Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini kita telah menggunakan tiga buah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku itu meliputi UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950. UUD 1945 yang berlaku pada awalnya merupakan hasil konstruksi dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali hingga saat ini. Pemberlakuan kembali UUD 1945 setelah gagalnya lembaga kontituante hasil Pemilihan Umum 1955 yang dibentuk dan ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di dalam praktek ketatanegaraan pada pelaksanaannya ternyata sangat menguntungkan Presiden sebagai lembaga eksekutif yang merupakan pihak penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dimana pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kewenangan Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan terlalu besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kondisi seperti ini menyebabkan Check and Balances itu tidak berjalan secara baik. Oleh karena hal yang demikian, maka pengaturan terhadap peran dan fungsi lembaga lembaga negara yang ada pada UUD 1945 sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Peninjauan kembali tugas dan fungsi tersebut dengan melakukan amendemen atau revisi terhadap UUD 1945. Amendemen terhadap UUD 1945 sebelurnnya pada masa lalu merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dapat disentuh atau merupakan suatu hal yang tabu. Penapsiran yang keliru tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek politis, tanpa memahami makna historis dibuatnya konstitusi. Ketentuan perubahan terhadap UUD 1945 di atur pada pasal 37 UUD 1945. Munculnya pasal tersebut merupakan suatu konsekuensi atau jawaban dari perumusan UUD 1945 yang terasa tergesa-gesa dalam waktu yang begitu singkat. Disamping itu proses pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh mereka yang bukan ahli dibidang ketatanegaraan. Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 mengutarakan : "Bahwa UUD 1945 yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara, kalau boleh saya memakai perkataan lain adalah Undang-Undang Dasar Kilat. Soekarno lebih lanjut kemudian mengatakan bahwa dalam suasana yang damai dan tenteram nanti akan dikumpulkan kembali anggota MPR untuk membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap". Perkembangan kondisi ketatanegaraan yang begitu cepat saat ini ternyata tidak mampu diakomodir oleh UUD 1945. Untuk itu perubahan atau amendemen terhadap UUD 1945 merupakan suatu hal yang logis dan keharusan dalam upaya menanggulangi perkembangan kondisi ketatanegaraan yang begitu pesat. Pencantuman pasal 37 UUD 1945 meng-isyaratkan kepada kita bahwa UUD 1945 dapat diamendemen atau dirubah. Dalam melakukan amendemen atau perubahan dapat ditempuh dengan cara formal amendemen yang tertera di pasal 37 UUD 1945. Perubahan atau amendemen terhadap UUD 1945 dapat meniru cara amendemen yang dilakukan oleh Amerika Serikat dimana AS mengunakan konstitusi yang lama dan diperbaharui sehingga menjadi satu kesatuan. Perubahan konstiutusi di beberapa negara dapat ditempuh dengan melakukan perubahan secara keseluruhan terhadap pasal-pasal yang ada sehingga konstitusi yang digunakan adalah konstitusi yang baru sama sekali. Cara berikutnya adalah dengan melakukan perubahan pada beberapa pasal saja, sehingga konstitusi yang digunakan bukanlah konstitusi yang baru. Pasal-pasal yang diubah dijadikan satu kesatuan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam melakukan perubahan terhadap suatu konstitusi di beberapa negara juga ada batasan-batasan yang dijadikan pegangan. Di Indonesia perubahan atau amendemen dilakukan tidak untuk menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Amendemen terhadap UUD 1945 dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang ada di Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. Disamping itu dalam melakukan perubahan juga di berikan batasan-batasan yang dijadikan sebagai acuan. Batasan yang dijadikan acuan dalam melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengacu pada pengalaman di beberapa negara dalam melakukan perubahan atau amendemen terhadap konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sesuatu kondisi yang tidak perlu untuk disentuh serta beberapa pasal lainnya seperti bentuk negara dll. Dalam melakukan amendemen menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu untuk diamendemen yakni meliputi hal-hal sbb : pengaturan mengenai Hak Asasi manusia, Kedudukan, tugas dan wewenang MPR, kedudukan dan pertanggungjawaban Presiden, kedudukan tugas dan wewenang DPR, hal-hal lain. Dengan adanya amendemen diharapkan Check and Balances dapat berjalan dengan baik."

