Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3628 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nathanael Iskandar
"ABSTRACT
Compared to what exists for other countries publications on the demographic characteristics of the population of Indonesia are very scanty, based on out-dated material and not much knows to the outside world. Many studies were carried out based on the data provided by the 1930 Census, which gave however very vague information on the age distribution of the Indonesian population. The last census, held in 1961, which was programmed as a "modern" census and should show many improvement in presenting demographic data of the Indonesian population, stalled in the stage of tabulating and publishing the result, due to political and economic disturbances in the sixties which affected the normal continuation of the intended work.
The purpose of this study is to explore as for as possible the implications of the demographic characteristics of the Indonesia population for the labor force and the school-going population of the country in the years ahead, by using the hitherto published material of the last census and demographic survey. This implies that it will not cover all of the exceedingly complex aspects of the consequences of the population characteristic, but will try to explain the possible effects of population dynamics on the future development of certain limited sections of the Indonesia population only.
The study will be divided in the following parts:
1. Geography and census history of Indonesia in brief outline.
2. Some notes on the collection of demographic data in Indonesia.
3. A discussion of the age composition of the population in Indonesia.
4. Age at marriage in Indonesia.
5. Estimates of basic demographic parameters of the population in Indonesia as of about 1960.
6. Population projections for Indonesia and its regions, from 1961 to 2001.
7. The Labor force in Indonesia.
8. Estimating the composition of the future power of Indonesia.
9. Estimating the future school-going population in Indonesia.
10. Summary and conclusion remarks.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1970
D148
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budhi Paramita
"The Five Year Plan closely guides economic development in Indonesia. Starting from the first Five Year Plan, covering the period 1969-1974, the emphasis was shifted from rehabilitative operations to substantial economic development. The targets are to produce more of the traditional products and services in addition to building new organizations and manufacturing plants capable of producing new goods and services, which previously have been imported. In this phase of economic development, institutional and organizational problems often hampered the realization of specified targets. The introduction of empirical macro organization research at the present time will be important, because it may create an instrument for observing and analyzing organizational data to detect past errors and suggest ways of problem resolution. Such research can also help in designing good organization. The resulting higher organizational efficiency and productivity should provide more certainty in achieving those targets set in the Five Year Plan.
The focus of the study will be on the formal aspects of organizational structure, which is defined as the internal differentiation and patterning of relationships. The justification for this study is that size, complexity, centralization, formalization and coordination are those internal properties that fall under the realm of managerial prerogatives. When correctly applied to the particular situation, these principles will provide invaluable guides to the construction of a rational-efficient framework for managing. The assumption that: given the general purpose of an organization, one can identify the basic functions and structure necessary for the realization of this purpose, will be the basis for the present empirical investigation.
Choice of Organizational Model
Conditions external to the organization contribute to what goes on within the organization, the form that the organization takes, and the consequences of its action. In order to survive, organizations must be able to adapt to the demand and turbulences of the environment. An aspect of the socio-cultural environment, which might be expected to exert a strong influence on the structure and behavior of formal organizations, is the structure of society itself, and the values and attitudes that this structure tends to generate.
As in other Asian countries, the managerial style in Indonesia is paternalistic and autocratic in nature. It is a direct personalized kind of control and the locus of authority is most often at the top.
Blau who states that, when an authoritarian orientation prevails in society, strict hierarchical control may be the most effective method of organizational administration makes a similar observation.
Another important characteristic of the socio-cultural environment is its degree of homogeneity. According to Thompson, in heterogeneous environments such as those, which obtain the highly developed countries, organizations generally set up several specialized subunits, each assigned a specific area of the environment to deal with.3 Conversely, in relatively homogeneous environments such as those in predominantly agricultural societies in Asia and Africa, one would expect organizations to be less internally differentiated."
Depok: Universitas Indonesia, 1976
D255
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuniar Arifianto
"Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.
Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance.
Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.
Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem otorisasi anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kegiatan Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengelolaan anggaran belanja militer (Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15669
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yung Iriyudin
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan dalam negeri, pajak, tingkat bunga riil, arus modal asing, shock yang tidak diantisipasi pada nilai tukar perdagangan dan deregulasi perbankan 1983 terhadap pembentukan modal dalam negeri.
Data yang digunakan dalam kajian empiris ini merupakan data runtun waktu (time series) dari tahun I972 sampai 1993. Analisis yang dipergunakan yaitu pendekatan kointegrasi dan model linier dinamis dari model koreksi kesalahan.
