Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di kotamadya Bandung kasus pencurian kendaraan bermotor adalah kasus yang memiliki jumlah terbesar dan penyelesaian terkecil dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang terjadi. Polwiltabes Bandung telah berupaya keras menanggulangi kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut dengan melakukan razia, pengejaran, penangkapan, penyidikan, melakukan himbauan pada masyarakat akan pentingnya keamanan kendaraan bermotor miliknya. Namun crime total kasus tersebut tetap saja meningkat dan crime clereance tetap kecil. Hal tersebut karena terbatasnya sumber daya manusia Polri, dana, fasilitas, mobilitas pelaku yang tinggi, modus operandi yang berkembang dan sedikitnya informasi yang didapat di tempat kejadian perkara sehingga Satuan Reserse Polwiltabes Bandung membangun hubungan dengan informer untuk mendapatkan informasi yang akurat guna membantu mempercepat dan mempermudah pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan pentingnya hubungan anggota Satuan Reserse dengan informer guna mengungkap pencurian kendaraan bermotor di Polwiltabes Bandung, dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan terlibat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencurian kendaraan bermotor terungkap berdasarkan informasi yang diberikan oleh informer. Untuk meningkatkan hubungan anggota Satuan Reserse dan informer guna mendapatkan informasi yang akurat perlu diadakan peningkatan kemampuan merekrut dan membina informer, pembinaan mental, pengawasan dan perlu adanya aturan hukum atau petunjuk teknis yang jelas bagi penggunaan informer terutama informer partisipan guna melindungi informer dan anggota Reserse, serta peningkatan sarana dan dana penyidikan."

"Kawasan pesisir sebagai ekosistem alami memberikan empat fungsi terhadap kebutuhan dasar manusia dan pembangunan ekonomi, yaitu mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan, keindahan dengan keramahan, sumber bahan baku, dan sebagai penampungan limbah. Dalam mendukung fungsi tersebut, diperlukan suatu perencanaan pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat pesisir secara aktif muliak diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara langsung diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang harmonis, sinergis dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam usaha untuk mengurangi tekanan-tekanan dari kegiatan yang mempunyai potensi merusak lingkungan baik tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar.Kawasan Kepulauan Seribu yang merupakan kawasan konservasi laut khususnya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, banyak sekali menerima tekanan dari luar dalam menjaga kelestarian lingkungannya, antara lain dari sektor industri pariwisata, overlshing, penggunaan bahan peledak dan racun ikan, limbah industri dan domestik, pertambangan, perusakan hutan mangrove dan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi.Penelitian telah dilaksanakan di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan yang berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS). Penelitian dilapangan di mulai bulan April 2002 sampai dengan September 2002. Metode penelitian yang digunakan adalah metode partisipatif dengan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), dan metode survei dengan bantuan kuesioner atau wawancara. Teknis pengambilan sampel untuk pengumpulan data dan informasi dilakukan secara purposive random sampling yang digabungkan dengan metode PRA, terutama untuk data-data kondisi ekologi/lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan budaya wilayah studi. Jumlah responden yang diambil sekitar 10 % dari jumlah populasi atau tergantung kondisi yang ada dilapangan yang disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan PRA.Berdasarkan hasil studi telah teridentifikasi beberapa kegiatan atau tekanan yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan ekosistemnya di wilayah studi antara lain yang disebabkan oleh penambangan karang, kegiatan penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan, akibat pencemaran dan abrasi pantai, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak atau tidak selektifnya penggunaan alat tangkap ikan. Hasil PRA menunjukan bahwa pada tahun 1970 an (80 %) kondisi mangrove di wilayah studi masih baik, kemudian menurun dan hingga tahun 1995.Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi.Namun demikian masyarakat pesisir kepuluan seribu sudah mempunyai persepsi dan ikut partisipasi dalam usaha menekan kerusakan-kerusakan lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain status pendidikan dan status di masyarakat sehingga berani melakukan teguran secara langsung apabila melihat nelayan dari luar atau dari dalam yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Sekitar 17,7% yang berani menegur langsung, kemudian ada pula yang melapor ke RT atau pamong adalah 15,5% tetapi yang kebanyakan mereka diam saja atau masa bodoh sekitar 67%. Kebanyakan penduduk yang berani menegur dan mengingatkan secara langsung kepada yang yang melakukan kegiatan yang merusak, bila dilihat statusnya adalah sebagai tokoh masyarakat (11,1 %) dan berpendidikan SLA (8,8%).Berdasarkan hasil studi PRA ternyata lembaga lokal yang memiliki hubungan dekat dan diterima masyarakat baik fungsi dan manfaatnya adalah lembaga RT/RW dan Kelurahan sedangkan lembaga LPM, LSM, Koperasi sudah cukup jauh dari masyarakat. Sehingga lembaga-lembaga tersebut sebagai alternatif pertama yang harus dilibatkan apabita ada program pembangunan di wilayah studi.Kesadaran masyarakat pesisir wilayah studi dalam pengelolaan sampah masih belum baik, hal ini ditunjukan masih banyak penduduk yang mempunyai kebiasaan membuang sampah ke pantai sekitar (93%), dikumpul di lubang dan dibakar (9%) dan dikumpul dan dibakar (9%). Sedangkan penggunaan air bersih untuk minum masih banyak yang menggunakan air hujan (97%) kemudian air sumur (95%), dan ada di beberapa tempat yang menggunakan air dan hasil penyulingan dengan membelinya. Pembuangan limbah rumah tangga masih banyak yang di pantai, walau pun sudah ada WC umum dan punya sendiri di rumah, karena merubah kebiasaan yang sudah turun temurun itu perlu proses dan waktu.Dalam rangka mengurangi tekanan-tekanan yang berpotensi merusak lingkungan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistim usaha alternatif selain penangkapan ikan dan sifat kearifan lokal yang ada, sehingga dapat menurunkan tekanan yang khususnya datang dari irang dalam. Berdasarkan hasil studi, masyarakat Kepulauan Seribu lebih tertarik dengan usaha budi daya Rumput Laut dan budi daya ikan dengan keramba. adapun sistim pengelolaannya lebih tertarik dengan sistim bapak angkat atau dibentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama). Hal ini disebabkan kekurangan modal dan kemampuan teknologi pengelolaannya.Berdasarkan hasil diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:Teridentifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat merusak lingkungan pesisir di wilayah studi yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan lokal dan masyarakat pendatang/luar terutama kegiatan penambangan batukarang, penambangan pasir laut, penebangan mangrove, penggunaan bahan peledak dan Potasium Sianida (KCN) dalam penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pencemaran pesisir dan laut. Sebenarnya apabila dibandingkan tekanan yang datang dari dalam dengan dari Iuar, lebih besar dari Iuar. Seperti yang menggunakan bahan peledak sekitar 95% dilakukan oleh orang Iuar, dan hanya 8% oleh orang dalam. Kemudian yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan adalah nelayan dari luar sekitar 95% dan nelayan lokal 11%.Berdasarkan hasil PRA, masyarakat Kepulauan Seribu masih mempunyai kearifan sosial dengan persepsi yang lama tentang pentingnya kelestarian lingkungan di daerah, hal tersebut berdasarkan dari jawaban beberapa peserta PRA bahwa mereka tidak - setuju dan mengecam perbuatan penggunaan bahan peledak/racun ikan dalam penangkapan ikan dan penggunakan alat tangkap yang bersifat merusak lingkungan serta paham bulan dan kapan boleh melaut serta daerah mana yang dilarang.Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan di wilayah studi dari tahun ke tahunnya, sejalan dengan terus menurunnya atau rusaknya kondisi ekosistem terumbu karang, mangrove dan semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat yang bersifat merusak lingkungan.Persepasi dan partisipasi masyarakat Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir sudah teriihat, hal ini dapat ditunjukan sudah adanya keberanian dari sebagian masyarakat yang berani menegur langsung atau melapor ke pamong desa apabila melihat ada kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di daerahnya.Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan sebagai berikut:Setiap program atau proyek pembangunan di Kawasan Kepulauan Seribu disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan mempunyai manfaat secara signifikan untuk peningkapan pendapatan atau ekonominya.Adanya seleksi dalam pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan adanya pembagian wilayah penangkapan ikan antara nelayan tradisional dan modern, dan disarankan adanya pengembangan usaha ekonomi altematif bagi masyarakat pesisirApabila akan memberikan bantuan atau program pembangunan sebaiknya melalui atau melibatkan lembaga yang paling dekat dan diterima oleh masyarakat yaltu altematif pertama melalui RT/RW dan Kelurahan, altematif kedua melalui LSM, LPM, Dewan Kelurahan dan Serikat Nelayan.Daftar kepustakaan: 50 (Tahun 1967 - Tahun 2002).

