Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia. Melalui analisis perilaku variabel-variabel yang signifikan tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor apakah yang secara signifikan mendorong terjapdinya proses deindustrialisasi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir.Variabel terikat yang digunakan adalah pangsa nilai tambah sektor industri manufaktur dalam PDB. Sementara variabel-variabel penjelasnya adalah pendapatan per kapita, harga riil produk-produk manufaktur, pangsa pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) dalam PDB, pangsa nilai ekspor produk-produk manufaktur dalam PDB, pangsa nilai impor produk-produk manufaktur dalam PDB, pangsa neraca perdagangan produk-produk manufaktur dalam PDB, pangsa nilai impor bahan baku dalam PDB, dan pangsa nilai impor barang modal dalam PDB. Metode ekonometri yang digunakan adalah analisis kointegrasi dengan Metode Bounds Testing Cointegration pendekatan ARDL (Autoregressive Distributed Lag).Hasil estimasi dua model penelitian menunjukkan dalam jangka panjang pendapatan per kapita, pangsa PMTDB dalam PDB, pangsa nilai ekspor produk manufaktur dalam PDB, pangsa neraca perdagangan produk manufaktur dalam PDB, dan pangsa nilai impor barang modal dalam PDB, berdampak positif terhadap kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB. Sedangkan harga riil produk manufaktur dan pangsa nilai impor produk manufaktur dalarn PDB berdampak negatif terhadap kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB. Sementara pangsa nilai impor bahan baku dalam PDB tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia belum mencapai tahap perekonomian sangat maju, yang dicirikan dengan belum tercapainya suatu tingkat pendapatan per kapita titik balik (turning point) yang menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita selanjutnya justru akan menurunkan kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB. Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses deindustrialisasi di Indonesia beberapa tahun terakhir bukanlah dampak alamiah dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, melainkan Iebih disebabkan oleh berbagai goncangan (shock) terhadap sistem perekonomian.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: perlu adanya kebijakan yang bersifat kompreliensif guna mengatasi sejumlah goncangan terhadap perekonomian, yang mendorong terjadinya proses deindustrialisasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah goncangan (shock) tersebut adalah anjloknya total investasi kapital (PMTDB), menurunnya kinerja ekspor produk manufaktur Indonesia di pasar intemasional, membanjirnya impor produk manufaktur di pasar domestik, serta menu unnya impor barang modal.Sejumlah artikel di media masa memang telah banyak membahas mengenai fenomena deindustrialisasi ini, termasuk mengenai faktor-faktor apa saja yang diduga mendorong terjadinya proses deindustrialisasi di Indonesia. Namun, artikel-artikel tersebut masih bersifat analisis deskriptif tanpa disertai pembuktian secara empiris. Berbeda dengan artikel-artikel di media masa tersebut. kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian ini sudah didasarkan pada bukti empiris yang teruji secara ekonometri. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mampu mempertegas sejumlah dugaan dan analisis deskriptif yang muncul di berbagai artikel di media masa tersebut."

"Tujuan dari tesis ini ada dua. Pertama melihat kondisi Produktivitas Kota/Kabupaten dan Komponen Shift-share (Industrial Mix, Differential Productivity Sectoral dan Allocative) serta membandingkan dengan Kota/Kabupaten tetangga di region makro Jawa. Kedua menentukan pengaruh faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga terhadap Produktivitas Kota/Kabupaten di region makro Jawa. Kasus yang ditelaah adalah 110 Kota/Kabupaten di region makro Jawa dan 9 sektor tahun 2003, penulis menggunakan cara kerja Kamarianakis (2003), dimana Spatial Shift-share dipakai. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa di region makro Jawa faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga mempengaruhi Produktivitas Kota/Kabupaten."