"Meskipun TNI telah berubah dengan melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran serta merumuskan paradigma barunya, tetapi (sebagian) masyarakat masih banyak yang belum memahaminya. Benarkah perubahan tersebut telah membuat TNI lebih fungsional ? Permasalahan tersebut penulis pandang penting untuk diteiliti karena persamaan visi dan persepsi antara masyarakat dan TNI. Tentang peran TNI adalah merupakan aspek penting dalam tata kehidupan nasional. Ditinjau dari aspek fungsional, fenomena tuntutan terhadap penghapusan Dwifungsi ABRI dapat dikatakan sebagai tuntutan agar ABRI dapat kembali Iebih fungsional. Oleh karena itu analisa fungsional akan digunakan untuk memahami permasalahan tuntutan pembubaran Dwifungsi ABRI dan konsepsi serta implementasi Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Dalam hal ini penulis bependapat bahwa teori fungsionalisme Robert K. Merton dan Niklas Luhmann merupakan teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian seperti yang dimaksudkan, ditetapkan 10 orang informan yang terdiri dari para pengamat/ pakar dengan 2 Surat Kabar Harian sebagai subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik : wawancara mendalam (depth interview), content analisis dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan (80% lebih) yang terdiri dari para pakar/ pengamat menilai bahwa baik konsepsi maupun implementasi Paradigms Baru/ Reformasi Internal TNI adalah langkah dan proses perubahan internal TNI yang sangat positif. langkah-Iangkah perubahan dalam Reformasi internal TNI tersebut dipandang sebagai Iangkah nyata yang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan perkembengan yang ada. Tentang pemberitaan media massa, Secara umum media massa telah memberikan perhatian terhadap Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Nilai pemberitaan pada dua media massa ibukota menunjukkan bahwa 48,7% benilai positif (informatif positif). Lainnya sebanyak 32,2% bernilai negatif (kritik negatif). Sedang sebagian kecil (19%) pemberitaannya bersifat netral (kritik positif). Dari data yang ada menunjukkan bahwa secara prinsip tidak ada gap persepsi antara pandangan pakar dengan konsepsi maupun implementasi Pradigma Baru TNI, Seluruh informan menilai proses perumusan konsepsi dan penyusunan program implementasi Pradigma Baru/ Reformasi Internal TNI telah memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan pandangan publik. Kesenjangan terjadi antara nilai pandangan para pakar dan nilai pemberitaan pada media massa. Hal ini bisa terjadi karena para pakar memiliki konsistensi dalam pengamatan intensif terhadap proses Reformasi Internal TNI. sementara media massa cenderung mengangkat fenomena-fenomena yang muncul khususnya yang bernuansa polemis. Ditinjau dari aspek fungsional, berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa mayoritas informan (80%) menilai (bahwa setelah melakukan Reformasi internal dan meninggalkan Dwifungsinya, keadaan TNI dipandang menjadi mergarah pada keadaan yang lebih fungsional yang demikian ini karena TNI telah meninggalkan peran Sospol yang implementasinya dimasa lalu dipandang telah menimbulkan ekses dan bias-bias yang merusak netralitas dan profesionalisme TNI. Ada beberapa indikasi penting yang dipandang para pakar telah mengarah pada proses pembentukan TNI lebih fungsional. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa upaya-upaya TNI merumuskan dan mengimplementasikan Paradigma Baru/Reformasi Internalnya telah menunjukkan adanya perubahan signifikan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme dan meningkatkan perannya yang iebih fungsional. "

"Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok, Nomor 05 Tahun 1995, telah ditetapkan bahwa tugas dan wewenang sebagai pelaksana pengelolaan sampah di Kabupaten Solok di limpahkan kepada Badan Pengelola Kebersihan Dan Keindahan (BPKK) Kabupaten Solok.Sejak mulai berdiri sampai saat ini BPKK Kabupaten Solok belum mempunyai rencana strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang, permasalahan sampah dimasa yang akan datang di Kabupaten Solok, maka organisasi BPKK Kabupaten Solok ini dipandang sangat perlu mempunyai perencanaan strategis.Untuk dapat menyusun rencana strategis BPKK Kabupaten Solok, dilakukan penelitian operasional dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Penyusunan strategi ini dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap I (input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal dari BPKK yang dilakukan oleh Decision Making Consensus Group (DMCG), yang terdiri dari Kepala dan seorang staf Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala BPKK serta seorang pejabat dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan/KB & Tenaga Kerja Kabupaten Solok. Kemudian pada Tahap II (matching stage), DMCG melakukan identifikasi alternatif strategi dengan analisis Matriks Internal-Ekstemal (1E) dan Matriks SWOT. Setelah itu dilanjutkan dengan Tahap III (decision stage) untuk menentukan prioritas strategis terpilih dengan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT memperlihatkan BPKK berada dalam kuadran Weaknesses-Opportunities (WO), dimana pada kondisi yang demikian BPKK dapat meminimalkan kelemahan internalnya dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan pada analisisis dengan Matriks IC, inemperlihatkan posisi BPKK pada Sel V ( Hold and Maintain ), yang berarti BPKK masih punya peluang untuk melakukan pertumbuhan atau pengembangan organisasinya. Melalui analisa kedua matriks tersebut, maka strategi prioritas yang tepat untuk digunakan oleh BPKK Kabupaten Solok di dalam pengembangan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya adalah sebagai berikut ; 1). Strategi Penetrasi Pasar, 2). Strategi Perluasan Pasar dan, 3). Strategi Diversifikasi Terkait.Secara umum ada tiga komponen kegiatan yang dapat dijalankan didalam penerapan strategi tersebut yaitu ; a). Melakukan peningkatan penjualan dan pemasaran, b). Melakukan peningkatan kemampuan operasi dan c). Melakukan pembenahan/peningkatan infrastruktur pendukung.Sebagai saran, agar perencanaan strategis BPKK yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan maka perlu adanya rekomendasi dan dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Solok, setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjalin koordinasi didalam pelaksanaannya.

---

Chief Executive's (Bupati's) of Solok District Decree No.: 05, 1995, had given the responsibility and authority of waste management at Solok District to the Cleanliness and Beauty Management Board (BPKK).

Since it was founded, the Board has not had Strategic Planning to conduct its tasks and functions yet. To anticipate the future environmental cleanliness, especially in waste problems at Solok District, this Strategic Plan would be a necessity for Solok District organization of BPKK.

In order to build a Strategic Planning of this Board, this operational research had been conducted using qualitative and quantitative analyses. These strategies were built in three steps. First (input stage), consists of external and internal environmental analyses of BPKK through Decision Making Consensus Group (DMCG). People in this group include Head and one staff of District Financial Management Board (BPKD), head of BPKK and Head of District Health Office and Head of District Demographic/ Family Planning and Manpower Office. On the second stage (matching stage), DMCG identified alternative strategies by Internal-External Matrix and SWOT Matrix analyses. Finally, the third step (decision stage) was selecting the strategic priority, using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) method.

Based on the result of SWOT Matrix Analysis, BPKK is positioned at Weaknesses-Opportunities (WO) quadrant, which means BPKK could minimize its internal weaknesses using the opportunities. Meanwhile, the result of IE Matrix shown a position of BPKK was at Cell five (Hold and maintain), it means that the Board still the opportunity to grow and develop its organization.

Both matrix analyses resulted in the priority strategies for organization development of BPKK, related to the tasks and functions, are as follows : 1). Market Penetration Strategy 2). Market Development Strategy and 3). Related Diversification Strategy.

In general, there are three of actions that can be done to apply the strategies: a). Increasing sales and marketing efforts b). Enhancing operational abilities, and c). Improving supporting infrastructures.

In order to operational this BPKK strategic planning, there is a need of recommendation and support from Bupati and District Parliament (DPRD). After ward socialization to the related sectors should be done to build coordination of the delivery of the programs."

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, mempunyai peranan yang semakin besar. Hal ini menuntut fiskus untuk melaksanakan tugas semakin lebih profesional, sehingga potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise dapat tergali secara optimal.Masalah pokok tesis ini adalah. pertama tingkat pengetahuan fiskus mengenai bisnis franchise berpengaruh terhadap besarnya penggalian potensi perpajakan, kedua adalah pengetahuan fiskus tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis franchise erat hubungannya dengan kemampuan fiskus dalam menggali potensi fiskal yang ada.Hipotesis yang diajukan tentang tingkat pengetahuan fiskus (variabel bebas) dan penggalian potensi perpajakan (variabel terikat) adalah Ha ; terdapat pengaruh tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan di bidang bisnis franchise, sedangkan Ho ; tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan dibidang bisnis franchise. Penelitian dilakukan terhadap beberapa petugas pemeriksa pajak dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 112 responden (Pemeriksa Pajak) dari 126 (Populasi) yang terdapat di 4 Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki Wajib Pajak yang bergerak dalam bisnis franchise.Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise secara empiris terbukti mempengaruhi penggalian potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise. Hal ini terlihat dari Ho ditolak dan Ha diterima untuk t hitung sebesar 5.76947. Terdapat korelasi yang kuat antara pengetahuan fiskus dengan penggalian potensi perpajakan dari bisnis Franchise (koefesien korelasi sebesar 0.9712474238 dan koefesien determinasi 94.33%)."