---

Coastal area as a natural ecosystem has four functions for human basic needs and economic development, such as, to support activity of living resources, as natural view and amenities, as raw material resources and as waste location. In order to support those functions, it is needed an integrated and sustainable coastal area management plan, which development is based on the same interest and implemented together with the community. Therefore active coastal community participation is absolutely needed to take part in arranging environment plan and management for its area. By the participation and empowerment of the community it is expected to be able to create a relation which is harmonious, synergy and mutual dependency in order to decrease that activity, which has a potency to damage the environment even from in side or out side of area. Seribu Islands are one of marine conservation area, especially in sub-district of North Seribu Islands, which has number of interference from outside, amongst offers from tourism sector, over-fishing, explosive usage and fish poisoning, domestic and industrial waste, mining, mangrove damage and fishing tools which are able to damage the environment. Based on those problems and the condition, perception and participation of the community in Seribu Islands in determining their environment management, this research proposed to identify coastal community participation and the activities which have potency to damage coastal area and its ecosystem as well as to analyze community participation and perception to give input and support for implementing environment management program in the study area.

This study was carried out in Kelurahan of Panggang island, Kelapa Island, and Harapan Island, which were located in Sub-District of North Seribu Islands, Administrative District of Seribu Islands (KAKS = Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Study started from April 2002 up to September 2002. The study used participation method with Participatory Rural Appraisal (PRA) is a technical approach, and survey activity using questioners or interview method. Sampling collection for data and information collection are conducted by using purposive random sampling that combined with PRA method, especially for ecological/environmental condition, social economy, and culture of study area. Number of respondent was 10 % of the total population or depending on the condition in the field, which was based on the PRA implementation need.

Based on the study result, number of activities or interferences have been identified which has a potency for damaging coastal ecosystems in the study area. Amongst others are coral reefs mining, the use of explosive material and cyanide poison for fishing, pollution, and coastal abrasion, fishing tools that able are destroy environment or non selective use of fishing tools. Based on PRA result showed that in 1970 (80%) mangrove condition in the study area was still good, then it keep going to decrease until 1995 by more than (10-20%) In fact, based on the answer of respondent showed that mangrove damage caused by cutting them for firewood and building material around 80°Io, pollution and abrasion around 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer.

In fact, the number of coral reefs damage are caused by using explosive material and fish a poison (rCN), pollution, and fishing tool usage. Based on PRA, before 1975, the condition of coral reefs was still good. It was characterized with number of Stone fish and the fishermen were easy to find fishes around their living area. In 1975, fishermen from out side of Thousands Islands came and caught fish by using explosive material and other damaging fishing equipment.

Thus, in 1980, most of the coral reef condition was bad, only 40% coral reefs were in good condition. It was getting worse in 1985, when government projects used coral reefs as its building materials. In 1995 to present days, probably, there are only 15-20% coral reefs in good condition in the study area.

Fishing capture using catching equipment that could damage environment are Trawl net, Gardan net, "Hanyur net and other fishing gear used by outside fishermen. Most fishermen who used that equipment used to come from outside of study area (95%), which has enough capital, while local fishermen were only (11%). Most of local fishermen did not have enough capital and still used traditional equipment in catching fish, such as Mayang net, Bubu (trap net) and Tonda fishing in study area.

Nevertheless, coastal community in Seribu Islands has a perception and participation in order to decrease environmental damage. There were number of factors, which influence them such as education and status level in society, so they could give warning whenever they saw fishermen from in or out side of Seribu Islands conducted the activities, which caused environmental damage. It was around (17,7°!o) people, who were brave to give warning directly, (15,5%) report to RTor Pamong, but most of all did 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer.

