Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah pengunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui corak diskresi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya di Polda Metro Jaya. Dengan metode etnografi, peneliti ini ingin memotret gambaran yang sesungguhnya dari praktek penyidikan dan diskresi macam apa yang dikembangkan para penyidik narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi kepolisian untuk menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya dalam mengendalikan diskresi, sehingga hukum dapat ditegakkan secara etis.Temuan penelitian ini mematahkan anggapan sebagian anggota polisi yang menyatakan tidak ada diskresi dalam penyidikan narkotika. Hasil penelitian ini justru menampakkan corak diskresi yang beragam. Diskresi dilakukan atas dasar pertimbangan kualitas kasus, prioritas kegiatan karena keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam memandang pemakai narkoba apakah sebagai korban ataukah sebagai pelaku kejahatan, dan keselamatan anggota. Faktor sosial ekonomi dan lama tugas juga mempengaruhi keputusan petugas menggunakan diskresi.Dalam penyidikan kasus narkoba, terdapat 21 corak diskresi yang mendasarkan pada asas kewajiban hukum; ada juga yang koruptif. Peneliti juga menemukan sejumlah penyalahgunaan wewenang non-diskresi dalam bentuk tindak kekerasan sebagai efek negatif dari sistem kepolisian yang bercorak militeristik.Keinginan institusi agar polisi bertindak etis tidak dibarengi dengan langkah serius memberantas korupsi, karena pimpinan dan anggota polisi memberikan toleransi tindakan koruptif tersebut dengan dalih tidak ada dana operasional.Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi agar korupsi tidak tumbuh subur, antara lain dengan mengembangkan budaya polisi yang etis. Langkah lain adalah merumuskan pedoman pelaksanaan diskresi agar terhindar dari kesalahan dalam memutuskan tindakan diskresif dan pelatihan menggunakan kewenangan diskresi.Kepustakaan : 43 buku (1974-2000), 6 Undang-undang, 5 Peraturan Kepolisian 6 artikel, 13 berita."

"Prostitusi itu pada hakekatnya adalah komersialisasi pelayanan khusus yang pada umumnya dijajakan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dengan memberikan imbalan materi khususnya uang. Walaupun demikian pelacuran dicela masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa pelacuran itu merupakan perilaku seksual menyimpang, perbuatan bejat, tidak bermoral, dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Pelakunya dianggap sebagai sampah masyarakat yang menjijikan dan bahkan ada yang beranggapan mengganggu stabilitas serta merupakan salah satu sumber penyebab penyebaran penyakit kelamin. Karenanya terdapat kecenderungan masyarakat untuk menempatkan praktek pelacuran itu di suatu lokasi yang terpencil dan jauh dari lingkungan masyarakat. Namun tidak demikian halnya dengan lokasi pelacuran Boker, dimana pelacur dan lokasi pelacuran berada dalam satu lingkungan pemukiman dengan warga masyarakat.Dalam keadaan yang demikian, timbul pertanyaan bagaimana sesungguhnya kedua belah pihak beradaptasi dalam lingkungan yang tidak saling mendukung? Dimana para pelacur memerlukan kebebasan dari norma-norma sosial yang dapat memperkenankan kegiatannya, sementara itu penduduk memerlukan tempat bermukim dan mendidik anak-anaknya yang bebas dari kegiatan sosial yang melanggar norma-norma yang berlaku umum. Oleh karena itu dalam kajian ini dibahas bagaimana para wanita tuna susila yang hidup di komplek pemukiman penduduk tersebut berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, sehingga praktek pelacuran bisa terus berlangsung. Mengapa hal itu bisa berlangsung? Asumsi saya adalah bahwa kegiatan yang disebut pelacuran itu ternyata mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat termasuk warga setempat. Sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk membuat keteraturan sosial yang disepakati baik yang tertulis maupun lisan. Adapun tujuan pengkajian ini untuk mengetahui dan memahami pola-pola hubungan sosial yang mencerminkan adanya keteraturan sosial. Hasil kajian saya menunjukkan bahwa baik pelacur maupun penduduk setempat memahami akan kedudukan dan peranan masing-masing dalam membina kehidupan sehari-hari. Masing-masing pihak berusaha untuk saling menghormati dengan sejauh mungkin menekan terjadinya konflik. Para pelacur menyadari akan kedudukannya sebagai warga pendatang yang cari makan untuk sementara waktu. Di lain pihak penduduk setempat memahami profesi pelacur yang mencari nafkah sesuai dengan kemampuan. Disamping itu para pelacur juga berusaha menyesuaikan diri dengan cara antara lain. (I) Para pelacur tinggal di rumah-rumah kontrakan di tengah-tengah lingkungan warga setempat, (2) Pelacur yang akan memasuki rumah kontrakan menandatangani kesepakatan dengan pemilik rumah, (3) Pelacur aktif mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan warga setempat, (4) Pelacur membantu warga yang terkena musibah. Dengan mengetahui hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu kepolisian untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi khususnya yang timbul di lokasi pelacuran Boker serta memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Timur tentang manfaat dari pelacuran dan apabila akan melakukan penertiban tentu dapat dilaksanakan dengan arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pelacuran sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Dalam melakukan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data: metode pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Adapun hasil penelitian saya dapatkan bahwa: hubungan sosial antara pelacur dengan warga setempat telah menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak dimana para pelacur mendapatkan keuntungan karena mereka bisa melakukan kegiatan pelacuran tanpa diganggu warga bahkan warga memberikan perlindungan kepada pelacur, sebaliknya dengan adanya lokasi pelacuran Boker memberikan manfaat kepada warga setempat diantaranya memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bisnis bagi warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pelacur dengan warga setempat dan sebaliknya hubungan yang saling menguntungkan tadi menciptakan keteraturan sosial."

