Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan sektor industri memberikan nilai tambah pada devisa negara, namun jika limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak negatif. Permasalahan sektor industri, sub sektor pembinaan industri adalah semakin banyak industri penghasil limbah B3, maka semakin meningkat pula volume limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).Permasalahan lingkungan dari limbah adalah bila limbah dibuang langsung ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu, dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup. Untuk mengurangi risiko yang dapat ditimbulkannya, maka harus dikelola secara khusus antara lain pengolahan dan penimbunan hasil pengolahan tersebut. Limbah padat (cake) industri pelapisan logam mengandung konsentrasi logam berat antara lain chromium, yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya. Sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999 Jo. PP No. 85 Tabun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan cara penimbunannya menurut Keputusan Kepala Bapedal No:Kep-041Bapedal/0911995 harus ditimbun pada landfill kategori I.Untuk mengelola limbah B3 tersebut memang diperlukan biaya yang tinggi. Terlebih apabila mengingat tempat penimbunan limbah yang resmi memiliki ijin dari Bapedal masih sedikit, maka perlu upaya pengolahan limbah B3 dengan melakukan uji eksperimentasi. Uji tersebut dapat dilakukan dengan mengubah tipe kategori landfill yang ada untuk menjawab kemungkinan penggunaan kategori landfill yang berbeda.Landfill kategori I (Secure Landfill Double Liner) adalah landfill yang mempunyai 2 lapisan geomembran dan terdiri dari 8 lapisan, sedangkan landfill kategori III (Landfill Clay Liner) adalah landfill dengan lapisan tanah liat dan terdiri dari 6 lapisan. Landfill yang dirancang di dalam alat simulasi terdiri dari 6 lapisan dengan bahan pengikat kapur dan semen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pencemaran limbah padat (cake) industri pelapisan logam terhadap lingkungan pada skala alat simulasi. Untuk mengetahui apakah landfill kategori III yang dirancang dapat untuk mengelola limbah padat (cake) industri pelapisan logam. Hal tersebut termasuk untuk mengetahui peranan kapur dan se ffb men sebagai bahan pengikat limbah, peranan tanah liat dengan K= 10-9 m/detik yang dibuat sebagai lapisan landfill dalam mengantisipasi kandungan logam berat chromium agar tidak leachate keluar dari alai simulasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen laboratorium. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari metode eksperimental ini dianalisis dengan analisis tabel (face validity). Penelitian eksperimental ini dilaksanakan di dalam laboratorium kimia dan teknik sipil dengan ketentuan pelaksanaan pengujian sesuai standar uji standard American Society for Testing and Materials (ASTM), Japan Institute Standard PIS) dan metode uji Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Sedangkan peraturan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang dipakai adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker.Berdasarkan pembahasan hasil eksperimen di laboratorium dan pengamatan rentang waktu empat bulan dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :1. Pada lapisan landfill kategori III modifikasi awal (kontrol) dengan skala 1:10, masih terdapat leachate logam berat chromium dari limbah padat (cake) industri pelapisan logam sebesar 0,278 ppm.2. Semen dapat menahan leachate logam berat chromium di dalam limbah padat (cake) industri pelapisan logam sebesar 155.65% (maksimum 300%).3. Pada lapisan landfill kategori III yang dirancang dengan skala 1:10, dapat menahan leachate logam berat chromium:Untuk tipe landfill K, sebesar 0,183ppm,Untuk tipe landfill S1, sebesar 0,145ppm,Untuk tipe landfill S2, sebesar 0,1 13ppm,Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah :1. Mengingat penelitian ini merupakan studi awal exploratif yang dilakukan dalam kondisi keterbatasan waktu dan dana, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan metode yang sama, tetapi dengan jumlah ulangan dan berat sampel yang sesuai, sehingga dapat diperoleh data yang cukup banyak untuk dapat dilanalisis dengan metode statistik Anova.2. Sebaiknya dibuat kurva standard logam chromium dari limbah padat (cake) industri pelapisan logam dengan kadar logam berat chromium yang berbeda.3. Perlu ditinjau kemampuan para pelaku industri pelapisan logam dalam mengimplementasikan hasil penelitian ini, apakah visibel secara ekonomis.

---

The development in the industrial sector has contributed in providing added value to the national revenue, if the waste produced is not managed will result in adverse impacts. Problems faced within the industrial sector, i.e. within the industrial management sub-sector, is the increasing number of industries producing hazardous waste (B3) resulting in the accumulated volume of hazardous waste (B3).

The main problems of environmental waste are the absence of treatment to waste prior to it being discharged directly to the environment which threatens the environment and humans. To reduce the risk, the waste would have to be specially treated by process and as well as by land filling of the processed products.

