Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang kegiatan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya. Permasalahan tesis ini adalah mengenai kegiatan di dalam melakukan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas.Adapun fokus dari pernasalahannya adalah perilaku petugas Unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kajian tesis ini perilaku petugas dilihat dan sudut pandang rangkaian tindakan birokrasi yang dilakukan, serta peran dari petugas kepolisian yang sesuai dengan posisinya dalam menjalankan kegiatan penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan, sejauh mana para anggota dari Unit Laka Lantas Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan tugasnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengapa penyimpangan perilaku bisa terjadi di dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana teknik pengumpulan data didapat dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dengan pedoman serta melakukan pengamatan terlibat.Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dalam setiap bentuk pekerjaan ada kemungkinan terbuka kesernpatan untuk dilakukannya penyimpangan, demikian juga halnya dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pekerjaan polisi memberikan sejumlah besar kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan tindakan penyimpangan dan penyelewengan dalam melaksanakan tugas.Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggota Unit Laka Lantas Sat Idik Ditlantas Polda Metro Jaya, tidak terlepas dari kebijaksanaan pimpinan kesatuan tersebut. Karena sistem kontrol dan kendali pimpinan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas dapat dikatakan lemah. Akibatnya, terjadilah perilaku menyimpang dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga tidak ada standarisasi dan batasan yang jelas dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, sehingga tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana guna melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas kepolisian.Dengan demikian dapat dikatakan, apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, bukan seratus persen disebabkan kemauan atau kehendaknya sendiri, tetapi bisa karena keadaan yang membuatnya harus melakukan tindakan tersebut.Daftar Kepustakaan : 31 buku + 4 dokumen."

"Urbanisasi, baik dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun dalam bentuk pemekaran wilayah administrasi yang mengubah dari status desa luar kota menjadi bagian wilayah kota, mempercepat pertambahan penduduk kota. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya lahan untuk permukiman dan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, lokasi yang dianggap strategis adalah daerah pinggir sungai. Penduduk yang tergolong relatif miskin dan kurang berpendidikan banyak yang mendirikan gubug-gubug liar dan kumuh di tanah kosong di daerah bantaran Sungai Code yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Mereka umumnya tidak mengetahui bahwa Peraturan Daerah menetapkan daerah bantaran sungai itu sebagai lahan yang berstatus kawasan lindung sempadan sungai dan direncanakan sebagai jalur hijau kota.Pada tahun 1983, Alm. Roma Mangun seorang arsitek, budayawan, dan juga sebagai rokhaniawan telah memprakarsai upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan martabat manusia, dan pembangunan lingkungan dengan merancang dan mendirikan rumah-rumah sederhana yang artistik bagi kaum marginal di Ledok Gondolayu. Hasil dari kegiatan ini telah memperoleh penghargaan internasional di bidang arsitektur tata ruang kota, yaitu Aga Khan Award.Setelah mengalami bencana banjir besar pada tahun 1984, Pemerintah Daerah menyetujui untuk dilaksanakan program rasionalisasi Sungai Code. Program utamanya meliputi pembangunan secara fisik yaitu proyek pembuatan talud dan yang nonfisik yaitu program TRIBINA, yang terdiri dari Bina Manusia, Bina Ekonomi dan Bina Lingkungan.Secara tidak langsung, program itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai suatu bentuk legalisasi terhadap keberadaan permukiman di daerah bantaran Sungai Code, sehingga mereka yang telah tinggal lama di permukimam tersebut enggan untuk relokasi ke kawasan di luar daerah jalur hijau kota.Perkembangan permukiman di daerah bantaran Sungai Code itu selanjutnya cenderung menyimpang dari kebijakan rencana jalur hijau kota, sehingga mengakibatkan terjadinya dilema antara realita dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RUTRK dan RDTRK yang berlaku saat ini.Berdasarkan pada latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka timbul pemikiran untuk melakukan suatu penelitian, yaitu untuk mengevaluasi Kebijakan Jalur Hijau di Permukiman Sungai Code.Perumusan masalah peneitian ini adalah sebagai berikut:1. Apakah keberadaan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungai Code masih dapat diterima, mengingat bahwa arah perkembangannya cenderung menyimpang dari kebijakan rencana menjadikan kawasan itu sebagai jalur hijau kota?2. Apakah peraturan RUTRK dan RDTRK yang ada masih dapat diberlakukan terus; atau perlu disempurnakan; atau harus diganti dengan yang baru sama sekali?Tujuan dari penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Jalur Hijau di Permukiman Sungai Code Yogyakarta, sebagai berikut:1. Untuk meneliti keberadaan permukiman di sepanjang tepi Sungai Code pada saat ini masih dapat diterima atau tidak 2. Untuk meneliti kebijakan rencana tata ruang kota yang berlaku sekarang masih relevan apa tidak,Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan pada saat melakukan peninjauan kembali Kebijakan Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta.Penelitian ini merupakan penelitian 'terapan' yang termasuk pada jenis `penelitian kualitatif atau 'penelitian naturalistik'. Keadaan obyek penelitian ini digambarkan dengan cara pendekatan 'metode deskriptif.Untuk mewakili semua kawasan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungai Code, dipilih dua lokasi penelitian yaitu Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu.Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara langsung dengan penduduk setempat maupun pejabat-pejabat Pemda Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari buku literatur, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Data tersebut meliputi indikator atau kriteria yang menyangkut aspek-aspek perekonomian masyarakat, keterpaduan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, berikut sub-indikator atau sub-kriterianya.Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:1. Hasil penilaian terhadap kondisi masing-masing aspek adalah sebagai berikut:Kondisi ekonomi masyarakat di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai baik Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat di lokasi penelitian pada saat ini sudah tidak termasuk golongan masyarakat yang relatif miskin. Kondisi keterpaduan lingkungan di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat ini daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kawasan penelitian itu masih ada dalam batas kemampuannya. Kondisi pemberdayaan masyarakat di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat ini masyarakatnya sudah mulai mampu untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Hasil penilaian terhadap kondisi ketiga aspek tersebut di atas secara menyeluruh nilainya termasuk sedang (dalam interval baik, sedang, dan buruk).Menurut Agenda 21 Indonesia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997) dan menurut Sustainable Community Indicators (Kline, 1997), aspek-aspek ekonomi masyarakat, keterpaduan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakatnya berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas manusia dan kualitas lingkungannya, sehingga hasil penilaian terhadap ketiga aspek tersebut diatas dapat menggambarkan bahwa kualitas manusia dan kualitas lingkungan di Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu adalah tidak buruk.Menurut R. Malthus Meadows dick. (dalam Soetaryono, 1998), kualitas manusia dan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi baik buruknya hubungan antara manusia dengan lingkungannya, sehingga daiam studi kasus ini dapat dikatakan bahwa pada saat ini belum sampai terjadi hubungan buruk antara manusia dan lingkungan permukiman di Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu.2. Hasil pemilihan alternatif tindakan terbaik dengan menggunakan metode PHA menunjukkan, bahwa tindakan terbaik yang harus dilakukan adaiah 'menyempurnakan' RUTRK dan RDTRK yang sekarang berlaku.Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:1. Pada saat ini belum sampai terjadi hubungan buruk antara manusia dengan lingkungan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungal Code, sehingga keberadaan permukiman seperti yang ada pada saat ini masih dapat diterima. Meskipun begitu, untuk selanjutnya harus tetap diupayakan agar hubungan itu mencapai ke tingkat yang baik, supaya terjamin adanya 'keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya yang berkelanjutan. Untuk itu, dengan tegas harus mulai adanya larangan memperluas lahan permukiman melebihi luas lahan permukiman yang ada sekarang, dan rencana pembentukan jalur hijau kota harus segera direalisir.2. Pemilihan altematif tindakan terbaik yang diproses melalui komputer dengan menggunakan perangkat lunak Expert Choise, hasilnya menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang RUTRK dan RDTRK itu masih perlu disempurnakan agar lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan lingkungan hidup yang semakin berkembang.Berdasarkan hasil penyempurnaan itu, diharapkan akan dapat diperoleh suatu peraturan tentang rencana tata ruang kota yang lebih ditaati, dan dapat dilaksanakan secara efektif dalam upaya membangun komunitas masyarakat berkelanjutan di kawasan sepanjang koridor Sungai Code.Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Untuk mencegah terjadinya pengangguran, pemerintah atau perusahaan swasta di sekitar kawasan itu harus terus membuka peluang kerja yang diprioritaskan kepada penduduk setempat.2. Untuk memperluas peluang kerja, pihak pemerintah harus mempercepat realisasi pembentukan kawasan wisata sungai.Pemerintah perlu membangun instalasi pengolahan limbah cair (IPLC) khusus untuk perrukiman bantaran Sungai Code yang ada sekarang. Pemerintah bersama masyarakat harus segera memulai gerakan penghijauan di daerah pinggir Sungai Code, dengan jenis tanaman vertikal dan pot-pot tanaman untuk daerah permukiman yang sudah terianjur padat. Pemerintah dan perusahaan swasta disarankan agar menghimpun dana bantuan untuk pemugaran rumah-rumah artistik yang pemah dianugrahi Aga Khan Award.3. Untuk memberdayakan penduduk, perlu diberikan pelatihan keterampilan di bidang industri kecil seperti kerajinan kulit, keramik, daur ulang kertas bekas.4. Untuk pemberdayaan wanita, perlu adanya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender. Di dalam RUTRK dan/atau RUTRK, perlu penetapan alokasi lahan atau blok-blok peruntukan permukiman masyarakat strata bawah. Penyempurnaan kebijakan, terutama pada pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah kependudukan, rencana tata guna lahan yang baru. Di dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum, perlu memberdayakan fungsi kontrol atau pengawasan dari lembaga masyarakat paling depan yaitu RT dan RW di kawasan yang bersangkutan. Di dalam Pasal tentang Rencana Penanganan Lingkungan dan Pasal tentang Ketentuan Pidana harus dimuat ketentuan dan sanksi yang tegas untuk melarang perluasan permukiman lebih lanjut di sepanjang koridor Sungal Code.5. Untuk mengembangkan pemahaman pihak legislator (DPRD) terhadap materi perencanaan tata ruang kota, perlu ditingkatkan kerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi sebagai cumber masukan yang independent.Daftar Kepustakaan : 97 (1983-2001)

