Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng (tanah, batuan, dan campurannya) pada bidang longsor atau lereng yang bergerak secara cepat atau singkat dalam jumlah atau volume yang relatif besar. Selama 10 tahun terakhir telah terjadi lebih dari 125 kasus tanah longsor di Kabupaten Banyumas dan menghasilkan banyak kerugian dan korban. Pembuatan peta kerentanan tanah longsor menjadi salah satu solusi untuk dapat mengurangi kerugian akibat tanah longsor. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan zona kerentanan tanah longsor di Kabupaten Banyumas menggunakan metode analysis hierarchy process (AHP) dan metode frequency ratio (FR). Penelitian ini dilakukan menggunakan data kejadian tanah longsor sebanyak 125 titik yang dibagi menjadi 2 set data yaitu training data (70%) dan testing data (30%). Pengolahan dan analisis untuk membuat peta kerentanan terhadap dua metode dilakukan menggunakan training data dengan acuan delapan parameter yang berpengaruh terhadap tanah longsor, yaitu kemiringan lereng, elevasi, arah lereng, litologi, curah hujan, penggunaan lahan, jarak terhadap sungai, dan jarak terhadap sesar. Hasil pengolahan data dan analisis menggunakan kedua metode adalah dua buah peta kerentanan tanah longsor yang masingmasingnya dibagi menjadi empat kelas kerentanan. Peta kerentanan juga divalidasi menggunakan training data (success rate) dan testing data (predictive rate) untuk mengetahui akurasi model yang dibuat. Hasil validasi menunjukkan kedua metode menghasilkan nilai AUC yang cukup baik dan dapat diterima, tetapi metode AHP memiliki nilai AUC yang lebih tinggi dari metode FR.

---

Landslides are the rapid or sudden movement of materials forming slopes (soil, rocks, and their mixtures) in large amounts or volumes. Over the past 10 years, there have been more than 200 cases of landslides in Banyumas Regency, resulting in significant losses and casualties. The creation of a landslide vulnerability map is one solution to reduce the damages caused by landslides. This study aims to determine the zone of landslide vulnerability in Banyumas Regency using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Frequency Ratio (FR) methods. The study utilizes data from 100 landslide incidents, divided into two sets: training data (70%) and testing data (30%). Processing and analysis to create vulnerability maps for both methods are carried out using the training data with reference to eight parameters influencing landslides: slope gradient, elevation, slope aspect, lithology, rainfall, land use, distance to rivers, distance to faults, and distance to roads. The processing and analysis results using both methods produce two landslide vulnerability maps, each divided into four vulnerability classes. The vulnerability maps are also validated using the training data (success rate) and testing data (predictive rate) to assess the accuracy of the models created. The validation results indicate different values for the success rate and predictive rate, where the frequency ratio method has a higher success rate, and the AHP method has a higher predictive rate.

"

"

Industri tekstil Indonesia telah menempatkan diri sebagai salah satu eksportir terkemuka di antara berbagai sektor lokal, berhasil memperluas jangkauannya ke pasar global. Meskipun demikian, kinerja ekspor industri ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan rekan global lainnya. Sejumlah penelitian telah menangani keprihatinan serupa mengenai peningkatan kinerja ekspor tekstil, dengan fokus pada peran kunci Penanaman Modal Asing Langsung (PMDA) sebagai penggerak utama untuk meningkatkan daya saing industri lokal baik di negara berkembang maupun negara maju. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak nyata PMDA terhadap ekspor tekstil Indonesia, menjelajahi apakah hal ini berfungsi sebagai strategi efektif untuk mengembangkan komoditas tekstil negara. Dengan menggunakan data kuantitatif dari sumber yang terpercaya seperti Kementerian Investasi, Badan Pusat Statistik, WITS, dan Bank Dunia, penelitian ini mengambil pendekatan unik dengan menganalisis data PMDA berdasarkan asal investor utama dalam industri tekstil Indonesia. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan faktor-faktor signifikan lainnya, termasuk partisipasi dalam Global Value Chain (GVC) inflasi, nilai tukar, teknologi, investasi dalam negeri, dan tarif, untuk mengisolasi pengaruh nyata PMDA dari setiap negara investor utama dan memberikan wawasan menyeluruh untuk menjelaskan ekspor tekstil Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PMDA dari Hong Kong secara positif memengaruhi ekspor tekstil, sementara PMDA dari Tiongkok dan Singapura memberikan dampak negatif pada ekspor tekstil Indonesia. Selain itu, partisipasi dalam GVC, investasi dalam negeri, dan kemajuan teknologi di sektor manufaktur terbukti dapat meningkatkan daya saing ekspor tekstil Indonesia. Sebaliknya, inflasi dan tarif memberikan efek negatif pada ekspor tekstil.