"Runtuhnya sistem kurs baku atau kurs tetap Bretton Woods tahun 1971, mendorong para ekonom melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara nilai tukar dan perdagangan internasional. Pengaruh langsung nilai tukar (exchange rate pass-through/ERPT), bisa diartikan sebagai persentase perubahan harga (baik harga domestik, impor maupun ekspor) karena satu persen perubahan nilai tukar antara dua negara. Peranan ekspor komoditi kayu lapis (plywood), kayu gergajian (KGG) maupun pulp terhadap ekspor non-migas Indonesia yang cukup besar, semakin memperjelas peranan komoditi kayu dalam perdagangan internasional Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek antara nilai tukar Rupiah dengan harga ekspor masing-masing komoditi. Untuk mengetahui hubungan jangka panjang dilakukan uji kointegrasi menurut prosedur Johansen, sedangkan untuk mengetahui hubungan jangka pendek dibuat model koreksi kesalahan. Tahapan analisis data didahului dengan melakukan uji unit root dan menentukan derajat integrasi masing-masing variabel. jika semua variabel terintegrasi pada derajat yang sama maka dapat dilakukan uji kointegrasi Johansen. Langkah selanjutnya, bila ada hubungan keseimbangan jangka panjang atau terkointegrasi, adalah membuat representasi model koreksi kesalahan (Error Corection Model/ECM) untuk mengevaluasi hubungan dinamis antara nilai tukar dan harga ekspor. Kemudian untuk mendapatkan model koreksi kesalahan yang terbaik dilakukan uji diagnostik sehingga model koreksi kesalahan tersebut babas dari masalah heteroskedastisitas dan otokorelasi.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kayu gergajian secara statistik memiliki kekuatan pasar pada pasar ekspor dunia sedangkan komoditi pulp Indonesia mempunyai posisi yang lemah pada pasar ekspor dunia. Untuk komoditi kayu lapis nilai koefisien ERPT tidak signifikan sehingga secara statistik harga ekspor kayu lapis Indonesia tidak ditentukan oleh nilai tukar tetapi oleh harga ekspor dunia. Nilai Error Correction Term (ECT) dari ketiga komoditi tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi satu kali shock maka harga ekspor komoditi pulp akan paling cepat kembali ke keseimbangan kemudian diikuti oleh harga ekspor komoditi kayu gergajian dan harga ekspor komoditi kayu lapis yang paling lambat kembali ke keseimbangan.Secara keseluruhan studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia memiliki posisi yang kuat pada pasar ekspor untuk komoditi kayu gergajian. Implikasi kebijakan yang bisa disarankan adalah tidak ada salahnya jika Indonesia berspesialisasi untuk memproduksi komoditi kayu gergajian dibandingkan dengan komoditi kayu lapis dan pulp."

"Penulisan tesis ini memiliki tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan rumah tangga pada setiap propinsi di Indonesia seperti pertumbuhan ekonomi, kontribusi output sektor industri, upah minimum regional, dan tingkat pendidikan pekerja. Selain itu akan dibandingkan pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, kontribusi output sektor industri, dan upah minimum regional terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga sebelum dan setelah tahun 1997.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 1993, 1996, dan tahun 1999 dengan data cross section 26 propinsi di Indonesia tidak termasuk Timor-Timur. Variabel-variabel yang digunakan dalam mempengaruhi kesenjangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, persentase output sektor industri pengolahan, upah minimum regional propinsi, dan tingkat pendidikan pekerja. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari model yang digunakan oleh Lyndon (2001) untuk menangkap pengaruh variabel bebas pada periode setelah tahun krisis moneter 1997. Metode estimasi yang digunakan adalah fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga pada setiap propinsi di Indonesia.Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempengaruhi persentase pendapatan 40% kelompok rumah tangga berpenghasilan terendah secara positif dan signifikan. Sebaliknya persentase output sektor industri pengolahan, upah minimum regional dan tingkat pendidikan pekerja mempengaruhi persentase pendapatan 40% kelompok pendapatan rumah tangga berpenghasilan terendah secara negatif dan signifikan. Krisis ekonomi telah membawa dampak pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan distribusi pendapatan semakin memburuk. Sebaliknya, pengaruh persentase output sektor industri pengolahan dan upah minimum regional memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan. Selain itu, hasil estimasi menunjukkan bahwa apabila variabel bebas tidak mengalami perubahan, propinsi Papua memiliki kesenjangan distribusi pendapatan yang paling tinggi yaitu sebesar 20,04% yang artinya 40% kelompok rumah tangga berpenghasilan terendah hanya menguasai 20,04% dari seluruh pendapatan rumah tangga propinsi tersebut. Propinsi yang memiliki kesenjangan distribusi pendapatan yang terendah adalah propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yaitu sebesar 29.04% yang artinya 40% kelompok rumah tangga berpenghasilan terendah menguasai 29.04% dari seluruh pendapatan rumah tangga propinsi tersebut."