---

Greenbelt Policy Evaluation in Settlement Areas along the Code River: A Case Study of Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu, Yogyakarta)Urbanization, covering both the movement of some people from rural area to urban area and the expansion of the city territory has changed the village's status from rural territory to become a part of urban area, which will increase the population rapidly. Increasing the population rapidly will cause increasing land resources problems for human settlement areas and water resources for daily needs. To meet the demands, the most strategic locations are the riverbank areas. Therefore, the majority of the incoming people prefer to make a choice to live on the abandoned land at the Code riverbank areas belong to the state. The same case also to be doing by the old residential from the riverbank area, in the form as expansion of the settlement area to the riverside.The most of them who choose to live on the riverside areas are minim on knowledge and classified as poor people. Generally, they don't know that the local regulation stipulates that the riverbank as river's protectorate areas and planed as a greenbelt of the city in the long run.In 1983, Romo Mangun as an architect and a pastor have taken the initiative to empower society through increasing quality of live of the human being and to developed the environment by designing and making artistic houses for the poor in Gondolayu river basin. The results of those activities have got the international Aga Khan award for the best in architectural town's design.After the big flood in 1984, the local government agreed to realize the Program of Code River's Rationalization. The main programs are consist of physical development that is `riverside dike project' and non physic development that is `TRIBINA (three guidance plan) programs which consist of guidance to improve the social status, guidance to develop the economic security, and guidance to manage the ecological integrity.Indirectly, some people believe that those program activities are a form of legalization for the human settlements at the riverside areas. So that more people settle in this strategically areas. But, as time goes on they are reluctant to relocates to the areas as planned in the regulation.The settlement's development at Code Riverbank tend to deviates from policy of the city's greenbelt plan, it caused a dilemma between the reality and the policy of RUTRK and RDTRK regulations.Based on the background has been described in above, there is an idea to make a study, to evaluate the policy of greenbelt city plan at the Code Riverside settlement areas.The problem statement of this study can be formulated as follows:Are there the settlement at the Code Riverside can be accepted, because of the development has tend to deviates from the long run policy of greenbelt city plan?Are the policies of the Spatial City Plan still valid; needs to be completed; or have to be totally changed with the new one?The goal of the Evaluation policy of the greenbelt city plan at Code Riverside settlement areas are described below:1. To study the status of the Code Riverside settlement areas at the moment, still can be accepted or not.2. To study the policy of the City Spatial Plan, which is now, exist, still relevant or not.The advantage of this study is used as an in put for the policy makers on the continuation of the review on the policy of the Cities Spatial Plan.This study is an applied research and can be mentioned as a qualitative research or naturalistic research, with employs a descriptive method approach.To represent the whole settlement area along the Code River, there are two case study areas, Ratmakan Valley and Gondolayu Valley.The primary data are collected by using a questionnaire and by discussion approach to the resident on the site and to the government officials from Pemda Yogyakarta. The secondary data are collected from the literatures, seminar reports, articles, article of the law regulations, and the other official documents. The data have been collected from this study are consist of two data items. First, the data indicate the quality of the human life and quality of the environment in the case study area. Secondly, data can to be used, as the criteria to choose the best alternative must be done to the policy of the Cities Spatial Plan.Based on analysis result toward that indication can be estimated whether the relation between human being and its environment are in bad condition or still bad yet. So that we get the result whether the nowadays settlement is still can be accepted or not. Besides based on synthesis result toward the criteria by using Analysis Hierarchy Process (PHA), will be chosen the best action toward RUTRK and RDTRK which exist right now.The data covers indicator or criteria, which connects with Economic Society aspect, Integrated Ecology aspect, Empowerment Society aspect, and its sub indicator or in sub criteria.The data of analysis result of the study shows that:1. The result of the condition of each aspect is as follows:The society economic condition in Ledok Gondolayu and Ledok Ratmakan now is in a good condition. This shows that the society in that location nowadays is not including in poor society.Integrated Ecology condition in Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu nowadays is in medium level condition. This indicates that nowadays, carrying capacity and absorbing capacity still in the range of their capability. Empowerment society condition in Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu is in medium level condition. This indicated that nowadays, the society have been able to decide what they to do in condition of their ability to solve their own problems Looking at the result toward those three aspects, shows that the overall condition is in the moderate ranges (from the interval point of view, it is good, moderate, or bad).Based on Agenda 21 Indonesia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997) and, based on `Sustainable Community Indicator (Kline, 1997), the Economic Security Aspect, Ecological Integrity, and Empowerment with Responsibility influence to the human quality and environmental quality. So, the judgment?s result toward the overall condition had shown that the human quality and environmental quality at Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu are not bad.Based on R. Malthus Meadows (in Soetaryono, 1998), the human quality and environmental quality influence to the bad relation between the human and the environment- So, in this case study relatively the relation between the human and the environment at Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu are not bad.2. The best-chosen alternative action using the PHA method shows, that the best action must be done to complete RUTRK and RDTRK, which is now, exist.Based on the result of above mention study, the study gets the result:1. The relationship between human being and the environment-along the Code River, now has not reached bad range, so the settlement nowadays still can accepted. Although the relation ship has to be reached in better range in the future, and the harmony and balance between human being and the life environment can be continued. Therefore the strict prohibition and the plan to develop the greenbelt of the city must be soon realized.2. The best action alternatives, has been processed through the computer using software Expert Choice. The result shows, that local government policy in RUTRK and RDTRK still need to be completed to get better and more suitable with the life environment needs. From which is a getting increased from general city plan which more be obeyed and can be effectively be done in getting sustainable community society along the Code river.The suggestion to be given from the case study is as follows:1. To prevent unemployed, local government