---

Indonesia's textile industry has positioned itself as a leading exporter among various local sectors, successfully expanding its reach to the global market. Despite these achievements, the industry's export performance still falls behind neighboring countries and other global counterparts. Numerous studies have addressed similar concerns about improving textile export performance, focusing on the pivotal role of Foreign Direct Investment (FDI) as a primary driver for enhancing the competitiveness of local industries in both developing and developed nations. This study aims to assess the tangible impact of FDI on Indonesia's textile exports, exploring whether it serves as an effective strategy for advancing the country's textile commodities. Utilizing quantitative data from reputable sources such as the Ministry of Investment, Badan Pusat Statistik, WITS, and the World Bank, this research takes a unique approach by analyzing FDI data based on its primary investor origins in Indonesia's textile industry. Additionally, the study considers other significant factors, including Global Value Chain participation, inflation, exchange rates, technology, domestic investment, and tariff rates, to isolate the genuine influence of FDI from each main investor country and provide comprehensive insights into explaining Indonesia's textile export. The study's findings indicate that FDI from Hong Kong positively influences textile exports, while FDI from China and Singapore negatively affects Indonesia's textile exports. Furthermore, participation in the Global Value Chain, domestic investment, and technological advancements in the manufacturing sector are proven to enhance Indonesia's textile export competitiveness. Conversely, inflation and tariff rates exert negative effects on textile exports.

 

"

"

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Geopolitical Oil Price Index, Global Gold Price, dan Variabel Makroekonomi Global Terhadap Pasar Saham Syariah dan Konvensional di Indonesia Dengan Metode QARDL” bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi global geopolitik dan ekonomi yang mempengaruhi pasar saham syariah dan konvensional di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Sampel penelitian adalah indeks saham syariah dan non-syariah (konvensional) pada periode 2011-2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Quantile Autoregressive Distributive Lag-Error Correction Model (QARDL-ECM). Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat signifikansi antara geopolitical oil price risk, global Gold Price, global interest rate, dan global exchange rate dengan pasar saham syariah dan konvensional pada kondisi pasar yang berbeda dalam jangka panjang dan jangka pendek.

---

The thesis titled "Analysis the Impact of the Geopolitical Oil Price Index, Global Gold Price, and Global Macroeconomic Variables on the Sharia and Conventional stock Markets in Indonesia Using the QARDL Method" seeks to investigate the influence of global geopolitical and economic factors on Indonesia's sharia and conventional stock markets. This study adopts a quantitative approach with a descriptive design, utilizing the sharia and non-sharia (conventional) stock indices for the period 2011-2020 as the research sample. The research employs the Quantile Autoregressive Distributive Lag-Error Correction Model (QARDL-ECM) methodology. The findings indicate significant relationships between geopolitical oil price risk, global Gold Price, global interest rate, and global exchange rate with sharia and conventional stock markets under diverse market conditions in both short and long terms.

 

"

"Markusip mengandung arti pendekatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan cara berbisik-bisik dari balik dinding rumah. Munculnya kearifan lokal markusip di tanah Mandailing tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama Islam yang dibawa oleh Pasukan Paderi yang mengubah segala sendi-sendi kehidupan masyarakat Mandailing termasuk dalam hal pergaulan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kearifan lokal markusip yang dilakukan oleh muda-mudi etnis Mandailing tempo dulu sebelum menuju jenjang pernikahan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur baik melalui buku, jurnal, tesis dan artikel ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal markusip merupakan wujud dari pelaksanaan agama Islam yang melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sehingga dalam pelaksanaannya baik laki-laki dan perempuan tidak dapat melihat satu sama lain karena dibatasi oleh dinding rumah. Kearifan lokal markusip merupakan wadah menuju ke jenjang pernikahan jika antara laki-laki dan perempuan terdapat kecocokan satu sama lain"

