Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Solo di bawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo (2005 -2010 dan 2010 - 2015) merupakan salah satu daerah yang dirujuk sebagai best practice dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan causal maps kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Analisis data menggunakan teknik cognitive maps dengan panduan dari Ackermann, dkk., kemudian dikonversi melalui metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By Elementary Relationship) yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim. Untuk menunjang penelitian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori daya saing daerah, teori kepemimpinan dan teori dynamic capabilities. Hasil dari penelitian ini berupa peta pemikiran Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Hasilnya berdasarkan causal maps Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah, penyebab (causes) daya saing daerah Kota Solo adalah program pro rakyat, yang pada akhirnya meningkatkan dua faktor pembentuk daya saing daerah, yaitu lingkungan usaha yang produktif dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan. Dalam perumusan kebijakan yang dilakukannya, Joko Widodo bersifat balancing atau keseimbangan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnnya. Hasil kebijakan daya saing daerah Kota Solo akan terlihat setelah 65 bulan berjalan. Sisi kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan daya saing daerah dikategorikan ke dalam tipe transformational leadership. Joko Widodo mendorong praktek dynamic governance dalam kepemimpinnya. Agile process dan able people dimulai dengan melakukan reformasi di bidang pelayanan publik. Untuk kemampuan thinking ahead, thinking again dan thinking across Pemerintahan Kota Solo sebagian besar berasal dari Joko Widodo, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar inovasi dan kebijakan yang telah berjalan dapat berkelanjutan di masa yang akan datang.

---

The city of Solo under the leadership of Mayor Joko Widodo (2005 -2010 and 2010 - 2015) is one of local areas referred to be as the best local government practice. This thesis aim is to describe the causal maps of Joko Widodo leadership in formulating a regional competitiveness policy in the city of Solo. Analysis of data using the techniques of cognitive maps using the guide of Ackermann, et al. Then converted through a NUMBER method (Normalized Units By Elementary Relationship Modeling), which was introduced by Kim Dong-Hwan, to become the system dynamics. The simulation process is help by Vensim software.

To support the research, theories used to analyze are the theory of regional competitiveness, leadership theory and the theory of dynamic capabilities. The results of this study was forming the causal maps of Joko Widodo in his capacity as a leader in formulating regional competitiveness policy in the city of Solo.

By the results on causal maps of Joko Widodo in formulating regional competitiveness policy, the causes of regional competitiveness in Solo is a propeople programs, which in turn increases the competitiveness of the two factors that forming regional competitiveness, which is a business productive environment and improvement on the quality of infrastructure and the environment. In the formulation of his policy, Joko Widodo reinforcing or strengthening of one policy with another policy. The results of competitiveness policy in the city of Solo will be seen after 65 months of practice.

Joko Widodo side of leadership in formulating regional competitiveness policy categorized into the type of transformational leadership. Joko Widodo encourage dynamic governance practices in leadership. Agile process and able people begin with reforms of public services. The ability of thinking ahead, thinking again and thinking across of the City of Solo mostly come from Joko Widodo, so it requires a special policy for innovation and policies that have run can be sustained in the future."

"Konektivitas broadband mendukung upaya nasional untuk mengembangkan ekonomi pengetahuan, mendorong transformasi digital dalam layanan pemerintah dan transisi digital di semua sektor, memperluas peluang bagi perusahaan, dan memberikan nilai yang lebih besar bagi warga dan konsumen. Untuk memenuhi upaya konektivitas broadband serta peningkatan kebutuhan data, salah cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. Rendahnya penetrasi jaringan kabel serat optik mengakibatkan belum terjangkaunya layanan fixed broadband berbasis serat optik hingga keseluruh kecamatan. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jaringan fixed broadband yang rendah, mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata merupakan urgensi pemerintah untuk melakukan penetrasi fixed broadband di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam upaya penetrasi jaringan bergerak tetap (fixed broadband) di Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) serta Deseve (2007).