and private company in that area must open employment chance for local resident priority.2. To enlarge the employment chance, the government must soon realize the river eco tourism. Local government must to develop IPLC especially for the .riverbank settlement at Code River. The local government together with the society must soon start to make greenery in the Code River area for crowded settlement area.. The local government and private company are suggested to collect the funds to renovate the artistic houses, which are given by Agha Khan Award.3. To empower the people, needs to train their ability in small industry like leather industry, ceramic industry and recycle industry4. To empower the women, needs to give information to increase their consciousness towards the issue of gender equity. In RUTRK and RDTRK needs to allocate the land or to block the settlement of the poor. To complete the policy, especially in the articles, which connects with population problem, a land use plan and the steps of law enforcement. In the implementation of the law enforcement, the function of the RT and the RW as the institute of society in front line should be empowered. So, they can act to control the implementation in field. In the article of the Implementations of the Environment Plan and the article of the Legal must cover the regulations and the strict sanction to forbid the settlement enlargement along the Code River.5. To get the input and to improve the knowledge of the matter's content for review the City Spatial Plan, the member of legislator must work together with the expert from the university as an independent institution.References : 97 (1983 - 2001)"

"Kegiatan industri migas sangat potensial menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Minyak yang merembes ke dalam tanah dapat menyebabkan tertutupnya suplai oksigen dan meracuni mikroorganisme tanah sehingga mengakibatkan kematian mikroorganisme tersebut. Tumpahan minyak di lingkungan dapat mencemari perairan dan tanah hingga ke daerah sub-surface dan lapisan aquifer air tanah.Bioremediasi memainkan peranan penting yang makin meningkat pada remediasi lingkungan tercemar polutan organik dan telah diterima secara luas sebagai teknologi inovatif. Bioremediasi adalah suatu teknologi aplikasi proses biologis untuk melenyapkan bahan kimia beracun dan berbahaya dari lingkungan dengan melibatkan agen biologis seperti tanaman, mikroorganisme, dan enzim tanaman/mikroorganisme.Untuk mengatasi pencemaran limbah minyak, maka diperlukan suatu cara penanggulangan yang efisien, efektif, ekonomis, dan tidak merusak lingkungan. Penelitian ini akan menguji sejauhmana keefektifan pemanfaatan bakteri pemecah minyak dalam proses bioremediasi. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh jenis bakteri yang dapat mendegradasi minyak bumi secara cepat sehingga tidak lagi berperan sebagai pencemar di lingkungan.Tujuan penelitian ini adalah: (a) memperoleh jenis bakteri pemecah minyak yang mampu mendegradasi senyawa hidrokarbon dalam proses bioremediasi; (b) mengetahui pengaruh jenis bakteri, pH, dan waktu degradasi terhadap pertumbuhan bakteri pemecah minyak dan proses bioremediasi; (c) membandingkan pertumbuhan bakteri pemecah minyak dalam mendegradasi tanah terkontaminasi minyak dan tanah tidak terkontaminasi minyak; (d) mengetahui kondisi lingkungan yang optimum bagi pertumbuhan bakteri; dan (e) mengetahui alternatif penanggulangan pencemaran minyak bumi dalam upaya pengelolaan lingkungan.Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh: (a) informasi dasar tentang pemanfaatan bakteri pemecah minyak dalam proses bioremediasi sehingga akan menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya; (b) bakteri pemecah minyak dalam penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan di lapangan dalam proses bioremediasi; dan (c) upaya pengelolaan lingkungan yang tepat untuk mengatasi pencemaran limbah minyak.Hipotesis yang diajukan adalah: (a) jenis bakteri, pH, dan waktu degradasi berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri pemecah minyak dan proses bioremediasi; (b) kondisi tanah terkontaminasi minyak dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri pemecah minyak daripada tanah tidak terkontaminasi minyak.Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen, dimana sampel tanah terkontaminasi minyak dan tanah tidak terkontaminasi minyak diperoleh dari lokasi 9C-68, Minas SBU, PT. CPI, Riau. Sampel bakteri Pseudomonas fluorecence dan Bacillus subtilis diperoleh dari Laboratorium Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April-September 2001.Analisis kandungan minyak total (TPH) dan kromatogram dilakukan di Environmental and Technology Support Laboratory, PT. CPI, Duri. Analisis kualitas tanah (tekstur tanah, N, P, dan K), kualitas air (pH, DO, CO2, BOD5, dan COD), dan mikrobiologi dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNRI.Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengukuran secara langsung di Laboratorium. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, studi pustaka, dan sebagainya. Data primer dan data sekunder ini kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dilakukan uji statistik ANAVA untuk menguji keberartian variabel pada perlakuan.Isolat bakteri Pseudomonas fluorescence, Bacillus subitilis, dan kultur campuran (Pseudornonas fluorescence T Bacillus subtilis) dapat digunakan dalam proses bioremediasi. Namun, bakteri Pseudomonas fluorescence pada pH 8 lebih cepat mendegradasi senyawa hidrokarbon pada tanah terkontaminasi minyak dengan laju biodegradasi sebesar 96,1 ppm/hari dan persentase penurunan sebesar 91,51%.Kultur campuran pada pH 7 merupakan isolat dengan aktivitas metabolisme yang lebih tinggi dilihat dari total bakteri pemecah minyak, baik pada tanah terkontaminasi minyak maupun tanah tidak terkontaminasi minyak. Berdasarkan hasil kerjanya, kedua bakteri ini bersifat sinergisme.Perlakuan kontrol (B0) mempunyai pH lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya, baik pada tanah terkontaminasi minyak maupun tanah tidak terkontaminasi minyak. Kegiatan bakteri pemecah minyak dalam mendegradasi senyawa hidrokarbon menyebabkan penurunan pH.Waktu degradasi berpengaruh terhadap total bakteri, dimana semakin lama waktu degradasi, maka semakin tinggi total bakteri sampai batas tertentu sebelum terjadi fase kematian. Waktu degradasi juga berpengaruh terhadap persentase degradasi senyawa hidrokarbon, dimana kandungan TPH yang terendah terdapat pada minggu II (T2). Proses bioremediasi ini telah berlangsung dengan baik karena kandungan TPH telah mencapai 1% atau kurang dari 10.000 ppm.Pada tanah terkontaminasi minyak terdapat total bakteri pemecah minyak yang lebih tinggi dibandingkan tanah tidak terkontaminasi minyak. Bakteri pemecah minyak memanfaatkan senyawa hidrokarbon sebagai sumber energi dan sumber karbon sehingga meningkatkan pertumbuhan bakteri tersebut.Untuk penelitian selanjutnya, maka perlu dilakukan penelitian proses bioremediasi di lapangan yang terkontaminasi minyak. Penelitian juga perlu dilakukan mengenai jenis bakteri pemecah minyak lainnya yang mampu mendegradasi hidrokarbon dalam limbah minyak sehingga dapat dilakukan proses pembiakan dan pembuatan isolat untuk tujuan komersial. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai proses bioremediasi, maka perlu diteliti faktor-faktor lain yang belum diamati dalam penelitian ini seperti kandungan bahan organik, anorganik, dan unsur hara tanah.Upaya pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan konsep minimisasi limbah baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan pencegahan lebih berharga daripada penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran limbah minyak di lingkungan. Pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kesadaran dan peran serta masyarakat. Disamping itu, perlu dilengkapi dengan peraturan hukum yang berlaku.