"Pada tahun 1957 terjadi aksi sepihak yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia di Desa Sendangmulyo. Aksi ini dinamakan Peristiwa Minggir dan menjadi pemberitaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, kronologi, dan penyelesaian dalam Peristiwa Minggir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan aksi sepihak yang dilakukan Barisan Tani Indonesia (BTI) berawal dari kesenjangan ekonomi dan polarisasi politik yang terjadi di Desa Sendangmulyo. Para buruh tani bersama BTI melakukan aksi tidak menyetorkan hasil panennya kepada tuan tanah sebagai bentuk aksi mengambil kembali tanah yang menurut mereka sudah menjadi hak buruh tani. Peristiwa Minggir kemudian diselesaikan melalui jalur hukum di tahun 1965 dengan keputusan hak milik tanah dikembalikan kepada pemilik Letter C"

"Penelitian ini berupaya mempertanyakan bagaimana nilai penting pada Mausoleum milik Keluarga van Motman yang merupakan sebuah bangunan arsitektur makam yang terletak di Dramaga, Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai nilai-nilai penting yang dimiliki oleh Mausoleum Keluarga van Motman dan mengidentifikasi karakteristik dan gaya arsitekturnya. Penelitian ini menggunakan metode yang dikemukakan oleh Pearson dan Sullivan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mausoleum Keluarga van Motman merupakan bangunan yang kental dengan budaya Eropa serta memiliki nilai penting yang sesuai dengan UU Cagar Budaya, yaitu nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, nilai pendidikan, nilai agama, dan nilai kebudayaan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan untuk mengajukan Mausoleum Keluarga van Motman sebagai cagar budaya.

---

This research seeks to question the significance of the van Motman Family Mausoleum, an architectural mausoleum located in Dramaga, Bogor Regency. The purpose of this research is to increase knowledge about the significance values possessed by the Mausoleum of the van Motman Family and identify its architectural characteristics and styles . This research uses the method proposed by Pearson and Sullivan. The results of this research show that the Mausoleum of the van Motman Family is a building that is thick with European culture and has important values in accordance with the Cultural Heritage Law, namely historical value, scientific value, educational value, religious value, and cultural value. This research is expected to be useful as a consideration to propose the van Motman Family Mausoleum as a cultural heritage."

"Persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) merupakan pemberian informasi dari tenaga medis dan pemberian persetujuan dari pasien atas suatu tindakan kedokteran. Informed consent merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi sebelum dilakukan suatu tindakan kedokteran dimana hal tersebut dapat menjadi suatu perlindungan hukum baik bagi dokter maupun bagi pasien. Informed consent juga harus dipenuhi dalam melakukan suatu perluasan tindakan kedokteran. Perluasan tindakan kedokteran sendiri merupakan perluasan atau tambahan tindakan dari suatu tindakan kedokteran yang telah sebelumnya disampaikan dan disetujui oleh pasien. Pada prakteknya di lapangan, masih terdapat kasus dimana pasien dan/atau keluarga pasien yang merasa dirugikan atas perluasan tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan No. 609/Pdt/2021/PT SBY dimana pasien merasa dirugikan atas perluasan tindakan kedokteran yakni tindakan Total Abdominal Hysterectomy (“TAH”) (pengangkatan seluruh bagian rahin) yang merupakan perluasan atas tindakan cystectomy (pengangkatan kista) dan abdominal hysterectomy (pengangkatan rahim sebagian) yang berdasarkan keterangan pasien, perluasan tindakan tersebut tidak diinformasikan terhadap pasien. Hal tersebut dapat menjadikan perluasan tindakan medis atas pasien dalam kasus a quo menjadi tidak sah dikarenakan perluasan tindakan kedokteran bahkan dalam keadaan gawat sekalipun harus tetap disampaikan kepada pasien dan/atau keluarga pasien sebagai bagian dari pemenuhan hak pasien.

