Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang Penerapan Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Tersangka di Pores Bekasi bertujuan untuk menunjukkan tentang penerapan hak tersangka dan proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik/penyidik pembantu Polri selaku alat negara penegak hukum. Permasalahan yang diteliti adalah penerapan hak tersangka dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka oleh penyidik/penyidik pembantu Polri. Selain dari pada itu juga diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak tersangka dalam pemeriksaan tersangka serta bentuk-bentuk penyimpangan yang muncul dalam proses penerapan hak tersangka tersebut dalam pemeriksaan tersangka.Hak-hak tersangka telah tertulis dalam KUHAP dari pasal 50 s/d 68 KUHAP dan tata cara-cara pemerikasaan tersangka juga telah tertulis di KUHAP dan dijabarkan oleh Mabes Polri dalam bentuk Petunjuk Teknis untuk dijadikan pedoman bagi penyidik dalam pemeriksaan tersangka. Walaupun telah diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan yang lain namun pelaksanaan pemeriksaan tersangka yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu masih mengabaikan hak tersangka yang menjurus kepada pelanggaran maupun penyimpangan di dalam mendapatkan keterangan tersangka untuk mengungkap sebuah kasus.Di dalam proses pemeriksaan tersangka terjadi interaksi antara pemeriksa dengan tersangka dalam bentuk tindakan-tindakan sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, kemampuan dan pengetahuan penyidik serta lingkungan penyidik dalam memeriksa dan menerapkan hak tersangka yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung dipertahankan diyakini kebenarannya oleh lingkungannya baik yang sesuai aturan maupun yang tidak.Untuk menjadikan Polri yang dicintai dan disegani oleh masyarakat maka Polri perlu membenahi dan mengintrospeksi diri serta meningkatkan kemampuan,pengetahuan dan ketrampilannya dalam pemeriksaan tersangka dengan memperhatikan serta menegak hormati hak-hak tersangka dan hak asasi manusia."

"Tesis ini tentang Penyidikan tindak pidana bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Salah satu fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum, yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sistem ini adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian merupakan posisi terdepan dalam tugas penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyidikan.Kegiatan penyidikan tindak pidana bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti suatu tindak pidana bidang HAKI, dan dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana. Rangkaian tindakan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Proses penyidikan tindak pidana bidang HAKI yang merupakan satu rangkaian kegiatan dari keseluruhan tahap penanganan suatu peristiwa pidana, terutama pada tahap upaya paksa yang diantaranya meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka guna dituangkan dalam Berita Acara dan penahanan oleh penyidik/penyidik pembantu, merupakan sebagian tahap yang sangat berpeluang bagi penyidik/penyidik pembantu untuk melakukan suatu penyimpangan.Berkaitan dengan semua aspek yang berhubungan dengan tugas dan wewenang polisi, penyidikan tindak pidana bidang HAKI yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Barat merupakan suatu langkah untuk menekan berkembangnya pelanggaran tindak pidana bidang HAKI yang semakin banyak dilakukan oleh orang yang ingin mencari keuntungan dengan proses mudah dan cepat. Kekayaan intelektual berhubungan dengan permohonan perlindungan atas gagasan-gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan dialihkan kepada orang lain sebagaimana jenis-jenis kekayaan lainnya termasuk dijual atau dilisensikan.Penyidikan tindak pidana bidang HAKI yang meliputi pelanggaran bidang Hak Cipta, bidang Paten dan bidang Merek potensi untuk disimpangkan, karena pengaruh kondisi sosial ekonomi, sistem dan mekanisme penyidikan tindak pidana yang memberikan ruang bagi penyidik/penyidik pembantu dan tersangka untuk melakukan itu. Pola penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang HAKI dapat berupa (a). menerima uang setoran; (b). menawarkan bantuan dan melakukan intimidasi; (c). membiarkan barang sitaan di gudang barang bukti; (d).Penyelesaian damai dengan menerima 'uang bantuan'.Penyimpangan penyidikan ditemui pada tahap dilakukannya upaya paksa yaitu pada tahap penangkapan, penggeledahan dan penyitaan serta pemeriksaan tersangka. Dalam mengantisipasi terjadinya penyimpangan tersebut maka pengaruh pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana bidang HAKI dalam bentuk peraturan atau kebijakan dari pimpinan yang merupakan jabaran dari kode etik, sangat menentukan dalam mengontrol terjadinya penyimpangan tersebut."

"Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit selain memberikan dampak positif juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh pembuangan limbah, berupa limbah padat, cair, dan gas.Limbah cair rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemaran yang sangat potensial, karena mengandung senyawa organik yang cukup tinggi dan mengandung senyawa-senyawa kimia lain serta mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit terhadap masyarakat di sekitarnya.Upaya pengelolaan limbah rumah sakit khususnya limbah cair, merupakan salah satu upaya penyehatan lingkungan rumah sakit dan lingkungan sekitarnya. Namun kenyataannya belum semua rumah sakit dapat melaksanakannya secara optimal.Berbagai penelitian menunjukkan belum banyak rumah sakit yang mengelola limbah cairnya dengan baik, bahkan tidak satu pun rumah sakit yang berada di wilayah DKl Jakarta dapat memenuhi persyaratan Baku Mutu Limbah Cair.Berdasarkan kenyataan tersebut kebutuhan fasilitas pengolahan limbah cair rumah sakit harus diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif penyelesaian untuk memperbaiki kualitas efluen limbah cair rumah sakit tersebut. Penelitian Pengaruh Penambahan inokulum Pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit dilakukan sebagai alternatif pengolahan limbah cair rumah sakit. Dengan penambahan inokulum, berarti ada penambahan sejumlah mikroorganisme ke dalam sistem pengolahan limbah cair rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengolahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan inokulum M-Bio terhadap tingkat penurunan konsentrasi parameter BOD, COD, Padatan Tersuspensi, Fosfat, Nitrat, Nitrit, dan E. coli dan untuk membandingkan tingkat penurunan konsentrasi setiap parameter dengan waktu tinggal dalam reaktor selama 2, 4, 6, 8, 16, 24, 36, 48, 72, dan 96 jam, sehingga diketahui tingkat penurunan tertinggi.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:1. Penambahan M-Bio akan mengakibatkan penurunan konsentrasi BOD, COD, Padatan Tersuspensi, Fosfat, Nitrat, Nitrit, dan E. coli pada pengolahan limbah cair rumah sakit di dalam reaktor fixed-film aerobic.2. Penambahan M-Bio akan meningkatkan penurunan konsentrasi parameter BOD, COD, Padatan Tersuspensi, Fosfat, Nitrat, Nitrit, dan E. coli pada limbah cair rumah sakit, dengan meningkatnya waktu tinggal limbah cair tersebut dalam reaktor fixed-film aerobic. Penelitian eksperimental dilakukan dalam skala laboratorium dengan rancangan penelitian acak lengkap one group pretest-postest design, yang dilakukan dengan waktu pengamatan 0, 2, 4, 6, 8, 16, 24, 36, 48, 72, dan 96 jam. Sampel limbah cair rumah sakit diambil dari inlet gabungan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Parameter utama yang diukur adalah BOD, COD, Padatan Tersuspensi, Fosfat, Nitrat, Nitrit, dan E. coli. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan uji statistik t-test dan korelasi regresi. Berdasarkan hasil dan pembahasan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:1. Penggunaan M-Bio pada penelitian ini mengakibatkan penurunan konsentrasi parameter BOD, COD, Padatan Tersuspensi, Fosfat, Nitrat, Nitrit, dan E. coli secara signifikan (p<0,005).2. Penggunaan M-Bio memberikan persentase penurunan terbesar untuk konsentrasi parameter BOD sebesar 54,57% pada waktu tinggal 8 jam, konsentrasi COD sebesar 60,24% pada waktu tinggal 24 jam, konsentrasi padatan tersuspensi sebesar 51,79% pada waktu tinggal 8 jam, konsentrasi nitrat sebesar 39.81% pada waktu tinggal 8 jam, konsentrasi nitrit sebesar 49,81% pada waktu tinggal 8 jam, konsentrasi fosfat sebesar 52,15% pada waktu tinggal 8 jam, dan konsentrasi E. coli sebesar 45,56% pada waktu tinggal 8 jam.3. Penggunaan M-Bio pada penelitian ini akan meningkatkan penurunan konsentrasi parameter BOD, COD, Padatan Tersuspensi, Fosfat, Nitrat, Nitrit, dan E. coli secara signifikan (p<0,005), sejalan dengan peningkatan waktu tinggal limbah cair tersebut dalam reaktor fixed-film aerobic.

---

Inoculums Influence on Hospital Wastewater Treatment (A case study on Wastewater Treatment of Pasar Rebo General Hospital, Jakarta with M-Bio on Fixed-Film Aerobic Reactor)Medical services by hospital have negative impact due to waste produced such as solid material, liquid and gas, besides positive impact. Hospital wastewater is one of the potential pollutants related to organic compound, other chemical compounds, and pathogenic microorganism content that cause disease on community. Waste management in hospital especially wastewater treatment becomes hospital sanitary and environment. In fact, only several hospitals do it better.According to the research, there are not many hospital have a management on wastewater. Even in Jakarta, there is no hospital who reaches the effluent standard in wastewater quality. Based on this condition, hospital wastewater treatment facility should be attended. Thus, the solving alternative is needed to make hospital wastewater effluent quality better. The study about inoculums influence on hospital wastewater treatment was conducted as an alternative for hospital wastewater treatment. A number of microorganisms were added into hospital wastewater treatment system in order to increase with effectively by inoculums addition. The aim of this study is to understand the inoculums influence of M-Bio on removal concentration of parameters BOD, COD, Suspended solids, NO3-, N02-, P043-, and E. coli and to compare the removal concentration of parameters with detention time in the reactor for 2, 4, 6, 8, 16, 24, 36, 48, 72, and 96 hours, finally the highest ratio of decreasing parameters will found. The hypotheses of this study are:1. An addition of M-Bio will decrease the concentration of parameters BOD, COD, Suspended solids, N03-, N02-, PO43-, and E. coli on hospital wastewater treatment using fixed-film aerobic reactor. 2. An addition of M-Bio will decrease the concentration of parameters BOD, COD, Suspended solids, NO3-, N02-, PO43-, and E. coli on hospital wastewater due to increasing detention time of hospital wastewater in fixed-film aerobic reactor.An experimental study with one group pretest-posttest used completed random design and was conducted in the Environmental Laboratory of Engineering, University of Indonesia. The experiment was conducted with the observation time for 0, 2, 4, 6, 8, 16, 24, 36, 48, 72, and 96 hours. Hospital wastewater samples were taken from the inlet of sewage treatment Plant (IPAL) on Pasar Rebo General Hospital, Jakarta. The main parameters that measured were BOD, COD, Suspended solids, N03-, N02-, PO43-, and E. coli. All data were analyzed using analysis of t-test and regression correlation.The conclusions of this study are:1. M-Bio decrease significant the concentration of parameters BOD, COD, Suspended solids. N03-, N02-, PO43-, and E. coli (p < 0.005).2. The highest removal concentration of BOD in 54, 57% with detention time 8 hours, COD = 60, 24%; 24 hours, Suspended solids = 51, 79%; 8 hours, N03-= 39, 81%; 8 hours, N02- = 49, 81%; 8 hours, P043- = 52, 15%; 8 hours, and E. coli = 45, 56%; 8 hours.3. M-Bio increase significant the removal concentration of parameters BOD, COD, Suspended solids, NO3, N02 , P043-, and E. coli on hospital wastewater (p < 0.005) due to the increasing detention time of hospital wastewater in the fixed-film aerobic reactor."