---

Broadband connectivity supports national efforts to develop the knowledge economy, drive digital transformation in government services and digital transition across all sectors, expand opportunities for enterprises, and deliver greater value to citizens and consumers. To meet broadband connectivity efforts as well as increasing data needs, one way that can be done is through increasing fixed broadband penetration. The low penetration of the fiber optic cable network has resulted in the inaccessibility of fiber optic-based fixed broadband services to all districts. Yogyakarta is one of the cities that has a low fixed broadband network, considering that Yogyakarta is a student city, a cultural city, and a tourist city, it is the government's urgency to penetrate fixed broadband in the city. This study aims to analyze the application of collaborative governance in an effort to penetrate fixed broadband networks in Yogyakarta. The theory used is the collaborative governance theory from Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007). Research using the approach postpositivist with qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with informants who played a role in collaborative practice. The results of the study indicate that there has been good collaboration between stakeholders and the community and has fulfilled the collaborative governance theory of Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007)."

"Tesis ini menganalis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivism dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi dalam pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi berupa keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Proses kolaborasi tersebut dipengaruhi oleh konteks sistem di mana terdapat kondisi sumber daya, landasan hukum kolaborasi, tingkat konflik dan kepercayaan, sosial ekonomi dan Kesehatan, kegagalan sebelumnya, dinamika politik antar aktor, serta keterhubungan jaringan antar aktor. Inisatif kepemimpinan, insentif konsekuensional, saling ketergantungan dan ketidakpastian juga turut mempengaruhi kolaborasi. Tata Kelola kolaboratif pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi sudah berjalan namun diperlukan pengaturan procedural serta peningkatan inisiatif kepemimpinan agar proses kolaborasi berjalan optimal.

---

This thesis analyzes the processes and factors that influence collaborative governance in the development of Malapari as an alternative to bioenergy. This study uses the paradigm of post positivism with the type of qualitative-descriptive research. The findings of this study show the process of collaboration in the development of Malapari as an alternative to bioenergy in the form of principled involvement, mutual motivation, and Joint Action capacity. The collaboration process is influenced by the context of the system in which there are resource conditions, the legal basis of collaboration, the level of conflict and trust, socio-economic and Health, previous failures, political dynamics between actors, and network connectivity between actors. Leadership initiatives, consequential incentives, interdependence and uncertainty also influence collaboration. Collaborative governance the development of Malapari as an alternative to bioenergy is already underway, but procedural arrangements and increased leadership initiatives are needed so that the collaboration process runs optimally."

"Sektor pariwisata menjadi leading sektor pembangunan di Indonesia. Pengembangan industri pariwisata dilakukan secara menyeluruh hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang potensial yaitu Provinsi Sumatera Barat dan lebih spesifik yaitu Desa Wisata Agro Kubu Gadang Kota Padang Panjang. Teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini menggunakan teori penta helix dari Carayannis dan Campbell (2011) untuk melihat peran dari aktor penta helix sebagai upaya pengembangan Wisata Agro Kubu Gadang. Kemudian untuk pembahasan mengenai pengembangan pariwisata, peneliti menggunakan teori pengembangan pariwisata dari Sharpley dan Telfer (2008) sebagai pisau analisis untuk membedah pembahasan mengenai pengembangan wisata agro Kubu Gadang dengan indikator meliputi Environmental Development, Economic and Political Development, Social-Cultural Development, Community Roles Development dan Human Resources Development. Hasil penelitian menunjukan Disporapar selaku leading sectortelah menjalin kolaborasi dengan stake holder pariwisata dan terdapat 10 (sepuluh) aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata agro Kubu Gadang ini meskipun tidak adanya regulasi dan aturan yang mengikat serta kejelasan dari tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing stake holder. Kemudian untuk pembahasan mengenai indikator pengembangan pariwisata, peneliti menemukan telah terlaksananya beberapa indikator pengembangan pariwisata, namun masih ditemukan beberapa permasalahan terkait ketiadaan pelatihan tahap lanjutan yang diberikan oleh stake holderterhadap Pokdarwis Kubu Gadang, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pengembangan desa wisata karena anggaran dari Disporapar di relokasi untuk pembangunan sport centre dan pengembangan wisata agro ini bukan merupakan fokus utama dari Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kota Padang Panjang.

