Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kemakmuran suatu wilayah, salah satunya ditandai dengan meningkatnya permintaan listrik karena sangat dibutuhkan masyarakat wilayah itu untuk menunjang aktivitas dan kenikmatan hidupnya. Untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik (black out) karena kekurangan listrik (shortfall) maka perlu perencanaan pembangunan pembangkit listrik yang benar berdasarkan variabel konsumsi listrik tahun sebelumnya dan variabel yang menyebabkan perubahan pada permintaan listrik, misalnya harga listrik dan jumlah pelanggan.Metodologi penelitian ini menggunakan uji regresi panel data untuk 5 wilayah daerah Jawa-Bali yaitu Jakarta-Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali dalam perioda 1994-2002. Varabel terikat yang yang digunakan adalah konsumsi listrik, sedang variabel bebasnya adalah PDRB, pelanggan, harga listrik, jumlah pegawai PLN, dan panjang jaringan.Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien PDRB, jumlah pelanggan dan panjang jaringan mempunyai tanda positif terhadap permintaan listrik Jawa-Bali, sedangkan harga listrik dan jumlah pegawai mempunyai koefisien yang bertanda negatif terhadap permintaan listrik Jawa-Bali.Permintaan listrik Jawa-bali pada tahun 2015 akan mencapai 182.952 GWh yang berarti terjadi pertumbuhan sebesar 7,7 % per tahun pada perioda 2003-2015. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan listrik tersebut akan membutuhkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 23.999 MW. Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik adalah 15.749 - 19.499 juta dolar. Penambahan bahan bakar yang dibutuhkan sebesar 239,4 ton batubara dan 2,62 TCF. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar tersebut adalah sebagai berikut 2,46 juta PM, 1,45 juta SOx, 1,82-4,17 juta ton NOx, dan 171-182 juta CO2."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua hal tersebut sama-sama penting namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Hai ini dapat terjadi karena strategi pembangunan pada awal masa orde baru lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pada pemerataan distribusi pendapatan. Tesis ini meneliti pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia. Selain dari itu, akan diteliti juga pengaruh indikator pembangunan seperti inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi.Pertumbuhan ekonomi propinsi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita, sedangkan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang terdiri dari persentase pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan menengah dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Inflasi yang dipakai adalah inflasi regional rata-rata selama 1 tahun dan tingkat penddikan yang digunakan adalah persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP.Pengolahan data dilakukan dengan penggunaan model analisis data panel, yaitu metode fixed effect dengan pembobotan cross section weight. Variabel dummy digunakan untuk melihat perbedaan antar propinsi dan juga untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar sebelum krisis dan sesudah krisis ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh distribusi pendapatan secara positif, pada semua kelompok penduduk. Akan tetapi pengaruh persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih tinggi dari pada persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan menengah dan persentase kenaikan pendapatan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk telah berkurang dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pendidikan penduduk yaitu persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah di propinsi diharapkan untuk lebih memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah karena semakin tinggi inflasi pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Dan juga pemerintah daerah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar penduduknya dapat memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk meiihat pengaruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah pusat Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 1973-2004. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel tidak bebasnya (dependent variable) adalah perubahan PDB, sedangkan variabel bebasnya (independent variable) adalah perubahan belanja pegawai, perubahan belanja barang, perubahan pengeluaran subsidi, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan, serta dua variabel kontrol yaitu perubahan investasi swasta dan perubahan jumlah pekerja. Penelitian ini menggunakan data skunder urut waktu (time series) dengan periode 1973 sampai 2004 (32 tahun). Adapun data-data penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasionai (BAPEKKI) Departemen Keuangan. Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan digunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan estimasi kuadrat kecil atau ordinary Least Square COLS). Adapun alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data digunakan software Eviews versi 4.1.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa perubahan belanja pegawai, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan dan perubahan investasi swasta mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Perubahan belanja barang dan perubahan jurnlah pekerja tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB. Sedangkan perubahan pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan (R2) sebesar 86,9993 persen. Sedangkan pengaruh terhadap perubahan PDB, secara signifikan variabel perubahan belanja pegawai mempunyai nilai koefisien sebesar 1,861631, variabel perubahan pengeluaran subsidi mempunyai nilal koefisien sebesar -0,989562, variabel perubahan belanja rutin lainnya mempunyal nilai koefisien sebesar 3,507640, variabel perubahan belanja pembangunan mempunyai nilal koefisien sebesar 0,995067, dan konstanta mempunyai nilai koefisien sebesar 6237,623. Sedangkan variabel perubahan belanja barang bernilai koefisien 2,535908 dengan nilai probabilita sebesar 0,2135, hal ini berarti bahwa dalam periode penelitian variabel perubahan belanja barang tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB."

"Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia memulai sebuah langkah baru dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kebijakan ini bertujuan agar daerah mandiri dalam memperoleh sumber-sumber pendapatannya dan menggunakan pengeluarannya sendiri. Pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan lainnya yang sah. Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan bagi daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Pajak yang dikumpulkan daerah berasal dari 2 sumber, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam lima tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, ketergantungan daerah kepada pusat masih tinggi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari subsidi pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.Penelitian ini menggunakan penelitian dari Joweria M. Teera (2004) untuk mengetahui seberapa besar faktor kebijakan fiskal mempengaruhi tax ratio 26 daerah propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004, yaitu lima tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah.Kebijakan fiskal yang digunakan dalam penelitian adalah subsidi dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan spending dalam bentuk pengeluaran rutin. Penggunaan Dana Alokasi Umum semata-mata didasarkan pada pertimbangan bahwa subsidi ini diberikan kepada seluruh daerah otonom, baik tingkat provinsi maupun kab/kota. Sementara pengeluaran rutin dijadikan faktor yang mempengaruhi tax ratio karena pengeluaran tersebut menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran pemerintah daerah.Faktor lain yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, degree of openness, kepadatan penduduk per km persegi, sektor manufaktur, sektor pengangkutan, dan penghindaran pajak. Penulis menggunakan variabel dummy desentralisasi, Jawa dan non-Jawa.Variabel kebijakan fiskal dan faktor lainnya diestimasi dengan metode 2SLS. Sebelum dilakukan prosedur estimasi, terlebih dahulu dilakukan uji untuk menentukan teknik estimasi yang sesuai, fixed atau random effect. Pengujian simultanitas juga dilakukan karena antara tax ratio dan PDRB per kapita diduga ada hubungan dua arah (simultan). Pengujian dilakukan dengan Hausman Specification Test.Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap tax ratio. Namun, pengaruh terbesar dimiliki oleh variabel pengeluaran rutin. Faktor lain yang memiliki pengaruh positif adalah Dana Alokasi Umurn, kepadatan penduduk, sektor manufaktur, sektor transportasi, dan variabel dummy, sebelum dan sesudah desentralisasi.Sementara variabel yang berpengaruh negatif adalah PDRB per kapita, degree of openness, dan shadow variable. PDRB per kapita belum menjadi indikator kapasitas pemajakan. Degree of openness berhubungan negatif karena kegiatan ekspor impor menjadi "terbuka" bagi fiskus untuk menyelewengkannya. Shadow variable yang mengindikasikan adanya penghindaran pajak juga mengurangi tax ratio karena menurunkan jumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan."