Based on the result of research, it concludes as follows: It had been identified communities activities, which were able to destroy coastal environment in study location conducted by local society/fishermen and outsider especially Coral Reefs and sand mining, mangrove felling, explosive and Potassium cyanide (KCN) usage in catching fishes, damageable fishing tools usage, and marine and coastal pollution. In fact, interference from outside were bigger than from inside of the study area. Such as explosive usage, (95%) were conducted by outsider, (8%) by local communities, then the use of fishing equipment that were able to damage environment, (95%) conducted by outside fishermen and (11°k) by local fishermen.

Based on PRA result, 5eribu Islands society still had social wisdom with the same perception of the importance of environment preservation for their area. It is based on the answer of some PRA participants that they did not agree and criticize the activities, which used explosive/chemical in catching fishes and using fishing gears, which were able to destroy environment.

Based on the study result showed that fishing in study area is decreasing from time to time, in line with the damage of coral reefs ecosystem condition, mangrove, and higher intensity in using fishing tools, which were able to destroy environment.

Perception and participation of Seribu Islands community in coastal management implementation has been recognized. It could be known by seeing their bravery to warn directly or report to the village chief whenever they saw the activity, which could destroy their environment.

Based on the conclusion, it was suggested that; each program for developing project in Seribu Islands should involve local community actively for significant benefit to improve community income or economy.

There is a selection in implementing fishing tools, which was save for the environment, fishing region allocation between traditional and modern fishermen, and alternative economy business development for coastal community.

If some are want to provide aid or development program, it would be better. to use or to involve the closest institution and acceptable by local community such as RT/RW and Kelurahan as first alternative, and LSM, LPM, Kelur4aahan Board, and Fishermen association as second alternative.

Bibliography: 50 (year 1967 - 2002)"

"Penyusunan Tesis ini didasari oleh kerangka pemikiran bahwa dalam kegiatan mobilitas penduduk model transmigrasi selama ini, muncul sisi kegagalan yang perlu diteliti dan dianalisis, yaitu adanya Transmigran Meninggalkan Lokasi (TML) yang diduga asosiatif (subyektif) terhadap karakteristik `lapangan' dalam aspek Sosial, Ekonomi dan Demografi.Sebagai Unit Analisis adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan ketersediaan data dasar, observasi dibatasi hanya wilayah pembinaan se-Kalimantan. TML diukur berdasarkan persentasi jumlah Kepala Keluarga dari daya tampung per UPT, sedangkan ukuran pada variabel kontrol sebagaimana : Aksesibilitas, Prevalensi penyakit, Rasio Jumlah Orang-Kasus Kriminalitas/Sara, Tahun Bina UPT, Rata-rata Umur KK, Pola Usaha, Rasio Pengeluaran per tahun, Produktivitas padi dan sebagainya, bersumber dari data sekunder : Data Perkembangan UPT dan Data Kesejahteraan, tahun 2000.Studi ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah permaknaan asosiatif dan atau kausal dari data, berdasarkan frekuensi karakteristik dihubungkan dengan tingkat TML, sedangkan Inferensial, mengarah pada mencari asosiasi matematis dengan model multinomial logistik dibandingkan dengan model regresi linier berganda (dengan data numerik), yaitu beberapa variabel independen terpilih dihubungkan dengan tingkat TML sebagai variabel dependen.Hasilnya, analisis inferensial secara statistik memberikan `dukungan' terhadap analisis deskriptif, bahwa meningkatnya TML dalam kategorik tertentu, berasosiasi dengan meningkatnya Rasio Jumlah Kasus kriminalitas/SARA. Dari kategorik TML `kecil' ke kategorik TML 'besar? menunjukkan semakin signifikan berasosiasi terhadap Rasio Kasus kriminalitas /SARA dan Akses Lokasi ke kota Kabupaten. Pola Transmigran Umum mengecilkan TML secara signifikan. Prevalensi Malaria/ISPA berpengaruh sangat kecil terhadap TML. Sementara secara deskriptif, menjelaskan pola Nelayan dan Jasa Industri tidak cocok pada lokasi yang bersangkutan."

"Ideologi negara pada dasarnya bertujuan mengarahkan warganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan ideologi ibuisme negara menetapkan peran perempuan dalam kehidupan keluarga yang lebih banyak dikonotasikan sebagai "Ibu". Untuk menyebarkan ideologi itu, negara memanfaatkan aparatnya diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena sifat kepemimpinan yang hierarkis, maka TNI menciptakan subordinat melalui organisasi istri yang selanjutnya perempuan/istri prajurit menjadi subordinat dari organisasi istri. Peran istri prajurit sebagai ibu dalam lingkungan keluarga militer semakin lebih nampak dengan peran tambahan sebagai pendamping suami sekaligus sebagai anggota organisasi istri Persit Kartika Chandra Kirana.Dengan menggunakan teori dan metode penelitian yang berperspektif perempuan, penelitian ini berusaha mengungkap kehidupan perempuan dalam budaya militer yang menganut sistem hierarki dimana lelaki sebagai penentu kebijakan baik dalam kehidupan keluarga dan dalam organisasi istri prajurit TNI-AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Asrama Kesatuan Divisi I Kostrad Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor. Dengan subjek penelitian sebanyak sepuluh orang istri anggota prajurit TNI-AD. Suami mereka berasal dari pangkat terendah hingga tertinggi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan, sebagai istri anggota TNI-AD, terkooptasi: (1) kegiatan istri dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana lebih banyak mengarah pada kegiatan domestik dan merupakan kondisi bagi karier suami, (2) istri berkewajiban menjaga kondisi fisik suami sebagai prajurit, (3) konsekuensi penempatan perempuan dalam struktur institusi militer menyebabkan istri berkewajiban mengutamakan rumah tangga sehingga terbatas peluang untuk mengaktualisasi diri, (4) negara dan TNI-AD memperoleh keuntungan ganda dari para istri prajurit berupa dukungan moril dan materiil, (5) dalam perjalanan sejarahnya perkembangan politik negaralah yang mempengaruhi perkembangan organisasi istri yang semula organisasi ini mandiri berubah menjadi organisasi yang bergantung pada institusi TNI-AD. Oleh karena itu, disarankan agar Persit Kartika Chandra Kirana berusaha menjadi organisasi yang mandiri.