Hasil estimasi memperlihatkan bahwa pendapatan dalam negeri memiliki tanda sesuai dengan yang diharapkan, tetapi nilai t-statistik koefisiennya terlihat tidak signifikan. Pajak dan tingkat bunga rill dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap pembentukan modal dalam negeri. Arus modal asing dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pembentukan modal dalam negeri tetapi dalam jangka panjang berpengaruh positif. Nilai tukar perdagangan yang tidak diantisipasi baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak mampu menjelaskan variasi pembentukan modal dalam negeri.
Kebijaksanaan deregulasi perbankan 1983 berpengaruh positif terhadap pembentukan modal dalam negeri, walaupun signifikannya rendah pada umumnya pelaku ekonomi kurang melakukan penyesuaian terhadap modal dalam negeri sehubungan perubahan kebijakan dan besaran ekonomi."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1997
T15718
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asrian Hendi Caya
"Pembangunan telah mentranformasi struktur ekonomi Lampung. Hal ini terlihat pada sumbangan Sektor Pertanian pada PDRB yang makin menurun. Dan sejalan dengan itu, Sektor Industri Pengolahan terus berkembang dan meningkat sumbangannya terhadap PDRB.
Studi ini berusaha menjelaskan kinerja Sektor Industri Pengolahan Lampung dengan menjawab pertanyaan pokok: bagaimana posisinya dan pengaruhnya dalam perekonomian Lampung?, bagaimana tingkat produktivitas dan efisiensinya?, dan bagaimana daya saingnya untuk menjadi alternatif lokasi industri dengan mulai jenuhnya industri di Jawa Barat?
Analisis studi ini menggunakan pendekatan input output, aglomerasi, dan makro. Hasil studi menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Sektor Industri Pengolahan cukup baik dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat. Tingkat efisiensi Sektor Industri Pengolahan masih relatif rendah sehingga lebih rendah dibandingkan Jawa Barat. Melalui indikator efisiensi dan produktivitas tenaga kerja tersebut, Sektor Industri Pengolahan Lampung menunjukkan keunggulan dalam industri makanan, minuman, dan tembakau (31), industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit (32), industri bahan galian bukan logam (36), dan industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karat, dan plastik (35).
Faktor aglomerasi ikut mendorong pengembangan industri pengolahan, yang terlihat pada urban economies dan localization economies. Sektor Industri Pengolahan memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian Lampung yang terlihat pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Berdasarkan studi ini cukup beralasan bila Lampung berkeinginan menjadi alternatif lokasi pengembangan industri pengolahan dengan mulai jenuhnya industri di Jawa Barat."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1997
T15719
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mawardi
"Penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan investasi Pemerintah Daerah Jawa Barat pada sektor industri terhadap struktur penyerapan tenaga kerja di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan daerah lainnya. Pemilihan Propinsi Jawa Barat sebagai basis penelitian dikarenakan Propinsi tersebut merupakan salah satu sentra industri yaitu di wilayah Bandung, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek). Menarik untuk dijadikan kajian karena Botabek merupakan daerah penyangga Propinsi DKI Jakarta yang notabene merupakan pusat aktivitas perekonomian Indonesia.
Kurang lebih 60% pembangunan sektor industri di Indonesia didominasi oleh sektor industri pengolahan dan berada di Propinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran regional. Konsekuensi logis adanya interregional effect akan berdampak pula pada daerah sekitarnya.
Investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat di dalam penelitian ini bukanlah investasi yang sebenarnya, melainkan hanya merupakan skenario alternatif kebijakan investasi yang mungkin diambil, untuk menstimulasi pihak swasta sebagai pelaku utama dalam pembangunan sektor industri. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemerintah Daerah Jawa Barat tersebut berdasarkan kebutuhan msayarakat akan peluang memperoleh lapangan kerja di berbagai sektar industri pengolahan.
Adapun skenario yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan sektor-sektor industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Setor-sektor yang dimaksud adalah sektor industri tekstil (sektor 9), industri kertas (sektor 11) dan industri barang dari logam (sektor 15). Pertimbanganya adalah ketiga sektor tersebut merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga yaitu 17,3% bagi penyerapan tenaga kerja di Propinsi Jawa Barat setelah sektor pertanian 29,69% dan sektor perdagangan 24,96%.
Data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah Tabel Input-Output Antar Daerah (IRIO) Tahun 2000 hasil pemutakhiran data Input-Output Antar Daerah (IRIO) Tahun 1990 yang disusum oleh Bappenas.