Solid waste (cake) from metal plating industries contains heavy metal such as chromium which endangers human health as well as other forms of living organism. Based on government regulation No. 18/1999 followed by Government Regulation No. 85/1999 on the Management Hazardous Waste and the Decree of the Head of Bapedal No.: Kep-04/Bapedal/09/1995 on Means of Disposal, the waste should be treated in Landfill Category I.

Treatment of such waste will require heavy funding especially if the legally assigned landfill location assigned by Bapedal is still limited. Hence, the processing of hazardous waste must be carried out by ffb experimental test. The test would be carried out by changing the existing landfill category type to probe the possibility of using various landfill categories.

Landfill Category I (Secure Landfill Double Liner) is a landfill composed of 8 layers having 2 geo-membrane layers whereas Landfill Category III (Landfill Clay Liner) is a landfill having 6 layers of clay. The landfill is designed in a simulation device consisting of 6 layers with a binding substance of lime and cement.

The research aims at understanding and solving the problems related with the pollution of solid waste (cake) from metal plating industries to the environment at the simulation scale to find out whether the designed Landfill Category III could manage the solid waste (cake) from metal plating industries. The research aims at assessing the role of lime and cement as a waste binding agent and the role of clay with K=10-9 m/s used as the landfill layer to avoid the leachate of the heavy metal chromium from the simulation device.

A laboratory experimental research method was used. The results and conclusion derived from the experimental mode is analyzed using table analysis (face validity). The experimental research was carried out in a chemical and technical laboratory using testing procedures following standards set by the American Society for Testing and Materials (ASTM), Japan Institute Standar (JIS) and testing methods of the Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). The regulation for environmental protection and work safety used is the Safety and Health Management System (SMK3) decree from the Minister of Labor.

Based on experimental results in the laboratory and 4 month observations it was concluded:

1. Primary modification on Landfill Category III (control with scale 1:10), the chromium heavy metal from the solid waste (cake) leachate of the metal plating industry was 0,278 ppm;

2. Cement can hold the leachate of chromium heavy metal in the solid waste (cake) of metal plating industry by 155,65% (maximum 300%);

3. The amount of chromium heavy metal leachate produced by solid waste (cake) from metal plating industries at the designed level of landfill scale 1:10 are as follows:

a. Landfill Type K = 0,183 ppm,

b. Landfill Type Si= 0,145 ppm,

c. Landfill Type 52= 0,113 ppm

This research gives suggestions as follows:

1. This is an explorative preliminary research as limited and funding, so it is needed a further research. In order to do Anova statistic analysis, it is needed to do the same methodology with the number of replication and weight of samples appropriately.

2. It is better for the further research to make standard curve of chromium from cake of metal plating industry with different concentration of chromium.

3. A study of the ability of metal plating industry actors to implement this research is needed to know the economics visibility of this method."

"Di kota Metropolitan seperti DKI Jakarta, ketertiban umum adalah hal yang sangat penting bahkan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dan untuk itu Pemerintah diberi kewenangan untuk memaksa publik menaati peraturan yang ada demi terselenggaranya ketertiban umum. Faktanya, ketertiban umum di DKI Jakarta masih jauh dari yang diharapkan. Dengan demikian perlu ditelusuri bagaimana seluk beluk penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta.Secara teoritis, hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan. Penegakkan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa barang siapa yang melanggar hukum akan dikenai sanksi tanpa terkecuali. Penyelenggaraan ketertiban umum di katakan berhasil, jika Pemerintah berhasil menyusun hukum yang baik dan penegakkan hukum yang efektif. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan rasa keadilan publik DKI Jakarta terhadap peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta, (2) mendeskripsikan efektivitas penegakkan Perda tersebut, dan (3) merumuskan cara terbaik penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta.Penelitian dilakukan terhadap 204 orang responden masyarakat DKI Jakarta. Pengumpulan data mengenai rasa keadilan dilakukan melalui wawancara terbuka dengan responden. Jawaban masing-masing responden kemudian dikelompokkan, sehingga terlihat variasi rasa keadilan publik terhadap Perda 11/1988. Untuk mengetahui efektivitas penegakkan Perda 11/1988, dilakukan wawancara dengan para pejabat di Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, sebagai bagian dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab melakukan penegakkan Perda yang terkait dengan ketertiban umum. Untuk mengkorfirmasi hasil wawancara, dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi (Pengamatan) langsung ke lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasa keadilan publik Jakarta relatis rasional. Artinya, terdapat kecenderungan bahwa publik akan menerima peraturan yang obyektif dan masuk akal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publik Jakarta akhirnya dapat menerima lalu lintas yang semeraut oleh karena memang secara obyektif masalah lalu lintas memang sangat kompleks. Hal yang mengusik rasa keadilan publik lebih dari pada adanya kewenangan Kepala Daerah (Gubernur) untuk mengambil kebijakan di luar peraturan yang ada, seperti izin Gubernur untuk penggunaan jalur hijau menjadi tempat usaha. Kewenangan Gubernur tersebut cenderung menimbulkan perdebatan karena rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pemberian izin oleh Gubernur untuk menggunakan jalur hijau atau ruang publik lainnya untuk kegiatan bisnis tentu akan menguntungkan sekelompok masyarakat (pengguna). Di sisi lain akan ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak diberi kesempatan yang sama. Hal-hal sedemikian mengusik rasa keadilan publik.Secara organisatoris, penegakkan Perda 11/1988 ada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (DKKPM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa selama ini penegakkan peraturan yang dilakukan DKKPM bersifat represif seperti menangkap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pengemis, wanita tuna susila, anak jalanan), menggusur para penggarap yang tinggaI di bantaran kali, serta menertibkan pedagang kaki lima. Untuk melaksanakan tugas-tugas DKKPM memang tidak diperlukan kualifikasi profesionalisme, Yang diperlukan adalah kekuatan fisik, kesiapan mental, dan keberanian untuk menanggung resiko berhadapan dengan masyarakat pelanggar Perda.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta belum memiliki strategi penyelanggaraan ketertiban umum yang komprehensif. Yang ada adalah strategi insidentil dan jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya masalah ketertiban umum yang selesai secara tuntas. Sulitnya menyelenggarakan ketertiban umum di DKI Jakarta terkait dengan kompleksitas persoalan yang terjadi di DKI Jakarta. Jumlah penduduk DKI Jakarta tidak sebanding lagi dengan daya dukung lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.Berkenaan dengan dampak/pengaruh penyelenggaraan ketertiban umum terhadap ketahanan DKI Jakarta, hasil penelitian menunjukkan pengaruh Perda yang dirasakan adil 62,2%; pengaruh penegakkan Perda 26,5%; pengaruh peningkatan Perda 11,3%.Mengingat kompleksitas ketertiban umum tersebut, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah : (1) meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan ketertiban umum sehingga dirasakan adil, (2) meaakukan perubahan Perda 11/1988 untuk mengakomodir dinamika rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, (3) meningkatkan kinerja DKKPM sebagai aparat penegak Perda melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) meningkatkan koordinasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk terbangunnnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ketertiban umum secara terpadu."

"Tesis ini mengkaji tentang pola adaptasi yang dikembangkan anggota Brimob dan keluarganya di lingkungan Asrama Brimob Kedaung Pamulang. Dari latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda mereka tinggal dalam satu lingkungan asrama yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan jiwa korsa. Karena itu mereka dituntut untuk mengembangkan pola adaptasi baik terhadap lingkungan fisik, sosial dan dalam kehidupan ekonomi sehingga terwujud suatu keteraturan sosial. Penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan Alland, bahwa setiap masyarakat selalu mengembangkan mekanisme penanggulangan terhadap tantangan dalam proses adaptasi terhadap lingkungannya. Dalam usaha memahami lingkungannya, manusia mengacu pada pengetahuan budayanya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang mengancam kelangsungan hidupnya, dan menentukan pilihan strategi penanggulangan guna meningkatkan daya guna bagi hidupnya. Sedangkan konsep adaptasi mengacu pada pendapat J. Bennett, yaitu adaptasi tingkah laku dan adaptasi sosial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan pola adaptasi anggota Brimob dan keluarganya di lingkungan asrama. Selanjutnya dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola adaptasi anggota Brimob dan keluarganya terhadap lingkungan fisik, sosial dan ekonomi mempunyai karakteristik ; (1) Upaya untuk mengoptimalkan rasio antara input (kondisi lingkungan) dan output (kebutuhan yang harus dipenuhi). (2) Hirarki kepangkatan tidak diterapkan secara tegas. (3) Menjaga keseimbangan kelompok. (4) Perasaan senasib dan saling membutuhkan antar sesama warga. (5) Loyalitas anggota Brimob kepada Danki masih kuat. Pola adaptasi tersebut melahirkan sikap tolong menolong, saling menghargai dan menghormati, saling membutuhkan dan saling menjaga agar tidak terjadi konflik. Demi kepentingan bersama (ketertiban dan ketenteraman di asrama) kadang-kadang mereka harus rela mengorbankan kepentingan pribadinya (menahan perasaan dan mengendalikan diri). Karena itu, terwujudlah keteraturan sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan asrama. Keteraturan sosial tersebut terwujud karena adanya perasaan senasib dan saling membutuhkan antar sesama warga yang tinggal di asrama. Untuk mewujudkan keteraturan sosial tersebut mereka membuat aturan-aturan atau yang disepakati dan dilaksanakan bersama sebagai landasan untuk berperilaku. Di sisi lain, agar semua warga berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompok, maka mereka melakukan pengendalian sosial."