"Susu merupakan suatu makanan atau minuman bergizi yang banyak mengandung mineral dan protein. Kebutuhan akan protein dan kalsium per hari akan dapat dipenuhi 25-44% hanya dengan mengkonsumsi susu 2 gelas sehari (Ali Khomsan, 2002). Konsumsi susu penduduk Indonesia masih rendah (7 liter/kap/thn) sedangkan di negara ASEAN mencapai 21 liter/kap/thn.Menurut Deperindag, 1998 sebelum krisis ekonomi pertumbuhan kebutuhan konsumsi susu di Indonesia mencapai 12,2% per tahun. Menurut Dirjen PPHP Deptan, 2005 pertumbuhan setelah 1998 rata-rata mencapai 7,7% per tahun. Laju konsumsi masyarakat tidak diimbangi produksi dalam negeri yang pertumbuhannya hanya mencapai 5,6% rata-rata per tahun sebelurn 1998 dan 2.8% pada saat lima tahun terakhir (2000-2004).Untuk menopang kebutuhan konsumsi dan produksi susu di Indonesia, usaha peternakan sapi perah di Indonesia sebelumnya dilindungi oleh Keputusan Bersama 3 menteri No 236/KPB/VII/82 dan Inpres No 2 tahun 1985 dengan pemberlakukan sertifikat pembelian susu petemak untuk melakukan impor susu. Kecepatan usaha berubah dengan dikeluarkannya Inpres No 4/1998 yang memberikan kebebasan untuk mengimpor susu dengan bea masuk hanya 5%. Aspek lain adalah struktur pasar berubah yang sebelumnya regulated menjadi oligopsoni. Pada penelitian ini dilakukan analisa terhadap sumber-sumber yang mempengaruhi pertumbuhan produksi susu segar termasuk dampak perubahan regulasi.Analisa sumber pertumbuhan produksi susu dilakukan terhadap variabel harga, populasi sapi perah, PDRB per kapita, konsumsi susu per kapita, tenaga kerja di peternakan sapi perah, impor susu dan perubahan regulasi. Model analisa data panel dilakukan dengan cakupan data provinsi di Pulau Jawa yang mewakili 97% produksi susu segar di Indonesia.Hasil analisa menunjukkan populasi sapi perah, harga susu segar clan konsumsi susu per kapita berpengaruh positif secara signifikan terhadap produksi susu segar. Sebaliknya PDRB per kapita dan perubahan regulasi pembebasan impor susu berpengaruh negatif. PDRB per kapita berpengaruh negatif karena pads saat periode analisa terjadi perpindahan produksi susu di 3 perusahaan ke negara ASEAN lainnya. Volume impor tidak mempengaruhi pertumbuhan produksi susu segar secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa volume impor tidak berpengaruh sejauh harga jual susu segar masih dalam batas memberikan keuntungan usaha petemakan sapi perah.Perubahan pasar dari regulated menjadi oligopsoni yang bisa mengarah menjadi monopsoni menjadikan produksi susu segar menjadi sangat rentan kesinambungannya. Peran pemerintah dan KPPU sangat vital untuk kecenderungan perubahan pasar tersebut."

"Lambatnya perbankan Indonesia menurunkan suku bunga dalam menyalurkan kredit ke sektor riil menimbulkan kecurigaan terjadi praktek kartel di perbankan kita. Tesis ini meneliti apakah, benar-benar terbukti ada praktek kartel di sistem perbankan kita. Dengan mengaplikasikan model kompetisi Bresnahan dan Lau, model ini lebih baik dibandingkan model Panzar dan Rosse. Pengujian ekonometrika dilakukan dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag untuk mengestimasi Error Correction Model. Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa perbankan Indonesia tidak dalam keadaan kartel sempurna, walaupun demikian tidak kompetisi sempurna. Perbankan kita memiliki respon yang lebih dekat ke kompetisi dalam jangka pendek, tetapi lebih dekat ke oligopoli dalam jangka panjang.

---

Slow rate of Indonesia's banking in decreasing's interest rate for real sector credit leads to cartel's existence. This applied Bresnahan and Lau which is better than Panzar and Rosso gain an information about cartel's existence in Indonesia's banking. Error Correction model is evaluated be using Autoregressive Distributed Lag. The result shown that although not as a perfect competition, Indonesia' banking was not a perfect cartel. There existed a positive respond for competition in short run and closed to oligopoly in long run."

"Berdasarkan data ICCO pada tahun 2004/2005 Indonesia diperkirakan menguasai pangsa pasar dunia akan komoditi biji kakao sebanyak 13% dan merupakan produsen ketiga terbesar setclah Cate d'Ivoire dan Ghana yang masing-masing menguasai pangsa pasar sebanyak 39% dan 19%.Peningkatan yang terbesar disumbangkan oleh perkebunan rakyat. Untuk periode 1990-1999, pertumbuhan lahan tanam kakao di Indonesia mencapai 6.5% per tahun dengan pertumbuhan lahan perkebunan rakyat lebih tinggi dari rata-rata yaitu 7.8% per tahun. Perkembangan yang cepat terjadi di pulau Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.Penelitian ini mencoba untuk melihat sumber pertumbuhan kakao Indonesia melalui studi kasus terhadap 3 provinsi di Sulawesi dan mengambil 14 kabupaten penghasil terbesar. Model pertumbuhan produksi berdasarkan model Cobb-Douglas dengan variabel inputnya adalah luas lahan, penggunaan pupuk, tenaga kerja dan curah hujan. Pengujian dilakukan dengan Chow dan Haussman Test, teryata model yang tepat menggambarkan pertumbuhan produksi adalah model random effect.Dengan model random effect ini berarti bahwa fungsi produksi di 14 kabupaten pada 3 provinsi Sulawesi mengalami heterogenitas yang sifatnya beragam. Hal ini sangat realistis karena karakteristik antar wilayah berbeda. Secara umum keempat variabel input tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi kakao. Luas lahan merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap peningkatan produksi kakao diikuti oleh tenaga kerja. Secara statistik pupuk dan curah hujan tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