---

The Utilization of Hydrocarbon Degradation Bacteria in Bioremediation Process (A Case Study in Processing of Contaminated Ground Oil in Minas SBU, PT. Caltex Pasific Indonesia, Riau)Migas industry activity is very potential to cause water, ground, and air pollution. The infiltration of oil into ground layer will cover the oxygen supply, poison and kill the ground microorganism. Oil spilled into environment also pollute the aquatic environment, sub surface area of ground and aquifer layer of ground water.Bioremediation plays an important role in remediation of polluted environment by organic pollutant and has been widely accepted as an innovative technology. Bioremediation is an applied biological process technology to disappear poison and dangerous substances from the environment with involves biological agents such as plant, microbial and plant/microbial enzymes.To overcoming of earth oil pollution, an efficient, effective, economics, and not damage environment method is needed. This research will test how the effective the utilization of hydrocarbon degradation bacteria in bioremediation process. So hopefully it can find type of bacteria that able to degrade hydrocarbon compound so quickly until it can not participate as a polluter in environment.The objectives of this research were: (a) to find type of hydrocarbon degradation bacteria that able to degrade hydrocarbon compound in bioremediation process; (b) to know the influence of bacteria type, pH, and degradation time on the growth of hydrocarbon degradation bacteria and bioremediation process; (c) to compare the growth of hydrocarbon degradation bacteria in degrading contaminated ground oil and uncontaminated ground oil; (d) to know the optimum environment condition for the bacteria growth; and (e) to know the alternatives to overcome earth oil spilled in environmental management efforts.Accordance with the results of this research expected: (a) to give information about the utilization of hydrocarbon degradation bacteria in bioremediation process for become the basic considerations of further research; (b) hydrocarbon degradation bacteria on this research could be applied into environment in bioremediation process; and (c) the efforts of approsiate environmental management to overcome waste oil pollution.Hypothesis of this research were: (a) type of bacteria, pH, and degradation time influence the growth of hydrocarbon degradation bacteria and bioremediation process; (b) contaminated ground oil condition could increase the growth of hydrocarbon degradation bacteria than uncontaminated ground oil.This research was done by used of experimental method. Samples of contaminated and uncontaminated ground oil were obtained from 9C-68 location, Oil area Minas SBU, PT. CPI, Riau. Samples Pseudomonas fluorescence and Bacillus subtilis were obtained from Food and Nutrient Laboratory, Bogor Agriculture Institute. The research was conducted on April-September 2001.Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) and chromatography analysis were conducted at Environmental and Technology Support Laboratory, PT. CPI, Duri District. Analysis of ground quality (ground texture, IN, P, and K), water quality (pH, DO, COz, BOD5, and COD) and microbiology were conducted at Food Microbiology Laboratory, Faculty of Fishery and Marine Science, University of Riau.Data in this research were consisting of primary and secondary data. Primary data was obtained by directly measurement in laboratory. Secondary data was obtained by literature study, in interrelated office, and so on. These two types of data were analyzed descriptively with ANAVA statistical test to examine the variable significance in every treatment.Isolated of Pseudoinonas fluorescence, Bacillus subtilis, and mixture culture of (Pseudomonas fluorescence Bacillus subtilis) can be used in bioremediation process. But, Pseudomonas fluorescence bacteria at pH 8 can accelerate to degrade hydrocarbon compound in contaminated ground oil with biodegradation rate of 96,1 pprnlday and decreasing percentage rate of 91,51%.Mixture culture bacteria at pH 7 are isolate with higher metabolism activity viewed by total of hydrocarbon degradation bacteria, both in contaminated ground oil and in uncontaminated ground oil. According to its activity production, both bacteria have synergism characteristic.Control treatment (BO) has pH value lower than the other treatment, both in contaminated ground oil and uncontaminated ground oil. The activity of hydrocarbon degradation bacteria to degrade hydrocarbon compound has decreased pH value.Degradation time influenced bacteria total where longer of degradation time will increase the bacteria total until in fixed level before lethal phase occurs. Degradation time also influenced hydrocarbon compound degradation percentage where the lowest of TPH content found at second week (T2). This bioremediation process occurred well because the TPH content has reached of 1% or less than 10.000 ppm.In contaminated ground oil has higher total of hydrocarbon degradation bacteria than in uncontaminated ground oil. Hydrocarbon degradation bacteria used hydrocarbon compound as energy source and carbon source until increase that bacteria growth.For the next research, it is necessary to search the bioremediation at polluted field of oil waste. Research is also necessary doing to the other types of hydrocarbon degradation bacteria that able to degrade hydrocarbon in oil waste so breeding process and isolate making could be done for commercial perspectives. To find entirely description of bioremediation process, it is necessary to search the other factors that still not observed and measured in this research such as organic, inorganic substance content, and ground nutrients.Efforts of waste management can be done with waste minimization concept either directly or indirectly manners. But, prevention action is more valuable than to overcome oil waste pollution in environment. Environmental management will be well implemented if it is supported by awareness and participation of community. In addition, it should be provided by law regulations."