"Pelacuran pada hakekatnya adalah komersialisasi pelayanan seks yang pada umumnya dijajakan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dengan menerima imbalan materi berupa uang. Masalah pelacuran dicela dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Baik dari aspek moral dan sosial maupun dari aspek kesehatan dan hukum. Disisi lain nampaknya secara tersamar pemerintah seolah-olah mengakui keberadaan pelacuran. ini. Adanya komplek lokalisasi pelacuran dengan program rehabilitasi yang dibuat pemerintah. Ditengah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, pelacuran dianggap sebagai salah satu alternatif pemecahannya paling tidak bagi pelakunya. Apalagi pelacuran kalau dibekingi kekuasaan akan tumbuh subur dan dibisniskan. Dan pada kenyataanya pelacuran tetap saja berlangsung. Demikian juga dengan usaha pelacuran di JI.Prapanca Raya No.4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Usaha pelacuran ini dikelola dengan profesional dan kalau dibandingkan dengan lokasi pelacuran lainnya belum ada yang menyaingi. Pelanggan dan usaha pelacuran ini adalah kelas atas dengan harga jual jasa yang cukup tinggi. Sehingga timbul pertanyaan mengapa usaha pelacuran ini dapat tetap berlangsung ? Bagaimana pengelolaannya dan strategi apa yang diterapkan dalam mempertahankan usaha pelacuran yang dikelolanya. Oleh karena itu dalam kajian ini dibahas pengelolaan usaha pelacuran dan strategi yang diterapkan dan hubungan patron klien yang terjadi. Dengan asumsi saya bahwa dengan membina hubungan baik kepada pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum serta strategi-strategi yang diterapkan dan hubungan patron klien, organisasi usaha pelacuran di JI.Prapanca Raya No.4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dapat beroperasi sampai saat ini. Adapun tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menunjukkan mengenai strategi yang diterapkan oleh pimpinan organisasi dalam pengelolaan usaha pelacuran sehingga dapat bertahan sampai saat ini dan pola hubungan yang terjadi serta kegiatan yang dilakukan dalam memasarkan jasa pelacuran dan mengikat pelanggan. Dengan mengetahui hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu kepolisian untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi khususnya yang timbul dari kegiatan pelacuran. Serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Selatan tentang manfaat dari pelacuran serta dapat membandingkan program rehabilitasi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana tehnik pengumpulan data menggunakan pengamatan terlibat termasuk didalamnya adalah wawancara mendalaml berpedoman. Hasil penelitian yang saya dapatkan adalah untuk dapat menjalankan usaha pelacuran ini Hartono Setiawan menerapkan manajemen mutu terpadu (Total Quality Management) dan Total Quality Service yang berorientasi pada mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan. Walaupun penerapannya tidak secara seutuhnya karena usahanya bersifat illegal. Disamping itu untuk mengamankan usahanya ia membina hubungan dengan aparat baik sipil maupun militer dan polisi. Sehingga secara tidak langsung terbangun hubungan patron dan klien. Dimana Hartono Setiawan membutuhkan perlindungan (sebagai klien) dari aparat untuk tidak dilakukannya penindakan terhadap usaha pelacuran ini. Jadi aparat (pejabat maupun mantan pejabat) menjadi pelindung (patron) dari mucikari/germo(Hartono Setiawan)."

"Pengemudi metro mini S-79 setiap hari dalam menjalankan profesinya selalu melakukan pelanggaran hokum. Motivasi perilaku melanggar hukumnya karena ingin memberikan uang setoran sebagaimana target yang ditetapkan pengusaha dan memperoleh penghasilan yang layak untuk keluarganya. Perilaku melanggar hukum tsb terpaksa dilakukannya, karena tanpa melakukan pelanggaran hukum pengemudi merasa kedua harapannya tidak akan terpenuhi.Untuk menganalisa masalah ketidaktaatan pengemudi terhadap hukum yang diberlakukan, maka penulis menggunakan kerangka pemikiran Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA. Menurutnya efektifitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni: a) hukumnya, b) mentalitas aparat, c) sarana pendukung, d) kebudayaan, dan e) masyarakatnya. Selain itu berbagai teori yang dapat menjelaskan kelima faktor tsb, juga penulis pergunakan sebagai sarana menganalisa masalah pelanggaran hukum yang dilakukan pengemudi metro mini 5-79. Oleh karenanya tesis ini selain memiliki tujuan akademis, diharapkan juga akan memiliki manfaat praktis dalam penegakan hukum.Dalam penelitian ini penulis, mempergunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor upaya pencarian data kualitatif dapat dilakukan melalui : pengamatan terlibat (participant observation), wawancara terbuka yang mendalam (open ended interviewing) dan penelitian terhadap dokumen pribadi (personal document). Oleh karena itu informasi dan studi kasus yang peneliti temukan selama riset, merupakan alat utama untuk memahami gejala-gejala sosial yang ada.Selanjutnya hasil riset membuktikan bahwa penyebab pengemudi sering melanggar hukum adalah karena sulitnya mereka memperoleh uang setoran sebagaimana target yang ditetapkan pengusaha dan mendapatkan penghasilan yang layak untuk keluarganya. Kondisi tersebut didukung dengan: a) lemahnya faktor hukum, b) kondisi sumber daya aparatnya yang tidak kondusif, c) adanya kebudayaan yang mendorong perilaku melanggar hukum (kebudayaan: konflik, menerabas, kriminal, penghormatan terhadap nilai paternalistik yang tidak tepat dan lower class culture), dan d) situasi masyarakatnya yang mengalami anomie telah membuat pengemudi menjadi sering melanggar hukum.Adapun hukum yang dilanggar pengemudi adalah : UU No. 14 tahun 1992, pasal 209 KUHP, dan pasal 5 UU No. 31 tahun 1999. Pelanggaran hukum oleh pengemudi tersebut akhirnya diikuti dengan pelanggaran atas pasal 418, 419 KUHP dan pasal 11, 12 UU No. 31 tahun 1999 oleh oknum petugas.Dengan mengacu pada teori dan hasil riset yang peneliti peroleh, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa penyebab utama pengemudi metro mini S-79 melakukan pelanggaran hukum adalah karena pengemudi memiliki motivasi ingin memperoleh penghasilan yang banyak. Perilaku melanggar hukum itupun akhirnya menjadi semakin merajalela karena pengaruh tidak kondusifnya faktor: hukum, kebudayaan, masyarakat dan sumber daya aparat penegak hukumnya."

"Ekosistem Hutan Mangrove Segara Anakan terdiri dari berbagai komponen sumber daya alam berupa bentang alam, flora, fauna, dan masyarakat setempat, komponen itu satu dengan lainnya berinteraksi membentuk satu kesatuan ekosistem. Saat ini, ekosistem hutan mangrove tersebut mengalami tekanan dari berbagai aktivitas masyarakat di sekitar hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari berupa pengambilan sumber daya hutan mangrove seperti flora dan fauna.Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan tersebut maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekoturisme merupakan salah satu alternatif program yang dapat diterapkan. Permasalahannya adalah apakah ekosistem hutan mangrove Segara Anakan memiliki sumberdaya dan lingkungan untuk pengembangan ekoturisme?Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi obyek dan daya tarik ekoturisme, persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat setempat, aksesibilitas dan sarana prasarana, lembaga pengelolaan, faktor internal dan eksternal, dan merumuskan strategi pengembangan ekoturisme di ekosistem hutan mangrove Segara Anakan.Metode yang digunakan adalah adalah metode kualitatif dan desknptif dengan jenis studi kasus. Analisis pengembangan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT). Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.Hasil-hasil dari penelitian adalah:1. Pengembangan ekoturisme di ekosistem hutan mangrove Segara Anakan telah sesuai dengan arahan pembangunan nasional yang diimplementasikan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Pada kebijaksanaan tingkat daerah pengembangan kegiatan ekoturisme telah sesuai dengan kebijaksanaan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Segara Anakan Kabupaten Cilacap tahun 1999/2000-2009/2010.2.Ekosistem hutan mangrove Segara Anakan memitiki potensi sumber daya alam berupa bentang alam, flora, fauna dan kegiatan sosial ekonomi sebagai obyek dan daya tarik ekoturisme.3.Kegiatan ekoturisme yang dapat dilakukan di ekosistem hutan mangrove Segara Anakan meliputi memancing, menikmati bentang alam, pengamatan burung, pengamatan vegetasi hutan mangrove.4.Sebagian besar responden (97%) menyatakan setuju terhadap rencana pengembangan ekosistem hutan mangrove bagi kegiatan ekoturisme. Peran serta yang diinginkan secara berurutan adalah kegiatan usaha makanan dan minuman, menyewakan perahu, pemandu wisata, usaha penginapan dan menjadi pegawai kantor pengelola;5.Sarana dan prasarana pengelolaan serta pelayanan pengunjung yang dibutuhkan untuk pengembangan ekoturisme saat ini belum memadai;6.Segara Anakan memiliki tingkat aksesibilitas yang baik melalui jalur penyeberangan yang menghubungkan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.7.Lembaga pengelolaan untuk pengembangan ekoturisme di Ekosistem Hutan Mangrove Segara Anakan belum tersedia.8. Faktor internal dan Eksternal pengembangan ekoturisme di ekosistem hutan mangrove Segara Anakan adalah:?Kekuatan terdiri dari : keanekaragaman jenis dan kelimpahan ikan, keindahan bentang alam, keanekaragaman jenis dan perilaku fauna, struktur vegetasi dan keanekaragaman jenis flora, dan tanggapan positif masyarakat setempat.?Kelemahan terdiri dari : lembaga pengelola belum ada, fasilitas pengelolaan dan pelayanan pengunjung belum ada, dan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat setempat masih rendah.?Peluang terdiri dari : arah kebijaksanaan di tingkat nasional dan daerah sudah ada, Segara Anakan sebagai koridor pariwisata di antara obyek wisata di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sarana transportasi ke lokasi memadai.?Ancaman terdiri dari : tingginya tingkat sedimentasi di perairan Segara Anakan, tekanan masyarakat di luar terhadap hutan mangrove.9. Strategi yang diusulkan untuk pengembangan ekoturisme meliputi penanganan sedimentasi, pengembangan peran serta masyarakat setempat, pengembangan obyek dan daya tank ekoturisme, pengembangan sarana dan prasarana ekoturisme, dan pengembangan lembaga pengelolaan.Saran-saran dari penelitian ini adalah:1.Keberhasilan pengembangan ekoturisme di ekosistem hutan mangrove Segara Anakan sangat ditentukan oleh keutuhan dan keaslian hutan mangrove di lokasi Segara Anakan. Oleh karena itu program perlindungan dan pelestarian ekosistem hutan mangrove harus dilakukan terus-menerus, yaitu program penanganan sedimentasi dan program pengembangan peran serta masyarakat;2.Program penanganan sedimentasi disarankan melalui dua pendekatan yaitu menurunkan tingkat erosi di daerah hulu Sungai Citanduy dan mengurangi proses sedimentasi di perairan Segara Anakan. Untuk merealisasikannya perlu kerjasama yang kuat antara Pemda Jawa Banat dan Jawa Tengah;3.Program peran serta masyarakat setempat dalam ekoturisme disarankan melalui dua pendekatan yaitu pengembangan peran serta secara aktif berupa pelibatan masyarakat setempat pada setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan evaluasinya. Pengembangan peran serta secara pasif dilakukan melalui program pendidikan dan latihan, pembinaan, dan pendampingan pada aspek pelestarian hutan mangrove dan bidang-bidang usaha makanan dan minuman, penginapan, pemandu, dan jasa wisata lainnya.4. Penelitian ini ditekankan pada masalah potensi kawasan sebagai obyek dan daya tarik ekoturisme. Untuk menyempurnakan kajian pengembangan dari aspek pemasaran dan promosinya maka perlu adanya penelitian lanjutan mengenai potensi pasar terhadap upaya pengembangan ekoturisme di ekosistem hutan mangrove Segara Anakan.Daftar Kepustakaan: 56 (1971.2000)

