proteksi dan berapa besarnya tingkat proteksi yang seharusnya diterima oleh masing-masing industri, apakah semua industri mendapat tingkat proteksi yang sama atau berbeda dan kalau berbeda berapa besar variasi perbedaaanya? Tidak terdapat petunjuk atau penjelasan tentang masalah di atas dalam argumentasi infant industri. Namun pengamatan empiris di negara berkembang yang dilakukan oleh Moh. Arsyad memberikan petunjuk bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat proteksi dengan perkembangan sektor industri pengolahan, yaitu bahwa tingkat proteksi yang digunakan untuk mendukung perkembangan industri pengolahan di negara berkembang yang kemudian mampu bersaing dengan barang impor dan bahkan mampu meningkatkan ekspornya (seperti misalnya Korea Selatan), tingkat proteksi serta berbagai fasilitas moneter dan fiskal yang diberikan selain relatif tidak besar juga pentahapan penurun fasilitasnya jelas."