---

According to ICCO data, in the year of 2004-2005 Indonesia will dominate and possibility the third large manufacture world supplies on cacao seeds around 13% world market share subsequent to Cote d `Ivoire and Ghana which supply about 39% and 19% respectively.

The increase of production is due to rapid increase of the acreage planted cacao in each year. The biggest contribution of cacao production is household owned farm type based of production. In the period of 1990-1999, the acreage expantion cacao has reached 6.5% which higher than average which 7.8% per year.

The significant acreage expantion place in Sulawesi Island, especially South Sulawesi, South-East Sulawesi, and Center ,of Sulawesi. These three provinces are considered as major producer of cacao in Indonesia.

The objective of this research is to analyze the source growth of cacao in Indonesia with the case three provinces of Sulawesi. These three provinces was broken down into by sample 14 regions which considered as the largest areas. The production function is used to investigate the source of growth is Cobb Douglas. The independent variables (input) included to production function are: size of land, fertilizer usage, labor and the rain frequency. The data constructed in the pool regression, fixed and random effect by using the Chow and Haussman test, the result analyze shows the random effect model is the appropriate model to explain source of growth in the production function.

Using random effect means that production function for 14 regions, it was found that the source of cacao growth over Sulawesi island are labor and expantion of land. Thus, the expansion of planted land for cacao with intensive presumably household labors are playing an important role to explain the source of growth."

"Studi ini meneliti dua hal yang saling terkait yakni dampak migrasi dan pengaruh karakteristik wilayah tempat tinggal kedua-duanya terhadap pendapatan (rill) seseorang. Khususnya ditunjukkan bahwa upah seseorang yang pindah (bermigrasi) dan desa ke kota tidak mengalami perubahan seketika yang berarti. Upah seseorang yang pindah dari desa ke kota baru mengalami peningkatan setelah orang tersebut berdiam beberapa lama di kota. Ini menunjukkan bahwa selama berdiam di kota produktivitas marjinal orang tersebut meningkat dan ini adalah hasil proses belajar yang dialaminya di kota.Ditunjukkan pula bahwa karakteristik wilayah tempat tinggal juga berpengaruh terhadap upah riil seseorang. Selain itu pengaruh dari tingkat pendidikan (years of schooling), pengalaman kerja dan gender diikutsertakan dalam menentukan upah rill individu. Penelitian ini memanfaatkan fungsi produktivitas tenaga kerja (marginal productivity of labor) yang dibentuk oleh upah nil dan tingkat harga. Data yang digunakan adalah data IFLS (Indonesia Family Life SurveylSAKERTI) tahun 1993 dan tahun 2000.

---

This study investigates two related issues, i.e., the impacts of both migration and the characteristics of the dwelling region on one's real wage. In particular, it is shown that one's wage does not experience any significant change immediately after she migrated from a rural area to an urban area. Her wage would increase only after she has been residing for a certain period in the urban area in accordance with the rate of growth of her marginal productivity. Meanwhile, the rate of change in the marginal productivity depends on her learning during the period under consideration.

The study also shows real wage depends on the characteristics on the region where one lives as well. In addition, it also depends on years of schooling, work experience and gender. To investigate the above the study utilizes a marginal productivity function defined by two parameters, i.e., real wage and price. The data used in the study is derived from Indonesia Family Life Survey (IFLS)."