---

Study of Ecotourism Development in A Mangrove Forest Ecosystem (A Case Study of the Segara Anakan Mangrove Forest Ecosystem, Cilacap, Central Java).The Segara Anakan mangrove forest ecosystem consists of several natural resources components, i.e. flora, fauna, local people, land, terrestrial and water landscape, which interacted with one another as one ecosystem. Recently, it has been exploited by people surrounding the ecosystem to fulfill their basic needs.

Increasing local people's income is an alternative solution to prevent mangrove forest ecosystem degradation. This could be achieved by the application of ecotourism concepts. The problem faced is whether The Segara Anakan mangrove forest ecosystem has the resources and environment necessary for the development of ecotourism.

The purpose of this study was to identify tourism potential and natural resource attractions, perceptions and level of participation of the local people, accessibility and facilities, management institutions, internal and external factors, and the formulation of ecotourism development strategy for the Segara Anakan mangrove forest.

Qualitative and descriptive methods were used in the research which was a case study. Analysis used a SWOT approach.. Data were collected using three techniques: literature review, observation or fieldwork, and in depth interviews with local people.

The study showed that:

1.Segara Anakan ecotourism development is consistent with the State Development Policy that was included in the National Development Program (PROPENAS) for 2000-2004, At the local government policy level it is supported by The Segara Anakan Spatial Plan for 199912000-2009/2010.

2.The Segara Anakan mangrove forest ecosystem has environment and natural resources, including, landscape, flora, fauna and socio-economic activities as object potential attraction.

3.Ecotourism activities that would be carried out in the Segara Anakan mangrove forest ecosystem include fishing, enjoyment of the landscape, bird watching, and mangrove forest vegetation observation.

4.Most of the people interviewed (97%) agreed with planning for Segara Anakan mangrove forest ecosystem development for tourism. Therefore they want to participate; by opening drink and food shops, restaurants, fishing and working as recreation guides, renting boats, cottage, and working as management staff.

5.Management and visitors facilities that are needed for ecotourism development have not yet been provided in the location.

6.Segara Anakan has a high level of accessibility due to its location on the route between West Java and Central Java.

7.Management Institutions that are needed for ecotourism development have not yet been provided in the location.

8.The internal and external factors of the ecotourism development in the Segara Anakan mangrove forest ecosystem are :

? Strengths include: species diversity and abundance of fish, landscape beauty, species diversity and behavioral of fauna, vegetation structure and species diversity of flora, and positive response from the local people.