"Penelitian ini menelaah perubahan pekerjaan produktif perempuan, dari bersawah dan menenun songket ke menyadap karet dan bersawah, serta pekerjaan produktif laki-laki, dari pandai besi di rantau menjadi penyadap karet di desa. Perubahan pekerjaan itu disebabkan oleh Proyek Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat (Proyek PPKR). Penelitian ini mengungkap dampak perubahan itu pada perempuan: manfaat dan mudaratnya. Penelitian kualitatif berperspektif perempuan ini telah mengumpulkan data primer melalui observasi serta wawancara mendalam dengan tujuh betas subjek, delapan suami subjek, lima tokoh masyarakat, dan tiga pengelola Proyek PPKR.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Proyek PPKR kurang bermanfaat bagi perempuan. Meski demikian, Proyek itu menyebabkan suami menetap di desa sehingga dapat membantu istrinya dalam melakukan beberapa tahapan penanaman padi sawah. Perempuan terdiskriminasi sejak dari pendaitaran peserta Proyek hingga mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Proyek. Padahal, perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki, yaitu berusia produktif dan pandai baca tulis. Meskipun perempuan banyak terlibat dalam tahapan kegiatan pembuatan kebun karet dan penyadapan karet, mereka tersubordinasi, artinya sekadar sebagai pekerja keluarga. Bila sebagai penenun songket perempuan memiliki otonomi terhadap uang dari hasil kerjanya, sebagai penyadap karet perempuan kehilangan otonominya. Baik sebelum maupun setelah ada Proyek PPKR, perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan reproduktif Sementara itu, perempuan juga disibukkan oleh kegiatan sosial di desa. Hal ini disebabkan oleh pembagian kerja secara seksual yang jelas antara laki-laki. Dan perempuan. Akibatnya, perempuan harus memikul beban yang multi. Oleh karena itu, disarankan agar basil penelitian ini dijadikan masukan bagi perencana pembangunan, khususnya di bidang perkebunan dalam membuat peraturan dan pedoman yang adil jender; bagi lembaga penelitian, baik negeri maupun swasta dalam memberikan pelatihan sensilivitas jender bagi pelaksana Proyek, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan tokoh masyarakat, dan dalam mensosialisasikan kesetaraan jender dalam masyarakat; dan bagi para peneliti agar dapat melakukan penelitian mengenai dampak lain dari kehadiran Proyek PPKR pada perempuan.

---

The focus of the study is on the changing of productive activities of women, From rice cultivation and `songket' weaving, to latex incision and rice farming; and the productive activities of men, from migrated steel laborer to latex plantation laborer - due to the Development of Latex Plantation Project. The study inteded to reveal the implication of the changes to the lives of women.The research used qualitative methods Focused on women's perspective. Obsevation and in-depth interviews were conducted to seventeen women, eight men (the husbands), five informallformal leaders, and three staff of the project.

It was revealed while the project enable the men to stay in the village, the changing activities did not benefit women. Before the project, women were very active in economic lives, and had their autonomy over their earnings. But after the presence of the project, women were discriminated against from the beginning of the project: in registration as participant of the project, and to have access to courses. Women were very active in the whole process of planation activities, but subordinated only as family woker. They did not earn as individuals, and did not have autonomy over the earnings anymore. Because of the gender ideology embedded both in cultural as well as social structure, women always had their multiple burdens. Before the project, women had their triple-role: reproductive, productive, and community managing -and duringthe project they still have to he responsible for the triple-role. From its result it-is suggested to development planner and decisionmaker, precisely to those in charge for planation project, to compose explicit-written gudelines to prohibit discrimination against women in planation. It is also suggested for those related to the field to conduct gender sensitivity and gender equality Craning to the women and men farmers, for them to be able to develop new ways of working and relating."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keluarga Jepang Dewasa ini, khususnya kaku kazoku dalam teks Yu Miri.Data penelitian diambil dari tiga teks Yu Miri yaitu, Kazoku Hyohon (1994), Furu Hausu (1996) dan Kazoku Shinema (1997). Pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis teks di atas, adalah pendekatan dari sudut sosiologi sastra. Metode yang digunakan untuk menganalisis teks adalah metode analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiga teks Yu Miri yang berbicara tentang keluarga ditemukan adanya perubahan fungsi anggota kaku kazoku. Dampak terjadinya perubahan fungsi anggota kaku kazoku mengakibatkan munculnya fenomena kateinai bekkyo dan kateinai booryoku. Hasil penelitian ini merupakan suatu bentuk tanggapan terhadap kondisi keluarga Jepang dewasa ini."

"Sebuah negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem pertahanan mandiri yang dibangun sesuai dengan kondisi negara tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh bermacam suku bangsa. Sistem Pertahanan Wilayah bisa menjadi perekat perbedaan yang ada, namun juga bisa menjadikan alasan untuk memisahkan diri apabila ada ketidakadilan yang terjadi akibat pelaksanaan sebuah Sistem Pertahanan Wilayah.Tesis ini membahas persoalan Sistem Pembinaan Wilayah untuk Pertahanan, berkaitan dengan perkembangan situasi politik negara sehingga memunculkan gugatan dengan keberadaan komando teritorial TNI. Pertanyaan seputar tesis ini adalah : Bagaimanakah sistem pertahanan wilayah Indonesia? Alternatif sistem pertahanan wilayah bagaimanakah yang cocok pada masa sekarang (pasca orde baru)? dan Masih perlukah pembinaan wilayah untuk pertahanan teritorial? Adapun tujuan penlitian ini adalah: Menganalisis sistem pertahanan wilayah sebelum era reformasi, Menganalisis relevansi pembinaan wilayah terhadap sistem pertahanan teritorial, dan Membuat alternatif sistem pertahanan wilayah yang cocok dengan masa pasca orde Baru.Metode yang dipakai adalah analisis dekriptif yang melibatkan beberapa koresponden untuk diminta penilaian seputar Sistem Pertahanan Wilayah. Sebagai alat bantu untuk menganalisis data maka digunakan metode AHP yang berguna untuk mendapatkan sebuah keputusan. Tesis ini mendapatkan hasil berupa sebuah negara memerlukan Pertahanan yang mana pembinaan kewilayahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan bidangnya. Ada tiga lembaga yang diangkat pada tesis ini yaitu PEMDA, TNI, dan Kantor Wilayah Dephan. Pertahanan yang baik akan mendukung kondisi Ketahanan Nasional sebuah bangsa untuk tetap survive menghadapi dinamika perkembangan peradaban dunia."