---

Woman and States: Armys Wife Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) in The Wives' OrganisationAn ideology of state is basically a foundation and guideline for its citizens for their way of within the country. With `ibuism' (matriarchal) ideology, the states that the connotation of a woman's role is as a `mother' in the family. To spread this ideology, the country has used its institutions, one of which is the TNI. Because of the hierarchical nature of its leadership, the TNI creates sub-ordination through a wives' organization, and following that, the soldier's wife becomes the organization?s sub-ordinate. A soldier's wife role as a mother in a military family environment is clearer with the addition role of her husband as loyal companions and as a member of the wives' organization `Persit Kartika Chandra Kirana'.

Using research theory and methodology from a woman's perspective, this research tries to shed light on a woman's life in a military tradition that uses a hierarchical system, where the man is the decision maker in both family life and in the wives' organization of TNI-AD. This research is conducted using a qualitative approach. Data were gathered from in depth interviews and documentation study. The research was held in barracks of Infantry Division I Army Strategy Commando Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor and it?s using ten research subjects from army wives, who their husbands being from the lowest to the highest position.

The research result shows that women, as army wives are subject to cooptation: (1) a wife's activity in the Persit Kartika Chandra Kirana organization is more related to domestic activity and become the condition for husband carrier, (2) a wife is obligated to maintain her husband's physical condition, (3) as the consequence of woman's position in a military institution structure, she is obligated to give priority to family life, which imposes s on her self actualization, (4) the states and the TNI-AD obtains double benefits from a soldier's wife in term of moral and material support, (5) historically, it is the development of the states politics that has influenced the wives' organization evolution from an independent organization into an organization which is dependent on the army institution. Therefore, is it recommended that the `Persit Kartika Chandra Kirana' endeavors to become an independent organization."

"Tesis ini menguraikan tentang pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Oleh Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing Polda Metro Jaya, yang diwarnai adanya penyimpangan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Untuk pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Polri selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum dan menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja, tetapi juga berlaku terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap orang asing adalah Imigrasi dan Polri (Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya) untuk tingkat Polda Metro Jaya. Penegakan hukum terhadap orang asing ada dua macam yaitu tindakan yustisial dan tindakan keimigrasian. Tindakan yustisial prosesnya seperti proses penyidikan, untuk diajukan ke sidang pengadilan, sedangkan tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dari kedua macam penegakan hukum terhadap orang asing, yang digunakan oleh Satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya selama periode 2 tahun terakhir adalah tindakan keimigrasian, karena prosesnya mudah tidak memerlukan banyak waktu, tenaga dan pikiran. Tindakan yustisial selama periode dua tahun terakhir baru satu kali, itupun ditangani oleh anggota yang baru direkrut, diluar satuan pengawasan orang asing, yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyidikan. Disamping kedua macam penegakan hukum, satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya juga melakukan tindakan lain, diluar kedua ketentuan yang berlaku tersebut. Hal ini memungkinkan karena adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polri. Dengan kewenangan diskresi inilah, terkadang satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya tidak melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian, dan dalam prakteknya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya terkesan diijinkan dan ada toleransi dari sesama anggota dan pimpinan, selama penyimpangan yang terjadi tidak membahayakan kelompok atau organisasi satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Disamping itu karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Salah satu cara untuk mencegah maraknya penyimpangan yang terjadi di tubuh Polri adalah dengan cara melakukan resosialisasi dan reinternalisasi doktrin-doktrin Polri, etika profesi yang merupakan pedoman bagi seluruh insan Polri dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, disamping itu juga meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga akan dapat membentuk insan Polri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan status dan peranannya sebagai insan Rastra Sewakotama. Bila setiap insan Polri telah memiliki iman dan taqwa yang kuat, niscaya penyimpangan di tubuh Polri umumnya dan khususnya di satuan pengawasan orang asing bisa ditiadakan atau minimal berkurang dan secara bertahap bisa ditiadakan. Untuk meningkatkan profesionalisme anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya, maka yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyidikan dengan mengikutsertakan anggota dalam pendidikan kejuruan reserse dan intelijen serta melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin dan berlanjut. Namun yang lebih penting dari semuanya adalah adanya kehendak dalam diri daripada individu untuk mau dan mampu melaksanakan tugas secara profesional demi meningkatkan citra Polri dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara."

"Penelitian mengenai Perlakuan Terhadap Tersangka Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Selama Proses Pemeriksaan di Pokes Metro Jakarta Selatan, bertujuan menunjukkan tentang perlakuan para penyidik terhadap para tersangka khususnya pelaku pencurian dengan kekerasan selama dalam proses pemeriksaan. Adapun perrnasalahan yang diteliti adalah (1) apakah selama tersangka menjalani proses pemeriksaan terjadi pelanggaran hak tersangka, berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para penyidik/penyidik pembantu terhadap tersangka, (2) apabila terjadi pelanggaran hak tersangka, yang berupa kekerasan, (3) apa bentuk atau pola-pola kekerasan yang dilakukan dan (4) mengapa tindakan kekerasan tersebut dilakukan, serta (5) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan tersebut.Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para penyidik/penyidik pembantu dalam proses perneriksaan tersangka pelaku curas, maka saya telah melakukan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Unit Kejahatan Kekerasan, selama tiga bulan, dengan obyek penelitian para penyidik/penyidik pembantu yang menangani empat kasus pencurian dengan kekerasan, dengan menggunakan metode kualitatif.Pemeriksaan tersangka merupakan bagian dari penyidikan suatu tindak pidana, yang terkait dengan hak asasi manusia, oleh karenanya pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara pidana (KUHAP) yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Sebagai penjabaran KUHAP, khususnya mengenai proses pemeriksaan, Kapolri telah mengeluarkan Petunjuk Tehnis tentang Pemeriksaan Tersangka dan Saksi (Juknis/07/11/1982), yang berisi syarat-syarat dan prosedur pemeriksaan, meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pemeriksaan.Meskipun telah ada undang-undang dan petunjuk tehnis yang mengatur tatacara pemeriksaan tersangka dan Saksi, ternyata masih sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sebagaimana terungkap dari berbagai pemberitaan media masa, baik melalui media cetak maupun media elektronik, sebagai kekurangmampuan Polri dalam melaksanakan profesinya.Berbagai faktor dapat mempengaruhi individu dalam proses pemeriksaan tersangka, yaitu motif dan tujuan, status dan peranan masing-masing serta budaya atau sistem nilai yang dianut maupun norma yang berlaku. Proses interaksi dalam pemeriksaan tersangka, tidak selalu sesuai dengan harapan masing-masing pihak, yaitu pemeriksa mengharapkan tersangka akan berterus terang dalam menjawab setiap pertanyaan pemeriksa, sedangkan tersangka ingin diperlakukan secara wajar sesuai hak-haknya yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dan berusaha menutupi kesalahanya agar Jobs dari jeratan hukum, sehingga dalam proses interaksi tersebut terjadi pertentangan keinginan. Apabila pemeriksa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti tentang keterlibatan tersangka dalam suatu peristiwa pidana yang dipersangkakan, karena kurangnya bukti yang mendukung, sedangkan pemeriksa berdasarkan persepsi, intuisi, pengetahuan dan pengalamannya, berkeyakinan bahwa tersangka adalah pelakunya, maka dapat menimbulkan ketegangan pada diri pemeriksa. Sebagai pelampiasannya adalah menunjukkan sikap-sikap, perilaku dan tindakan yang cenderung melakukan kekerasan terhadap tersangka, baik berupa penyiiksaan fisiik, penyiiksaan psiikologis maupun penyiksaan hukum.Pola-pola perilaku dan tindakan kekerasan terhadap tersangka tersebut cenderung sering dilakukan karena pemeriksa menganggap sangat efektif digunakan dalam mengungkap kasus pidana. Disamping itu para pemeriksa menganggap hal tersebut diperbolehkan dan dibenarkan, sehingga cenderung membentuk pola-pola perilaku tertentu yang secara langsung atau tidak langsung disepakti sebagai pola perilaku yang diterima dan dianggap biasa, meskipun sebenarnya menyimpang dari ketentan hukum yang berlaku serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia.Berdasarkan pengetahuan dan pengalamanya penyidik/penyidik pembantu selama bertugas melakukan pemeriksaan tersangka harus menghadapi tersangka yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, status sosial dan budaya yang berbeda, maka pemeriksa berusaha mengolong-golongkan berdasarkan latar belakangnya itu. Penggolongan yang berisikan sangkaan-sangkaan buruk terhadap tersangka, merupakan prasangka yang dapat menimbulkan diskriminasi serta dijadikan acuan bertindak dalam melakukan pemeriksaan tersangka.Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk sebagai pemeriksa tersangka pelaku curas di Polres Metro Jakarta Selatan mempedomani aturan formal yaitu KUHAP dan Petunjuk Tennis Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, aturan-aturan tidak tertulis yang ditetapkan oleh Kapolres maupun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta keyakinan mereka dalam menggolong-golongkan tersangka, terungkap adanya berbagai pola tindakan penyidik/penyidik pembantu dalam mencapai tujuan pemeriksaan, yang berimplikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang berupa penyimpangan berbentuk penyiksaan fisik, penyiksaan psikologis maupun penyiksaan hukum, sehingga terbukti telah melanggar hak asasi tersangka dalam proses pemeriksaan."

"Dengan diberlakukannya U.U No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah beserta beberapa peraturan pelaksanaannya pada 1 Januari 2001, salah satunya P.P No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berakibat banyak perubahan dilingkungan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama struktur organisasi dilingkungan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berkosekuensi pada perubahan jabatan-jabatan eselonnya. Perubahan yang terjadi misalnya di Propinsi Jawa Barat dan atau Kota Bandung adalah banyak kekurangan jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4. Dalam rangka pengisian kekurangan jabatan eselon tersebut, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan para pegawainya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti diktat Adumia dan atau diktat Spama di salah satu Lembaga diktat diantaranya diktat Wilayah II Departemen Dalam Negeri - Bandung.Penelitian ini menggunakan jenis deskriptip, dimana untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dimulai pada awal pelaksanaan diklat T.A 1999 std 2001 yang diikuti 4 angkatan diktat Adumla dan 8 angkatan diktat Spama, dilaksanakan suatu test yang disebut Pretest dengan hasil nilai rata-ratanya 51,52 untuk peserta diktat Adumia dan 48,76 untuk peserta diktat Spama sedangkan pada akhir pelaksanaan diktat para peserta memiliki nilai akhir dengan hasil nilai rata-ratanya 74,77 untuk diktat Adumia dan 74,90 untuk diktat Spama. Sehingga diperoleh peningkatan prestasi belajar, didapat dari selisih antara nilai akhir dengan nilai pretest dengan hasil 23,25 (45,15 %) untuk diklat Adumia dan 26,14 (53,61 %) untuk diktat Spama.Sedangkan untuk memperoleh retevansi diktat di dapat dan ketika penelitian ini dilaksanakan, sebanyak 26 orang (78,79 %) bagi alumnus diktat Adumia dan 60 orang (92,31 %) bagi alumnus diktat Spama sudah menduduki jabatan eselon baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Relevansi diktat Adumia maupun Spama belum sesuai dengan tujuan masing-masing diktat yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan diktat Adumia dan diklat Spama. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara usia/umur responden dengan nilai akhir digunakan Korelasi Product Moment Didapatkan hubungan yang kuat atau dengan nilai koefisien korelasi 0,6238 antara usia/umur responden dengan nilai akhir responden diktat Adumia dan hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,7344 bagi responden diktat Spama.Dari kuisioner yang diisi mengenai Ketahanan Nasional diperoleh nilai yang cukup, baik yang diisi oleh responden diktat Adumia maupun responden diktat Spama. Hal ini berarti diktat Adumia maupun dildat Spama tidak memberi pengaruh nyata terhadap Ketahanan Nasional."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat miskin perkotaan dengan adanya P2KP?(3) Sasaran dan prioritas yang hendak dicapai? (4) Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional?Analisis Program Penanggutangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Perspektif Ketahanan nasional , diangkat 4 (empat) hal pokok , yakni :tingkat Partisipasi Masyarakat; Sasaran Penerima Bantuan; Bantuan Modal dengan Pendapatan dan Hubungan P2KP dengan Ketahanan Nasional. Sedangkan slat analisis yang digtmakan adalah " Analitik Hierarki Proses " (AHP).Hasil Penelitian ini menemukan :1. Pelaksanaan Program P2KP kelurahan klender terjadi penyimpangan penyaluran bantuan yang salah sasaran2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan P2KP.3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat belum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap P2KP.4. Campur tangan Aparat maupun pengelola P2KP yang cukup besar claim peiaksanaan program P2KP sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang mempengaruhi ketahanan wilayah keturahan klender

---

Statement of the problems in this thesis includes: (1) the extent of public participation in the urban poverty prevention program (P2KP)? (2) The extent of urban-poor social income along with the existence of (P2KP)? (3) Feasible target and priority, (4) their impacts on the national defenses.