"Penelitian tentang kebudayaan polisi ini menggambarkan tentang kebudayaan yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh polisi di Polsek Sumowono. Kebudayaan dilihat sebagai satuan gejala tentang pola-pola bagi kelakuan manusia (Keesing & Keesing, 1971) dan sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973) yang diorganisasi dalam pikiran manusia, Berpijak dari definisi kebudayaan dari Marvin Harris, peneliti menempatkan kebudayaan polisi sebagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan polisi sebagai organ, fungsi, dan personal yang ada di dalam masyarakat Sumowono. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono terorganisasi dalam pikiran oleh pola tindakan polisi, enkulturasi, dan unsur kebudayaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Peneliti mengamati pengetahuan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugas dan di luar tugas yang terlihat dari tindakannya yang berpola. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara. Antisipasi kelemahan penelitian dilakukan dengan memperbanyak objek penelitian dan melibatkan diri secara langsung dalam penelitian.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindakan polisi memperlihatkan pola keteraturan tertentu dari setiap bentuk tindakannya karena adanya keterikatan pada pedoman yang mengatumya. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono mencakup tentang keteraturan perilaku dalam menjalankan tugas dan di luar tugas, serta keterikatan pada prinsip kebudayaannya yang meliputi aturan formal dan informal yang dipahami dan dipercayai."

"Perubahan sosial memungkinkan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk, intensitas interaksi sesama manusia dan perekonomian, yang secara umum berpengaruh pada keteraturan kehidupan masyarakat desa adat di Bali. Lebih dalam, perubahan sosial juga berpengaruh pada peningkatan intensitas dan ragam kegiatan sosial yang berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi pecalang yang ada di desa adat. Perubahan yang terjadi pada tugas dan fungsi pecalang menimbulkan polemik di masyarakat sehingga dipertanyakan eksistensi pecalang.Perhatian utama tesis ini adalah tugas dan fungsi pecalang dan kaitannya dengan kepolisian, dengan fokus pada fungsi pecalang. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penelitian dilakukan di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sebuah desa yang masyarakatnya agraris, yang sedang mengalami transisi menuju masyarakat industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengamatan terlibat serta wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan tugas dan fungsi pecalang untuk mengimbangi peningkatan intensitas dan ragam kegiatan sosial, Kendatipun peraturan daerah menentukan bahwa pecalang merupakan satuan tugas tradisional yang bertugas mengamankan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan agama di wilayah desa adat, di Desa Adat Meliling, pecalang juga melakukan tugas mengamankan kegiatan di luar kegiatan adat, agama, bahkan mengamankan kegiatan adat warganya sampai ke luar wilayah desa adat.Pada hakikatnya pecalang dan kepolisian sama-sama pengemban fungsi kepolisian. Perbedaanya, pecalang pengemban fungsi kepolisian dalam konteks desa adat, sedangkan kepolisian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal hubungan yang terjadi antara kepolisian dan pecalang adalah hubungan kelembagaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pecalang berstatus pembantu kepolisian dalam mengemban fungsi kepolisian. Sejalan dengan itu, kepolisian berkewajiban membina pecalang. Secara informal hubungan pecalang dengan kepolisian dilihat dari hubungan individu yang ditentukan oleh kepribadian dan kemampuan pihak yang berhubungan yang kemudian melahirkan kesan terhadap pihak yang berhubungan ini mempengaruhi hubungan formalnya.Daftar Kepustakaan : 40 Buku + 10 Dokumen"