"Titik fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di Propinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan dan menentukan skala prioritas pembangunan otonomi daerah.. Secara spesifik diuraikan karakteristik geografis, ranking dan indeks ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menurut Kodya/Kabupaten, mengetahui dan memilih lima daerah yang mempunyai ranking dan indeks terendah, mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan ekonomi terhadap kondisi sektor pembangunan dan memberikan alternatif kebijakan. Penelitian ini didasarkan pada dua literatur utama yaitu Teori Faktor Analisis dan Analisis Multivariate Linier Regression. Teori Analisis Faktor ini mampu memunculkan perbedaan relatif antar wilayah dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi. Untuk memperkuat analisis maka dipergunakan Analisis Multivariate Linier Regression yang mampu menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap sembilan variabel terikat secara bersama-sama. Sehingga pada penentuan skala prioritas selain diketahui daerah dan sektor mana yang perlu diprioritaskan juga dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh terhadap sektor pembangunan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data Susenas 1999, Podes 1999, PDRB 1999 dan Potensi Wilayah. Dari data Susenas diambil data-data yang berkaitan dengan karakteristik rumah tangga seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Aktivitas Ekonomi. Dari data Podes diambil data-data yang berkaitan dengan sarana kantor pos, listrik, bank dan pasar. Dan data PDRB diambil data mengenai besarnya sumbangan sektor pembangunan terhadap PDRB. Sedangkan data potensi wilayah yang diambil dari pemerintah setempat berkaitan dengan potensi alam dan produk unggulan yang ada di daerah yang bersangkutan. Penelitian ini berhasil menguraikan perbedaan relatif antar wilayah. Secara keseluruhan daerah yang mempunyai ranking tertinggi adalah Kotamadya Bekasi dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan ekonominya, sedangkan pada tingkat kabupaten yang mempunyai ranking tertinggi adalah kabupaten Bogor. Sedangkan untuk skala prioritas otonomi daerah diperoleh lima daerah yang mempunyai ranking terendah yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cianjur, Sukabumi dan Garut. Bila diperhatikan berdasarkan sektor maka untuk pendidikan, Kabupaten Lebak mempunyai ranking terendah. Pada sektor kesehatan diperoleh daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Garut. Pada sektor aktivitas ekonomi dan sarana perekonomian daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Pandeglang. Sedangkan pada sektor pembangunan diperoleh Kabupaten Lebak yang mempunyai ranking terendah. Adanya Pengaruh dari kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi terhadap perkembangan sektor pembangunan telah terbukti dari hasil analisis yang telah dilakukan. Namun, pengaruh dan kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi tidak terjadi secara individual artinya pengaruh yang terjadi karena adanya keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, untuk meningkatkan sektor penyumbang PDRB harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas ekonomi secara bersama-sama dengan lebih menekankan pada peningkatan variabel aktivitas ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung."

