Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan tarif pajak antar negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization untuk penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga menguji pengaruh karakteristik sistem perpajakan negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji praktik transfer pricing dalam konteks makro atau hanya menguji transaksi penjualan, penelitian ini menguji transaksi yang lebih komprehensif, yaitu penjualan, pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen ke pihak berelasi. Penelitian atas praktik thin capitalization dilakukan pada transaksi utang dan piutang berbunga jangka panjang ke pihak berelasi. Penelitian ini mengambil sampel anak perusahaan multinasional di 10 negara berkembang Asia pada periode 2010-2014. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan asing minimal 20% dan tidak memiliki anak  perusahaan atau hanya memiliki anak perusahaan lokal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pajak antar negara mendorong penggunaan praktik transfer pricing pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen namun tidak terbukti pada transaksi penjualan. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perbedaan pajak antar negara dapat mendorong penggunaan praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Hal ini kemungkinan karena perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan dalam melakukan pinjaman sehingga pinjaman dari pihak berelasi tidak bisa ditelusuri. Pada penelitian ini, penelusuran atas transaksi piutang berbunga jangka panjang menunjukkan bahwa hanya 2% dari observasi memiliki nilai transaksi piutang lebih besar daripada nol yang kemungkinan disebabkan perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan sehingga pemberian piutang ke pihak berelasi tidak dapat terdeteksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Worldwide Income terbukti dapat memperlemah penggunaan praktik transfer pricing pada mayoritas transaksi yaitu transaksi penjualan, pembelian, dan biaya jasa manajemen, namun tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Aturan specific anti-avoidance rule (SAAR) untuk transfer pricing terbukti meningkatkan efektifitas penegakan hukum pajak dalam mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan, namun tidak terbukti pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen. Aturan specific anti-avoidance rule untuk thin capitalization tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization. Penegakan hukum pajak yang tinggi terbukti membuat aturan SAAR menjadi lebih efektif mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan dan pembelian, namun tidak terbukti pada transaksi jasa manajemen. Aturan general anti-avoidance rule (GAAR) tidak terbukti memperlemah praktik transfer pricing dan thin capitalization.

---

This study aims to examine the effect of tax rate differences on transfer pricing and thin capitalization practices for corporate tax avoidance. This study also examined the effect of the characteristics of the taxation system on the use of transfer pricing and thin capitalization practices. In contrast to previous studies that tested the practice of transfer pricing in the macro context or only testing sales transactions, this study examined in more comprehensive transactions, namely sales, purchases, management service fee, and management service revenues to related parties. Research on the practice of thin capitalization is carried out on long-term interest-bearing loan and receivables transactions to related parties. This study takes a sample of multinational subsidiaries in ten Asian developing countries over a period of 2010-2014. The sample selected are companies that have at least 20% foreign ownership and does not have a subsidiary or only has a local subsidiary.The results show that the tax differences between countries encourage the use of transfer pricing practices in purchase, management service fee, and management service revenue transactions but are not proven in sales transactions. This study cannot prove that tax differences between countries encourage the use of the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing loan transactions. This is probably because the company uses a back to back loan or parallel loan scheme in giving loans so that loans from related parties cannot be traced. In this study, tracing of long-term interest receivable transactions shows that only 2% of observations have the value of transaction receivables greater than zero, which may be caused by the company using a back to back loan or parallel loan scheme so that the receivables from related parties cannot be detected.The results show that the worldwide income system is proven to weaken the use of transfer pricing practices in the majority of transactions, namely sales, purchase, and management service fees, but it is not proven to prevent the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing debt transactions. The specific anti-avoidance rule (SAAR) for transfer pricing is proven to increase the effectiveness of tax law enforcement in preventing transfer pricing practices in sales transactions, but not proven in purchasing transactions, management service fees, and management service revenues. The specific anti-avoidance rule for thin capitalization is not proven to prevent the practice of thin capitalization. High tax enforcement is proven to make SAAR rules more effective in preventing the transfer pricing practice in sales and purchase transactions, but not proven in management services transactions. The general anti-avoidance rule (GAAR) is not proven to weaken the practice of transfer pricing and thin capitalization."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik interpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, khususnya dari Putusan-putusan MA dalam periode tahun 2000 hingga tahun 2010. Penelitian ini juga mencoba menemukan diskripsi pelaksanaan independensi yudisial dalam praktik interpretasi ketentuan tersebut dan menganalisa akuntabilitas yudisial, sebagai bagian dari independensi hakim. Dalam praktiknya, Pasal 263 ayat (1) KUHAP dapat menimbulkan persoalan-persoalan: Putusan pengadilan yang mana yang terhadapnya dapat diajukan permohonan PK? Siapakah yang dapat mengajukan permohonan PK? Untuk menjawab persoalan- persoalan yang demikian, MA ternyata telah membuat putusan-putusan yang bertolak belakang. MA melakukan interpretasi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tetapi dengan kesimpulan berbeda pada beberapa kasus. Menginterpretasi aturan hukum adalah upaya menemukan makna dari aturan hukum itu, artinya mendistilasi atau menarik keluar dan menampilkannya ke permukaan kaidah hukum atau makna hukum yang tercantum atau tersembunyi di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Tentang cara atau metode untuk menemukan kaidah hukum itu, metode interpretasi klasik biasanya mencakup metode gramatikal, historis, sistematikal, teologikal dan sosiologikal, yang tentang penggunaannya tidak ada ketentuan tentang urutan hierarkhikal. Tidaklah mustahil bila masing-masing metode tersebut akan menghasilkan tafsiran yang berbeda-beda. Itulah yang menjadi penyebab mengapa Putusan-putusan MA dapat menjadi inkonsisten. Padahal, Putusan MA harusnya menjadi yurisprudensi, yang merupakan hukum juga. Sekalipun hakim di Indonesia tidak harus terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputus tetapi akan janggal kalau peristiwa yang serupa diputus berlainan. Dalam mempraktikkan independensinya untuk menginterpretasi suatu pasal, hakim memiliki diskresi dan dapat saja berbeda pendapat (dissenting opinion). Dari pelaksanaan diskresi dan independensinya tersebut, hakim perlu melaksanakan akuntabilitasnya. Sebagaimana independensi tidak bisa dilepaskan dari akuntabilitas karena keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama.