"Sasaran akhir upaya penegakan hukum adalah terwujudnya keteraturan sosial, keadilan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai institusi terdepan dalam sistem peradilan pidana diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Penyidik meneruskan hasil penyidikan ke Penuntut Umum dan menghentikan penyidikan jika perkara tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum(tersangka meninggal dunia, nebis in idem, kadaluwarsa dan dicabut pengaduannya).Masalah penelitian mengenai penyidikan tindak pidana oleh Unit Resintel di Polsek Amarta dan fokus penelitian adalah penyelesaian perkara oleh penyidik, baik secara yuridis maupun non yuridis. Penyelesaian perkara secara yuridis karena kasus-kasus yang terjadi merupakan atensi pimpinan, kasus-kasus menonjol serta kasus-kasus yang sudah diketahui oleh pimpinan. Penyelesaian secara non yuridis karena kasus-kasus tersebut sifatnya ringan, tuntutan atau aduannya sudah dicabut dan secara ekonomi kasus dapat menghasilkan keuntungan berupa uang atau materi.Analisis parmasalahan menggunakan teori yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara sehingga diketahui latar atau kontek pengambilan keputusan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara.Di dalam tesis ini telah ditunjukkan keputusan penyidik meneruskan perkara ke Penuntut Umum sesuai ketentuan dan menghentikan penyidikan yang cenderung menyimpang dari aturan normatif. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan penyidikan merupakan wewenang Kapolsek selaku pimpinan kesatuan di Polsek Amarta.Implikasi yang dikemukakan meliputi pembenahan sistem administrasi penyidikan, reward dan punishment yang tidak diskriminatif, perbaikan kesejahteraan petugas, pemberdayaan pra peradilan dan standarisasi proses kerja dan hasil kerja serta pertimbangan dibentuknya suatu komisi independen pengawas polisi."

"Penambangan batubara adalah salah satu bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu lokasi penambangan PT BHP Arutmin berada di Kecamatan Kintap, Kabupaten Kotabaru dan di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan operasi yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun telah menimbulkan beberapa dampak dan perubahan lingkungan terutama fisik- kimia. Salah satu dampak penting yang dipantau dan dikelola adalah kuatitas udara terutama parameter debu.Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kualitas udara ambien dengan berbasis pada parameter NO2, SO2 dart Debu (TSP) sebagai akibat kegiatan penambangan batubara, menganalisis perubahan daerah penyebaran zat pencemar sebagai akibat kegiatan operasional penambangan Batubara PT Arutmin dan memperkirakan besarnya konsentrasi zat pencemar debu pada masa mendatang beserta daerah penyebarannya sesuai dengan rencana kegiatan penambangan batubara di PT Arutmin Indonesia.Permasalahan yang akan dibahas didalam tesis ini seperti : deskripsi hasil kimia, lokasi kegiatan, kegiatan produksi tambang, kondisi kualitas udara ambien, penyebaran pencemar khususnya debu dari tambang terbuka ke daerah lain di sekitar lokasi penelitian. Penelitian tesis yang dilakukan merupakan jenis penelitian survey lapangan untuk memperoleh data primer kualitas udara, pengkajian data sekunder pengukuran masa lalu (expost patio) dan permodelan matematis kondisi saat ini dan masa yang akan datang.Lokasi penelitian tesis ini dilakukan di wilayah kontrak karya penambangan PT BHP Arutmin Tambang Satui, Penelitian ini hanya dibatasi pada daerah yang menjadi wilayah konsesi penambangan dan fasilitas penunjang lainnya beserta daerah sekitar lokasi penambangan yang terdekat dengan lokasi tambang dan jalan angkut (haul road).Berdasarkan hasil pengukuran untuk parameter debu masih belum melampaui baku mutu. sedangkan untuk SO2 terdapat satu lokasi melebihi baku mutu dan untuk NO2 di keseluruhan lokasi sudah melebihi baku mutu. Berdasarkan hasil uji statistik dengan membandingkan konsentrasi hasil pengukuran saat ini dan masa lalu ternyata telah terjadi perbedaan signifikan nilai rata-rata hasil pengukuran kualitas udara ambien untuk parameter SO2 dan NO, (1< 0,05), sedangkan untuk debu tidak ada perbedaan signifikan. Hasi! analisis penyebaran menunjukkan telah terjadi pergeseran penyebaran pencemar Debu dan SO2 dengan arah penyebaran berpusat di daerab sekitar tambang aktif saat ini, sedangkan untuk NO 2 lokasi penyebaran masih tetap berpusat di lokasi yang sama yaitu Simpang Empat Sumpol. Lokasi penyebaran debu Bari tahun 1996 s/d 1999 masih berpusat pada daerah sekitar jalan angkut (haul road) Berdasarkan hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa untuk lokasi yang diidentifikasi sumber emisi dominan dari tambang terdapat hubungan positif yang kuat antara kenaikan produksi tambang dan konsentrasi debu ambien (R2= 0,9), sedangkan lokasi yang cukup terbuka dengan berbagai aktifitas lain selain tambang terdapat hubungan positif namun kekuatan hubungannya sangat rendah (R.2 < 0,2).Berdasarkan hasil simulasi model matematis penyebaran pencemar menggunakan persamaan dasar Gaussian untuk tipe sumber emisi Area dan sumber Garis diperoleh angka ketelitian model (uji AME dan RMSE) dengan input emisi dari kegiatan transportasi yang melalui jalan angkut (haul road) memiliki ketelitian balk (90 % < x 95%) untuk keseluruhan lokasi pengukuran dan waktu pengukuran serta lokasi yang berada searah dengan arah angin (downwind) dan memiliki ketelitian sangat baik (> 95% ) untuk nilai rata- rata harian. Berdasarkan hasil tersebut maka dilakukan simulasi model untuk kondisi tahun 2005 dan 2010. Hasil simulasi model menunjukka bahwa untuk tahun 2010 terdapat beberapa lokasi yang akan melebihi baku mutu dan penyebaran pencemar debu masih terbatas pada daerah sekitar jalan angkut (haul road).Berdasarkan hasil pengukuran rutin, pengukuran lapangan pada saat penelitian dan hasil simulasi model, penyebaran pencemar yang hanya terbatas pada sekitar lokasi jalan angkut. Keterbatasan penyebaran dan tingginya konsentrasi debu disekitar jalan angkut dibandingkan dengan lokasi yang berjarak cukupjauh dari jalan angkut disebabkan oleh : posisi sumber emisi yang berada dipermukaan tanah mengakibatkan tinggi pencampuran pencemai relatif rendah, stabilitas atmosfer di lokasi penelitian umumnya tergolong tidak stabil sehingga selain terjadi penyebaran pencemar ke arah horisontal juga terjadi penyebaran pencemar ke arah vertikal, dan posisi lokasi terhadap sumber emisi yang sangat tergantung pada arah angin yang bertiup. Peningkatan intensitas emisi yang diperkirakan akan terjadi seiring dengan meningkatnya produksi hingga 5 juta ton/tahun cukup signifikan menyebabkan kenaikan konsentrasi terutama kontribusi dari PT Arutmin namun tidak mengubah pola penyebaran dan masih terbatas pada daerah sekitar penambangan dan jalan angkut.Berdasarkan kondisi penyebaran pencemar yang hanya terpusat disekitar jalan angkut dan lokasi tambang maka diperlukan penanganan masalah debu di jalan angkut dengan menggunakan cara sebagai berikut :1. Pengendalian emisi dengan usaha : meningkatkan frekuensi penyiraman jalan, perkerasan dan peningkatan stabilitas jalan, pengaturan kecepatan kendaraan di lokasi tertentu yang berdekatan dengan permukiman, perencanaan alternatif pangangkutan lain selain menggunakan truk2. Pengendalian pada media perantara dengan pembuatan zona penyanggan yaitu penanaman pohon sebagai penghalang penyebaran debu dan meninggikan tanggul di pinggirjalan angkut yang saat ini sudah ada3. Pengendalian pada penerima yaitu dengan penanaman tanaman penghalang di sekitara rumah, meningkatkan jarak rumah dengan jalan angkut minimal 50 meter dari jalan angkut.E. Daftar Kepustakaan : 33 (1980-2000)