"Kondisi geografi Indonesia yang luas serta penduduknya yang besar yang terdiri atas suku bangsa bukan saja merupakan suatu keuntungan, melainkan juga suatu kerawanan dalam upaya menciptakan persatuan serta kesatuan bangsa dan negara. Sebab dengan kondisi wilayahnya yang terpecah-pecah serta penduduknya yang multi etnik adalah suatu kesulitan untuk terciptanya persatuan dan kohesi, apalagi bila tidak didukung oleh prasarana dan sarana transportasi yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Anderson (dikutip oleh Budhisantoso; 1999), bahwa salah satu sebab lambatnya proses persatuan bangsa Indonesia adalah karena buruknya sarana komunikasi massa. Alasan ini adalah benar adanya, yang mana akibat kurangnya prasarana dan sarana transportasi telah menyulitkan proses interaksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia dan menghambat proses percepatan pemerataan pembangunan di pedesaan, daerah dan pulau terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia. Oleh karenanya tesis ini mencoba melihat korelasi peran jasa layanan angkutan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi dengan kondisi ketahanan nasional di wilayah yang dilalui jalur angkutan ini. kondisi ketahanan nasional tersebut tercermin pada peningkatan kemajuan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk menjawab hipotesa tersebut di atas, maka metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada 100 orang responden penumpang kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi serta beberapa pakar dibidang transportasi. Selain itu dilakukan pula analisa data yang berhubungan dengan judul tesis ini. Ada pun hasil kesimpulan penelitian ini yaitu, Bahwa dengan adanya layanan angkutan kereta api pada jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah yang dilalui angkutan ini. Sebesar 56% responden menggantungkan sarana angkutan ini untuk pergi bekerja dan berdagang, serta 33% responden untuk beraktivitas sosial seperti pergi ke sekolah, rekreasi, ke sanak keluarga, teman atau pun bepergian untuk keperluan lainnya. Manfaat jasa angkutan ini dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan taraf kehidupan. Selain itu keberadaan angkutan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi telah mendorong perkembangan kemajuan pembangunan terutama di wilayah Dati II Bogor dan Sukabumi. Berkembangnya wilayah Bogor dan Sukabumi telah menjadikan ke dua wilayah tersebut sebagai hinterland bagi Jakarta. Oleh karenanya, perubahan kondisi daerah dan struktur masyarakat yang tercermin pada kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat di kedua wilayah itu, secara signifikan berdampak pada kondisi ketahanan nasional yang bukan saja terjadi di wilayah Dati II Bogor dan Sukabumi, tapi juga di wilayah Dati II Jakarta."

"Latar belakang : Benzen yang masih digunakan oleh berbagai industri sebagai bahan pelarut dan bahan mentah diketahui berdampak negatif terhadap kesehatan tenaga kerja. Begitu juga dengan benzen yang digunakan perusahaan pemerosesan minyak dan gas dapat berdampak yang sama. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat pemakaian masker gas terhadap perubahan kadar fenol dalam urin akibat pajanan benzen di unit penatalaksanaan limbah PT. V di Kalimantan TimurMetode : Penelitian ini menggunakan disain studi intervensi. Empat belas tenaga kerja diambil secara purposif sebagai subjek yang diintervensi dengan pemakaian masker selama empat minggu disertai penyuluhan mengenai pencegahan terhadap pajanan benzen. Pengukuran terhadap lingkungan kerja dilakukan dengan mengukur kadar uap benzen, dan beberapa variabel seperti umur, pendidikan, pengetahuan, alkohol, merokok didapat dari wawancara dan kuesioner. Pajanan benzen terhadap tenaga kerja diukur melalui kadar fenol dalam urin.Hasil : Pengukuran kadar uap benzen di lingkungan kerja diatas nilai ambang batas yang dianjurkan ACGIH. Pada penelitian ini ditemukan perbedaan bermakna pada pemeriksaan kadar fenol dalam urin dan pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi (P<0,05).Kesimpulan dan saran : Studi intervensi ini menunjukkan adanya penurunan kadar fenol dalam urin subjek disertai peningkatan pengetahuan subjek yang bermakna sesudah intervensi. Disarankan pada perusahaan untuk melakukan pemantauan kadar uap benzen di lingkungan kerja setiap enam bulan dan tenaga kerja diharuskan memakai masker secara teratur pada saat bekerja.