"Kebijakan pemungutan pajak penghasilan atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi yang berlaku sekarang ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4621KMK.0411998 (KMK). Tesis ini menganalisis prinsip-prinsip dalam KMK tersebut dengan' ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya prinsip keadilan, kepastian dan kesederhanaan.UU PPh beserta petunjuk pelaksanaan serta peraturan dibawahnya menjadi acuan peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan.Dari hasil analisis, maka penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksejalanan prinsip antara KMK dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU PPh. Prinsip keadilan, baik keadilan secara horizontal dan vertikal telah terlanggar dengan adanya KMK tersebut. KMK menimbulkan ketidakpastian, ditinjau dari subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Konsekuensinya, pertimbangan prinsip kesederhanaan menjadi kurang tepat. Wajib pajak menjadi tidak mudah untuk memahami dan melaksanakanya.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, hendaknya kebijakan pemungutan pajak hanya dilakukan oleh undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hindari pembuatan ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang kepada Pemerintah atau Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sendiri. Hindari pembuatan peraturan pemungutan pajak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan berupaya dalam setiap pembuatan ketentuan perundangan untuk menciptakan kepastian hukum. Hendaknya perlu dijaga, jangan sampai pengaturan prosedur pajak menjadi begitu penting, sehingga ketentuan hukum pajak materiel dikesampingkan, padahal justru hukum formal itu adalah untuk mewujudkan hukum pajak materiel."

"Penelitian ini bertititik tolak dari seringnya para pelanggan mengeluh bahwa proses pelayanan pasien yang akan dirawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang , lama dan bolak balik. Alur proses pelayanan di rumah sakit merupakan dasar dalam memahami kegiatan-kegiatan pelayanan di rumah sakit sebagai suatu sistem dimana komponen-komponen kegiatan terkait satu sama lain dan merupakan satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alur proses pelayanan, lamanya waktu pelayanan, faktor-faktor yang berhubungan dengan alur proses pelayanan dan berdasarkan temuan-temuan, dilakukan analisis untuk mengetahui titik-titik kritis (critical paths) dari alur proses, akhirnya dilakukan metode simulasi untuk memperbaiki titit-titik kritis, sehingga lebih efisien dan efektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan informasi mengenai alur proses pelayanan dan faktor-faktor yang berhubungan, diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder, sedangkan data waktu pelayanan diperoleh melalui observasi dan pencatatan jumlah waktu pelayanan sejak dokter membuat keputusan rawat sampai pasien berbaring di tempat tidur ruangan rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur proses pelayanan ini mempunyai beberapa putaran (loops) dan akan memperpanjang proses pelayanan. Rata-rata keseluruhan waktu pelayanan adalah 56,7 menit. Alur proses pelayanan ini berhubungan dengan struktur organisasi, penugasan dan kegiatan-kegiatan pelatihan sumber daya manusia serta fasilitas tempat kerja. Kegiatan yang merupakan titik-titik kritis adalah pengurusan administrasi keuangan, pengambilan spesimen darah rutin dan menunggu di IGD/poliklinik. Metode simulasi untuk perbaikan titik-titik kritis dilakukan, alur proses yang menghemat waktu pelayanan sebanyak 15,2 menit disarankan.

---

Analysis of Flowchart of Inpatient Care at Yos Sudarso Hospital, Padang Frequent complains of customer that service process for inpatient care at Yos Sudarso Hospital, Padang are as follows: a long waiting time and had to go back and forth from one unit to another. Flowchart of service process at the hospital is an interrelated activities of services as a system with its components act as a unity to achieve an integrated purpose in delivering services to customers. The objective of this research is to understand the flowchart of inpatient process, duration of service time and its related factors to flowchart of inpatient process. Based on the findings, analysis will be done to know the critical paths of service process, and finally simulation methode is done to improve the critical paths to be more efficient and effective. The design of research is qualitative approach. Data and information related to flowchart of inpatient process was obtained from in-depth interviews and secondary data, while data of service time was collected from observation and the total time was calculated starting from the moment of doctor's decision for inpatient care until the patients stayed on bed. Results showed that the flowchart of service process had several loops and caused longer service process. The average service time was 56,7 minutes. Factors which influence flowchart of service process are: organization design, assignment of man power, training activities and facilities of working area. The critical paths are: administration and budget time, routine blood specimen time, and waiting time at emergency care or polyclinic. A simulation model to improve the critical paths is conducted, the new flowchart will reduce service time to 15,2 minutes. Bibliography : 26 (1985-2000)"

"Anemia gizi yang disebabkan karena kekurangan zat besi masih merupakan masalah gizi utama di Indonesia. SKRT tahun 1995 menunjukkan bahwa 50,9 % ibu hamil menderita anemia, sedangkan pada kehamilan trimester III angkanya sebesar 49,2 %. Hasil survey anemia gizi ibu hamil di kabupaten Donggala tahun 1996, juga menunjukkan angka anemia yang sangat tinggi, yaitu 92,12 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa anemia gizi ibu hamil masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan cakupan suplementasi tablet tambah darah (Fe3) ibu hamil dan faktor lainnya yang berhubungan dengan kadar Hb ibu hamil trimester III, yang nantinya dapat dijadikan masukan untuk perencanaan program penanggulangan anemia gizi ibu hamil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagai unit analisisnya adalah ibu hamil, yang usia kehamilannya _> 7 bulan pada saat penelitian dilakukan, baik pada wanita primigravida maupun multigravida.Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional, dan cara pengambilan sampelnya dilakukan dengan pendekatan metode multistage random sampling dengan jumlah sampelnya sebanyak 150 ibu hamil trimester III. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 63,5 % ibu hamil trimester III di Kabupaten Donggala menderita anemia. Persentase anemia ini lebih tinggi pada daerah dengan cakupan suplementasi tablet tambah darah yang rendah (< 80 %) dibandingkan dengan daerah yang cakupan suplementasi tablet tambah darahnya tinggi (? 80 %).Hasil uji bivariate menunjukkan hubungan bermakna, antara cakupan suplementasi tablet tambah darah (Fe3) ibu hamil, konsumsi tablet tambah darah, tingkat pendidikan ibu, alat kontrasepsi hormonal dan ukuran LILA ibu dengan kadar Hb ibu hamil. Sedangkan variabel lain seperti : umur ibu, tingkat pengetahuan, status pekerjaan, usia kehamilan, dan jarak kehamilan, berbeda tapi tidak bermakna, dan variabel paritas tidak bermakna. Selain itu uji bivariate antara cakupan suplementasi tablet tambah darah dengan konsumsi tablet tambah darah menunjukkan hubungan yang bermakna.Dari hasil uji analisis multivariate, terdapat tiga variabel yang berhubungan bermakna dengan kadar Hb ibu hamil, yaitu variabel konsumsi tablet tambah darah, tingkat pendidikan, dan ukuran lingkar lengan atas (LILA). Dari ketiga variabel tersebut, LILA merupakan variabel yang paling dominan.Karena masih rendahnya konsumsi tablet tambah darah, dimana faktor tersebut merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kadar Hb ibu hamil, maka perlu adanya upaya peningkatan KIE yang berkaitan dengan konsumsi tablet tambah darah. LILA ibu merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan kadar Hb ibu hamil, oleh karena itu ukuran lingkar lengan atas ibu dapat dijadikan indikasi anemia. Dengan demikian upaya peningkatan KIE pada ibu yang LILA nya < 23,5 cm perlu dilakukan.Mengingat cakupan suplementasi tablet tambah darah berkaitan dengan konsumsi tablet tambah darah, sementara konsumsi tablet tambah darah berpengaruh terhadap kadar Hb ibu hamil, maka upaya peningkatan cakupan program suplementasi tablet tambah darah harus terus dilakukan, dengan penekanannya pada aspek monitoring program dan diupayakan agar tablet tambah darah diberikan lebih dini kepada ibu hamil.Daftar bacaan : 57 (1972 - 2001)

---

The Coverage Role of Iron Tablet Supplemental (Fe3) from Pregnant Mother and Other Factors to Mother's Hemoglobin (Hb) Content on the Third Trimesters in Donggala Regency, Central Sulawesi Province Year of 2001Nutritional anemia because of the iron deficiency is still became particular problem of nutrition in Indonesia. SKRT in the year of 1995, shown that of 50,9 percent of mother in pregnancy has suffered of anemia, whereas in pregnancy within the third trimester, it's figure amount of 49,2 percent. Data of survey reported that nutritional anemia of pregnant mother, 1996 in Donggala Regency as well that the number of anemia are very high, that is 92,12 percent. The matter, shown that nutritional anemia of pregnant mother is still remaining a problem seriously.

This research has aim to identify the role of coverage of iron tablet supplemental (Fe3) from pregnant mother and other factor in relation to mother's Hb content on the third trimester, for the next it can be made an input for planning program of tackling to nutritional anemia of pregnant mother.

The research conducted in Donggala Regency, Province of Central Sulawesi and as analysis unit is pregnant mother with pregnant aged of _> 7 months during research conducted of the both for women in first pregnancy (Primigravida) and multi pregnancy (Multigravida).

Design research applied cross sectional and the ways of adopting the sample carried out by approaching multistage random sampling method with

total of it's samples as many of 150 mother pregnancies on the third trimester. This results of research concluded that 63,5 percent of pregnant mother on the third trimester in Donggala Regency has anemia. This anemia percentage is higher at site with coverage of iron tablet supplemental is low (< 80 percent) than coverage's site of iron tablet supplemental is high (_> 80 percent).

The result of bivariate test indicated that value a significant relation among coverage of iron tablet supplemental (Fe3) from pregnant mother, iron tablet consumption, education level of mother, hormone contraception device and mid-upper arm circumference (MUAC) of mother with Hb content of mother age, knowledge-level, occupation status, age of pregnancy, and range of pregnancy were different but no significant, and variable parity has no significant.

From the result of multivariate consumption iron tablet supplemental, education Ievel and mid-upper arm circumference measurement (MUAC), from the three of those variables upper hand measurement is the most dominant variables.

Due to the consumption for iron tablet supplemental is low remain that the related factor is one of influencing factor to Hb content of pregnant mother, therefore, attempts to increase KIE (Communication, Information and Education) that related with consumption of iron tablet supplemental is apparently needed. The mid-upper arm circumference (MUAC) relating with Hb content of mother pregnant, as a result upper hand measurement of mother can be made anemia indication. Thus, attempts to increase KIE of mother whose mid-upper ann circumference (MUAC) measurement of < 23,5 cm is necessary followed up.

Considering that coverage of iron tablet supplemental relating with iron tablet consumption while consume iron tablet impact to Hb content of pregnant mother attempts to increase coverage of iron tablet supplemental must be done continuity by stressing to aspect of monitoring program and attempted that iron tablet is earlier given to pregnant mother.

References : 57 (1972 - 2001)"

"RSUBY sebagai institusi pemberi Iayanan kesehatan dituntut untuk mengupayakan pemanfaatan setiap fasilitas layanan yang dimiliki secara optimal agar dapat tetap survive dalam situasi yang cukup kompetitif seperti sekarang ini. Salah satu fasilitas layanan yang penting adalah apotek, selain karena keberadaannya dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan obat pasien, bila dikelola dengan baik, apotek akan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi rumah sakit yang bersangkutan. Adanya kesenjangan yang cukup menyolok antara jumlah lembar resep penderita rawat jalan di RSUBY dengan jumlah lembar resep yang dilayani depertemen farmasi akan berpengaruh terhadap kelancaran layanan dan sekaligus mengurangi kesempatan menambah penghasilan bagi RSUBY. Untuk dapat mengoptimalkan peran apotek dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah sakit perlu dilakukan penelitien survei dengan analisis kuantitatif dibantu dengan perhitungan statistik.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keputusan pasien dalam pembelian obat di apotek. Pengumpulan data dilakukan secara survei dengan bantuan kuesioner, besar sampel 105, terhadap pasien poli anak dipilih sebagai responden, dihitung dengan p = 0,5; Cl = 95%. Analisis data yang digunakan analisis univariat dan bivariat.Dan hasil penelitian didapatkan responden yang berobat ke RSUBY adalah bukan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal dekat, berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, membayar sendiri, berpersepsi biaya obat murah, berpersepsi obat lengkap, berpersepsi lama terhadap kecepatan pelayanan, berpersepsi tidak nyaman terhadap ruang tunggu, dan mengetahui adanya layanan apotek lain disekitar RSUBY. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 10 variabel babas yang diteliti, terdapat 3 variabel (persepsi tentang ketersediaan obat, persepsi kecepatan pelayanan petugas, dan pengetahuan tentang adanya layanan apotek lain) yang terbukti mempunyai hubungan bermakna secara statistik dengan keputusan pembelian obat di departemen farmasi di SUBY.

---

Related Factors to the Decision Of Outpatients Associated with Purchasing of Medicines in Pharmaceutical Departement at Bhakti Yudha Public Hospital, 2001The Bhakti Yudha Public Hospital as a service provider is demanded to cany out optimally the use of it's every service facility In order to survive in the current competitive situation. One of the prospective service facilities Is pharmacy departement. Beside to fulfil the whole medicine needed by the patient, if it is well managed, the pharmacy departement could become one of the profit centers of the hospital. The sharp gap between the number of the out-patients prescriptions of the Bhakti Yudha Public Hospital and the number of prescriptions served by the pharmaceutical departement will affect the level of services as well as reducing the opportunity to Increase the Income. In order to optimize the role of pharmaceutical departement to increase revenue of the hospital, a research needs to be done with quantitative analysis by using statistics program analysis.The objective of this research Is to obtain a description on the related factors to the decision of outpatients associated with purchasing of medicines in pharmaceutical departement . The reseach is using survei approach, data collection process is using queslonnaire which were directly asked to respodents, sampel size of 105 and p = 0,5; CI = 95%, Data analysis used are univariate and bivariate.The research has shown that respondents who are come to hospital are having non goverment employes, having residences close by hospital, having low education, having low income, self payment of medicine, having perception that medicine is cheap, having perception that the medicine is available, having perception that quality of service is bed, having perception that waiting room is uncomfortable, and understand that there are pharmacies located surrounding the Bhakti Yudha Public Hospital. The results of this research show that 7 out of 10 variables have no significant statistical relationship with the utilization of pharmaceutical departement."

"Sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dewasa ini baik( dari segi kependudukan, pembangunan fisik, teknologi, budaya dan perkembangan ekonomi maupun politik maka puskesmas sebagai unit pelaksana dari Dinas Kesehatan sudah sewajarnyalah mempunyai suatu rencana strategik yang sesuai dengan wilayah kerjanya, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang memuaskan termasuk kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.Untuk menyusun rencana strategik dari Puskesmas Tanjung Hulu, dilakukan penelitian operasional dengan analisis kuatitatif, dan penyusunan strategi ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap I (input stage) yang terdiri dari analis lingkungan eksternal dan internal dari Puskesmas Tanjung Hulu yang dilakukan oleh Consensus Decision Making Group (CDMG), yang terdiri dari Kepala Dinas TK II , Kepala Puskesmas, Dokter Gigi, Perawat Gigi, Bidan dan Koordinator Posyandu. Kemudian tahap II (matching stage). CDMG melakukan analisis dengan matriks internal-eksternal ( IE Matrix) dan matrix SWOT. Selanjutnya tahap III (decision stage) dengan menggunakan matriks QSPM untuk menentukan strategi yang terbaik yang harus dijalankan oleh Puskesmas Tanjung Hulu untuk mutu layanan kesehatan gigi tsb.Dari hasil penelitian ini, pada pemilihan alternatif strategi dengan berdasarkan hasil matriks IE, memperlihatkan posisi Puskesmas Tanjung Hulu pada Sel I yang berarti pada posisi Grow and Built dengan strategi yang dianjurkan adalah strategi intensif sebagai strategi utama dan diikuti oleh strategi integratif sebagai pendamping.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas Tanjung Hulu mempunyai potensi yang bagus untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi yang bermutu dengan dukungan kekuatan diatas rata-rata dan memiliki karakteristik internal yang kuat, walaupun terdapat kelemahan dan ancaman dalam fasilitas dan kemampuan penduduk. Sehingga diperlukan suatu strategi yang sedikit menggunakan fasilitas dan relatif lebih murah, yaitu dengan upaya promotif dan preventif dengan memaksimalkan peran serta masyarakat.Sebagai saran untuk tindak lanjutnya, maka strategi yang terpilih harus di laksanakan secara optimal dengan mengorganisasikan strategi-strategi terpilih tersebut sesuai dengan prioritasnya tanpa melupakan adanya monitoring dan evaluasi apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