"Bandara sebagai pusat pelayanan transportasi udara pada dasarnya merupakan lingkungan yang selalu berkembang seiring dengan kesibukan yang ada didalamnya. Operasi pesawat udara mengemisikan tingkat bising yang tinggi sehingga menurunkan kualitas lingkungan di sekitar bandar udara. Penurunan kualitas lingkungan ini diduga mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, sehingga menimbulkan biaya kesehatan dan biaya fisik yang harus ditanggung oleh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengetahui besarnya tingkat kebisingan di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan yang telah melampaui baku mutu yang ditetapkan, (2). Mengetahui pengaruh tingkat kebisingan yang telah melampaui baku mutu yang ditetapkan terhadap gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan, (3). Mengetahui pengaruh kebisingan terhadap gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik dengan tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar (Willingness to pay = WTP) jika tingkat bising di sekitar bandar udara dapat diturunkan sesuai baku mutu.Hipotesis dalam penelitian ini adalah : (1). Tingkat bising di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan telah melewati baku mutu yang telah ditetapkan, (2). Terdapat pengaruh tingkat bising terhadap gangguan kesehatan masyarkat dan kerusakan lingkungan fisik di sekitar bandar udara Sepinggang Balikpapan, (3). Terdapat pengaruh gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik dengan tingkat kesediaan membayar oleh masyarakat (WTP).Penelitian dilakukan di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan pada bulan Agustus 2001 sampai dengan Juni 2002. Dilaksanakan dalam dua tahap kegiatan. Tahap pertama berupa pengumpulan data primer yang meliputi pengukuran tingkat bising. Tahap kedua, berupa survai sosial melalui wawancara dan pengumpulan data melalui kuesioner yang ditunjang dengan pengumpulan data sekunder di lokasi I, II yang terletak di RT. 14 dan RT. 15 Kelurahan Sepinggan dan lokasi III yang terletak di RT.52 Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dengan jumlah responden sebanyak 50 responden untuk tiap-tiap lokasi sehingga total responden sebanyak 150 responden. Di dalam tahap ini juga diukur kondisi sosial ekonomi serta kesanggupan membayar (WTP) masyarakat untuk mengurangi tingkat bising. Data hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan metode statistik dan metode valuasi kontingensi (Contingent Valuation Method).Berdasarkan hasil pengukuran tingkat bising di lokasi I didapatkan nilai siang (Ls) sebesar 78,5 dB (A), malam (Lm) 45,3 dB (A) dan siang-malam (Lsm) 76,70 dB(A). Pengukuran di lokasi II pada siang (Ls) 66,70 dB(A), malam (Lm) 66,80 dB(A) dan siang-malam (Lsm) 69,10 dB(A). Pengukuran di lokasi III, pada siang (Ls) 69,40 dB(A), malam (Lm) 57,10 dB(A) dan siang-malam (Lsm) 68,00 dB(A). Berdasarkan hasil perhitungan WECPNL pada lokasi I, rekomendasi ICAO untuk lokasi I sangat berbahaya untuk mendirikan bangunan, kecuali permukiman kedap suara. Ketiga lokasi yang telah diukur telah melampaui baku tingkat kebisingan yang ditetapkan.Dampak bising terhadap gangguan kesehatan dan kenyamanan masyarakat di daerah penelitian dengan tingkat kedatangan pesawat yang tinggi adalah sulit tidur dan berkomunikasi (9,3%), sulit tidur, berkomunikasi dan pendengaran (32,7%), sulit berkomunikasi dan ketulian (8,7%), dan sulit berkomunikasi (16%), dan sulit berkomunikasi dan gangguan pendengaran (24,7%). Ketidaknyamanan responden terhadap tingkat kebisingan adalah sangat terganggu 30,66%, terganggu 62,66% dan cukup terganggu 6,66%.Kesimpulan bahwa 1) tingkat pengukuran tingkat bising di sekitar lokasi bandar udara Sepinggan Balikpapan telah melampaui baku mutu tingkat kebisingan yang ditetapkan, 2) Tingkat bising berpengaruh terhadap gangguan kesehatan dan lingkungan fisik di sekitar bandara udara Sepinggan Balikpapan dan 3) Dampak tingkat bising berpengaruh terhadap tingkat kesediaan membayar masyarakat di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan.Dengan menggunakan metode langsung, rata-rata tingkat kesediaan membayar masyarakat yang bermukim di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan dalam daerah paparan bising adalah Rp. 357.800,00 per tahun. Dengan menggunakan metode tidak langsung, rata-rata pengeluaran biaya pengganti kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik adalah Rp. 461.000,00 per tahun. Berdasarkan hasil survei bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat cenderung akan meningkat pada waktu-waktu yang akan datang khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan embarkasi jamaah haji di bandar udara Sepinggan Balikpapan.Penulis menyarankan beberapa penyelesaian alternatif terhadap pengelolaan bising di bandar udara Sepinggan Balikpapan antara lain: 1) Penetapan jadwal penerbangan dengan jumlah frekuensi penerbangan pada siang hari lebih besar dari pada malam dan dengan tingkat bising di bawah baku mutu lingkungan, 2) Pihak pengelola bandar udara Sepinggan Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan secara bersama-sama membahas masalah bising dan getar dengan memperhatikan tingkat kesediaan membayar (WTP) guna mengurangi dampak bising dan getar, 3) Penggunaan jalur hijau dan pertamanan untuk dapat mereduksi tingkat bising yang tinggi terhadap masyarakat sekitar bandara, 4) Memperhatikan jarak ideal antara sumber bising dengan permukiman penduduk di sekitar bandara, 5) Menerbitkan dan meimplementasikan peraturan penetapan wilayah paparan bising lewat hukum serta membatasi tingkat bising maksimum yang diperbolehkan di daerah permukiman, 6) Hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai tanggapan dari masyarakat yang ingin mendapatkan lingkungan yang sehat (bebas dari tingkat kebisingan di atas baku mutu lingkungan).