Dari hasil simulasi dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan mendorong pihak swasta untuk lebih banyak berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama disektor industri tekstil (sektor 9), industri kertas (sektor 11) dan industri pengolahan barang dari logam (sektor 15) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, akan tetapi kurang signifikan dampaknya terhadap Propinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi di Propinsi DKI Jakarta dan lainnya relatif rendah bila dibandingkan dengan sektor-sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukan oleh rendahnya nilai keterkaitan kebelakang (backward linkages), keterkaitan kedepan (forward linkages) dan pure linkages. Dengan kata lain, dampak interregionalnya kecil atau kurang berarti."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T15721
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Josef Tjahjo Baskoro
"Selama beberapa dasawarsa bahkan sampai saat ini, ukuran keberhasilan pembangunan dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat regional (propinsi). Berdasarkan model produksi Cobb-Douglas, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Dua bidang yang berperan besar dalam peningkatan kualitas tersebut adalah pendidikan dan kesehatan. Investasi pada kedua bidang ini (non fisikal) menjadi sama pentingnya dengan investasi pada hal-hal fisikal (bangunan, peralatan dan sebagainya).
Sejalan dengan hal itu ukuran keberhasilan pembangunan di daerah dapat pula dilihat melalui perbandingan kualitas sumber daya manusia ini. Hal ini menjadi sangat penting karena di Indonesia terdapat disparitas hasil-hasil pembangunan akibat perbedaan. kekayaan sumber daya alam dan kebijakan yang sentralistis dan pilih kasih. Dengan menggunakan indeks alternatif pengukuran kualitas sumber daya manusia (IKSDM), penelitian ini memusatkan pada perbandingan kualitas sumber daya manusia pada tiap propinsi dan melihat pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi regional.
Penelitian yang menggunakan data sekunder dari publikasi terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2001 mengambil dua indikator (pendidikan dan kesehatan) sebagai pembentuk kualitas sumber daya manusia. Dengan menggunakan analisis faktor, perbandingan antar propinsi untuk skor pendidikan, kesehatan dan kualitas SDM dapat dilakukan. Pengujian keandalan Indeks Kualitas SDM (IKSDM) ini dilakukan dengan korelasi ranking Spearman terhadap Indeks-indeks Pengukuran yang sudah ada yaitu: IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IKM (Indeks Kemiskinan Manusia). Analisis regresi dilakukan sebagai analisis terakhir untuk melihat pengaruh kualitas sumber daya manusia (diwakili oleh pendidikan dan kesehatan) dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dalam model regresi. Pembedaan data untuk daerah Jawa dan luar Jawa dilakukan untuk melihat perbandingan model antara keduanya.
Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat 2 propinsi yang mempunyai nilai IKSDM terendah yaitu propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tirnur. Dua daerah ini ternyata juga merupakan daerah yang miskin akan sumber daya alam dan nilai investasi yang rendah. Sedangkan propinsi yang memiliki nilai IKSDM tertinggi adalah DKI Jakarta. Sebagai ibukota Negara dan pusat bisnis dan industri, tingginya nilai indeks di DKI tidaklah mengherankan. Indeks ini ternyata dapat mensubstitusi indeks-indeks yang sudah ada (IPM dan IKM). Pengujian korelasi Spearman menguatkan hal tersebut.
Dari hasil analisis regresi, terdapat pengaruh positif pendidikan terhadap PDRB yang ditentukan oleh kesehatan dan besarnya investasi. Model ini sejalan dengan model yang dibuat UNDP mengenai keterkaitan antara ketiga varibel tersebut dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun terdapat perbedaan koefisien model untuk data Jawa dan luar Jawa, namun perbedaan itu tidaklah signifikan. Ini berarti tidak diperlukan pembedaan kebijakan antara Jawa dan luar Jawa, hanya saja upaya percepatan mengejar ketertinggalan pada daerah-daerah tertentu terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia patut menjadi prioritas program."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T15722
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irna Susanta
"Dalam berinvestasi saham mengharapkan keuntungan (return) dari pembagian deviden dan mendapat capital gain. Keuntungan dari deviden akan diperoleh jika perusahaan penerbit saham mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, sedangkan capital gain akan didapat dari selisih yang positif antara harga beli dan harga jual. Dan biasanya untuk mendapatkan capital gain seorang investor melakukan aktivitas perdagangan saham dipasar sekunder, dengan membeli saham pada saat harga saham mulai meningkat dan menjualnya pada saat harga saham akan turun. Sedangkan untuk memprediksi kapan harga saham akan naik ataupun akan turun itu tidak gampang. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Untuk kondisi ekonomi mikro dapat dilihat pada kondisi fundamental perusahaan penerbit saham dan kondisi tersebut hanya dapat mempengaruhi harga saham tertentu. Adapun kondisi ekonomi makro akan berdampak pada pergerakan harga saham secara keseluruhan, termasuk harga saham di sektor pertambangan. Pergerakan harga saham sektor pertambangan di Jakarta Stock Exchange (JSX) cukup tinggi responnya terhadap perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia. Variabel-variabel utama yang signifikan mempengaruhi harga Saham Pertambangan adalah tingkat suku bunga riil SBI, permintaan saham pertambangan, Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) dan tingkat suku bunga US$. Selama terjadi kenaikan tingkat suku bunga SBI dan suku bunga dollar Amerika Serikat ternyata menyebabkan penurunan harga saham sektor pertambangan di JSX. Permintaan saham pertambanan dan IHSG juga mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham pertambangan. Dari keempat variabel makro diatas variabel tingkat suku bunga SBI adalah variabel yang paling sensitive karena elastisitasnya paling besar, artinya pada saat terjadi perubahaan pada tingkat suku bunga SBI, maka harga saham pertambangan akan dengan cepat merespon terhadap perubahaan tersebut."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15743
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudy Mulyadi
"Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pemerintah daerah melalui penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Metodologi yang digunakan adalah panel data untuk 26 propinsi di Indonesia pada periode 1991-1999. Variabel yang dipakai adalah investasi swasta, tenaga kerja, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah. Regresi dilakukan dengan menggunakan model dari Sung Kim Tai yang pernah dipakai untuk menganalisa sektor pemerintah daerah di Korea.
Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia. Pengeluaran pembangunan dan rutin sesuai dengan hipotesa bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang positif sedangkan penerimaan daerah tidak sesuai dengan hipotesa yang menyatakan mempunyai pengaruh posilif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Elastisitas variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan penerimaan pemerintah daerah berada di atas satu persen, elastisitas terbesar adalah pengeluaran rutin kemudian diikuti oleh pengeluaran pembangunan dan penerimaan daerah. Besarnya elastisitas tersebut menunjukan besarnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15745
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ngaisyah
"Tesis ini meneliti efektifitas kebijakan moneter yang meliputi pengawasan pada suku bunga, base money, dan Net International Reserve (NIR) dalam menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode fund supported program dari Dana Moneter Internasional (IMF). Seperti diketahui, ketika krisis keuangan melanda Asia tahun 1997, nilai tukar rupiah merosot tajam yang secara fundamental ekonomi sulit diperbaiki. IMF sebagai badan yang membantu Indonesia dalam mengatasi krisis tersebut memberikan beberapa saran kebijakan moneter yang tercantum dalam letter of intent (LoI) guna menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dikatakan bahwa kebijakan moneter akan diperketat atau dengan kata lain tingkat suku bunga akan dinaikkan yang didukung dengan intervensi mata uang asing untuk meningkatkan kepercayaan serta memberikan arahan yang jelas bagi pasar. Selain itu kebijakan moneter juga akan memfokuskan pada pembatasan pengaruh depresiasi nilai tukar terhadap inflasi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, IMF menyarankan pemerintah untuk mengatur besamya suku bunga, base money, dan NIR.
Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan moneter yang diambil pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap suku bunga, base money, dan NIR mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode fund supported program dari IMF?
Penelitian ini menggunakan model Vector Autoregressions atau sering disebut dengan VARs. Dalam model ini setiap kelompok variabel dinyatakan dalam fungsi linier dari nilai masa lampau variabel itu sendiri, nilai masa lampau dari variabel lainnya, serta nilai konstanta atau fungsi dari waktu. Penelitian ini juga menspesifikasi peubah-peubah endogen dan eksogen yang diyakini berinteraksi sehingga harus dimasukkan ke dalam modelnya serta jumlah selang terbanyak yang diperlukan untuk menangkap pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Alasan pernilihan VARs berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Sims (1980) yang meyakini bahwa VAR mempunyai kemampuan lebih baik dalam memprediksi dibanding model persamaan struktural.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya instrumen base money yang mempunyai hubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Artinya, adanya perubahan pada base money akan mengakibatkan perubahan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan untuk instrumen tingkat bunga dan NIR, penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan antara kedua instrumen tersebut dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga, base money, dan NIR yang direkomendasikan oleh IMF hanya instrumen base money yang dapat diterapkan dalam menangani krisis keuangan di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, salah satu saran yang bisa diberikan kepada otoritas moneter adalah tetap meneruskan kebijakan nilai tukar mengambang secara konsiten, dengan money-base sebagai patokan, Intervensi di pasar valas dilakukan hanya untuk mengurangi fluktuasi jangka pendek atau untuk menjaga likuidilas pasar. Upaya intervensi untuk sterilisasi atau meredam volatilitas harus dihindari. Sebab sejak diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar rupiah sering terdepresiasi disertai volatilitas yang tinggi."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15749
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library