---

The Strategic Plan for Quality of Dental Health ServiceTeeth He at Puskesmas Tanjung Hulu, Pontianak City in the year 2000-2005According to development and transition that happened lately from the people aspect, fisicly construction, technology, culture and economic development or politic, there for Puskesmas as the performer unit from healthcare service is properly to have strategic plan that suitable with the work district, so all the activity that realized can be reach the satisfying result including the mouth and teeth service activity.To arrange the strategics plan of the Puskesmas Tanjung Hulu, doing an operational research with qualitative analysis, and to arrange this strategy is passing several stages, that is : stage I (input stage) covers the external and the internal environment analysis of Puskesmas Tanjung Hub through the Consensus Decision Making Group (CDMG), that consist Chief of Dinas Kesehatan Tk II, the Chief of Puskesmas, the Dentist, Dental nurses, Midwife and the Coordinator of The Posyandu. And stage II (matching stage), CDMG doing analysis with internal-external matrix (IE matrix) and SWOT matrix. Then stage III (decision stage) by using QSPM matrix to decide the best strategy have be done by the Puskesmas Tanjung Hulu to the quality service of dental health.From the result of this research, on the selection of alternative strategy based on the the result of IE matrix, shows that the Puskesmas Tanjung Hulu position on Sel I, means that Grow and Built position which is suggested strategy is intensive strategy as the main strategy and followed by integrative strategy as side strategy.This research concluded that the Puskesmas Tanjung Hulu had a good potency to give well quality dental health services with the strength supported above the equally and have a strong internal characteristic, even though there is weakness and intimidation in facility and people potency. There for needed one strategy that use few facility and cheaper, that is with promotive and preventive expendient by using the society helps.As the follow up suggestion, then the selected strategy must performed optimally with organizing the selected strategics according to the priority without forgetting monitoring and evaluating when it unsuitable with the accomplishment."

"Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas merupakan salah satu profil puskesmas yang berisi informasi tentang keadaan umum dan gambaran upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan puskesmas. Informasi ini sangat besar perannya sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat puskesmas maupun di tingkat kota/kabupaten. Salah satu komponen input yang sangat vital dalam sistem pencatatan adalah petugas. Dari hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa kinerja petugas pengelola LBI puskesmas di Kota Jambi masih rendah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas pengelola LBI puskesmas di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dengan pendekatan potong lintang (cross sectional). Populasi dalam penelitian ini adalah petugas pengelola LBI semua puskesmas yang ada di Kota Jambi. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan kuesioner. Cheklist digunakan untuk mendata kinerja petugas.Penelitian ini memperlihatkan hubungan yang bermakna antara variabel kepemimpinan dengan kinerja petugas pengelola LBI, sedangkan variabel independen lainnya tidak bermakna.Penelitian ini merekomendasikan agar kompetensi kepemimpinan kepala puskesmas selalu ditingkatkan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk itu, termasuk memperbaiki sistem reward & punishment yang berkaitan dengan kepemimpinan mereka, mengembangkan sistem umpan balik kepemimpinan baik dari atas maupun bawahan mereka. Dinas Kesehatan Kota diharapkan membuat rencana pelatihan periodik bekerja sama dengan Bapelkes. Petugas pengelola LBI diharapkan bekerja dengan cara kerja tim. Pendekatan kerja tim ini selanjutnya perlahan-lahan menjadi budaya kerja yang kokoh yang menuju kepemimpinan bersama untuk setiap kegiatan di puskesmas.Terhadap penelitian selanjutnya, direkomendasikan bahwa validitas dan reliabilitas instrumen pengetahuan, motivasi dan yang lainnya harus lebih tajam.Daftar bacaan : 54 ( 1955 - 2001 ).

---

Related Factors to the Achievement of the Community Heath Center's Employees in the City of Jambi, year 2002.Health Center Integrated Reporting & Recording System (SP2TP) is one important source for profile, which describe health programs and activities have been done. This information are use in decision making and policy formation at health center's it self and district as well. One crucial input factor in the reporting system is human resource. The reporting staff performances on LBI reported before were still below expectation.

This study had objectives to described the LBI performance and factors related to it, at all puskesmas of the City of Jambi. The study used quantitative approach using crossectional design. The sample are all LBI staff of puskesmas at the City of Jambi. Data were collected using interview method guided by sructured questionnaire. To check list was used to record staff performance.

This study shows that leadership variable is significantly related to staff Performance, while other variables show non significant relationship.

This study reccommends that leadership competency of the puskesmas head should always be improved. Many approaches can be done, including improving reward & punishment system in relation to leadership, feed-back mechanism of their leadership from their supervisor as well as from subordinates. The District of Health Office should plan continuous training on leadership in collaboration with local Bapelkes institution. For the LBI staff, they should always maintain team work approaches in reporting-recording the LBI. This team work approach in the LBI reporting system can then be expanded on to other health center activities, as time will show, a collective leadership develops into a strong culture within puskesmas.

Regarded to continuing study for researchers, it is recommended that validity & reliability of insruments of knowledge, motivation and others should be focused.

Literature: 54 (1965 - 2001)."