---

This research was aimed to examine the practice of interpretation of the Article 263 paragraph (1) Indonesia Criminal Procedure Code, in particular from the Supreme Court decisions during 2000 to 2010. The research also tried to find a description of the implementation of the judicial independence in interpreting the provision, then analyzing the judicial accountability, as part of the judicial independence. The formulation of the Article 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code, in practice, can lead to problems: Which court decision can be filed for the review? Who can apply for the review? To answer such matters, the Supreme Court has given various decisions, some of them are contradicting. The Supreme Court must interpret the Article 263 paragraph (1). Interpreting the provision is an attempt to find or to pull out and display the hidden meaning of the provision to the surface. It has been developed various methods of interpretation, including grammatical, historical, systematical, theological and sociological. About the use of the methods, there is no rule for their hierarchical. It may be impossible that the using of all methods will give the similar output. Different method can give different interpretation. That is why the Supreme Court produce inconsistent decisions. In fact, the decisions shall be precedence, which is also as law. Even though Indonesia judges are not tied to follow the previous judges decisions for similar cases, it will be awkward if similar cases have different decisions. In practicing independency in interpreting the provision, the judge has discretion and can have different opinions (dissenting). The judges discretion and the judicial independence need to implement accountability. The independency and accountability cannot be separated as they are two sides of the same coin."

"Peran penting universitas dalam memajukan pendidikan bangsa diiringi dengan berbagai usaha universitas dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk tujuan ini, universitas pada umumnya menetapkan beberapa standar (selain dari standar nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian) didalam sistem perkuliahan, seperti standar kompetensi, beban studi, proses pembelajaran, jadwal perkuliahan serta standar-standar lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing fakultas maupun jurusan atau departemen yang ada di universitas. Disadari atau tidak, standar-standar ini kemudian membentuk suatu tuntutan, terutama bagi mahasiswa dalam menjalani bidang studi yang mereka tekuni.Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kelelahan mahasiswa dengan sistem perkuliahan menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Variabel penelitian terdiri dari academic workload, lecturer behavior, teaching and learning, supporting facilitator, serta student burnout. Pengumpulan data dilakukan melalui survei (kuesioner) dengan total responden sebanyak 200 orang mahasiswa (Teknik Industri dan Arsitektur). Model penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kelelahan mahasiswa dengan faktor-faktor terkait sistem perkuliahan, sehingga diusulkan sebuah rekomendasi untuk mengevaluasi sistem perkuliahan yang ada agar dapat meminimalkan terjadinya sindrom kelelahan di kalangan mahasiswa.

---

Universities have an important role in enhancing the education of a nation, which aligns with efforts to generate qualified graduates. In relation to this circumstance, universities generally establish several standards (apart from the national standards established by the Ministry) in their academic systems such as standard of competency, study allocation for each semester, teaching and learning processes, teaching period and any other related standards depend on faculty and/department within the universities. Realized it or not, the established standards create a number of demand and/study burden, particularly for students.This study discusses the relationship between student burnout and the academic system using the Partial Least Square (PLS) method. Variables of this study consist of academic workload, lecturer behavior, teaching and learning, supporting facilitator, and student burnout. The data obtained through surveys (questionnaires) with a total of 200 students (Industrial Engineering and Architecture). The research model obtained shows a significant relationship between student burnout with factors related to the academic systems so that recommendations are proposed to evaluate the existing academic systems as well as minimizing the occurrence of burnout syndrome amongst students."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi jasa pendampingan yang dilakukan oleh KAP TRD terhadap penerapan PSAK 71 tentang gap analysis atas klasifikasi dan pengukuran aset keuangan pada PT Bank AI Tbk. Berdasarkan ketentuan PSAK 71, gap analysis dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yaitu pengujian SPPI, Model Bisnis, dan Konsistensi Model Bisnis. Evaluasi dilakukan terhadap jasa pendampingan yang dilakukan KAP TRD sesuai dengan kontrak kerjasama yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan evaluasi yaitu perencanaan dan identifikasi awal, pengujian dan analisis, serta finalisasi yang dilakukan pada masing-masing pengujian. Secara umum tahapan pekerjaan KAP TRD telah sesuai dengan kontrak kerjasama, namun terdapat faktor penghambat dari setiap tahapan pekerjaan dalam menentukan gap analysis yang berakibat.

---

This writing aims to evaluate the consultation services conducted by KAP TRD on the application of PSAK 71 regarding the gap analysis of classification and measurement of financial assets in PT Bank AI Tbk. Based on the requirement of PSAK 71, the gap analysis is carried out through 3 (three) stages of testing, consists of SPPI, Business Model, and Consistency of Business Models Testing. The evaluation consists of 3 (three) evaluation stages: planning and initial identification, testing and analysis, and finalization carried out on each test. In general, the stages of KAP TRD work are in accordance with the cooperation contract, but there are constraint factors from each stage of work in determining the gap analysis which could delay the work process of KAP TRD."