---

Economic Valuation of Noise Impact on Disturbances of Society Health and Physical Environment (A case: study of Noises Impact of Aircraft Operation on Disturbance of Society Health and Physical Environment around the Sepinggan Airport Balikpapan)Airport as a center of air-borne basically is an environment which grows along with their activities. The aircraft operation emits high noises decreasing the quality of environment around the airport. This decreasing environmental quality has negative impact on the disturbances of society's health and physical environment so that results cost of health and physical of which society have to carry on.The objectives of this research are : (1) to know the noise level which is over-limit of determination around the airport of Sepinggan Balikpapan, (2) to find out the influences of over-limit noise level on disturbances of society health and physical environment around the airport, (3) to know the willingness to pay of society for taking less of the noise.The hypotheses of this research are: (1) the over-limit noise level in Sepinggan airport Balikpapan, (2) influences of noise level on disturbances of society health and physical environment, (3) influences of the disturbances of society health and physical environment on their willingness to pay for the noise they carry on.This research had occurred around the airport of Sepinggan Balikpapan in August 2001 until June 2002. It was performed in two steps of activities. First, it was collecting primary data including measuring the noise level. The second one is a social survey including interview and collecting data through in questioners supported by collecting secondary data. In this step it was not only measured economic society but also their willingness to pay for taking less noise they carry on. The result data were analyzed by using statistical and contingent valuation methods.Based on the measurements of noise level was gained at midday (Ls) 78.5 dB (A) and night (Lm) 45.3 dB (A). On site I was resulted at midday (Ls) 78.5 dB (A), night (Lm) 45.3 and day-night (Lsm) 76.70 dB (A). On site II it is gained at midday (Ls) 66.70 dB (A), night (Lm) 66.80 and day-night (Lsm) 69.10 dB (A). On site III it is gained at midday 69.40 dB (A), night (Lm) 57.10 dB (A) and day-night (Lsm) 68.00 dB (A). Based on the WECPNL calculation followed by recommending ICAO that on site I was very dangerous for building structure without any support by noise reduction structure.The influences of noise level upon disturbances of society health living in the research area of which has highly aircraft arrivals include communication and sleeping-problem (9.3%), sleep disturbances, communication and hearing diseases (32.7%), difficult to communicate and deaf (8.7%), difficulty communication (16%), and difficulty communication and hearing disturbances (24.7%). The respondent's uncomfortable on this noise level is highly annoying (30.66%), annoying (62.66%), and annoying enough (6.66%).This research concludes that: 1). based on measurement results shows the noise level is over-limit of determination around the airport of Sepinggan Balikpapan, 2). noise level around the airport has influences on the disturbances of society health and physical environment, 3). all around the airport of Sepinggan Balikpapan noise level has close relations with the society's willingness to pay who live in around the airport.The average of society's willingness to pay for taking less the noise on site I is Rp. 455,000.00, site II is Rp. 325,000.00, and site III is 251, 000.00. It takes overall average of Rp. 347, 000.00. Meanwhile, in using indirect method (replacement cost) on site I is Rp. 548,000.00, site II is Rp. 434,050.00 and site III is Rp. 372,000.00 The overall average is Rp. 451,350.00.Based on this research , writer suggests : 1). high decrease of noise on aircraft must be taken by choosing aircraft's machines and equipment which produce low noise providing a comfortable life for society live in around the airport of Sepinggan Balikpapan, 2). Exploring green-line and gardening to be able to reduce the high noise around the airport, 3). Considering an ideal distance between the noise sources and people's residence around the airport, 4). Establishing a regulation of area determination and an safety area of noise through in law followed by making a noise maximum standard which is permitted in residence area, 5). it's time to consider this research as a response of society who want get healthy environment (free of high noise which disturbs the environmental quality)."

"Kegiatan industri yang semakin meningkat di Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas, menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan. Salah satu dampak negatif akibat adanya kegiatan industri tersebut adalah menumpuk dan tidak terolahnya limbah, baik padat maupun cair sehingga meningkatkan peluang pencemaran lingkungan.Penggunaan perekat kayu lapis dalam industri kayu semakin lama semakin tinggi sesuai kebutuhan akan kayu olahan baik bagi industri maupun rumah tangga. PT. Lakosta Indah mempunyai kapasitas produksi sebesar 40.000 MT/Tahun. Seiring dengan itu pula limbah sludge perekat kayu lapis hasil sisa industri perekat kayu lapis semakin tinggi (735 ton/Tahun), sehingga dikawatirkan menimbulkan dampak negatif karena menumpuknya limbah tersebut. Limbah ini digolongkan sebagai limbah B3 sehingga perlu penanganan khusus supaya tidak mencemari lingkungan.Beberapa akibat merugikan yang disebabkan oleh adanya limbah sludge perekat kayu lapis ini adalah : 1.Gangguan terhadap kesehatan; 2. Gangguan terhadap kehidupan biotik ; dan 3. Gangguan terhadap keindahan dan kenyamanan.Limbah tersebut biasanya dibakar dalam insenerator dan dapat menimbulkan masalah baru karena selain biayanya cukup mahal juga menghasilkan gas buang dan debu yang dapat mengganggu kenyamanan. Sisa pembakarannya pun masih harus disimpan karena tetap digolongkan sebagai bahan B3.Untuk mengantisipasi semakin menumpuknya limbah tersebut, saat ini sedang dikembangkan bermacam- macam penelitian untuk menanggulangi limbah tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Pedoman Minimisasi Limbah (Bapedal,1992). Di antaranya yang penulis lakukan yaitu studi pendaur ulangan limbah sludge perekat kayu lapis menjadi bahan pengisi dalam campuran perekat kayu lapis.Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan di laboratorium Research and Development PT. Lakosta Indah - Samarinda.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data tentang pengaruh ukuran dan komposisi campuran tepung limbah sebagai bahan pengisi perekat kayu lapis terhadap keteguhan dan daya rekat kayu lapis dalam pendaur ulang limbah guna mengurangi pencemaran lingkungan. Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai bahan informasi kepada industri kayu lapis sehingga dapat membantu menekan biaya maupun menanggulangi dampaknya terhadap lingkungan.Sampel limbah sludge diambil dari bak penampung limbah yang sudah dikeringkan. Prinsip dasar dari penelitian ini adalah mengubah sludge menjadi tepung dengan cara fisis yang sederhana yaitu dikeringkan, ditumbuk dan disaring dengan ukuran butiran sebesar 100 mesh, 140 mesh,dan 200 mesh. Dengan komposisi limbah di dalam campuran perekat kayu lapis sebagai bahan pengisi sebesar 5 gram, 10 gram,dan 20 gram.Data hasil eksperimen dianalisis secara deskriptif dan terhadap parameter utama dilakukan analisis statistik berupa uji ANOVA untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh antara parameter-parameter tersebut. Hasil eksperimen dapat disimpulkan sebagai berikut.Dengan diperolehnya limbah sludge yang dapat didaur ulang, akan memberikan banyak keuntungan di antaranya mengurangi limbah B3 yang selama ini pengolahannya hanya dibakar. Selain itu akan mengurangi penggunaan sumberdaya alam dan memberikan sumbangan informasi kepada industri kayu lapis sehingga dapat membantu menekan biaya pengelolaan limbah dan mendapat keuntungan yang lebih banyak dari hasil pendaur ulangan limbah tersebut.

