Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan membahas strategi pembangunan smart city yang tengah dilakukan oleh Jakarta dan Seoul. Penelitian ini menggunakan metode perbedaan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan strategi pembangunan smart city di Jakarta dan Seoul melalui tiga dimensi utama yakni, teknologi, manusia dan institusi. Selain membandingkan strategi pembangunan yang dilakukan oleh Jakarta maupun Seoul, penelitian ini juga akan menggali pembelajaran apa yang dapat diambil dari pembangunan smart city di Seoul. Hal tersebut berkaitan erat dengan kedudukan Seoul yang terlebih dahulu menggagas program smart city dan telah diakui keberhasilannya oleh dunia internasional.

---

This thesis will discuss the strategic development of smart city in Jakarta and Seoul. The method that being used is a comparative difference model, which implemented by comparing strategic development of smart city in Jakarta and Seoul through three dimensions, including technology, human and institutions. More over this thesis will also finds the lessons learned from the development of smart city in Seoul. Seoul have develops smart city earlier than Jakarta, the city also internationally recognized as one of the best smart city in the world. "

"Tesis ini menganalisis tentang implementasi Agro Technopark di Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Agro Technopark di Sumatera Selatan. Penelitian ini mengggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan para sumber yang meliputi Akademisi, Bisnis, dan pihak pemerintah pusat dan daerah dan warga sekitar Agro Technopark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program Agro Technopark sebagai kawasan iptek bidang pertanian di Sumatera Selatan masih belum berjalan secara efektif karena saat ini pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan awal berdirinya dan pola hubungan Akademisi-bisnis-government-user yang telah terjalin sebelumnya kini sudah tidak berjalan lagi, yang terlihat hanya hubungan antara ATP (Kementerian Ristek) dengan user (masyarakat). Faktor yang mempengaruhi adalah organisasi di mana pada faktor ini menunjukkan bahwa organiasasi pada ATP masih belum berjalan dengan baik, karena tidak tidak didukung dengan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, minimnya fasilitas dan pendanaan serta tidak adanya struktur organisasi yang resmi. Sedangkan faktor yang ke dua adalah pemanfaat dimana minimnya dukungan dari stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program ATP, dan yang ketiga adalah program dimana sudah tidak sesuainya program ATP dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

---

This thesis analyzes about the implementation of Agro Technopark as an area for Agricultural Science and Technology in South Sumatra and the factors affecting the implementation of it This research uses qualitative method producing descriptive data obtained through library observation and in depth interviews with sources that include academics business also the central and local governments and citizens around Agro Technopark The results showed that the implementation of the Agro Technopark is not yet effective especially after becoming a working unit of non structural in carrying out its goal besides that it also has non functioning of the role of Academia Business central and local governments and the community in the ATP that has previously been established Factors that influence are organization which at these factors indicate that organiasasi ATP still has not gone well because it is not supported by HR both in quality and quantity lack of facilities and funding as well as the absence of formal organizational structure While the second factor is the beneficiary where the lack of support from the relevant stakeholders in the implementation of the ATP program and the third is a program which has incompatibility ATP program with what is needed by the community."

"Pemerintah Kota Depok mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang mengubah konsep pengelolaan sampah dari konvensional menjadi berkelanjutan berbasis 3R Reduce Reuse Recycle. Konsep baru tersebut mewajibkan pemilahan sampah dari sumbernya. Dengan adanya perda ini Pemkot Depok fokus pada pengangkutan dan pengolahan sampah organik dan residu. Sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah residu dibuang ke TPA. Sampah anorganik dikumpulkan oleh komunitas bank sampah untuk didaur ulang sebagai bahan baku industri.Tujuan penelitian adalah mengestimasi kebutuhan biaya minimal yang dibutuhkan pemerintah daerah dengan sistem baru Biaya minimal diperoleh dari network optimization model dengan cakupan layanan sebesar 80 persen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya minimal yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem baru adalah Rp 112 miliar per hari dengan skenario jumlah masyarakat yang memilah sebanyak 70 persen. Jika jumlah masyarakat yang memilah 100 persen maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp 160 miliar per hari. Hasil penelitian juga menunjukkan biaya pengangkutan dan pengolahan sampah organik lebih besar dari biaya pengangkutan sampah residu.

---

Local Government of Depok City issued Regulation No 5 Year 2014 which changed the concept from conventional waste management to sustainable waste management by using the concept of 3Rs reduce reuse recycle. The new concept requires household to sort of waste With this law the local government focuses on the collection and treatment of organic and residual waste. The organic waste will be processed to compost and residual waste will be dispose to the landfill. The inroganic waste will be collected by the waste bank a community activity to be further recycled by theindustry needed.

The aim of this study was to estimate the the minimum cost needed by the local government to operate the new system. The minimum cost is obtained from the network optimization model using scenario of 80 percent service coverage.

