Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Retribusi Graha Wisata Kuningan adalah salah satu retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di samping berbagai jenis retribusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Salah satu manfaat dari pengenaan Retribusi terhadap komoditas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengembalikan atau menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna membangun sarana dan prasarana atas komoditas tersebut. Dengan demikian, manfaat tersebut akan dapat tercapai apabila penerimaan retribusi Graha Wisata Kuningan paling tidak dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya.Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya penerimaan retribusi adalah besaran tarif yang dikenakan. Dalam kajian ini akan diteliti apakah tarif yang berlaku di Graha Wisata Kuningan telah sesuai atau belum. Apabila belum, akan diteliti besaran tarif yang paling sesuai sehingga penerimaan retribusinya paling tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraannya. Disamping itu untuk mengetahui perkiraan penerimaan retribusi Graha Wisata kuningan, perlu diketahui potensi retribusinya, hal tersebut juga berguna dalam menentukan target retribusi yang akan ditetapkan. Dalam menghitung potensi retribusinya akan dilihat baik dengan menggunakan tarif lama ataupun dengan tarif hasil perhitungan, sehingga akan terlihat perbandingannya."

"Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT) adalah pajak atas pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tidak semata-mata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi lebih diutamakan lagi untuk kepentingan pengendalian lingkungan dan mempertahankan ekosistem akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah seberapa jauh tujuan dari pemungutan pajak ini berhasil serta mengevaluasi apakah pemungutan pajak ini sudah dapat menekan penggunaan air bawah tanah?. Jika belum, apa penyebabnya?. Dan apakah pajak PPABT sudah memenuhi kriteria yang baik untuk pajak daerah.Permasalahan yang ada dikaji dan dianalisa dengan konsep dan teori perpajakan yang diperoleh dari berbagai literatur sehingga diharapkan evaluasi pungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta dapat membantu usaha mengendalikan pemakaian air bawah tanah agar ketersediaan air bawah tanah selalu mencukupi kebutuhan hidup kita dan tidak pernah menipis. Sehingga turunnya permukaan air tanah, yang akhirnya menyebabkan turunnya permukaan tanah, tanah longsor, banjir dan absorbsi air laut ke daratan yang semakin banyak tidak akan terjadi."

"Dalam disertasi ini, akan ditemukan berbagai ukuran yang menjelaskan efisiensi perbankan yang diperoleh dengan mengestimasi fungsi biaya perbankan. Secara teoritis, fungsi biaya mengukur biaya minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu dengan menggunakan tingkat harga input tertentu. Sedangkan fungsi biaya yang diestimasi secara ekonometris digunakan sebagai frontier, untuk mengetahui efisiensi suatu bank, melalui ukuran-ukuran tertentu yang diturunkan dari fungsi biaya tersebut.Skor efisiensi suatu bank pada suatu waktu tertentu diperoleh dengan menggunakan dua metode yaitu Distribution Free Approach dan Stochastic Frontier Approach. Kedua metode ini membandingkan error term dari bank yang paling efisien dalam sampel dengan error term dari suatu bank. Perbedaan asumsi distribusi error term menyebabkan perbedaan metode perhitungan keduanya. Dari hasil pengukuran efisiensi perbankan diperoleh kesimpulan bahwa kelompok Bank Campuran merupakan kelompok bank yang paling efisien dibandingkan dengan kelompok lainnya, yaitu Bank Persero, Bank Swasta Nasional Devisa, Bank Swasta Nasional Non Devisa, Bank Asing, Bank Pembangunan Daerah, Bank Tutup dan Bank Merger. Paling efisiennya Bank Campuran disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh bank campuran dan alokasi input nya lebih optimal dibandingkan dengan kelompok bank lainnya.Proses merger menurunkan efisiensi tetapi meningkatkan stabilitas dari keefisienan bank merger. Kestabilan ini menunjukkan terbentuknya manajemen yang lebih kokoh dari bank basil merger. Adanya resiko yang harus ditanggung oleh bank hasil merger dan proses konsolidasi yang membutuhkan biaya tinggi, antara lain merupakan penyebab dari menurunnya tingkat efisiensi bank basil merger. Skala ekonomi bank setelah merger mengalami peningkatan.Secara rata-rata, perbankan di Indonesia sudah mencapai economies of scale dan economies of scope. Namun, perbankan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan teknis. Economies of scale, economies of scope dan kemajuan teknis baru dapat dirasakan oleh perbankan apabila bank sudah cult-up efisien. Dalam disertasi ini ditunjukkan bahwa apabila skor efisiensi DFA nya sudah mencapai 0,7, maka bank baru merasakan manfaat dari economies of scale, economies of scope dan kemajuan teknis untuk meningkatkan efisiensinya. Sementara rata-rata skor efisiensi DFA untuk periode 1994 - 2003 adalah 0,152. Hal ini berarti bahwa bank secara internal harus melakukan efisiensi terlebih dahulu, seperti meningkatkan produktivitas dan karyawan dan penggunakan teknologi, sebelum melakukan upaya-upaya external, seperti merger dan meluncurkan produk-produk baru, agar efisiensinya lebih meningkat lagi.Efisiensi perbankan juga akan meningkatkan kinerja makroekonomi Indonesia, terutama ditunjukkan oleh meningkatnya pertumbuhan dari total investasi dan total kredit pada bank komersial apabila terjadi perbaikan efisiensi dalam industri perbankan.Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi: pertama, Bank Indonesia harus mengupayakan agar manajemen dari bank tetap baik, sehingga bank dapat menggunakan dan mengalokasikan biaya-biaya operasionalnya secara optimal. Kedua, harus adanya upaya untuk mempercepat pulihnya efisiensi bank setelah merger, sehingga tingkat efisiensinya kembali ke level semula. Ketiga, Bank Indonesia harus mendorong perbankan untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin.Permasalahan-permasalahan yang sudah mengemuka namun belum sempat diuji dalam penelitian ini, antara lain resiko perbankan, akses informasi bank terhadap nasabah dan pemanfaatan teknologi dalam perbankan dapat menjadi topik-topik yang bermanfaat bagi penelitian yang akan datang."