---

Sludge Glue Plywood Recycle as a Filler (A Case Study in PT. Lakosta lndah - Samarinda)The increasing Industrial activities in Indonesia, in quantity as well as quality, caused a negative impact on the environment. One of the negative impacts is the increasing industrial residue/waste in solid or liquid form which increased the environment pollution.

The increasing utilization of plywood glue is in accordance with the demand for processed wood for the industry as well as for the household. Pt. Lakosta Indah has the capacity of 40.000 MT/year. As a consequence the sludge of the plywood glue as waste of the industry increases (735 ton/year). This caused a grave concern because the waste keeps on increasing. The waste is regarded as a B3 waste so that it needs special handling to prevent it from polluting the environment.

Some detrimental effects caused by the plywood sludge are : 1. Health hazard ; 2. Disturbance of the biotic life ; 3. Disturbance about the landscape and comfort.

The waste is usually burned in an incinerator that can cause new problems because apart from the high expenses incurred it emits gas and dust that makes living uncomfortable. The residue after incineration must be kept saves because it is still regarded as B3 material.

In anticipation of the increase of waste, at this moment several kinds of research is being conducted to handle the waste in accordance with the government policy contained in Pedoman Minimisasi limbah (Bapedal, 1992). Among others what the writer is doing the recycling of glue sludge form plywood to make it as an ingredient in the plywood glue mixture.

This is an experimental research conducted in the Research and Development Laboratory of PT. Lakosta Indah-Samarinda. The purpose of the research is to get data about the effect of measurements and composition of the mixture of waste powder as an ingredient for filling the plywood glue in connection with the powder and glue capacity for plywood, in order to reduce the environment pollution.

The benefit of the research is in providing information for the plywood industry so that they can reduce cost as well as to overcome the problem of environment pollution.

The sludge waste is collected from the waste basin which, is already dried. The basic principle is to alter the sludge into powder by ordinary. physical process of drying, grinding and seeping into granules of 100, 140 and 200 mesh. The composition of waste material in the mixture of plywood glue is 5, 10 and 20 grams. The experiment data is analyzed by description and to the main parameters a statistical analysis is made by applying the ANOVA test to know the strength of influences among the parameters.

The availability of recycled waste sludge brings advantages among others the reduction of B3 waste that up to now was only burned. Besides that it will reduce the use of natural resources and will reduce the use of natural resources and will provide information to the plywood industry so that it can reduce the cost of waste processing and get more profit from the recycling of waste."

"Bergulirnya Undang-Undang nomor 22 / 1999, tentang pemerintahan daerah, memberi peluang bagi daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sistem pemerintahan Nagari yang semenjak dahulu pernah berlaku di Minangkabau, kembali muncul. Pemerintahan Nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Dengan demikian pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.Keinginan yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk kembali pada sistem pemerintahan Nagari pada hakekatnya masyarakat sangat ingin memfungsikan kembali unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan Nagari yang disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Tiga unsur yang saling memberi kontribusi satu sama lainnya dan mempunyai peranan masing-masing yang sangat penting dalam suatu Nagari. Tiga unsur tersebut adalah Penghulu sebagai pemegang kekuasaan dibidang adat, Alim Ulama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bidang agama, cerdik pandai memegang peranan sebagai pemikir, peranan ketiga unsur ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.Adapun pemulihan sistem pemerintahan Nagari yang dilaksanakan saat ini tidak seratus persen kembali pada sistem pemerintahan Nagari yang berlaku pada zaman dahulu, namun tentulah sistem pemerintahan Nagari yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena sebagai suatu aturan hidup adat Miinangkabau tidaklah bersifat kaku, sifat adat Babuhue Sintak yang artinya simpul atau ikatannya dapat dikencangkan atau dilonggarkan. Adat Minangkabau dapat menerima perkembangan baru sesuai pertimbangan Attie jo Patuik, menurut logika orang Minangkabau.Dengan berhasilnya sistem pemerintahan Nagari dalam mempertahan ketahanan daerahnya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerahnya, sekaligus dapat meningkatkan ketahanan Nasional dan integrasi Nasional dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia."

"Penggunaan senjata api oleh Fold tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang, tata Cara dan pertanggung jawabannya. Adanya ketidak jelasan dan ketidak pastian dalam penggunaan dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan senjata api. Di mana secara berlanjut kondisi tersebut sangat memungkinkan masyarakat karena hak asasinya dilanggar, demikian pula bagi Polri citranya akan terus memburuk dimata masyarakat.Adapun rumusan masalah penelitian adalah bentuk-bentuk penggunaan senjata api yang cenderung untuk di simpangkan sehingga menjadi penyimpangan kepolisian (abuse of power). Bagaimana terjadinya penyimpangan maka berkaitan erat dengan perilaku pembentukan anggota dalam melaksanakan tugas baik yang bersumber dari dalam diri (Kondisi Psikologis) ataupun lingkungan sosial (Social Interaction) yang turut membentuk dan mempengaruhi anggota berperilaku.Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian di Unit Resmob Polda Metro Jaya adalah penelitian yang berifat kualitatif, yang didasarkan oleh pemikiran bahwa untuk dapat, melihat perilaku dapat juga dilakukan pemahaman-pemahaman terhadap kehidupan sosial. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian tentang adanya kecenderungan penyimpangan kepolisian. Teori yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Klitgard.Dari serangkaian penelitian yang dilakukan ditemukan fakta yang melatar betakangi motivasi, pertimbangan-pertimbangan dan pertanggung jawaban yang telah membentuk kondisi psikologis dimana kondisi psikologis ini berinteraksi dengan lingkungan sosial maka terbentuklah perilaku sosial dalam pelaksanaan tugas anggota Unit Resmob Polda Metro Jaya. Terutama dalam penggunaan senjata api yang cenderung untuk disimpangkan.Sesuai dengan permasalahan bahwa perilaku yang dibahas adalah perilaku yang menyimpang atau penyimpangan kepolisian. Maka, penyimpangan yang ada pada Unit Resmob tentang penggunaan senjata api yaitu karena adanya penggunaan power yang berlebih penerapan diskresi serta tidak adanya pertanggungjawaban secara jelas dan pasti dalam operasionalisasi penggunaan senjata api pada pelaksanaan tugas.Penggunaan senjata api dan kekerasan adalah bukan satu-satunya cara dalam rangka penegakan hukum jadi upaya penegakan hukum yang mengedepankan kekerasan dengan menggunakan senjata api oleh Polri harus dapat dirubah."