---

The Benefit of Mask on the Change of Fenol Level in the Urine as an Effect of Benzene Exposure at the Sludge Processing Plant, `V' Company, East Kalimantan, 2000Background: Benzene which is still used in the industrial world as a solvent and raw material, still known to have negative effects on the workers' health. Benzene also exists in oil and gas company as by product. The purpose of this study was to identify the effects of benzene exposure through the measurement of phenol level in the urine of workers' at the sludge processing unit in the oil and gas company, PT V East Kalimantan and the impact of using mask respirator for its prevention.Method : The design of study was a simple intervention study. Fourteen workers were recruited purposively as subjects, were intervened by using mask about four weeks simultaneously and having education on personal protection against benzene vapor. A simple working environmental survey was carried out measuring the level of benzene vapor at the working area, while several variables i.e age, education, duration of work, alcoholism, smoking and drugs were collected through interviews and questionnaires. Benzene exposure was measured through phenol urinary level of subjects.Results : Study finding showed that the level of benzene vapors in the working area was above ACGIH threshold value. Significant differences were found between admission phase and post intervention phase in urinary phenol level and knowledge (P<0,05).Conclusions and suggestions : The intervention study showed a significant decrease in urinary phenol concentration of subjects as well as an increase of knowledge. The enterprise was suggested to carry out monitoring project of the benzene vapor level in the working area every six month while the workers should be instructed to use mask regularly while working."

"Penyakit Tuberkulosis Paru (TB Paru) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hasil SKRT tahun 1995 menunjukkan bahwa tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan pada semua golongan umur dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Diperkirakan 450.000' kasus baru tuberkulosis setiap tahun, dimana 1/3 penduduk terdapat disekitar Puskesmas, 1/3 lagi ditemukan pada pelayanan Rumah Sakit/Klinik Pemerintah dan Swasta, praktek swasta dan sisanya belum terjangkau unit pelayanan kesehatan dengan kematian diperkirakan 175.000 setiap tahun. Sampai saat ini belum ada penelitian mengenai perilaku pencarian pertolongan pengobatan tersangka penderita TB Paru di wilayah kecamatan Banggai kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan pada semua desa (20 desa) dalam wilayah kecamatan Banggai kabupaten Banggai Kepulauan dari bulan Maret 2000 sampai dengan April 2000. Penelitian ini menggunakan metode disain Cross Sectional . Sampel adalah seluruh tersangka penderita TB Paru yang ditemukan melalui skrining sebanyak 435 penderita. Pada tersangka penderita TB Paru dilakukan wawancara melalui kuesioner untuk mengetahui kemungkinan beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pertolongan pengobatan tersangka penderita TB Paru. Hasil yang diperoleh yaitu tindakan pertama perilaku pencarian pertolongan pengobatan tersangka penderita TB Paru 73,33 % ke fasilitas pelayanan pengobatan moderen (swasta dan pemerintah), 26,67 % ke fasilitas pelayanan tidak moderen (tidak berobat, mengobati sendiri dan pengobatan tradisional). Faktor persepsi akibat, persepsi kegawatan dan tingkat pendidikan berhubungan dengan perilaku pencarian pertolongan pengobatan tersangka penderita TB Paru di wilayah kecamatan Banggai kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya yang dapat disarankan adalah penyuluhan tentang TB Paru (gejala-gejala, cara penularan, akibat yang dapat ditimbulkan dan pengobatan) di masyarakat perlu ditingkatkan, juga dalam pelaksanaan program P2 TB Paru selain fasilitas pelayanan pemerintah juga perlu melibatkan fasilitas pelayanan swasta (dokter praktek swasta dan Paramedis/Bidan praktek swasta)."

"Studi ini bertolak dari anggapan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi nilai-nilai gender yang diwujudkan dalam pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak yang diterapkan dalam suatu etnis ditentukan oleh budaya dalam etnis itu dan telah membawa dampak yang tidak selalu positif pada anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Studi ini bermaksud menyibak tabir yang menyelimuti pola pengasuhan anak perempuan. Dalam masyarakat yang menjunjung budaya siri' pendekatan kualitatif berperspektif perempuan digunakan untuk memahami permasalahan budaya itu. Maka, teori belajar sosial, dan pandangan feministik digunakan untuk dapat menjelaskan nilai-nilai budaya yang terwujud dalam pengasuhan anak. Hasil studi menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak dalam budaya siri', Etnis Bugis Wajo, dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hal itu telah melahirkan ketidakadilan gender terhadap anak perempuan yang berwujud marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, para perempuan yang patuh pada budaya siri', dilihat dari sisi budaya, dianggap pantas, tetapi dirugikan karena hak-haknya terpasung. Kedua, perempuan yang memberontak pada budaya siri' dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya, tetapi memperoleh keuntungan, karena mampu menentukan kehidupannya sendiri.