"Diskusi mengenai pasar oligopoli pada umumnya selalu bermuara pada pembahasan mengenai bentuk prilaku persaingan usaha (mode of competition) dan prilaku kolusi (collusive behavior) perusahaan-perusahaan yang yang ada didalamnya.Mengikuti arus besar tersebut, tesis ini mencoba untuk mengestimasi bentuk prilaku persaingan usaha dan prilaku kolusi perusahaan-perusahaan pembibitan ayam pedaging di Indonesia. Ketersediaan data dan posisi strategis dari output (Day Old Chicks/bibit ayam) yang dihasilkan oleh perusahaan pembibitan ayam pedaging bagi kelangsungan usaha peternak ayam pedaging menjadi dua alasan utama dipilihnya industri ini.Bentuk pasar yang oligopolistis sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat penguasaan pasar oleh empat perusahaan pembibit utama dan adanya perbedaan skala usaha yang cukup tajam antara perusahaan pembibit besar dengan perusahaan pembibit kecil menjadi alasan lain dipilihnya industri pembibitan ayam pedaging Indonesia sebagai studi kasus penelitian ini.Pendekatan conjectural variation yang digunakan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan pembibitan ayam pedaging di Indonesia dalam menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungannya selalu memperhilungkan tingkat produksi output perusahaan pembibit lainnya. Dengan kata lain prilaku persaingan usaha di industri ini cenderung mengikuti model persaingan ala Cournot. Perusahaan-perusahaan pembibit pun cenderung lidak saling melakukan koordinasi (independen) dalam proses penentuan output yang memaksimalkan keuntungannya.Tidak ditemukannya kolusi yang permanen dalam jangka panjang di industri ini berimplikasi pada perlu adanya perubahan fokus pengawasan industry regulator dari isu kolusi ke isu kemungkinan dilakukannya predatory pricing oleh perusahaan-perusahaan pembibit berskala besar terhadap perusahaan-perusahaan pembibit berskala kecil. Isu predatory pricing menjadi penting karena akan sangat sulit untuk dideteksi jika hal ini dilakukan pada saat pasar mengalami kelebihan produksi dimana pada kondisi ini price cut mendapatkan legitimasi bisnisnya."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap akses layanan kesehatan dan pendidikan yang masing-masing diukur dengan contact rate dan net enrolment rate sekolah menengah pertama. Data yang digunakan untuk persarnaan kesehatan adalah data 23 propisi di Indonesia tahun 1996 sampai 2003 serta persarnaan pendidikan menggunakan data 23 propinsi tahun 1994 sampai 2004. Untuk mendapatkan pengaruh di berbagai tingkat kesejahteraan penduduk, dilakukan analisis menurut kuintil; kuintil satu mencerminkan kelompok penduduk termiskin, sedangkan kuintil lima mencerminkan kelompok penduduk terkaya.Persamaan kesehatan total mendapatkan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu penelitian berhubungan positif dengan akses terhadap layanan kesehatan. Analisis yang lebih rinci mendapatkan hasil yang kurang menggembirakan. Walaupun kelompok penduduk termiskin mendapatkan manfaat dari pengeluaran pemerintah, tetapi manfaat yang diterima masih lebih banyak diterima oleh kuintil di atasnya, bahkan oleh kelompok penduduk terkaya. Variabel kontrol lain seperti ketersediaan dokter membantu meningkatkan akses, ketersediaan pelayanan kesehatan dasar juga membantu meningkatkan akses, tetapi pendapatan nil penduduk perkapita berhubungan negatif dengan akses. Diduga ini karena pengaruh krisis yang masih dirasakan pada kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini.Persamaan pendidikan total mendapatkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berhubungan positif dengan partisipasi sekolah yang diukur dengan net enrolment rate. Analisis yang lebih rinci menurut kuintil juga mendapatkan pengaruh positif pengeluaran pemerintah yang lebih cenderung pro terhadap kelompok penduduk termiskin. Variabel kontrol yang digunakan, seperti ketersediaan guru yang diwakili oleh rasio murid-guru memberikan pengaruh yang positif di seluruh kuintil, ketersediaan sekolah juga memberikan pengaruh yang positif. Pendapatan per kapita riil penduduk di setiap kuintil yang selalu naik dalam kurun waktu penelitian ini juga temyata telah membantu meningkatkan akses terhadap pendidikan.Hasil penelitian merekomendasikan perlunya penajaman alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan agar lebih pro-miskin dan mengelola pengeluaran dengan efektif sehingga mencapai sasaran. Selain itu, diperlukan inovasi Baru dalam upaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan selain usaha yang telah dilakukan selama Penelitian ini juga merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih rinci dari sisi demand agar dapat memperkaya hasil penelitian dalam bidang ini."