The results showed that the minimum cost required to carry out the new system is about IDR 112 billion per day with scenario of 70 percent of people conduct the sorting If the number of people who sort become 100 percent the cost required will be IDR 160 billion per day The results also showed the cost of collecting and processing the organic waste is greater than the residual waste."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"

"Penelitian ini membahas good urban governance dalam penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta dengan berfokus pada implementasi Community Action Plan dan faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Tujuan peneliltian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta melalui program Community Action Plan dari persepktif good urban governance dan menemukan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori good urban governance dari Van den Dool, dkk dan teori daerah kumuh dari Nassar dan Elsayed. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivisme melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum terlihat bentuk tata kelola kota yang baik dalam implementasi Community Action Plan. Ini disebabkan belum beroperasinya secara adil dan belum tepat prosedur dalam pemenuhan nilai good urban governance. Sehingga implementasi metode CAP dalam penataan kawasan kumuh bukan merupakan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan belum dapat dikatakan produk kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh ialah faktor lingkungan.

---

This study discusses good urban governance in the slum management in Jakarta Province by focusing on the implementation of the Community Action Plan and the factors that influence the implementation of the slum management. This study aims to analyze the implementation of the slum management in this province through the Community Action Plan program from the perspective of good urban governance and to discover the factors that influence the implementation of the slum management. This study operationalises good urban governance theory by Van den Dool, et al and slum theory by Nassar and Elsayed. This research is conducted by using post-positivism through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that there is no vivid form of good urban governance in implementing the Community Action Plan, because the implementation has not yet worked fairly and in proper procedures on fulfilling the values of good urban governance. The implementation of the Community Action Plan program in the slum management, thus, is not a responsive program toward people's need and not able to be said as an effective and efficient policy "product". Moreover, This study finds that the factors that influence the implementation of the slum management is environmental factors."

"Penyederhanaan anggaran terkait Penyatuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020-2021 merupakan perubahan besar dalam sistem penganggaran secara internal yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset di Indonesia. Tujuan kebijakan ini untuk melakukan reformasi penganggaran dalam perbaikan manajemen riset, merubah paradigma yang dulu berbicara cost dirubah menjadi investasi dalam arti mewujudkan efek dari riset untuk kemaslahatan masyarakat, dan riset sebagai evidence based untuk mengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan penyederhanaan anggaran. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dengan beberapa indikator dan kriteria evaluasi yang dikembangkan William Dunn untuk menilai suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan gambaran keberhasilan kebijakan dan kendala yang dihadapi sehingga memberikan dampak baik secara internal dan eksternal.

---

XThe simplification of the budget related to the Unification of the Budget Implementation Entry List (DIPA) for the 2020-2021 Fiscal Year is a major change in the internal budgeting system carried out by a research institute in Indonesia. The purpose of this policy is to carry out budgetary reforms in improving research management, changing the paradigm that used to talk about costs to being changed to investment in the sense of realizing the effects of research for the benefit of society, and research as evidence based for making policies. This study aims to evaluate policies to determine the effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy of the budget simplification policy. The method in this study uses a post positivism. Data collection techniques used through in-depth interviews and literature studies. With several indicators and evaluation criteria developed by William Dunn to assess a policy. The results of this study show a picture of the success of the policy and the obstacles it faces so that it has an impact both internally and externally."

"Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 132 negara. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Innovation Index (GII) tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Atas kondisi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia sebagai salah satu Lembaga litbang di Indonesia mempunyai kebijakan untuk melakukan Kemitraan Pemerintah dan Swasta sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan riset. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Kemitraan dengan PT Dyandra Promosindo dalam pengelolaan Kebun Raya yang ditandatangani pada Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kemitraan tersebut dengan memfokuskan pada Kebun Raya Bogor didasarkan pada kompleksitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemitraan tersebut termasuk dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dengan mendasarkan pada dimensi peran dan tanggung jawab pemerintah dan swasta, kontrak kerjasama yang dilakukan, pengalihan tugas dan fungsi layanan serta risiko, sistem manajerial pelayanan dan inovasi pelayanan oleh swasta; kedua, Kemitraan tersebut belum sepenuhnya efektif ditinjau dari dimensi manfaat kerjasama bagi para pihak di tahun 2020-2021 yang disebabkan pandemi Covid-19, jangka waktu kerjasama yang singkat dan dari dimensi komunikasi ditingkat teknis pengelolaan konservasi tumbuhan.

---

The 2022 Global Innovation Index (GII) report places Indonesia in 75th place out of 132 countries. Indonesia's low ranking on the Global Innovation Index (GII) is influenced by several indicators, one of which is the low research and development (R&D) budget relative to Gross Domestic Product (GDP). Due to these conditions, previously in 2019 the Indonesian Institute of Sciences as one of the R&D Institutions in Indonesia had a policy of conducting Public and Private Partnerships as an alternative to obtaining research funding. One of the efforts made is the Partnership Cooperation with PT Dyandra Promosindo in the management of the Botanical Gardens which was signed in December 2019. This study aims to determine the implementation of the partnership cooperation by focusing on the Bogor Botanical Gardens based on the complexity of its management. This research was conducted using a post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that first, the partnership is included in the Public Private Partnership based on the dimensions of the roles and responsibilities of the government and the private sector, the cooperation contracts carried out, the transfer of duties and functions of services and risks, the service managerial system and service innovation by the private sector; secondly, the Partnership is not yet fully effective in terms of the benefits of cooperation for the parties in 2020-2021 due to the Covid-19 pandemic, the short period of cooperation and from the aspect of communication at the technical level in the management of plant conservation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau.

---

This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies."