Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan mempertimbangkan iklim organisasi sebagai variabel mediasi. Kompetensi diukur menggunakan dimensi dan indikator dari Daya Dimensi Indonesia yang terdiri dari 4 dimensi yang terdiri dari kemampuan berpikir, mengelola diri, mengelola orang lain, dan mengelola tugas. Variabel kinerja diukur dengan sasaran kerja pegawai yang terdiri dari dimensi output, kualitas, waktu, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama sedangkan iklim organisasi diukur menggunakan teori Stringer yang terdiri dari struktur, standar, tanggung jawab, pengakuan, dukungan dan komitmen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, data penelitian dikumpulkan dengan pengisian kuesioner (skala likert) dengan sampel 130 pegawai di Sekretariat Kabinet dan didistribusikan secara online melalui google form. Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, serta terdapat pengaruh antara kompetensi terhadap iklim organisasi, dan terdapat pengaruh antara iklim organisasi terhadap kinerja pegawai. Pada analisis jalur menghasilkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan iklim organisasi sebagai variabel mediasi di Sekretariat Kabinet.

---

This study aims to examine the effect of competency on employee performance by considering organizational climate as a mediating variable. Competency is measured using the dimensions and indicators of Daya Dimensions Indonesia which consists of 4 dimensions consisting of the ability to think, manage themselves, manage others, and manage tasks. Performance variables are measured by employee work goals consisting of dimensions of output, quality, time, service orientation, integrity, commitment, discipline, cooperation while the organizational climate is measured using Stringer's theory consisting of structure, standards, responsibility, recognition, support and commitment. Research uses a quantitative approach, research data is collected by filling out questionnaires (Likert scale) with a sample of 130 employees in the Cabinet Secretariat and distributed online through the google form.

The results of the regression analysis indicate that competence influences employee performance, and there is an influence between competency on organizational climate, and there is an influence between organizational climate on employee performance. In the path analysis it was found that there was an influence of competence on employee performance with organizational climate as a mediating variable in the Cabinet Secretariat."

"Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri pada Kecamatan Medan Satria dan Rawalumbu Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang telah   diajukan pada bab pertama yaitu terkait pengaruh Self-efficacy terhadap keinginan meningkatkan kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan di kecamatan Medan Satria dan Rawalumbu yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif positivism, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dengam metode Path Analysis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Self-efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja guru sekolah menengah kejuruan di kecamatan medan satria dan rawalumbu. Artinya semakin tinggi tingkat Self-efficacy maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh guru. Sebaliknya, semakin rendah tingkat Self-efficacy guru maka semakin rendah tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh guru. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru sekolah menengah kejuruan di kecamatan medan satria dan rawalumbu. Artinya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja guru maka semakin tinggi tingkat kinerja guru. Self-efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru sekolah menengah kejuruan di kecamatan medan satria dan rawalumbu. Artinya semakin tinggi tingkat Self-efficacy guru maka semakin tinggi tingkat kinerja guru. Kepuasan kerja memediasi secara parsial pengaruh Self-efficacy terhadap kinerja guru sekolah menengah kejuruan di kecamatan medan satria dan rawalumbu. Artinya pengaruh Self-efficacy terhadap kinerja guru sebagian dapat naik bila kepuasan kerja naik atau pengaruh Self-efficacy terhadap kinerja guru sebagian akan naik bila kepuasan kerja naik.

---

This research was conducted at the State Vocational School in Medan Satria and Rawalumbu Districts, Bekasi City. This study aims to answer the research problem formulation that has been proposed in the first chapter, which is related to Self-efficacy towards improving the performance of Vocational High School teachers in Medan Satria and Rawalumbu sub-districts which are mediated by job satisfaction. The approach to be used in this study is a quantitative approach to positivism, the research approach used to find answers to research questions Path Analysis Methods. Based on the research findings, it can be concluded as follows: Self-efficacy has a significant positive effect on job satisfaction of Vocational High School teachers in the Medan satria and Rawalumbu sub-districts. The higher the level of Self-efficacy, the higher the level of work felt by the teacher. Brain, the lower the teacher's Self-efficacy level, the lower the level of job satisfaction felt by the teacher. Job satisfaction has a significant positive effect on the performance of vocational high school teachers in medan satria sub-district and rawalumbu. Increase teacher's work height. Self-efficacy has a significant positive effect on the performance of vocational high school teachers in medan satria sub-district and rawalumbu. The higher the teacher's Self-efficacy level, the higher the teacher's performance level. Job satisfaction mediates the partial performance of self-efficacy on the performance of vocational high school teachers in Medan Satria sub-district and Rawalumbu. The Effect of Self-efficacy on Performance, Self-efficacy on Teacher Performance Will Increase When Working Up."

"Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan bisnisnya kepada masyarakat dalam rangka menjaga kelangsungan hidup. Penelitian ini membahas tentang pengaruh Corporate Social Responsibility yang dilakukan Telkomsel. Corporate Reputation dan Brand Equity terhadap Brand Performance Telkomsel. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 150 orang, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan kuesioner. Penelitian ini diolah aplikasi statistik SEM (Structural Equation Modeling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas atau program Corporate Social Responsibility yang dilakukan Telkomsel memiliki pengaruh yang positif terhadap Corporate Reputation. Sebaliknya untuk hasil variabel lainnya yaitu Corporate Reputation dan Brand Equity terhadap Brand Performance tidak memiliki pengaruh.