Analysis of the urban-based poverty program (P2KP) national defenses, are four variables namely: Participation coax unity, the target-aid granted by income and relation P2KP on the national defenses. The method of the research is "analytical Hierarchy Process".

The result of the research is:

1. The implementation of P2KP program at kelurahan Mender is not well managed

2. The Participation of community is low in P2KP

3. Community income rises, event though it is not significant to the P2KP

4. The intervention of infrastructure and facility development by kelurahan is too much, the result disturb social security"

"Pertambahan penduduk dari hari ke hari selalu meningkat, mengakibatkan kebutuhan pangan semakin meningkat pula. Peningkatan produksi pangan memerlukan lahan pertanian, sedangkan lahan pertanian dari hari ke hari luasnya cenderung berkurang.Oleh karena itu satu-satunya usaha peningkatan produksi pertanian agar dapat mengimbangi pertambahan penduduk adalah melalui intensifikasi pertanian, khususnya melalui peningkatan mutu intensifikasi. Dalam peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman mempunyai peranan yang penting dan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari usaha tersebut. Pestisida merupakan bahan-bahan kimia atau alami yang digunakan untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tanaman (OPT) terutama dengan cara membunuh organisme (hama, penyakit, gulma dan sebagainya).Penggunaan pestisida meningkat dengan pesat, terutama di negara-negara berkembang, dimana pestisida dianggap sebagai suatu cara mudah untuk meningkatkan produksi dan seringkali secara aktif dipromosikan dan disubsidi. Namun kerugian dan bahaya penggunaan pestisida lambat laun sangat dirasakan oleh manusia diantaranya : hama menjadi resisten terhadap pestisida, yang kemudian memaksa penggunaan pestisida dalam dosis yang lebih tinggi, sehingga akhimya perlu diciptakan pestisida baru dengan biaya semakin mahal. Pestisida bukan hanya membunuh organisme yang menyebabkan kerusakan pada tanaman, namun juga membunuh organisme yang berguna seperti musuh alami hama. Populasi hama dan serangan hama sekunder bisa meningkat setelah penggunaan pestisida (resudensi).Pestisida yang dipakai di lahan pertanian, hanya sebagian kecil mengenai organisme yang seharusnya dikendalikan, sebagian besar pestisida itu masuk ke dalam udara, tanah, atau air yang bisa membahayakan kehidupan organisme lain. Pestisida yang tidak mudah terurai, akan terserap dalam rantai makanan dan sangat membahayakan serangga, hewan pemakan serangga, burung pemangsa, dan pada akhirnya manusia (bioakumulasi).Menyadari kian besarnya bahaya penggunaan pestisida, maka pemerintah mengintroduksikan konsep pengendalian berdasarkan pendekatan prinsip ekologis (lingkungan) dan ekonomi serta sosial yaitu Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Introduksi PHT dilakukan melalui penyuluhan rutin dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu.Penggunaan pestisida yang tidak selektif dapat menurunkan populasi musuh alami hama, serangga berguna dan makhluk bukan sasaran. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keragaman spesies (diversitas spesies) dalam ekosistem pertanian tersebut yang mempengaruhi kestabilan ekosistem dan berarti pula telah terjadi penurunan kualitas lingkungan.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1. Apakah pemakaian pestisida yang tidak selektif dapat mempengaruhi keragaman spesies serangga di ekosistem sawah?2. Apakah pemakaian pestisida mempengaruhi populasi serangga hama ?3. Apakah pemakaian pestisida mempengaruhi populasi serangga musuh alaminya (predator dan parasitoid telur)?4. Apakah pemakaian pestisida dapat menimbulkan residu pada lahan pertanian dan gabah?5. Apakah penggunaan pestisida dengan sistem Konvensional/Non PHT pada lahan sawah, efisien dibandingkan dengan sistem PHT?Penelitian ini bertujuan untuk :1. Menelaah pengaruh pemakaian pestisida pada keragaman spesies/jenis serangga ekosistem sawah.2. Menelaah pengaruh pemakaian pestisida pada populasi serangga hama.3. Menelaah pengaruh pemakaian pestisida pada populasi serangga musuh alami (predator dan parasitoid telur).4. Menelaah ada tidaknya residu pestisida pada lahan pertanian dan gabah.5. Menelaah efsiensi yang diperoleh jika tidak menggunakan pestisida (sistem PHT).Hipotesis penelitian ini adalah :1. Pemakaian pestisida menurunkan keragaman spesies/jenis serangga di ekosistem sawah.2. Pemakaian pestisida menurunkan populasi serangga hama.3. Pemakaian pestisida menurunkan populasi serangga musuh alami (predator dan parasitoid telur).4. Terdapat residu pestisida di lahan pertanian dan pada gabah.5. Pemakaian pestisida, pada sistem Non PHT/Konvensional tidak efisien dibandingkan sistem PHT.Metode penelitian eksperimen (Demonstrasi plot) di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menggunakan tiga petak lahan masing-masing berukuran 500 m2. Design penelitian One Way Anova, yaitu menguji antara petak Kontrol dengan petak PHT dan petak Non PHT. Parameter yang diamati : populasi dan jenis serangga hama; populasi dan jenis musuh alami (predator). Pengambilan sampel dilakukan pada sub-petak (petak contoh permanen) yang ditetapkan berdasarkan Diagonal System, dan pada masing-masing petak perlakuan terdapat 5 sub petak. Data dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Produts and Service Solutions) yaitu Uji F atau Analisis Varian (ANOVA).Hasil Penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :1. Keragaman spesies serangga yang diperoleh pada petak PHT nilai rata-rata sebesar 1.554;1.864 lebih besar dari petak Non PHT (1.127:1.592) dan petak Kontrol (1.380;1.894), pada pertumbuhan fase vegetatif signifikan, dan pada fase generatif tanaman padi, tidak signifikan.2. Populasi serangga hama ulat daun dan wereng coklat pada fase vegetatif, antara Kontrol (392), PHT (280) dan Non PHT (373) tidak signifikan, sedangkan populasi predator antara Kontrol (583), PHT (470) dan Non PHT (193) signifikan. Populasi serangga hama wereng coklat dan walang sangit (fase generatif sistem PHT (320) dan Non PHT (333) tidak signifikan antar perlakuan, sedangkan populasi predator antara Kontrol (376), PHT (342) dan Non PHT (188) signifikan.3. Hasil analisis residu pada sampel lahan dan gabah menunjukkan bahwa pestisida yang digunakan selama penelitian di petak Non PHT/Konvensional tidak terdeteksi (tidak meninggalkan residu) demikian juga pada gabah.4. Jumlah kelompok telur penggerek padi putih tertinggi dijumpai pada petak Kontrol 3 kelompok, diikuti petak PHT 1.66 kelompok dan masing-masing kelompok telur diparasit oleh parasitoid Telenomus sp. (yang persentase tingkat parasitasinya bervariasi), sedangkan terendah pada petak Non PHT yaitu 1.33 kelompok dan tidak terdapat parasitoid Telenomus sp.5. Hasil gabah Kering Panen per Rumpun pada petak Kontrol dan petak PHT hampir sama (55.150 gramfrumpun), sedangkan pada petak Non PHT lebih rendah yaitu 51.49 gramlrumpun (tidak signifikan).6. Jumlah malai per rumpun ketiga petak perlakuan hampir sama, pada petak Kontrol (17.99 malai per rumpun), petak PHT (18.14 malai per rumpun) dan Non PHT/Konvensional (18.14 malai per rumpun) dan tidak signifikan.7. Pelaksanaan sistem PHT lebih efisien dibandingkan dengan sistem Konvensional, terutama terlihat dari penurunan jumlah dan frekuensi penggunaan pestisida. Pemakaian pestisida selama musim tanam menambah input akibat adanya biaya pengendalian OPT sebesar Rp. 628.0001Ha (Enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah per hektar), belum termasuk ongkos pengamatan, sedangkan biaya produksi keseluruhan tanpa menggunakan pestisida sebesar Rp. 2.893.0001Ha (Dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah per hektar), jadi penerapan sistem PHT meningkatkan efisiensi sebesar 21.7% dari input.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :1. Keragaman spesies serangga pada ekosistem sawah dengan penerapan sistem PHT, berkisar antara 0.908 sampai 3.122, lebih besar dibandingkan dengan sistem Non PHT yang berkisar antara 0.592 sampai 2.166. Pemakaian pestisida signifikan menurunkan keragaman spesies serangga di ekosistem sawah.2. Penggunaan pestisida tidak signifikan menurunkan jumiah populasi serangga hama. Jumlah populasi serangga dengan penerapan sistem PHT sebesar 600 per 100 rumpun, sedangkan dengan sistem Non PHT sebesar 706 per 100 rumpun.3. Penggunaan pestisida signifikan menurunkan jumlah populasi predator di ekosistem sawah. Jumlah populasi predator pada penerapan sistem PHT sebesar 812 per 100 rumpun dan dengan sistem Non PHT sebesar 381 per 100 rumpun. Penggunaan pestisida Spontan 400 WSC dan Furadan 3 G menyebabkan populasi parasitoid Telenomus sp. yang menetas dari telur penggerek batang padi putih (T. innotata) menurun.4. Pestisida yang digunakan selama penelitian (2 minggu setelah tanam, pertengahan masa tanam dan 2 minggu menjelang panen) belum meninggalkan residu di tanah dan di gabah, namun demikian bukan berarti tidak berpotensi untuk menimbulkan residu. Hasil analisis tanah ditemukan residu pestisida yang tidak digunakan selama penelitian yaltu : 0.0002 ppm Lindane; 0.0002 ppm HEE dan 0.9859 ppm PCP (pada lahan PHT) serta, 0.0021 ppm Lindane; 0.0001 ppm HEE dan 0.1899 ppm PCP (pada lahan Non PHT).5. Penerapan sistem PHT lebih efisien 21.7% dibandingkan sistem Non PHT/Konvensional yang menggunakan pestisida,dengan tidak memperhatikan Ambang Pengendalian dan keberadaan serangga musuh alami.The total population is rising from day to day; it's also caused the need of food increasingly. The raise of food production needs a wide agriculture field, while it tends to decrease from day to day.