"ABSTRAKEkosistem hutan menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung, dimana kemungkinan nilai tidak langsungnya lebih tinggi daripada nilai guna langsungnya. Dikarenakan tidak adanya harga pasar, maka perlu dilakukan perhitungan manfaat hutan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi manfaat taman hutan wisata alam Grojogan Sewu secara menyeluruh, mengetahui tingkat membayar pengunjung dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya. Nilai manfaat yang dihitung dalam penelitian ini adalah nilai manfaat wisata, nilai potensi kayu, nilai serapan karbon, nilai kesejukan dan nilai serapan air. Metode kontingensi dengan regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk mengitung nilai guna wisata. Sedangkan untuk nilai kayu dan serapan karbon menggunakan pendekatan harga pasar yang berlaku dan nilai kesejukan dan nilai serapan air menggunakan pendekatan biaya pengganti. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini salah satunya adalah tingkat kemauan membayar pengunjung terhadap objek wisata TWA Grojogan Sewu. Nilai kemauan membayar pengunjung di objek wisata ini yang diperoleh masih lebih rendah daripada harga tiket masuk ketika penelitian dilakukan, yaitu dengan nilai terendah sebesar Rp10,622.56 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan tinggi dan memiliki jarak tempat tinggal ke lokasi wisata lebih dari 500 km, sedangkan nilai tertinggi adalah Rp12,406.39 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan menengah dan jarak tempat tinggal ke objek wisata kurang dari 500 km. Faktor ? faktor yang mempengaruhi nilai kemauan membayar tersebut adalah tingkat tawaran harga, umur, jenjang pendidikan tinggi, jumlah kunjungan, waktu berkunjung, persepsi responden terhadap ekosistem hutan di lokasi rekreasi sebagai daya tarik wisata dan persepsi terhadap TWA Grojogan Sewu sebagai asset nasional dan keamanan dalam melakukan kegiatan wisata di TWA Grojogan sewu. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai ekonomi penggunaan langsung lebih rendah daripada nilai penggunaan tidak langsung.dengan nilai total sejumlah Rp68.805.414.238,30.