---

Tourism become a leading sector for development in Indonesia. The development of the tourism industry is carried out comprehensively in almost all regions of Indonesia. One of the potential provinces in Indonesia is West Sumatra Province and more specifically, the Kubu Gadang Agro Tourism Village, Padang Panjang City. This research used theory penta helix model from Carayanis and Campbell (2011) to see the role of penta helix actors as an effort to develop agro tourism in Kubu Gadang. Then, to discuss about tourism development, the researcher used the tourism development theory by Sharpley and Telfer (2008) as an analytical tool to dissect the discussion regarding the development of Kubu Gadang agro tourism with output indicators including Environmental Development, Economic and Political Development, Social-Cultural Development, Community Roles Development and Human Resources Development. The research results show that Disporapar as the leading sector has collaborated with tourism stakeholders and there are 10 (ten) actors involved in the development of Kubu Gadang agro tourism even though there are no binding regulations and rules as well as clarity of the responsibilities and authority of each stake holder. Then, to discuss tourism development indicators, researchers found that several tourism development indicators had been implemented, but there were still several problems related to the absence of advanced training provided by stakeholders for pokdarwis Kubu Gadang, as well as the absence of a special budget for developing tourist villages because the budget was from Disporapar for relocation of the construction a sports center and the development of agro tourism is not the main focus from Youth, Sport and Tourism Department Padang Panjang."

"Citra lembaga DPR RI sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat harus didukung perangkat kinerja yang mendukung secara baik. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebagai supporting system sangatlah strategis untuk meningkatkan pelayanan secara profesional untuk mendukung tercapainya citra DPR RI yang positif. Namun pada kurun waktu tahun 2019-2023, citra DPR RI di mata publik selalu berada di posisi buruk. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis dengan metode kualitatif untuk menganalisis kesesuaian kinerja organisasi Setjen DPR RI dan citra lembaga. Peneliti melakukan analisa dengan menggunakan kerangka McKinsey (Peters &Waterman, 2004) dan Citra Pemerintah (Pratama, 2017). Penelitian ini menunjukkan hasil kinerja Setjen DPR RI mendapatkan nilai 3,05 (Baik). Kesesuaian kinerja tersebut dilihat pada aspek structure, sudah ada pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab yang tertuang di persekjen serta adanya mekanisme koordinasi yang kolaboratif; aspek style, kepemimpinan yang bersifat demokratis; aspek staff dan skill, Setjen DPR RI telah didukung oleh jumlah pegawai yang memadai dan memiliki keahlian. Akan tetapi, pada aspek strategy, masih belum terdapat target outcome yang jelas dan terukur dalam peningkatan citra lembaga; aspek system belum terdapat pedoman pelaksanaan peran peningkatan citra lembaga; dan terakhir aspek shared values dimana masih belum optimal dalam pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi nilai dasar ASN Setjen DPR RI.

---

The image of the Indonesian House of Representatives as an institution that represents the people must be supported by a good supporting performance device. The Secretariat General (Setjen) of the Indonesian House of Representatives as a supporting system is very strategic to improve professional services to support the achievement of a positive image of the Indonesian House of Representatives. However, in the period 2019-2023, the image of the Indonesian House of Representatives in the eyes of the public has always been in a bad position. This study is a post-positivist study with a qualitative method to analyze the suitability of the organizational performance of the Indonesian House of Representatives and the image of the institution. The researcher conducted the analysis using the McKinsey framework (Peters & Waterman, 2004) and the Government Image (Pratama, 2017). This study shows that the performance results of the DPR RI Secretariat General received a score of 3.05 (Good). The suitability of the performance is seen in the structure aspect, there is already a division of tasks, functions and responsibilities stated in the secretary general and there is a collaborative coordination mechanism; style aspect, democratic leadership; staff and skill aspect, the DPR RI Secretariat General has been supported by an adequate number of employees and has expertise. However, in the strategy aspect, there is still no clear and measurable outcome target in improving the image of the institution; in the system aspect, there are no guidelines for implementing the role of improving the image of the institution; and finally the shared values aspect where the implementation of internalization and socialization of the basic values of the DPR RI Secretariat General ASN is still not optimal."