Therefore, the only effort of agriculture production increase in order to balance the increase population is to intensify the agriculture production, and the plant protection has very important role and to be unseperated part of such efforts. Pesticide is chemical substance or the nature used to control the disturbing organism population of plant (OPT), especially by exterminating the organism (pest, plant disease, weed, etc).

The use of pesticide is rapidly increasing, especially in the developing countries where the pesticide is considered as the easy ways to raise the production and it' frequently and actively promoted and subsidized. But, the loss and danger of pesticide utility is gradually experienced mostly by the people, among other things, the insects would be resistance against the pesticide, and they're forced to use it in the higher dosages. Finally, it's created new pesticide with the higher cost. Pesticide is not only exterminating the organism that caused the damages on the plants, but also exterminating the useful organisms such as natural enemies of insects. The insects? population and secondary insects attack can be increasing after the pesticide kills its natural enemies (resurgence).

The pesticide used in the agriculture field is only a small part about the organisme that should be controlled, and the most part of pesticide mixed in to the air, soil, or water that can be endanger other living organisms. The pesticide that is not easily mixed up, will absorbd in the food chains and it's very dangerous for the insects, insect eater of animal, bird attacker, and human in the end (bioaccumulation).

To realize the great deal of danger of pesticide utility, the Government introduces the control system based on the ecological, economical and social principle approach, namely Integrated Pest Management (IPM).

The introduction of IPM is implemented by giving the intensive information and Integrated Pest Management Field School. The unselected pesticide utility can decrease the natural enemies? population of insects, useful insects, an non-target insects. This case can cause the decrease of species diversity in the agriculture ecosystem that influences the ecosystem stability and it also means that it has decreased the environmental quality.

The problem in this investigation, as follows:

1. Can the unselected pesticide utility influence the species diversity of insects in the rice field ecosystem?

2. Does the pesticide utility influence the population of insects?

3. Does the pesticide utility influence the population of insects as its natural enemy (predators and parasitoids)?

4. Can the pesticide utility cause residual on the rice field and unhusked grains?

5. Will the pesticide utility with conventional system or non-IPM system on the rice field, be efficient than IPM system?