---

ABSTRACTForest ecosystem provides many benefits for human being, those are use values and non-use values, which its non-use values may considerably exceed its use values. Due to lack of market price on forest ecosystem service, therefore needs a comprehensive method of forest ecosystem service valuation. Aims of this study are estimating the benefits value of Grojogan Sewu tourism forest, eliciting willingness to pay of tourist and drawing factors which influence to willingness to pay (wtp) level. The economic values which are estimated in this study are recreation value, commercial timber value, carbon storage value, micro-climate value and watershed service. Contingent valuation method along with logistic regression is used to evaluate the recreational value. However, commercial timber value and carbon storage value are based on market price approach; otherwise micro-climate and watershed value are based on substitution. Result of willingness to pay of tourist in this study is lower than the current price of entrance fee when this research was established which the lowest wtp is around Rp10,622.56 that generated from respondents who have a high education and home distance to attraction site more than 500 km; on the other hand the highest wtp is about Rp12,406.39 which generated from tourists with a medium education level and home distance less than 500 km. In this case, wtp is influenced by bid vehicle, age, a high education level, numbers of visit, the time-length of visit, perception on natural surroundings of forest ecosystem as recreational attraction, perception on statement that Grojogan Sewu as a national asset and safety feeling surrounding recreational site. Based on the study, it is defined that the use value is lower than the non-use value which the amount of total values around Rp Rp68.805.414.238,30."

"Karya ini menggunakan data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) untuk meniliti apakah ada perbedaan antara upah pegawai sektor publik dengan pegawai sektor swasta yang memiliki karakteristik terukur yang sebanding. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya indikasi pendapatan tak terlaporkan antar pegawai sektor publik. Ini diperlihatkan dengan cara menggunakan pegawai swasta sebagai kelompok pembanding dan melihat profil pengeluaran kedua jenis pegawai; ditemukan bahwa pegawai sektor publik cenderung mengonsumsi bagian yang lebih besar dari pendapatan terlaporkan mereka dibandingkan dengan pegawai sektor publik. Terakhir, penelitian ini melaporkan bahwa rumah tangga dengan setidaknya satu pegawai publik juga lebih mungkin melaporkan tingkat pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga tanpa pegawai publik.

---

This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to see whether there are differences between the wages of observably comparable public and private sector employees. This author also displays indications of unreported income among public sector employees. This is shown by using private sector employees as a control group and comparing the consumption profiles of both types of employees; we find that public employees consume more of their reported income than a private employee. Finally, this paper reports that households with at least one public employees are more prone to report consumption levels above their income levels compared to households without public employees."

"Perkembangan perubahan struktural ekonomi, terutama setelah adanya krisis ekonomi, seiain berdarnpak pada perubahan perilaku harga dan output juga secara tidak langsung dibarengi oleh adanya penlaku yang volatile pada dua indikator sasaran akhir kebijakan moneter ini. Volatilitas output dan inflasi merupakan salah satu permasalahan penting dalarn ekonomi dan perumusan kebijakan moneter. Sementara dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya krisis ekonomi 1997 dengan paradigma penerapan kebijakan moneter yang baru yaitu inflation targeting maka akan membawa semaltin kompleksitas penerapan kebijakan moneter. Di sisi lain, selain dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris penelitian sebelumnya, bahwa apapun alternative kerangka ketja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus tetap mengacu pada kaidah keoptimalan terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kerugian.Penelitian ini bertujuan menganalisa isu-isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, terkait penempan kebijakan moneter di Indonesia, baik dari tatanan kerangka strategis, kerangka operasional, dan respon kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Pertama, Meneliti Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap harga dan output. Kedua, Penentuan Respon Kebijakan Moneter dalam Stabilisasi Harga dan Output dengan mempertimbangkan keberadaan pcrubahan struktural ekonomi dan unsur ketidakpastian.Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro struktural jangka panjang Structural Cointegroting VAR. Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respon kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction model). Selain itu, dengan memperhitungkan pengaruh shock spesifik dalam permodelan tersebut, respon kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respon kebijakan yang optimal, "state-contingent rule?, sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M Keynes tujuh dasawarsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa state contingent rule dapat digunakan sebagai sebuah policy rule untuk kasus perekonomian di Indonesia. Pengaruh kebijakan moneter memiliki pengaruh yang sesuai terhadap tujuan akhir kebijakan. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan terkait dengan pembuktian hipotesa, yaitu mengenai; (i) pengaruh kebijakan moneter dengan sasaran operasional uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang sesuai terhadap perubahan harga dan output, (ii) signifikansinya variabel dummy krisis dalam kebijakan moneter dan pembentukan respons kebijakan moneter, (iii)reIative lebih superiomya suku bunga sebagai sasaran operasional dibandingkan uang primer.Perubahan strukural ekonomi dan unsur ketidakpastian dalam disain perumusan Policy rule bahwa State-Contingent rule untuk sasaran operasional suku bunga dan uang primer dengan mengadopsi perubahan struktural dan unsur ketidakpastian bahwa volatilitas shock dari perilaku keduanya sangat tinggi dan cenderung persisten. Sedangkan volatilitas shock dari perilaku respon kebijakan, dengan menggunakan sasaran operasional suku bunga relative lebih stabil."

"Pada awalnya penulisan tesis ini dimotivasi oleh pengalaman pribadi penulis yang pernah menjadi menjadi bagian dari daerah basis industri pakaian jadi Sumatera Barat. Selanjutnya, keinginan untuk mengembangkan industri yang terkait dengan industri pakaian jadi semakin mernbuat keingintahuan terhadap apa dan bagaimana peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat bertambah besar. Pesatnya pertumbuhan industri pakaian jadi di daerah tersebut juga menjadi pendorong utama pemilihan topik tentang industri pakaian jadi.Untuk mengetahui peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat tersebut penelitian ini kemudian dirancang dengan menggunakan model input output. Pemilihan model input output didasarkan pada kemampuan model ini untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor kunci perekonomian dengan melihat keterkaitan antar sektor dalani perekonomian dan kemampuan model ini untuk mengetahui daya pengganda atau multipplier effect dari suatu sektor yang disertai dengan kemampuan untuk melakukan analisa dampak sebagai akibat perubahan perrnintaan akhir.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input output Sumatera-Barat tahun 1999 transaksi total atas dasar harga produsen yang terdiri dari 70 sektor. Untuk keperluan analisa maka tabel input output tersebut terlebih dahulu diaggregasi menjadi 21 sektor. Karena dalam tabel input output tersebut tidak terdapat industri pakaian jadi maka disusunlah tabel input output baru yang sudah menghadirkan sektor industri pakaian jadi. Dengan demikian pada akhirnya tabel input output yang digunakan adalah tabel input output baru yang terdiri dari 24 sektor.Dari hasil analisa dengan menggunakan model input output yang dilengkapi dengan analisa deskriptif tentang industri pakaian jadi dan perekonomian Sumatera Barat diketahui bahwa industri pakaian jadi bukanlah sektor kunci dalam perekonomian Sumatera Barat. Dengan indeks keterkaitan ke belakang 1,502 dan indeks keterkaitan ke depan 0,9379 industri pakaian jadi tidak dapat dijadikan sebagai sektor kunci perekonomian Sumatera Barat. Namun demikian peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat ini cukup penting karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian yang rnencapai Iebih dari 3,5% dari total PDRB, 27% dari nilai tarnbah sektor industri pengolahan, dan 67% dari nilai tambah sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki.Dengan menggunakan kajian strategis pembangunan Sumatera Barat 2005-2020, maka dengan pertumbuhan ekonomi ra-rata 6,5% per tahun, dampak dari peningkatan permintaan akhir dari sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap peningkatan output industri pakaian jadi Sumatera Barat.Oleh karena itu perlu disusun kebijakan yang dapat mendukung perkembangan industri pakaian jadi di Sumatera Barat. Kebijakan yang terintegrasi dengan memfokuskan sektor yang menjadi pendukung dart industri pakaian jadi akan membuat industri pakaian jadi menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Sumatera Barat."