---

Bugisnese Women in Siri’ Culture : A Study on Child Rearing and Its Impact on Wajo Bugisnese Women in South Sulawesi Province. The study is based on the assumption that family is a significant agent to socialize gender norms through child rearing practices. The child rearing practiced in an ethnicity is influenced by the culture held by the community, and the practices may not always bring positive effect to the children grow in the culture.

The study aims to discover the closed curtain covering rearing practices to girl child. In a society glorifies Sir/ culture, a qualitative-feministic approach of research needs to be used for that purpose. The study uses social learning theories and feministic ideas in comprehending how the culture and socialization practices might implant stereotypical self-concepts of women. Strong with patriarchal norms, the Siri culture maintains gender inequality to women - manifested in marginalization, subordination, stereotypes, multiple burdens and violence.

Specifically, the study points to two situations. Firstly, women who were submissive to the culture are seen culturally as those who were 'decent'. But actually they were shackled, their rights were denied. Secondly, women who resisted the culture were seen as 'indecent'. Yet, or however, they gained benefits, since they have their own selves. They were able to take stand and decide for her own lives."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang hingga saat ini telah memasuki tahun kelima memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagai sumber dana potensial guna mendukung biaya operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerimaan asli daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat.Sumber penerimaan asli daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2002 masih didominasi oleh pajak daerah (82%), retribusi daerah (7%) dan penerimaan lain-lain (10%), sedangkan untuk penerimaan laba dari instansi yang membidangi masalah pengelolaan aset (yaitu perusahaan daerah/BUMD, Sekretaris Daerah, dan Lembaga Teknis) masih sangat kecil (1%). Fakta ini menunjukkan lemahnya kinerja dan sistem organisasi tata kerja instansi/unit kerja pemerintah yang membidangi pengelolaan aset kota daiam melakukan pemberdayaan aset kota melalui program restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi.Besarnya nilai dan jumlah aset kota Jakarta, yaitu sebesar hampir 75 trilyun rupiah banyak diperoleh dari bidang tanah dan bangunan. Kondisi aset tanah dan bangunan yang pada umumnya memiliki potensi dan produktifilas tinggi ini belum dioplimalkan oleh Pemerintah. Akibatnya, beban biaya (anggaran) pemeliharaan terhadap aset tersebut terus bertambah, karena sifat biaya pemeliharaan aset untuk tanah dan bangunan adalah fixed cost, artinya biaya tersebut akan tetap ada meskipun tidak digunakan atau dimanfaatkan.Aset kota Jakarta berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan dengan melibatkan partisipasi dari pihak ketiga (masyarakat, yayasan sosial maupun sektor swasta). Keterlibatan unsur pihak ketiga ini selain mengurangi beban biaya anggaran juga membantu Pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kota Jakarta dan mensejahterakan warga kota Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aset Kota, terutama di bidang tanah dan bangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep Balanced Scorecard (BSC) unluk diterapkan pada Unit/Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pengelolaan aset kota. Teori yang dipakai sebagai dasar penelitian adalah kombinasi ilmu manajemen, yaitu manajemen perkotaan, manajemen aset, manajemen strategis dan berbagai teori yang mendukung pemilihan strategi. Penentuan alternatif strategi yang digunakan adalah analisis SWOT, sedangkan penentuan strateginya dilakukan dengan menggunakan analisis tata olah hirarki (analisis AHP) dengan menggunakan perangkat lunak expert choice.Berdasarkan penetapan alternatif strategi pengelolaan aset kota dengan menggunakan metode matriks SWOT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi kuadran III, artinya bahwa Pemerintah memiliki potensi dan peluang pasar yang sangat besar, namun di lain pihak, instansi ini dihadapkan pada beberapa kendala/kelemahan di sektor internal organisasi. Maka berdasarkan tahapan strategi, akan lebih tepat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan masalah internal organisasi.Dan berbagai pilihan stategis untuk melakukan pembenahan, strategi yang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan strategi pembenahan progresif, dan pelaku yang diprioritaskan untuk menerapkan Balanced Scorecard adalah Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran nilai-nilai agama yang membentuk pemahaman, penghayatan, dan pengalaman perempuan tentang seksualitas. Ide-ide religius yang membentuk persepsi individual itu kemudian digali sebagai pengalaman perempuan yang bersinggungan dengan realitas dirinya, suaminya, norma sosialnya, dan religiusitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berperspektif perempuan, dengan menggali pengalaman enam subjek penelitian. Data yang ditemukan dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan konsep Islam tentang seksualitas, perkawinan, kesetaraan jender, dan kecenderungan budaya patriarkal, serta konsep Foucault tentang hubungan kekuasaan dengan seksualitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pandangan tentang seksualitas sulit diungkapkan. Perempuan menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus menerima segala keinginan laki-laki karena memandang bahwa perintah agama mengharuskan istri untuk mematuhi suami. Ketakutan akan ketidakpatuhan terhadap ajaran agama dan dosa menyebabkan perempuan merasa berkewajiban untuk tidak menolak segala keinginan suami. Dorongan seksual, meskipun diakui sebagai hal yang manusiawi dan berhak dimiliki oleh setiap orang, pada kenyataannya sulit diperoleh perempuan karena tabu untuk dibicarakan dan perempuan tidak layak memperlihatkan keinginan itu. Temuan itu bukan hal yang mengejutkan karena masih dominannya budaya patriarkal dalam jalur transmisi agama. Hal itu menarik untuk didekonstruksi dengan perspektif yang sensitif jender sehingga melahirkan penafsiran agama yang lebih adil jender."