---

Ambient Air Quality Impact from Coat Mining ActivitiesCoal is a non-renewable resource that has been widely mined in Indonesia. Surface coal mines create environmental problems in the vicinity. Coal and overburden gives rise to air pollution as particulate is blown off and remains suspended in the air. In addition, the exhausts of the diesel-driven heavy machinery and vehicle that concentrate in the area also contribute to degradation of air quality.

As a case study, the surface coal mining activities of PT Arutmin Indonesia at Satui Mine that has been operated for about 10 years are evaluated in the present study. The purpose of this study is to evaluate the change in the ambient air quality caused by the surface coal mining activities and subsequently their dispersions based on parameter NO2, 502, and dust (total suspended particulate). Special impedance is also given to forecast dust concentration and its dispersion area.

The existing air quality data that were directly measured in the mining vicinity were compared with the air quality standard. In order to evaluate the change in the air quality, those existing data were also statistically compared to the history of air quality. Furthermore, mathematical modeling was used as a basis for forecasting of dust concentration and its dispersions.

By comparing the existing air quality with the standard, it can be observed that dust and SO2 concentrations still meet the standard except in one location for SO2, whereas NO2 concentrations are exceeded the standard for all the sampling locations. Results of statistical test for parameter SO2 and NOX (i0.05) show significant differences in mean concentration between the existing and the history of air quality data. In contrast, there are no significant differences for dust. Based on the dispersion analysis on S02 and, dust, it can be observed a shift of the center of concentration isopleths to- the active mining pit. Where as the center of NOL concentration isopleths still remains in the same location, which is in Simpang Empat Sumpol, Results of linear regression suggest that the production capacity of coal is positively correlated with the ambient dust concentration (R2 = O.(?). That positive correlation, even though at very much lower degree (R2 < 0.2), still can be observed in the open area at the approximate distances from the mining pit.

Gaussian equation simulation was performed using the data of all sampling locations and sampling times. As the inputs, theft was two types of emission source, which were area source and line source from the transportation activities passing through the haul road. The results show that the model accuracy index (AMIE and RMS[ tests) is good (90% f x < 95%). Even better accuracy was obtained (> 95 %) for downwind locations and daily mean concentration. Furthermore, the simulation is extended to estimate the air quality from year 2005 to 2010. Thus, it can be observed that the pollutant will exceed the standard in some locations and the dispersion pattern shows the accumulation of dust along the haul road.

The accumulation of dust along the, haul road may be explained by considering that the emission source which located in ground level may limit the mixing height; lower atmospheric stability may also cause the vertical dispersion instead of horizontal dispersion alone; and variation in wind direction. The emission concentrations are expected to rise as the production capacity reaches 5 million ton per annum. However, the dispersion patterns are predicted to remain in the mining pit area and along the haul road.

The following abatement strategies are proposed to minimize the air quality impact along the haul road:

1. Emission control, such as increase the frequency of spraying the haul road, vehicle speed regulation near the residential area, and seeking for alternative of less polluted type al-vehicle.

2. Buffering zone. such as planting trees, bushes and shrubs adjacent to the haul road and elevated or depressed the haul road.

3. Control in recipients, such as planting of trees in the house yard and increase the distance of the house from the haul road.

E, Number of References: 33 (issued from 1980 to 2000)"

"Perdarahan pasca persalinan merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di RSU Kabupaten Tangerang, dengan proporsi penyebab kematian dibanding dengan seluruh kematian ibu yang terjadi yaitu 37,77% pada tahun 1997, 38,09% tahun 1998, 48,71% tahun 1999 dan 48 % tahun 2000. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan di RSU Kabupaten Tangerang tahun 1997 - 2000. Studi ini menggunakan desain kasus kontrol. Jumlah sampel diambil secara keseluruhan berjumlah 256 yang terdiri dari 64 kasus kematian ibu dengan perdarahan pasca persalinan sejak tahun 1997 -- 2000, dan 192 kontrol adalah ibu dengan perdarahan pasca persalinan yang tidak meninggal dari tahun yang sama. Hasil bivariat dan multivariat dari variabel yang diteliti menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan bermakna antara kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan dengan lama waktu memutuskan merujuk sampai mendapat pertolongan dengan mempertimbangkan sosial ekonomi, pendidikan, jarak kelahiran dan transfusi darah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama waktu memutuskan merujuk sampai mendapat pertolongan dan tranfusi darah merupakan tindakan yang penting pada ibu yang mengalami perdarahan, sebelum kondisi ibu menjadi gawat. Dalam usaha mencegah dan mengurangi angka kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan, disarankan kepada tenaga yang terkait baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan mampu mengidentifikasi tanda-tanda perdarahan pasca persalinan lebih dini serta memahami kriteria rujukan sedini mungkin, penyebaran program komunikasi informasi dan edukasi di tiap desa tentang penyebab kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat.

---

Factor Influencing Maternal Death Caused by Post Delivery Bleeding at Public Hospital of Tangerang Regency Year 1997 to 2000Post delivery bleeding is one of the primary causes of maternal death at Public Hospital of Tangerang Regency. The proportions of the death?s causes compared to the occurrence of maternal deaths were 37, 77% in 1997, 38, 09% in 1998, 48, 71% in 1999 and 48% in 2000.

The purpose of this research was to find out factor influencing maternal death caused by post delivery bleeding at Public Hospital of Tangerang Regency the period of 1997 to 2000. This research used case control design. Samples were 256 which consist of 64 cases with maternal death caused by post delivery bleeding since 1997 to 2000 while controls were those who had post delivery bleeding but did not die of the same year.

Based on bivariate and multivariate analysis, it was known that there was significant and strong relationship between maternal death caused by post delivery bleeding with the interval to decide to refer until getting help, social economic, education, birth space and blood transfusion. Through this research, it could be concluded that, the interval to decide to refer until getting help and blood transfusion was the important action that should be taken especially for mothers who had bleeding, before her condition getting worse.

In order prevent and decrease maternal death caused by post delivery bleeding, I suggest both health providers and non health providers to identify the signals of post delivery bleeding earlier, understanding the criterion of reference, socializing education, information and commutation program in every village about the causes of post delivery bleeding to the policy maker as well as the community."

"Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh kota-kota metropolitan, besar, sedang, dan bahkan menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya harus diberikan prioritas utama. Pencemaran paling utama di Indonesia adalah pencemaran oleh limbah domestik terutama yang berasal dari rumah tangga, oleh karena luasnya daerah pencemaran dan besarnya jumlah korban. Ditambah lagi pada beberapa dekade belakangan ini adanya kecenderungan pemakaian karakter barang konsumsi yang tidak akrab lingkungan, seperti plastik, styrofoam dan lain-lain. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Jakarta dapat mencapai 29.567 m3/hari atau kurang/lebih 2,92 liter/orang/hari, sedangkan yang sampai saat ini hanya mampu diatasi oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta baru sekitar 76,12% atau 22.507 m3/hari. Dari sisanya pun hanya sebagian kecil saja yang ditanggulangi oleh Dinas PU DKI Jakarta, Dinas Pertamanan DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya serta lebih sedikit lagi yang dicoba dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara daur ulang. Penanganan sampah di wilayah DKI Jakarta sebenarnya telah diupayakan dari waktu ke waktu untuk mengurangi dampak negatifnya, mulai dari tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai dengan pembuangan akhir. Namun adanya keterbatasan sumber daya yang ada mengakibatkan hasil yang dicapai belum optimal. Dilain pihak, permasalahan sampah yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan, bukan semata-mata permasalahan teknis dan manajemen semata, tetapi juga dituntut adanya peran serta masyarakat termasuk sektor swasta. Gambaran tentang tumpukan sampah atau pun pengotoran sungai/kali di Jakarta bukan hanya urusan Pemerintah Daerah saja, tetapi juga harus dilihat dengan keadaan yang lebih menyeluruh serta proporsional. Meskipun pengelolaan kebersihan lingkungan telah diatur melalui peraturan-peraturan dan penyelenggaraan kebersihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, tetapi sehari-hari masih dengan mudah ditemui adanya tumpukan- tumpukan sampah bertebaran ditempat-tempat bukan tempat pengumpulan sampah. Berbagai upaya mengatasi hal tersebut di atas telah dilakukan, dimulai dengan lebih mengintensifkan cara pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan mempertimbangkan kondisi dari masing-masing permukiman, pembuatan dan penyediaan Lokasi Pengumpulan Sampah (LPS) yang lebih banyak, maupun pemanfaatan sampah yang masih dapat dipergunakan seperti pembangunan Usaha Daur-ulang dan Produksi Kompos (UDPK), namun Cara-cara di atas masih belum mampu memecahkan masalah inti permasalahan sampah. Kenyataan di lapangan, di beberapa daerah pemukiman umumnya, partisipasi masyarakat sering disalahartikan dengan cenderung hanya menunggu keterlibatan pemerintah saja, dalam hal ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang mempunyai tugas khusus mengelola masalah sampah. Padahal pengelolaan sampah sebaiknya sudah dimulai dari sektor rumah tangga sebagai struktur terbawah yang saling berinteraksi, baru meningkat pada sektor-sektor diatasnya. Untuk itu masih diperlukan upaya selain masalah teknis semata, yaitu dengan adanya upaya peran serta atau partisipasi masyarakat yang dimulai dengan melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpadu dari rumah-rumah ke tempat penampungan sementara, terutama di daerah-daerah yang kurang atau tidak terjangkau langsung oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sehingga untuk mengatasi permasalahan sampah tidak akan terselesaikan oleh upaya pemerintah saja, melainkan masyarakat juga perlu diajak berperanserta secara aktif. Bagi Kotamadya Jakarta Utara, permasalahan sampah layak dianggap sebagai prioritas cukup utama mengingat wilayah tersebut mempunyai tingkat heterogenitas penduduk yang sangat tinggi, dengan tingkat disiplin dan kurangnya kesadaran masyarakat, ditambah wilayah dengan kontribusi 13 sungai yang berhilir di sana dengan beberapa daerah yang mempunyai kontur lebih rendah dari permukaan bumi dan mempunyai 17 lokasi permukiman kumuh, sehingga semuanya dapat berakumulasi, dapat membentuk kultur masyarakat yang kurang mendukung upaya pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui hubungan faktor status sosial dan status ekonomi terhadap kenaikan tingkat peran serta masyarakat dalam kebersihan, yang terbagi atas beberapa parameter seperti: upaya melakukan pewadahan sampah, upaya melakukan pemilahan sampah, upaya membuang sampah pada tempatnya, upaya membayar retribusi sampah sesuai jumlah dan waktunya, keikutsertaan dalam setiap kegiatan kebersihan, dan kepatuhan dalam setiap peraturan kebersihan. Atas dasar hal tersebut disusun hipotesis sebagai berikut:1. Ada keterkaitan antara status sosial dan status ekonomi masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.2. Ada hubungan antara status sosial masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.3. Ada hubungan antara status ekonomi masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.4. Ada perbedaan yang berarti antara tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lama tinggal, status kependudukan, dan pendapatan terhadap besamya peran serta di bidang kebersihan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survei dan pendekatan korelasional. Analisis data diolah melalui program SPSS yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel status sosial dan status ekonomi terhadap peran serta masyarakat dalam kebersihan secara lebih mendalam. Pada pemilihan wilayah kecamatan dan kelurahan sebagai populasi survei dilakukan dengan metode Stratified Random Sampling, sedangkan pemilihan responden sebagai populasi target dilakukan dengan metode Proportional Random Sampling. Melalui metode di atas direncanakan diambil 160 responden, dengan harapan terdapat sejumlah perbandingan kondisi keluarga dengan status sosial dan status ekonomi yang diinginkan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: 1. Terdapat hubungan yang sangat erat antara faktor status sosial dengan status ekonomi dari masyarakat.2. Terdapat korelasi antara faktor status sosial dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.3. Terdapat korelasi antara faktor status ekonorni terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.4. Terdapat korelasi bermakna, meskipun kecil antara faktor status sosial dan status ekonomi dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.

---

Garbage is one of the problems up against by metropolitan cities, small and big cases and even as national matters, so its management has to put in the first priority. The main pollution in Indonesia is pollution due to domestic waste mainly originated from household, therefore spreading polluted area and amount of who are suffering of its impact. In addition the latest period tend to miscellaneous consumption product harmful to environment such as plastics, Styrofoam etc.

According to the data from Dinas Kebersihan DKI Jakarta, every day public in Jakarta could produce garbage of 29,567 m3/day or + 2, 92 liter/person/ day, whereas this office could handle it only 86,12% or 22,507 m3/day. The others were overcome by Dinas PU (Public Work Office) Dinas Pertamanan (Gardening Office) and Pasar Jaya and at least waste recycled by people.

Actually, the handling of garbage in DKI Jakarta have been done from time by time to minimize its negative impacts, started from its collection, transportation, processing and to the final disposal But due to the less of the human resources, the results achieved still not optimum. On the other hand, the waste problem faced by Dinas Kebersihan was not only caused by technical and management problems, but also the public participation including private sectors is very required to overcome this problem together. Description of garbage stack or dirty rivers are not problems of local government only, but it should be viewed in a more comprehensive and proportional circumstances.

Although the environmental sanitation management has been by regulations and its implementation was done the by government institutions, but in daily life it's easily to be found the garbage everywhere that is not in its collection place. Many efforts has been done to overcome these problems, started by doing more intensive ways of collection and transportation of garbage by either considering the condition of each settlement, the making and providing more of garbage collection place (LPS), nor the use of garbage which can be used such as the development of recycling business and compos production (UDPK), but those ways still can not overcome the main of waste problem.

In fact, generally in some urban areas public participation often being misunderstood and tends to wait the government's involvement only, in this case Dinas Kebersihan DKI Jakarta is the one who has a special duty to manage the waste problem. Whereas waste management is better started from household sector as the lowest structure is which interacted, and then increase to the upper sector.