This investigation is intended to:

1. To study the influence of pesticide utility on the diversity of insect species on rice field ecosystem.

2. To study the influence of pesticide utility on the insect population.

3. To study the influence of pesticide utility on the insect population as natural anemy.

4. To study either existed or not of pesticide residual in the rice field and unhusked grains.

5. The pesticide utility, on non-IPM system/conventional system is not efficient than IPM system.

Investigation method experiments in Telagasari District, Telagasari -Subdistrict, Karawang Regency, West Java. By using the three plots of land and each of them has a size 500 m2. The investigation design of One Way Anova, is to examine among the control plot, 1PM plot and non IPM plot. The observed parameters are population and short of insects? species; population and short of natural enemy (predators). The sample catchment is implemented on the subplot (permanent sample plot) stated based on the Diagonal System, and each plot of treatment consists of 5 sub-plots. Analysis data is using SPSS (Statistical product and Service Solution), namely F test or Variant Analysis (Anova).

The result of investigation as follows:

1. The diversity of insect species obtained in IPM plot has average value as much as 1.554; 1.864 higher than Non IPM plot (1.127; 1.592) and Control plot (1.380; 1.894), on growth of significant vegetative phase is significant but generative phase is not significant.

2. Insects population of leave caterpillar and Nilaparvata lugens on the vegetative phase among the control (392), IPM (280) and non IPM (373) are not significant, while the predator?s population among the control (583), IPM (470) and non IPM (193) are significant. Insect population of N. lugens and Leptocorisa acuta on the generative phase among the IPM system (320) and non IPM system (333) are not significant, while the predator population among the control (376), IPM system (342) and non IPM system (188) are significant.

3. The residual analysis result on the soil sample and unhusked grains indicated that pesticide utilized during investigation in the non IPM system is not detected (not leaving residual).

4. Total egg group of Tryporiza inotata is highly found in the control plot (3 group), followed by the 1PM plot (1.66 group) and each of them were parisitating by Telenomus sp parasitoid (whose parasitation level percentage is varied), while the lowest nonlPM plot is 1.33 group and is not found parasitoid Telenomus sp.

5. Harvest of dry unhusked grain each cluster in the control plot and the IPM plot are almost the same (55.150 gram/cluster), while non IPM plot is lower, namely 51.490 gram/cluster (it's not significant).

6. Number of malai each cluster in three plots is almost the same. on the control plot (17.99 malai/cluster) is lower than 1PM plot (18.14 malai/cluster) and non IPM plot (18.14 malai/cluster) and it's not significant.

7. Implementation IPM system is more efficient than conventional/non IPM system, especially seen from the decrease of amount anf frequency of pesticide utility during the planting seasons will increase input resulted from plants-disturbing organism control cost as much as Rp. 628.000,00/Ha (six hundred and twenty eight thousand rupiah per hectare), and it's not included the cost of workers, hire of spray equipment, while the whole production cost without using the pesticide as much as Rp. 2.893.000,00/Ha (two million eight hundred and ninety three thousand rupiah per hectare), so the IPM system is increasing efficiently as much as 21.7 % from input.

The conclusion obtained from this investigation as follows:

1. The diversity of insect species on rice field ecosystem by using IPM system, approximately 0.908 up to 3.122 is higher than the non IPM system (0.592 upto 2.166). The pesticide utility is decreasing significant for diversity of insect species in the rice field ecosystem.

2. The pesticide utility is decreasing not significant for the amount of insect population. Total insect population with the IPM system application as much as 600 per 100 clusters, while using the non IPM system as much as 381 per 100 clusters.

3. The pesticide utility is decreasing significant for the amount of predator population, on the IPM system application as much as 812 per 100 clusters and the nonIPM system as much as 381 per 100 clusters.

4. The pesticide utility of Sponan 400 WSC and Furadan 3 G causes the population of parasitoid Telenomus sp.hatched from eggs of Tryporiza inotata, is decreasing. The pesticide utilized during the investigation is not left the residual in the soil and in the unhusked grains, but its not mean not potential residues. Soil analysis result is found unused residual pesticide during the investigation, namely 0.0002 ppm Lindane; 0.0002 ppm HEE and 0.9895 ppm PCP (on IPM plot) and 0.0021 ppm Lindane; 0.0001 ppm HEE and 0.1899 ppm PCP (on nonIPM plot).

5. The IPM system application is more efficient as much as 21.7 % than the non IPM/conventional system that used the pesticide, without paying attention to control balance and the insects existence as the natural enemies."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang kegiatan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya. Permasalahan tesis ini adalah mengenai kegiatan di dalam melakukan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas.Adapun fokus dari pernasalahannya adalah perilaku petugas Unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kajian tesis ini perilaku petugas dilihat dan sudut pandang rangkaian tindakan birokrasi yang dilakukan, serta peran dari petugas kepolisian yang sesuai dengan posisinya dalam menjalankan kegiatan penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan, sejauh mana para anggota dari Unit Laka Lantas Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan tugasnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengapa penyimpangan perilaku bisa terjadi di dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana teknik pengumpulan data didapat dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dengan pedoman serta melakukan pengamatan terlibat.Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dalam setiap bentuk pekerjaan ada kemungkinan terbuka kesernpatan untuk dilakukannya penyimpangan, demikian juga halnya dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pekerjaan polisi memberikan sejumlah besar kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan tindakan penyimpangan dan penyelewengan dalam melaksanakan tugas.Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggota Unit Laka Lantas Sat Idik Ditlantas Polda Metro Jaya, tidak terlepas dari kebijaksanaan pimpinan kesatuan tersebut. Karena sistem kontrol dan kendali pimpinan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas dapat dikatakan lemah. Akibatnya, terjadilah perilaku menyimpang dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga tidak ada standarisasi dan batasan yang jelas dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, sehingga tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana guna melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas kepolisian.Dengan demikian dapat dikatakan, apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, bukan seratus persen disebabkan kemauan atau kehendaknya sendiri, tetapi bisa karena keadaan yang membuatnya harus melakukan tindakan tersebut.Daftar Kepustakaan : 31 buku + 4 dokumen."