"Luas daratan Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan permukaan bumi, akan tetapi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya sangat tinggi, meliputi 1I% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia dan 16% spesies burung.Sekitar 17.000 pulau di Indonesia terbentang antara kawasan Indomalaya dan Australia. Kepulauan Indonesia memiliki tujuh kawasan biogeografi utama dengan tingginya tingkat keanekaragaman tipe-tipe habitat yang ada. Banyak pulau yang terisolasi selama ribuan tahun, sehingga memiliki tingkat endemik yang tinggi (FWI/GFW, 2001).Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada, diperlukan upaya konservasi yang merupakan salah satu bagian penting pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dinyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Pengelolaan kawasan konservasi ini dirasakan tidak efektif mengingat belum ada kawasan konservasi yang berhasil menggabungkan prinsip konservasi dan ekonomi yang bukan saja menjaga keanekaragaman hayati tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan dan memberikan pemasukan bagi negara. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya SDM, minimnya dana dan teknologi.Pada tahun 1995, Pemerintah RI memberikan hak pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No.227/Kpts-II/1995. Pelimpahan pengelolaan meliputi kawasan seluas 1.790.000 hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser (905.000 ha), Hutan Lindung (505.000 ha) dan Hutan Produksi (380.000 ha), yang keseluruhannya di DI. Aceh (80%), (sekarang Nanggroe Aceh Darusalam) dan 20% di Propinsi Sumatera Utara. Surat Keputusan ini kemudian dicabut dengan ditetapkannya Keppres No. 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Dalam pengelolaan KEL ini, pemerintah menjalin kerjasama pengelolaan dengan Yayasan Leuser Internasional (YLI) selama 30 tahun. Pemerintah juga bekerjasama dengan Uni Eropa dalam pendanaan dan pengelolaan dengan membentuk Unit Managemen Leuser (UML) sebagai lembaga operasional pengelolaan kawasan untuk mernpersiapkan saran dan prasarana menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.Keberadaan UML sebagaimana diatur dalam financial Memorandum (FM) antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu sebagai penerima mandat operasional pengelolaan KEL. Tim operasional pengelolaan tersebut terdiri dari ahli-ahli konservasi dan kehutanan Uni Eropa dan Indonesia yang mempunyai masa kerja selama tujuh tahun pada tahap I, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan serta menjalankan Program Pengelolaan Leuser (PPL) yang teiah ditetapkan oleh Leuser Steering Committe (LSC). Kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan konservasi di wilayah ekosistem Leuser dan merupakan transfer ilmu dan teknologi bagi pengelola kawasan tersebut di masa yang akan datang.Penetapan KEL ini merupakan paradigma baru dalam pemberian ataupun menjalin kerjasama pengelolaan pada sebuah yayasan. Selama ini hak konsesi hanya diberikan berupa HPH yang mengekploitasi hasil hutan bukan untuk keperluan konservasi. Manajemen pengelolaan kawasan yang tercantum dalam FM antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa tersebut menggabungkan antara kepentingan konservasi sumberdaya alam hayati dengan peningkatan nilai ekonomi kawasan yang berpegang pada prinsip penyerapan aspirasi masyarakat (bottom up) (Masterplan, I995). Melalui prinsip pengelolaan dirnaksud diharapkan konservasi dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pemerintah baik dari segi ekonomi maupun kelestarian kawasan.Kawasan ekosistem Leuser juga terdiri dari beberapa kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebelumnya seperti Taman Nasional Gunung Leaser (TNGL), Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Hutan Produksi dan sesuai dengan namanya, kawasan ini merupakan gabungan dari sistem alami satu sama lain yang merupakan keterkaitan erat yang membentuk bentang alam yang sangat luas serta sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kawasan ini mencakup berbagai tipe ekosistem, mulai dari ekosistem pantai, rawa, danau, dataran rendah dan dataran tinggi hingga pegunungan dengan ketinggian 3.500 m dari permukaan laut.Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat kebijakan dan peraturan pemerintah dalam pengelolaan dan bentuk kerjasama pengelolaan kawasan konservasi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) serta pengaruh pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan KEL tersebut.Penelitian ini diharapkan akan sangat membantu dalam upaya pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di masa akan datang, khususnya dalam upaya pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Di samping itu, melalui penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi pengelolaan kawasan konservasi lainnya sehingga dapat menjamin pelestarian sumberdaya alam yang ada dengan tanpa mengenyampingkan aspek pemanfaatan sumberdaya alam yang dengan sendirinya akan dapat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi pada khususnya, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.Kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan KEL masih belum mendukung ke arah pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat sebab Keppres No. 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser belum mengakomodir kepentingan para pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan terutama hak-hak masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan dan peraturan ini masih bemuansa sentralistik dalam menetapkan kerja sama pengelolaan. Dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji fait-or-War internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja UML dalam menjaiankan PPL maka ditetapkan beberapa skala prioritas yaitu mengupayakan perbaikan sikap mental masyarakat yang tidak mendukung pengelolaan dan mewujudkan penegakan hukum yang tegas dan menjamin kepastian hukum serta mewujudkan struktur organisasi yang kuat dengan peningkatan kerja sama para pihak terkait dan meningkatkan kemampuan SDM untuk merebut pasar global di bidang ekowisata. Sehingga bentuk kerjasama pengelolaan kawasan konservasi di KEL yang mendukung ke arah tujuan peruntukan kawasan adalah Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.Konsep pengelolaan ini menerapkan mekanisme yang transparansi, partispasi dan akuntabilitas publik sebagai langkah membangun "good governance" dan pelaksanan "rule of law", yang memperkuat dan mengakui hak kelola masyarakat adat, pendanaan jangka panjang, serta memperkuat desentralisasi fiskal daerah dalam pengelolaan Leuser. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang bagi penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya, sesuai dengan kebutuhannya dengan penetapan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Walaupun dalam UUPD ini pengelolaan kawasan konservasi masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat, dalam haI ini Dirjen PHKA-Depatemen Kehutanan, tetapi diharapkan dengan manajemen pengelolaan bersama KEL ini kepentingan pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pihak swasta, LSM dan masyarakat adat disekitar kawasan akan terwakili.Daftar Kepustakaan : 37 buku (tahun 1986-2001)