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendorong peran swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah masa oil booming berakhir. Data share investasi pemerintah yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap bruto pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menampakkan kecenderungan terus menurun sejak awal tahun 1980-an. Sebaliknya share investasi swasta justru memperlihatkan tren yang terns menaik. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 13,1% pada tahun 1998. Keadaan ini menyebabkan momentum kenaikan investasi yang terjadi sebelum krisis tidak dapat dipertahankan.Untuk mengukur kontribusi modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pengaruh kenaikan stok modal pemerintah terhadap kenaikan output (PDB riil}, maka tesis ini disusun dengan tujuan untuk menduga elastisitas output terhadap modal pemerintah serta input lain yaitu modal swasta dan tenaga kerja. Disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi sehingga pada akhimya akan meningkatkan stok modal pemerintah. Pada sisi lain, tujuan tesis ini adalah ingin mengetahui kontribusi utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan terhadap pembentukan stok modal pemerintah.Model yang digunakan dalam tesis ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh Dessus dan Herrera (2000) dengan mengestimasi model persamaan simultan yang terdiri dari dua persamaan yaitu satu persamaan fungsi produksi dan satu persamaan modal pemerintah. Dengan menggunakan metode three-stage least square didapatkan hasil elastisitas output terhadap modal pemerintah sebesar 0,24; terhadap modal swasta sebesar 0,33; dan terhadap tenaga kerja sebesar -0,63. Krisis ekonomi yang berlangsung selama periode tahun 1998-2003 menyebabkan tingkat output yang dihasilkan lebih rendah sebesar -24,3% dari tingkat yang seharusnya bisa dicapai jika tidak terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% yang diukur dari peningkatan PDB riil menaikkan stok modal pemerintah sebesar 0,17%. Sedangkan utang luar negeri pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pembentukan stok modal pemerintah.Berdasarkan hasil pendugaan elastisitas modal pemerintah dan swasta, dapat dihitung pula nilai average of annual implicit rate of return. Nilai ini menyatakan hasil rata-rata per tahun peningkatan output yang diperoleh jika nilai modal dinaikkan sebesar Rp 1,-. Dan penghitungan nilai ini diperoleh hasil bahwa peningkatan nilai modal pemerintah sebesar Rp 1,- akan menaikkan output sebesar Rp 0,489,- sedangkan kenaikan nilai modal swasta sebesar Rp 1,- akan meningkatkan output sebesar Rp 0,277,-. Hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas modal pemerintah lebih tinggi daripada modal swasta."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta.Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah.Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh serangkaian kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada Pelita III. Pemerintah pada saat itu menitikberatkan pembangunannya lebih ke arah pemerataan. Tujuan program tersebut adalah untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Tesis ini berusaha untuk mengetahui variabel makroekonomi yang diduga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini juga ingin melihat efektifitas instrumen distribusi pendapatan, dalam hal ini pajak dan pengeluaran pembangunan, dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.Metode estimasi yang digunakan untuk pengolahan data adalah teknik regresi data panel. Serangkaian pengujian dilakukan untuk memilih teknik regresi data panel yang cocok sebagai alat estimasi. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa teknik regresi data panel dalam penelitian ini cocok menggunakan teknik regresi data panel dengan fixed effect.Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa inflasi dan tax ratio mempunyai efek progresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran, pengeluaran pembangunan, dan PDRB perkapita mempunyai efek regresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel dummy yang digunakan untuk melihat perubahan pola distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis juga signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah harus terus mengoptimalkan penerimaannya yang bersumber dari pajak, karena pajak terbukti mampu menjadi instrumen redistribusi. Pemerintah juga harus menekankan proyek-proyek pembangunannya pada proyek yang lebih produktif agar pengeluaran pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."