---

Informed consent is the provision of information by medical personnel and the patient's agreement to a medical procedure. Informed consent is a mandatory requirement before any medical procedure is performed, serving as legal protection for both the doctor and the patient. It must also be obtained on expansion of medical procedures. Medical procedure expansion refers to the extension or addition of a medical procedure previously informed and given consent by the patient. In practice, there are still cases where patients and/or their families feel aggrieved by the expansion of medical procedures performed on the patient. This issue can be seen in Verdict No. 609/Pdt/2021/PT SBY, where a patient felt aggrieved by the expansion of medical procedures, namely Total Abdominal Hysterectomy (“TAH”) (removal of the entire uterus), which was an extension on medical procedure of cystectomy (removal of cysts) and abdominal hysterectomy (partial removal of the uterus). According to the patient's statement, the expansion of the procedure was not informed to the patient. This renders the medical procedure expansion on the patient in this case could be considered as invalid because even in emergency situations, the expansion of medical procedures must still be communicated to the patient and/or their family as part of complying the patient's rights."

"Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang terintegrasi. Sejak awal, BRIN didesain untuk mengintegrasikan litbangjirap yang sumber dayanya tersebar dan pengelolaannya karut-marut akibat miskoordinasi, diskoneksi, dan tumpang tindih riset. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional lalu mengatur pengintegrasian litbangjirap sebagai peleburan tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan litbangjirap K/L menjadi satu atap di bawah BRIN. Dalam praktiknya, ditemukan banyak permasalahan terkait kelembagaan BRIN. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan BRIN, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pembentukan dan pengaturan kelembagaan BRIN, dan komparasi BRIN dengan UK Research and Innovation di Inggris Raya dan Agency for Science, Techology and Research di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, analisis putusan judicial review, wawancara narasumber, dan studi komparasi antara regulasi Indonesia dengan Inggris Raya dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa BRIN adalah lembaga superbody riset di Indonesia karena menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang secara sekaligus membuat kebijakan, mengimplementasikan, dan mengontrol jalannya riset. Asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik sebagai AUPB ditemukan belum BRIN terapkan secara optimal. Komparasi BRIN dengan UKRI dan A*STAR menunjukkan adanya pengaturan dan prinsip yang dapat diadopsi, yakni Prinsip Haldane, check and balance kelembagaan riset, dan perencanaan tersistematis untuk kebijakan dan alokasi anggaran riset. Penelitian ini juga menemukan adanya krisis kepemimpinan dan politisasi riset di BRIN yang secara mendesak memerlukan perhatian khusus stakeholder terkait.

---

Research in Indonesia is still faced with a series of crucial issues surrounding research quality, capacity, and institutions, making Indonesia only ranked 75th out of 132 countries in the Global Innovation Index 2022. In order to advance science and technology and at the same time answer these problems, Law Number 11 of 2019 on National System of Science and Technology was issued which regulates the establishment of the National Research and Innovation Agency (BRIN) to carry out integrated research, development, assessment, application, invention, and innovation. From the beginning, BRIN was designed to integrate R&D whose resources are scattered and whose management is chaotic due to miscoordination, disconnection, and overlapping research. Presidential Regulation Number 78 of 2021 on National Research and Innovation Agency then regulates the integration of R&D as the consolidation of tasks, functions, authorities, and institutions of R&D into one roof under BRIN. In practice, many problems were found related to the BRIN institution. Therefore, this research was conducted to analyse the position of BRIN, the application of general principles of good governance in the establishment and institutional arrangements of BRIN, and a comparison of BRIN with UK Research and Innovation in the United Kingdom and the Agency for Science, Technology and Research in Singapore. The research method used is the normative juridical method through literature study, analysis of judicial review decision, resource person interviews, and comparative studies between Indonesian regulations with the United Kingdom and Singapore. This research found that BRIN is a research superbody institution in Indonesia because it is the only government institution that simultaneously makes policy, implements, and controls research. The principle of public interest and the principle of good service were found not to be optimally applied by BRIN. A comparison of BRIN with UKRI and A*STAR shows that there are arrangements and principles that can be adopted, namely the Haldane Principle, checks and balances of research institutions, and systematic planning for research policy and budget allocation. This research also found a crisis of leadership and politicisation of research at BRIN that urgently requires special attention from relevant stakeholders."