---

Indonesia's land surface is only 1.3% of the total earth's Land surface, but it has a vast diversity of nature. In this land surface alone, there are 11% of the world's total plants species, 10% of the total mammal's species and 16% of the total bird's species. There are around 17,000 islands in the Indonesian archipelago stretching from the Indomalayan to the Austrasia. The archipelago has seven main biogeography areas; with each one of them has a highly varied types of habitat. Many of these islands have been isolated for thousands of years; thus they have a high endemic level. Three main locations that have always been known to have a vast variety of species are the Papua, with its high level of species variety and they are highly endemic. There's also Kalimantan, which also has a high level of species variety but they are moderately endemic, and Sulawesi, that has moderate Ievel of species variety but highly endemic (FWI/GFW, 2001).

To sustain the variety of species, a conservation act has to be done. This act is also an important part of the sustainable development. According to the UU No.5, which is issued in the year 1990, about nature's conservation and diversity of nature, it is stated that the government should manage the conservation areas. So far, the management of these conservation areas is considered ineffective, considering that there's still no conservation area, which is successfully combined the principal of conservation and economics. The idea is not only keeping the species variety alive but also enhancing the welfare of the people that live in the surrounding area and also contributing to the country's income. This flaw is due to the lack of human resources, funding and technology.

In the year 1995, the Indonesian government gave the right to manage the Leuser Ecosystem Area (KEL) to The Leuser International Foundation (YLI) by issuing a mandatory letter by the minister of forestry, No.227/Kpts-II/1995. The right covering the area of 1,790,000 hectares, which consists of The Leuser National Park (905,000 hectares), conservatory forest (505,000 hectares) and productive forest (380,000 hectares). Most of the area, 80%, is located in The Province of Nangroe Aceh Darusalam and 20 % of it, is located in The Province of North Sumatra. This mandatory letter is then withdrawn and replaced by Keppres No.33 tahun 1999, about The Leuser Ecosystem Area (KEL) management. Through this management system the government is working together with The Leuser International Foundation in managing the area for 30 years. The government is also cooperating with The European Union in the matter of funding and forming The Leuser Management Unit (UML). This unit will act as the operating area manager and has to prepare all that is needed towards a sustainable and people-based management.

The unit as stated in The Financial Memorandum (FM) between Indonesia and The European Union, will receive the mandate to manage The KEL. This operational management team consists of experts in conservation and forestry from Indonesia and The European Union. They will have a seven-year working period for the first phase, and can be extended to cater to the need of keeping The Leuser Management Program running. This program is made by The Leuser Steering Committee (LSC). This cooperation is hoped to be able to solve problems found in conserving The Leuser ecosystem and also provides the transfer of knowledge and technology to the next management team.

The management of KEL is a new paradigm in giving the right or cooperating to manage a conservation area to/with a foundation. In the past, the concession right has always been given in the form of HPH, which in the end is only giving them the right to exploit and not conserving the forest. The area management as stated in The FM, which is mentioned earlier, is combining the need to conserve the natural resources with the need to raise the economic value of the area, which is based on the bottom up principal. This way of managing the area is expected to be useful to the people who live in the surrounding area and also the government in both the economic aspect as well as in the conservation aspects. The Leuser Ecosystem Area is consists of several natural reservation area that has already been setup. These areas are The Mountain Leuser National Park (TNGL), zoological reservation area, botanical reservation area and productive forest. The areas are naturally intertwined, where each component is closely connected to form a vast natural community, which is very important for the life of human beings and other living creatures. This area has various types of ecosystem, varying from shore, swamp, lake, lower plain, highland and also mountain that can reach up to 3,500 m from the sea surface.

This research is done to review decisions and Laws that the government has made in managing and cooperating in the act of conserving the KEL, also to see the impact in implementing the UU No.22 Tahun 1999, about the role of the Local government in managing the KEL. This research is expected to be helpful in the act of conserving the Leuser Ecosystem Area, especially in trying to implement a sustainable and people-based conservation. This research is also expected to be able to provide inputs for other conservation areas. In the end, the conservation of natural resources can be done without setting aside the usage of those natural resources that can be useful for the people that live in the surrounding area and the people of Indonesia as a whole.

Decisions and laws that have been made in managing KEL so far have not been supporting the sustainable and people-based conservation, which is the ultimate goal of the conservation act. This is due to the fact that Keppres No.33 Tahun 1998, about The Lauser Ecosystem Area, has not been able to accommodate the interest of related parties, especially the right of the local people, which are very dependent to the forest. The Laws is also very centralistic in making decisions in making the cooperation agreement. Using the SWOT analysis enable us to evaluate both internal and external factors that are affecting the work of UML in implementing the PPL. Priorities then can be set, first of all is to change the mental attitude that is shown by the people that is against the management of the reservation area. Next is to ensure the implementation of a stern law. Setting a strong organizational structure is also important; this can be done by making necessary cooperation with related parties, enhancing the quality of the human resources in order to dwell in the global market of Eco-tourism. Thus the kind of management cooperation necessary in order to reach that goal is through the sustainable and people-based Management of the Leuser Ecosystem Area.

This concept is using the mechanism that is transparent, involving the public to participate and to be accountable for the implementation of good governance. Implementing the rule of law is also needed to strengthen and to admit the right of the local people to participate in the managing activities, long-range funding and also empower the decentralization of the state fiscal in managing the Leuser. The UU No.22 Tahun 1999 about the local government has given the chance to absorb the people aspiration in the matter of managing their own environment in a way that suited their need best, by using the sustainable development. Although in this UUPD the management of the reservation area is still done by the central government, in this case by The Ditjend PHKA, Department of forestry, but through IKEL the interests of the central government, local government, private sector, NGOs and the local people can be catered.

References : 37 books (1986-2001)"