"Penerapan reformasi administrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan.Untuk mengetahui hasil penerapan reformasi administrasi perlu dilakukan analisis.Sebagai tempat penelitian dipilih Sekretariat Jenderal DPR RI yang baru saja menerapkan reformasi administrasi di lingkungannya. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi birokrasi adalah belum adanya budaya kerja di lingkungan Setjen DPR RI, serta kesiapan dari para karyawan dalam penerapan Reformasi Administrasi.Secara umum tujuan reformasi administrasi adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan reformasi administrasi dalam hal penataan budaya kerja, penataan Undang-Undang (UU), kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, Pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber internal dan eksternal, seperti Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Drs. Setyanta Nugraha MM, Kepala Biro Hukum dan Panlak UU Rudi Rochmansyah SH, M.H ,Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Drs.Djaka Dwi Winarko,M.Si. Sementara dari narasumber eksternal yaitu Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi, dan Ketua BURT DPR RI Roemkono. Pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara, sementara data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi reformasi administrasi di lingkungan Setjen DPR RI tidak efektif. Untuk perbaikan disarankan Setjen DPR RI harus meningkatkan kemampuan SDM guna menunjang tugas fungsinya dalam memberikan dukungan terhadap Dewan khususnya dukungan keahlian. Selain itu perlunya sosialisasi terus menerus mengenai implementasi Reformasi Birokrasi kepada para karyawan sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi perubahan di berbagai bidang. Terakhir yaitu, mendorong penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai unit kerja sehingga pekerjaan menjadi semakin cepat, tepat, efisien dan efektif.

---

The general objective of administrative reform is to embody the good governance, supported by a professional state administration, which is free from corruption, collusion and nepotism ( KKN ) and improve civil services in order to achieve service excellence. In achieving these objectives needs arrangement of administrative reform in terms of work culture, restructuring institutional law, management, human resources, supervision, performance accountability, and public service. To find out about the implementation of administrative reform in the SGHR, analysis of the implementation of administrative reform needs to be conducted on above aspects.This research applied a qualitative approach with in-depth interviews to internal and external sources persons, such as the Secretary General of the House of Representatives, Winantuningtyastiti, Head of the Bureau of the Budget Analysis and Implementation of Budget, Setyanta Nugraha M.M, Head of Legal and Law, Rudi Rochmansyah SH, MH ,and Head of Public Relations and News Drs. Djaka Dwi Winarko M.Si. The external source persons namely Chairman of The Household Affairs (BURT) Roemkono and Coordinator of FITRA, Ucok Sky Khadafi. Secondary data collection is through literature study, the study of documents and observation.The conclusion of the research is that the implementation of the administrative reform in the SGHR is not effective. Some recommendations to improve the implementation is by improving the ability of its Human Resource in providing support and expertise to the parliament. Socialization of the implementation of administrative reform needs to be conducted simultaneously to prepare the employee to deal with changes in various fields better. The use of Information and Communication Technology (ICT) in various units is important to enable the employees work more quickly, accurately, efficiently and effectively."