"Pembangunan manusia dan kinerja perekonomian sebenarnya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (two-way relationship), namun faktor-faktor spesifik yang menghubungkannya masih kurang dieksplorasi secara sistematis. Studistudi yang telah ada umumnya lebih menekankan pada modal manusia sebagai salah satu determinant factor pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh timbal batik antara kinerja perekonomian terhadap pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan, dan pengaruh sebaliknya yaitu pembangunan manusia melalui pendidikan terhadap kinerja perekonomian. Selain dua jenis variabel pokok tersebut, dianalisis juga variabel terkait lainnya yaitu pengeluaran pendidikan dan distribusi pendapatan dalam mempengaruhi tingkat pendapaian pendidikan, dan pengeluaran pemerintah, keterbukaan ekonomi, serta investasi fisik yang diduga mempengaruhi kinerja perekonomian.Kinerja perekonomian diindikasikan oleh tingkat PDRB/kapita, pendidikan diukur oleh rata-rata lama tahun sekolah penduduk, pengeluaran pendidikan dalam rasio terhadap pengeluaran pembangunan, distribusi pendapatan diukur oleh indeks Gini, pengeluaran pemerintah diukur sebagai rasio terhadap PDRB, keterbukaan ekonomi diukur oleh rasio jumlah nilai transaksi ekspor dan impor terhadap PDRB, dan investasi fisik diukur oleh rasio jumlah PMTDB terhadap PDRB. Semua data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan simultan 2SLS manual pads model data panel fixed effect di 26 propinsi untuk periode tahun 1993, 1996, 1999, dan 2002.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uji simultanitas ditemukan terdapat hubungan simultan antara persamaan pembangunan pendidikan dengan persamaan kinerja perekonomian, dan sebaliknya. Pada persamaan pendidikan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel penjelas yaitu kinerja perekonomian, belanja sektor pendidikan, dan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan penduduk. Besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel babas adalah 1,294 dari variabel kinerja perekonomian, 0,0012 dari variabel belanja sektor pendidikan, dan -0,0046 dari distribusi pendapatan. Sedangkan dalam lingkup wilayah, baik Indonesia Bagian Barat (IBB) maupun Indonesia Bagian Timur (MT), hasil regresi memberikan arah hubungan yang sama dengan hasil estimasi nasional, kecuali untuk variabel pengeluaran pendidikan di IBB diperoleh hasil yang tidak signifikan.Pada persamaan kinerja perekonomian, hasil analisis regresi untuk lingkup nasional menunjukkan bahwa keempat variabel penjelas yaitu tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, keterbukaan perekonomian, dan investasi fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian. Besarnya pengaruh adalah 0,33355 dari variabel tingkat pendidikan, 0,0033 dari variabel pengeluaran pemerintah, 0,00026 dari variabel keterbukaan perekonomian, dan 0,0024 dari investasi fisik. Demikian halnya dengan hasil estimasi untuk lingkup wilayah IBB dan IBT, diperoleh arah hubungan yang sama dengan estimasi nasional, akan tetapi untuk variabel tingkat keterbukaan di wilayah IBB tidak diperoleh hasil yang signifikan.Berdasarkan hasil estimasi kedua persamaan tersebut, diperoleh hasil bahwa kinerja perekonomian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pendidikan, demikian pula dengan arah sebaliknya, yaitu tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat mendukung pernyataan bahwa terdapat hubungan dua arah (two-way relationship) dan sating berpengaruh secara positif antara kinerja perekonomian wilayah dengan pembangunan manusia melalui pendidikan.Rekomendasi kebijakan yang diusukan adalah pembangunan ekonomi harus dilakukan seiring sejalan dan selaras dengan pembangunan manusia, karena manusia merupakan sasaran dan sekaligus pelaku dari pembangunan. Upaya-upaya menununkan ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan jumlah dan proporsi anggaran sektor pendidikan perlu terus diupayakan dan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Pencapaian pendidikan, pengeluaran pemerintah, keterbukaan perekonomian melalui perdagangan luar negeri, dan investasi fisik terbukti secara signifikan dan positif mempengaruhi kinerja perekonomian. Namun dalam implementasinya, khususnya untuk pengeluaran pemerintah perlu lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif terutama untuk meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan."

"Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah tercermin dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun oleh pemerintah dan dtsetujui oleh DPR, yang merupakan salah satu instrumen perencanaan tahunan yang dijabarkan dalam Repelita. RAPBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran atahu tahun fiskal adalah antara tanggal 1 April sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selisih pembiayaan pengeluaran pemerintah diluar pinjaman dengan total pengeluaran di Indonesia adalah negatif. Berarti terjadi defisit anggaran, defisit ini akan dibiayai dengan hutang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak dari hutang akan menambah jumlah uang beredar dan akan menimbulkan inflasi. Ketidakstabitan dalam neraca pembayaran luar negeri. salah satunya disebabkan oleh defisit dalam neraca transaksi berjalan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kebijaksanaan pemerintah sendiri maupun asing yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing. Untuk mengatasi defisit neraca pembayaran Indonesia terutama disebabkan oleh defisit transaksi berjalan, pemerintah harus melaksanakan berbagai terobosan untuk menigkatkan ekspor yang diciptakan melatui kebijaksanaan deregulasi dan mendorong penurunan impor dengan menggunakan tarif terhadap impor berupa peningkatan pajak impor dan mendorong peningkatan ekspor dengan meiakukan devaluasi.Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh "Evan Tanner" tentang " The effect government spending on the current account, output and expenditures : Evidence from Latin Amerika", dengan ruang lingkup yang dibahas adalah pengeluaran pemerintah, transaksi Berjalan dan pendapatan nasional di Indonesia. Dengan tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, transaksi berjalan, nilai kurs riit dan pendapatan nasional di Indonesia dan mengetahui peranan perubahan nilai kurs riil mata uang domestik terhadap valuta asing terhadap transaksi berjafan Indonesia serta mengetahui seberapa besar pengaruh kebijaksanaan devaluasi terhadap pengeluaran pemerintah , pendapatan nasional dan transaksi berjalan di Indonesia. Sebagai skenario yang diambil dalam kasus Indonesia adalah devaluasi tahun 1978, tahun 1983 dan tahun 1986. Sedangkan Periode waktu (observasi) yang dilakukan adalah selama 25 tahun (PJP.1,1969/70 - 1994/95) terhadap date International Financial Statistic (IPS) dari berbagai terbitan.Untuk melakukan estimasi digunakan dengan metoda Statistika dan Ekonometrik dengan data time series yang menggunakan program TSP. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa hubungan antara variabel bebas (pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil, implisit harga ekspor terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga impor) secara bersama-sama mempcngaruhi posisi pendapatan nasional yang ditunjukkan koefisien korelasi yang cukup kuat dan berarti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 88,87% dan nilai F-test sebesar 55,7357. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabel, terlihat bahwa hasil pengujian empiris hubungan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share dan rasio harga ekspor dan harga impor terhadap pendapatan nasional tidak jauh berbeda dengan persamaan tan pa kebijaksanaan devaluasi. Artinya terdapat korelasi positif, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 96,16%.Sedangkan pengaruh pendapatan nasional (GDP) dengan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share nontraded goods, rasio harga ekspor dan harga impor dalam bentuk transformasi logaritma adalah signifikan atau berarti. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeiuaran pemerintah adalah positif yaitu 0,0328, dalam arti setiap terjadi peningkatan sebesar satu-satuan terhadap pengeluaran pemerintah akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan nasional (output) sebesar 0,0021. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabel juga terdapat korelasi positif kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei juga terdapat korelasi positif antara pendapatan nasional dengan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga impor yaitu sebesar 0.0004; 0.0071; 0,0004 dan 0,0064.Selanjutnya estimasi dalam bentuk transformasi logaritma transaksi berjaian terhadap komposit rasio kurs riil dengan nilai ekpor barang dan jasa merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dan rasio harga ekspor dan harga impor dipengaruhi secara signifikan. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeluaran pemerintah dan rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan mempunyai arah positif yaitu sebesar 0,1089 dan 0,0083, artinya setiap terjadi peningkatan perubahan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan sebesar satu-satuan, maka akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil terhadap ekspor barang dan jasa sebesar 0,1089 dan 0,0083. Sedangkan koefisien regresi rasio harga ekspor dan harga impor mempunyai hubungan negatif yaitu sebesar -0,8421.Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei mempunyai korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan rasio kurs rii) terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dengan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa. Hasil koefisien regresi menunjukkan sebesar 0,0901 dan 0,0222, yang berarti setiap kenaikan satu-satuan pengeluaran pemerintah dan rasio nilai kurs Mil terhadap share nontraded goods akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa sebesar 0,0901 dan 0,0222 satuan.Dengan demikian berdasarkan skenario yang digunakan 3 (tiga) yaitu tarujn 1978, tahun 1983 dan tahun 1986, ternyata mulai tahun 1994 kebijaksanaan pemerintah dibidang fiskal konsisten dengan target makro ekonomi. Berarti sasaran pembangunan ekonomi tercapai."

"Memasuki abad ke-21, sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mampu bersaing di era global. Krisis multi dimensi yang terjadi sejak tahun 1997 berpengaruh terhadap kinerja program-program pembangunan pendidikan nasionall. Pengaruh langsung krisis terhadap pendidikan adalah menurunnya kemampuan orangtua siswa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Anak-anak mereka sulit mengenyam pendidikan bermutu karena himpitan ekonomi dan biaya pendidikan yang teriampau mahal. Gejala ini mengakibatkan meningkatnya jumlah angka putus sekolah dan meningkatnya anakanak usia sekolah yang terpaksa bekerja pada berbagai lapangan kerja. Hal ini menyebabkan tingkat produktivitas dan kinerja anakanak tersebut berada di bawah standar karena pengetahuan dan keterampilan mereka kurang memadai.Sejalan dengan itu Adam Smith, pakar ekonomi klasik seperti yang dikutip oleh Fattah berpendapat bahwa pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada keunggulan inteligensia dan intelektual. Pendapat Adam Smith ini akan tercapai apabila program-program pendidikan itu sudah disiapkan dan diarahkan untuk menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang siap kerja."