"Bagian pengawasan mutu pada industri farmasi bertugas untuk memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan terhadap setiap sampel baik berupa produk jadi, produk ruahan, bahan kemas, ataupun bahan baku telah dilakukan dengan baik. Setiap pengujian yang dilakukan oleh bagian pengawasan mutu suatu industri farmasi mengacu pada spesifikasi dan metode analisis yang telah ditetapkan pada industri tersebut sebelumnya. Dalam hal ini, penulisan tugas khusus mengenai analisis spesifikasi dan metode analisis pada catatan pengujian produk Betadine Solution dan Pantoprazol Tablet Salut Enterik dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam terkait ketepatan serta kesesuaian antara parameter analisis, spesifikasi, dan metode yang digunakan dalam pengujian produk tersebut. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan yaitu dengan cara menganalisis kesesuaian spesifikasi dan metode analisis produk Betadine Solution dan Pantoprazole Tablet Salut Enterik yang terdapat pada Catatan Pengujian Produk (CPP) terhadap Farmakope Indonesia Edisi VI. Berdasarkan proses analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa parameter spesifikasi yang digunakan dalam catatan pengujian pada kedua produk telah relevan dengan kriteria sediaan yang diinginkan, dan metode analisis yang digunakan telah sesuai dengan kompendial yang berlaku.

---

The quality control department in the pharmaceutical industry is responsible for ensuring that necessary and relevant tests on each sample, whether in the form of finished products, bulk products, packaging materials, or raw materials, have been carried out properly. Each test carried out by the quality control department of a pharmaceutical industry refers to the specifications and analysis methods that have been previously established in the industry. In this case, the writing of the special assignment report regarding the analysis of specifications and analysis methods in the test records of Betadine Solution and Pantoprazole Enteric-Coated Tablets is intended to examine in more depth the accuracy and suitability between the analysis parameters, specifications, and methods used in testing the product. The method used in making the report is by analyzing the suitability of the specifications and analysis methods of Betadine Solution and Pantoprazole Enteric-Coated Tablets contained in the Product Analytical Worksheet (CPP) to the Indonesian Pharmacopoeia Edition VI. Based on the analysis process carried out, it can be concluded that the specification parameters used in the analytical worksheet of both products are relevant to the desired specification criteria, and the analysis methods used are in accordance with the applicable compendial."

"Industri farmasi bertanggung jawab dalam menghasilkan produk obat yang bermutu, aman dan berkhasiat. Industri farmasi di Indonesia tidak hanya harus memenuhi aspek CPOB saja melainkan juga harus sesuai dengan aspek CDOB. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah suatu cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi yang sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Perlu adanya perhatian saat melakukan pengiriman produkagar mutu dan kualitas produk setelah sampai di tujuan sama dengan sebelum dilakukan pengiriman atau tidak berubah. Pengiriman obat jadi yang mengandung prekursor farmasi perlu diberikan perhatian untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan obat terutama saat proses pengiriman obat. Tujuan dilakukan tugas khusus ini untuk meningkatkan pemahaman terkait produk prekursor ke distributor dan membandingkan kesesuaian alur proses pengiriman produk prekursor di PT Ferron Par Pharmaceuticals dengan regulasi yang terkait. Pelaksanaan tugas khusus ini dilakukan secara observasional dengan melakukan pengamatan terhadap alur kegiatan pengiriman produk prekursor yang sedang berlangsung dan wawancara dengan Admin Warehouse lalu dibandingkan dengan regulasi yang terkait. Hasil yang didapat yakni secara keseluruhan proses pengiriman produk prekursor farmasi di PT. Ferron Par Pharmaceuticals sudah sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.

---

The pharmaceutical industry is responsible for producing quality, safe and efficacious medicinal products. The pharmaceutical industry in Indonesia not only has to comply with CPOB aspects but also has to comply with CDOB aspects. Good Medicine Distribution Method (CDOB) is a method of distributing/distributing medicines and/or medicinal substances which aims to ensure quality along the distribution route in accordance with the requirements and intended use. Care needs to be taken when sending products so that the quality and quality of the product after it arrives at its destination is the same as before delivery or does not change. Delivery of finished medicines containing pharmaceutical precursors needs to be given attention to minimize the occurrence of drug abuse, especially during the drug delivery process. The aim of this special task is to increase understanding regarding precursor products to distributors and compare the suitability of the precursor product delivery process flow at PT Ferron Par Pharmaceuticals with the relevant regulations. The implementation of this special task is carried out observationally by observing the ongoing flow of precursor product delivery activities and interviews with the Warehouse Admin and then comparing it with the relevant regulations. The results obtained are the overall process of sending pharmaceutical precursor products to PT. Ferron Par Pharmaceuticals is in accordance with existing regulations in Indonesia."