"Hingga tahun 2003, pelaksanaan operasional pelayanan penerimaan PAD pada KPKD Kotamadya Jakarta Utara menghadapi sejumlah kendala diantaranya rendahnya kinerja pelayanan penerimaan PAD sehingga berdampak kepada banyaknya keluhan dari wajib retribusi. Mulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tcntang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kotamadya Jakarta Utara secara efektif memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya sendiri dengan pembiayaan anggaran tahunan melalui APBD Pemerintah Propinsi DK1 Jakarta. Dengan kewenangan tersebut diharapkan KPKD dapat meningkatkan kinerja pelayanannya termasuk daiam hal kepuasan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi di loket-loket KPKD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem anggaran satuan kerja terhadap tingkat kepuasan pelayanan penerimaan retribusi daerah di KPKD Kotamadya Jakarta Utara sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22 tahun 1999. Pengambilan data dilakukan di enam loket penerimaan yaitu satu Ioket KPKD Pelayanan Terpadu Kotamadya Jakarta Utara, empat loket KPKD Unit Pelayanan Kas di tingkat Kecamatan dan satu loket Pelayanan Penelitian Khusus (Pensus) Cilincing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling aksidental Sampel terdiri atas responden eksternal sebanyak 100 orang wajib retribusi dan responden internal sebanyak 13 orang petugas loket penerimaan retribusi daerah di wilayah KPKD kotamadya Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kepuasan pelanggan dengan uji tanda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pelayanan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan lima kategori kualitas jasa yang disebut sebagai service quality.Total anggaran KPKD Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 172,89% dibandingkan tahun 2002. Peningkatan terbesar terjadi pada anggaran kegiatan Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, sedangkan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Kantor pada tahun 2004 justru mengalami penurunan yaitu hanya 34,76% dibandingkan anggaran tahun 2002 yang disebabkan adanya kebijakan bahwa untuk pengadaan sarana kantor KPKD dianggarkan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta.Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa dari penilaian kondisi eksternal (wajib retribusi) secara rata-rata menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pada tahun 2004 lebih baik daripada tahun 2002 yaitu dengan perubahan sebesar 1,14%. Walaupun begitu hanya sebelas dari duapuluh satu indikator saja yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji tanda, tingkat kepuasan wajib retribusi pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan hanya pada lima dari dua puluh satu indikator dibandingkan tahun 2002.Temuan yang sama juga tenjadi pada rata-rata kondiai tingkat kepuasan internal (pegawai) pada tahun 2004 lebih baik (6,97%) dibandingkan tahun 2002, namun dari sembilan belas indikator hanya lima belas saja yang mengalami peningkatan. Hasil analisis uji tanda terhadap kondisi kepuasan pegawai tahun 2004 menunjukkan bahwa dari sembilan belas indikator pada lima dimensi, hanya tiga belas indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan dernikian, secara keseluruhan penerapan anggaran satuan kerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah.Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan retribusi adalah mengajukan prioritas anggaran untuk kgiatan sesuai harapan dan kepentingan menurut wajib retribusi dan pegawai KPKD, antara lain kegiatan pemeliharaan atau pengadaan sarana/prasarana peralatan kantor dan membuat permohonan kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan pendidikan dan latihan lanjutan, khususnya kepada para pegawai pada loket pelayanan penerimaan retribusi, agar pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga harapan responden akan segera terpenuhi."

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi dl Indonesia justru diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di setiap daerah. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang dimulai tahun 2001 diharapkan dapat meningkatan kemampuan daerah dalam peningkatan pembangunan ekonominya masing-masing.Penelitian ini dllakukan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan daerah terutama mengenai penganggulan, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dengan menggunakan data panel tahun 1998-2004 untuk 26 provinsi dl Indonesia.Menggunakan model fungsi produksi dan produktivitas dengan memperlakukan modal manusia sebagal Input produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan modal manusia secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi yang positif. Namun, nilai investasi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kualitas tenaga kerja yang ditunjukkan dengan modal manusia per tenaga kerja mempengaruhi secara signifikan pada produktivitas di Indonesia.Dari beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa darl sisi indlkator tenaga kerja hanya partisipasi wanita yang signfiikan mempengaruhi tingkat pengangguran dengan hubungan negatif, sedangkan modal manusia tidak signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran. Selanjutnya, dari struktur industri, daya tarik daerah yang ditunjukkan dengan kepadatan penduduk dan performa ekonomi tidak signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran.Untuk menganalisis perkembangan tingkat pengangguran menggunakan statistik non-parametrik. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran cenderung mengalami kenaikan setelah pelaksanaan otonomi daerah dengan penyebaran yang sama di setiap daerah di Indonesia."

"Thesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemandirian daerah dengan cara mengindentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dalam hal ini daerah kabupaten Lima Puluh Kota untuk kurun waktu 1994-2003. Mengetahui tingkat kemandirian daerah merupakan hal yang sangat krusial karena hal ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mengurangi tingkat ketergantungam finansialnya terhadap pemerintah pusat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber potensi yang dimilikinya melalui analisa terhadap sektor-sektor unggulan dalam perekonomian.Metoda Analisa yang digunakan adalah Location Quotient dan analisa shift share. Data yang diigunakan dalam Studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari institusi terkait yaitunya Bappeda dan BPS, serta Badan Keuangan daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan Propinsi Sumatera Barat.Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah kabupaten Lima Puluh Kota ternyata masih terbang rendah dimana bantuan Pusat masih mendominasi Struktur anggaran daerah. Analisa LQ dan Shift Share menunjukkan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sector pertanian, pertambangan dan galian serta perdagangan, hotel, dan restaurant. Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran untuk menstimulasi sector-sektor unggulan tersebut untuk berkembang sehingga dengan demikian alokasi anggaran yang efisien dapat dicapai."