"ABSTRAKKegiatan pertambangan rakyat yang disebut oleh masyarakat Bangka dengan Tambang Inkonvensional (TI), semakin marak hampir mencakup ke segala aspek ekosistem alam baik darat maupun laut yang mana tidak memiliki izin dalam proses kegiatan penambangan. Dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan TI dikabupaten Bangka Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Tim Terpadu PETI dalam rangka upaya penanggulangan masalah penertiban serta penghentian segala bentuk pertambangan tanpa izin. Pembentukan Tim Terpadu PETI ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan No.188.45/67A/SAT POL PP/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan tanpa Izin yang mana mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral.Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang timah inkonvensional (TI) mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan Keterkaitan standar dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan standar dan tujuan, masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan baik itu kurangnya sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya informasi, serta aspek diluar organisasi seperti kondisi sosial, ekonomi memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan pencapaian keluaran implementasi kebijakan.

---

ABSTRACTArtisanal mining activities called by the Islands community with Unconventional Mine (TI), the more bloom almost cover all aspects of natural ecosystems to both land and sea which are not authorized in the process of mining activities. With the rise of mining activities, the IT dikabupaten South Bangka Regency Government of South Bangka Integrated Team illegal formed in an effort to curb the problem prevention and cessation of all forms of mining without permission. Integrated Team illegal formation is based on Decree of the Regent South Bangka No.188.45 / 67A / SAT POL PP / 2014 on the Establishment of an Integrated Response Team Mining without a license which refers to Bylaw No. 4 of 2011 on Mineral.This research focus is on the implementation of the policy. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of policies to deal with unconventional tin mine (TI) experienced a variety of problems such as limitations of standard linkage and objectives, resources, communication between the organization and implementation activities, the implementing body characteristics, social, economic and political as well as the disposition executive influence policy implementation. The lack of clarity in the implementation of standards and goals, still a lack of resources support good policies that lack of human resources, financial resources, resources, facilities and information resources, as well as aspects of outside organizations such as social conditions, economic provide obstacles in the implementation process of policy implementation and the attainment of policy implementation"

"Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership.

The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs."

"Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk melihat strategi pembangunan kelembagaan dan hubungan kelembagaan yang ada di Cerebrovascular Center (CVC) RSPAD-GS antara Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna. Keberadaan CVC RSPAD-GS berawal dari kebutuhan dasar dalam menangani penderita stroke yang semakin meningkat tiap tahunnya di Indonesia menurut data Riskesda tahun 2007 Kementerian Kesehatan. Kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian adalah panjangnya birokrasi yang harus ditempuh sementara pelayanan tetap harus berjalan dengan baik. Perlunya fasilitas dan sarana prasarana, sumberdaya manusia, anggaran, struktur internal dan seorang pemimpin merupakan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan CVC RSPAD-GS.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan secara umum dibawah Kepala RSPAD yang bersifat sentralistis sehingga otoritas kebijakan baik pengadaan dan pengolaan SDM, Sarana prasarana serta hal lainnya dibawah kendali dan pengawasan Kepala RSPAD. Hubungan kerjasama yang terjalin antara CVC RSPAD-GS dengan Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna dalam bersifat personal.

---

This thesis is aims to look at the institutional building strategies and institutional relationship that exist in the Cerebrovascular Center (CVC) Army Hospital Center Gatot Soebroto (RSPAD-GS) between Academia, Business, Government and Users. CVC existence starts from a basic necessity in dealing with patients with stroke are increasing every year in Indonesia, according to Basic Health Research data (Riskesda) in 2007 from the Ministry of Health Republic of Indonesia. Constraints experienced in the organizing process is lengthy bureaucratic process that must be taken while the service remains to be going well. The need for facilities and infrastructure, human resources, budget, internal structure and a leader is needed in the development of CVC RSPAD-GS.

This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Results from this study are generally under the management of Chief of Army Hospital Center Gatot Soebroto are to be centralized so that both policy authorities refineries procurement and human resources, facilities and infrastructure as well as other matters under the control and supervision of Chief of Army Hospital. Cooperative relationship that exists between CVC Army Hospital with Business-Academia-Government and the User is personal."