Therefore it's still required the other efforts beside a technical problem that is doing an integrated from houses to the temporary places of garbage collection, especially for the areas that can not be achieved directly by Dinas Kebersihan DKI Jakarta, so to overcome garbage problems will not only be solved by government's efforts but also by active participation of the community.

For the Municipality of North Jakarta, the waste problems are deserved to be put as the first priority considering to the area that has high heterogenity of population with less dicipline and awareness, in addition the area contributed by 13 rivers that empty into lower land sea surface, and 17 slum areas, so Those could be accumulated to community culture who are less supporting the waste management.

This study was aimed to search and find out socio-economic relationship factors towards the increasing of community participation level in sanitation, which is divided into some parameters such as : effort in providing grange place, effort in identifying of garbage, effort in throwing garbage in its proper place, effort to pay retribution (tax) of garbage accordance with the volume and removal schedule, public participation in every sanitary activities and obedience in every sanitary regulations.

Based on the explanation above, the hypothesis has been arranged as follows:

1. There is a relationship between social and economic status with the public participation level.

2. There is a relationship between social statuses with the public participation level.

3. There is a relationship between economic statuses to the public participation level.

4. There is a difference among education level, kind of job, long of stay, citizenship status and income level to toward participation in sanitation.

This research uses survey research method and correlative approaches. Data analysis used SPSS program to know the relationship level among social status to the participation of public in sanitation. In choosing of sub districts and villages as survey population, stratified random sampling method was used, whereas the choosing of respondents as target population, proportional random sampling method was used. By this method, 160 respondents were taken with assumption there is s number of comparisons of family with the souse-economic status desired.

The result of this research showed that :

1. There is a tight relationship between social status factor and economic status factor.

2. There is a correlation between social status factor and the increasing of public participation in sanitation.

3. There is a correlation between economic status factor and the increasing of public participation in sanitation.

4. There is a significant correlation, although a little between socio-economic status factor and the public participation in sanitation."

"Menyadari peranan transportasi dalam pembangunan nasional sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistim transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat pentingnya sarana jasa transportasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyediakan sarana angkutan umum.Terbatasnya angkutan umum yang mendapatkan izin oleh pemerintah, mendorong sebagian orang untuk menyediakan sarana tersebut. Hal ini dimungkinkan karena permintaan kebutuhan angkutan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin hari semakin bertambah. Di dalam menyediakan sarana angkutan umum yang disediakan oleh sebagian orang itu, karena izinnya tidak ada, maka angkutan tersebut tidak dilengkapi dengan saran atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai kendaraan umum. Sarana angkutan umum yang tidak memenuhi syarat tersebut dikenal dengan istilah omprengan.Dengan adanya omprengan yang jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas tersebut, merupakan tugas dari Polantas untuk melakukan tugas penegakan hukum . Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas dilakukan dengan menggunakan tilang atau bukti pelanggaran.Berkaitan dengan adanya omprengan yang melayani jalur Tangerang - Kalideres - Kota yang khususnya pada jalur Tangerang - Kalideres yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penindakan adalah Sat Lantas Polres Metro Tangerang. Namun dalam kenyataannya para petugas Polantas Polres Metro Tangerang tidak melakukan penindakan dengan tilang, tentunya hal ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan dalam memberikan suatu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang terhadap omprengan. Dengan demikian akan diketahui dan dipahami serta diperoleh gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas.Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu metode pengamatan, pengamatan terlibat terbatas terhadap adanya interaksi sosial antara pengemudi omprengan dengan pemilik omprengan, penumpang, petugas ngetem, petugas Polantas, pengemudi angkutan umum lainnya dan pelaksanaan penegakan hukum oleh Polantas serta didukung dengan mengadakan wawancara.Kebijakan yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang terhadap omprengan pada jalur Tangerang - Kalideres - Kota terdapat beberapa pertimbangan. Pertama karena adanya kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan akan kebutuhan angkutan yang belum terpenuhi oleh angkutan umum yang resmi, sehingga masyarakat menggunakan jasa angkutan omprengan. Kedua adalah untuk menghindari resiko yang lebih besar apabila melakukan penindakan dengan menggunakan tilang terhadap omprengan, yaitu dapat terjadinya unjuk rasa dan demontrasi dari pengemudi omprengan yang dapat mengarah terjadinya kerusuhan. Hal ini dilakukan agar petugas Polantas tidak menjadi faktor pemicu, sedangkan kalau tidak ditindak manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang belum terpenuhi yang mendapatkan izin dari pemerintah.Disamping adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Polantas Polres Metro Tangerang yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari kegiatan omprengan tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi petugas Polantas lainnya dalam melakukan penindakan dengan tilang terhadap omprengan tersebut. Tetapi penyimpangan ini tidak melibatkan satuan lalu lintas Polres Metro Tangerang.Tesis ini terdiri dari VI bab yaitu : bab I berisi latar belakang, permasalahan, tujuan tesis, hipotesis, ruang lingkup , metode penelitian dan kajian kepustakaan. bab II berisi gambaran umum Sat Lantas Polrestro Tangerang, bab III berisi kegiatan omprengan jalur Tangerang - Kalideres, bab IV berisi interaksi sosial dan keteraturan sosial pengemudi omprengan , bab V berisi pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang terhadap Omprengan dan bab VI berisi kesimpulan."