 Weaknesses include: lack of management institution, unavailability of management and visitors facilities, and the low education level of the local people.

 Opportunities include: the availability of policy direction at the National and regional level, the location of Segara Anakan on the route between tourism destinations in West Java and Central Java, and the availability of local transportation facilities.

 Threats include: The high level of sedimentation in the Segara Anakan waters, and external community pressure on the mangrove forest.

9. The strategies proposed for the development of ecotourism include sedimentation management, development of local people?s participation, development of natural resources and other attractions, development of ecotourism facilities, and development of management institutions.

Recommendations of the research include:

1. The success of ecotourism development in the Segara Anakan mangrove forest ecosystem will strongly depend on the integrity, uniqueness and condition of mangrove forest ecosystem in Segara Anakan. Therefore, its protection and preservation has to be done continuously through sedimentation management program and development of indigenous people participation program.

2.The proposed approach for sedimentation management includes reduction of erosion levels in the upland area of The Citanduy River Basin and reduction of sedimentation process in the Segara Anakan waters. The implementation should be conducted through strong collaboration with local Governments of West Java and Central Java.

3.The proposed approach for the development of local peoples participation includes the development of active participation of local people in every step of the activity from planning, to implementation, management and evaluation step. Development of passive participation will take place education and training, coaching and assistance in mangrove forest conservation and also in the area of food and drinks, accommodation, guiding and other tourism services.

4.The study focuses on the identification of problems related to ecotourism attraction. A complete study of the whole area of ecotourism has to include marketing and promotion aspects; therefore a study of the potential of the market for ecotourism development in the Segara Anakan mangrove forest ecosystem is also required.

References: 56 (1971-2000)."

"Tesis ini berjudul Peran Publik Dua Ibu Negara Amerika Serikat: Eleanor Roosevelt dan Jacqueline Bouvier Kennedy. Tesis ini berisikan analisa peran publik kedua ibu Negara yang hidup pada zaman 1930-an dan 1960-an. Masalah ini menarik karena dari sekian Ibu Negara hanya beberapa orang saja yang mempunyai kegiatan di dunia publik.Dalam pengkajian dan penelitian masalah tesis, penulis menggunakan sumber-sumber tertulis kepustakaan baik sumber primer maupun sekunder dari perpustakaan Program Kajian Wilayah Amerika dan USIS. Adapun metode yang digunakan dalam tesis ini metode kualitatif.Hasil penelitian tesis membuktikan bahwa peraanan publik kedua Ibu Negara Eleanor Roosevelt dan Jacqueline B. Kennedy sangat menonjol disebabkan adanya Self-Esteem yang kuat yang mereka miliki dan kemampuan kedua Ibu Negara mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh zamannya.

---

This thesis is on the public role of two First Ladies in America in the 1930s and 1960s. This topic is very interesting because from the many First Ladies in the History of the United States only a few are active in public life.In achieving the objective of my research I have applied the qualitative method by way of library research: collecting data from both primary and secondary sources from the library of The American Studies program and USIS.The outcome of my research proves that there is a strong Self-Esteem in both Eleanor Roosevelt and Jacqueline Bouvier Kennedy that makes their role in public very outstanding. In addition, the opportunities at that time support them to develop their ability accordingly."

"Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Tesis ini adalah Pengelolaan Tempat Karaoke yang ada pada Hotel X di kawasan Taman Sari Jakarta Barat. Selanjutnya dalam tesis ini permasalahannya difokuskan pada Strategi Pengelolaan Tempat Hiburan Karaoke pada Hotel X di kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Fokus permasalahan ini muncul, karena maraknya pertumbuhan bisnis di tempat hiburan karaoke di kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga berpengaruh pada penyusunan dan penerapan strategi pengelolaan tempat hiburan karaoke. Selain itu juga dikaji sistem pengelolaan yang diterapkan oleh pihak pengelola tempat karaoke yang ada pada Hotel X di kawasan Taman Sari Jakarta Barat, sehingga pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang terjadi dalam operasionalisasinya tidak terjangkau oleh baik pihak penegak hukum dan peraturan yang telah ditetapkan maupun aksi penertiban yang dilakukan pihak masyarakat sekitar kawasan Hotel X tersebut.Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap strategi pengelola tempat hiburan karaoke di Hotel X yang berada di kawasan kecamatan Taman Sari Jakarta Barat sehingga dapat lebih menarik minat tamu dan menjamin kepuasan para pelanggannya, dalam upayanya untuk memenangkan persaingan dari pesaingnya, yaitu pengelola jenis hiburan yang sama di tempat lainnya.Metologi yang digunakan dalam penelitian ini, difokuskan pada pendekatan kualitatif yang ditekankan pada penerapan Metode Etnografi melalui kegiatan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman agar dapat memahami dinamika pengelolaan tempat hiburan karaoke Hotel X di kawasan Taman Sari Jakarta Barat.Dari penelitian lapangan yang dilakukan terhadap strategi pengelolaan tempat hiburan Hotel X di kecamatan Taman sari Jakarta Barat ditemukan fakta, bahwa untuk memenangkan persaingan dengan tempat hiburan lainnya tidak jarang melakukan berbagai pelanggaran antara lain pelanggaran perijinan, pelanggaran batas waktu kegiatan dan peredaran narkoba oleh para tamunya. Bahkan tidak segan-segan menjalin hubungan secara informal dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai otoritas dan kekuasaan terhadap kelangsungan usaha karaokenya agar pelanggaran yang mereka lakukan tidak mendapatkan teguran dan memperoleh jaminan keamanan.Walaupun demikian dari hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian, diketahui bahwa untuk menjalankan tempat usaha karaokenya telah memperkerjakan pegawai tetap tidak kurang 151 orang yang terdiri dari Manajer, Assisten Manager, Captain, Supervisor, Kasir, Bartender, Bar Boy, Room Boy, Waitress, Tekhnisi, Operator, Mami, Petugas Keamanan dan Petugas Parkir. Untuk mendukung strategi usahanya pengelola juga melibatkan pekerja tidak tetap yang terdiri dari wanita pendamping, penari telanjang, agen penari telanjang.Sehubungan dioperasikannya tempat hiburan karaoke di Hotel X, dengan dampak yang ditimbulkannya antara lain telah membuka peluang pekerjaan di sektor formal yaitu membuka lapangan kerja bagi sebagian anggota masyarakat sekitar Hotel X, untuk menjadi pegawai tetap di Hotel X. Sedangkan di sektor informal berupa terdapatnya peluang untuk mendapatkan penghasilan bagi pedagang kaki lima di sekitar Hotel X dan juru parkir di luar area parkir Hotel X. Dampak tersebut dinilai positif, karena dengan beroperasinya Hotel X pada umumnya dan tempat hiburan karaoke di Hotel X pada khususnya, ternyata telah memberi kesempatan pada sebagian anggota masyarakat sekitarnya untuk mendapatkan pekerjaan dan membuka peluang usaha yang produktif.Disisi lain, sistem pengelolaan dan operasionalisasi tempat hiburan karaoke di Hotel X, apabila dikaji berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori tentang kejahatan, maka pengelolaan dalam tempat hiburan karaoke di Hotel X tersebut ternyata mencerminkan sebuah tindakan kejahatan yang terorganisasi, dimana jenis tindakan kejahatan ini sangat berbeda dengan tindakan kejahatan konvensional dalam hal sistem operasionalnya, kemampuan intelektualitas pelakunya, dampak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkannya dan keterkaitannya dengan pihak keamanan.Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengelola tempat hiburan karaoke Hotel X di kawasan Taman Sari Jakarta Banat dapat terjadi, karena lemahnya tindakan dari pihak Kepolisian dan pemegang otoritas lainnya serta tidak adanya piranti lunak yang digunakan sebagai acuan dalam penerbitan ijin usaha tempat hiburan tersebut."

"Sasaran umum pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan mencakup pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan secara menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima serta terjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu upaya pencegahan adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi termasuk susu. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumsi susu pada rumah tangga di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya belum pernah ada studi tentang perilaku konsumen susu yang menganalisis dari aspek-aspek demografi selain aspek-aspek lain.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sejauh mana faktor sosial, ekonomi, demografi, dan psikologi khususnya kebiasaan (habit) hidup dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengkonsumsi susu di rumah tangga Indonesia.Sumber data studi ini adalah data model hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1998. Adapun faktor-faktor yang diuji adalah demografi (proporsi ART umur muda, umur tua, dan perempuan), sosial (pendidikan kepala rumah tangga), ekonomi (pengeluaran rumah tangga dan proporsi ART yang bekerja), dan variabel psikologis (kebiasaan sehat, makan, dan belanja barang mewah). Metode analisis yang digunakan pada studi ini adalah model regresi logistik multinomial.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persentase konsumsi susu setiap hari terbesar pada rumah tangga yang memiliki anak balita, proporsi ART perempuan terbesar, KRT yang berpendidikan lebih tinggi, pengeluaran rumah tangga yang lebih besar, dan proporsi ART yang tidak bekerja.Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa hampir semua faktor yang diuji mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi susu. Hlbungan positif pada pengeluaran rumah tangga. proporsi ART perempuan, umur muda, umur tua dan kebiasaan belanja barang mewah. Kebiasaan sehat dan konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat serta pendidikan KRT mempunyai hubungan signifikan terhadap konsumsi susu di rumah tangga. Begitu pula pendidikan KRT dan proporsi ARI bekerja serta kebiasaan sehat mempunyai hubungan yang signifikan terhadap konsumsi susu di rumah tangga."