---

Corporate Social Responsibility is a social activity carried out by the company as a form of responsibility for its business activities to the community in order to maintain survival. This study discusses the influence of Corporate Social Responsibility carried out by Telkomsel. Corporate Reputation and Brand Equity towards Telkomsel Brand Performance.

This research is a quantitative study with a sample of 150 people, the data collection technique used was distributing questionnaires. This research is processed by statistical application of SEM (Structural Equation Modeling).

The results of the study indicate that the activities or Corporate Social Responsibility programs carried out by Telkomsel have a positive influence on Corporate Reputation. On the other hand, for the results of other variables, namely Corporate Reputation and Brand Equity on Brand Performance, it has no influence."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"

"Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah menghilangkan barang hasil pertanian (tidak termasuk perikanan dan kelautan) sebagai barang strategis, sehingga atas impor dan penyerahannya saat ini menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dampak yang telah dirasakan oleh para pelaku usaha dan eksportir barang pertanian, termasuk pertanian kopi, adalah menambah beban administrasi dan menganggu arus kas perusahaan. Permasalahan ini telah disikapi oleh Pemerintah dengan salah satunya yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Tujuan pemerintah mengeluarkan PMK 39/PMK.03/2018 tersebut adalah memberikan kemudahan agar semua pelaku usaha dapat tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap arus kas dan biaya kepatuhan pajak perusahaan eksportir kopi, serta menganalisa kendala dalam pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh perusahaan eksportir kopi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai pada arus kas perusahaan eksportir adalah dapat mempercepat uang diterima dan dana yang diterima lebih cepat dapat digunakan untuk menambah aset, membayar hutang, atau ditabung. Dampak pada beban kepatuhan tergolong minim daripada ketika melakukan restitusi biasa, namun untuk memenuhi persyaratan harus memiliki administrasi pembukuan perpajakan yang baik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksportir kopi saat ini belum banyak yang memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kesimpulannya menunjukkan fasilitas pengembalian pendahuluan belum mampu menyelesaikan masalah PPN pada sektor pertanian karena belum banyak yang mampu untuk memanfaatkannya.

---

Determination of Government Regulation Number 81 of 2015 concerning Imports and / or Submission of Strategic Taxable Goods Released from Imposition of Value Added Tax has eliminated agricultural products (excluding fisheries and maritime) as strategic goods, so that imports and surrender are currently become subject to Value Added Tax. The impact that has been felt by business people and exporters of agricultural goods, including coffee farming, is to add to the administrative burden and disrupt the company's cash flow. This problem has been addressed by the Government with one of them, namely issuing the Minister of Finance Regulation-39 / PMK.03 / 2018 concerning the Procedure for Returning the Preliminary Excess of Payment of Taxes.The aim of the government to issue PMK 39 / PMK.03 / 2018 is to provide facilities so that all business actors can be classified as Taxable Entrepreneurs who can take advantage of the facility of overpayment of excess tax payments. The aim of the study was to analyze the impact of utilizing the facility of the return of excess value added tax payments on cash flows and the tax compliance costs of the coffee exporter company, as well as analyzing the constraints in utilizing the facility a return of excess value added tax payments by the coffee exporter. The approach used in this study is a post-positivist approach.The results of the study show that the impact of the utilization of the facility of introducing Value Added Tax on the exporter's cash flow is that it can accelerate the money received and the funds received faster can be used to add assets, pay debts, or save. The impact on the burden of compliance is quite minimal compared to when performing ordinary restitution, but to fulfill the requirements must have a good tax accounting administration. There are many factors that make coffee exporters at present not many utilize the return facility. The conclusion shows that the preliminary return facility has not been able to resolve the VAT problem in the agricultural sector because not many have been able to use it."

"ABSTRAKDunia industri penerbangan adalah industri yang banyak akan peraturan yang mengatur operasional industri tersebut. Regulasi mengenai perawatan dan operasional perlu diperhatikan setiap maskapai penerbangan untuk dapat beroperasional dengan baik dan sejalan dengan perarturan penerbangan yang berlaku. Penelitian-penelitian mengenai aircraft routing telah berkembang dengan berbagai pendekatan masing-masing untuk mengatasi permasalah aircraft routing yang dihadapi oleh setiap maskapai penerbangan. Setiap maskapai penerbangan harus menangani aircraft routing yang mengharuskan setiap pesawat dapat beroperasional untuk melayani semua rute yang dimiliki oleh maskapai penerbangan dengan turut juga memperhatikan aspek perawatan masing-masing pesawat. Kapasitas stasiun perawatan perlu dipertimbangkan untuk menjamin sebuah rangkaian penerbangan dapat mengakomodir kebutuhan akan perawatan pesawat terbang di akhir hari operasional setiap harinya. Selain itu disisi lain diperlukan adanya pertimbangan pada batasan operasional awak pesawat yang tentunya memiliki batasan-batasan waktu kerja sebagai awak pesawat. Untuk membangun perencanaan rute penerbangan yang dilayani masing-masing pesawat perlu dioptimalkan untuk meminimalisir missalignment dari perencanaan perawatan pesawat udara. Optimasi ini bernama AMRP (aircraft maintenance routing problem) yang mendefinisikan setiap rangkaian rute penerbangan yang ditugaskan pada pesawat udara untuk menjalankan operasional hariannya. Dengan adanya pertimbangan kapasitas stasiun dan batasan operasional awak pesawat maka dapat membuat pemilihan rangkaian rute yang lebih baik dan mengakomodasi batasan-batasan operasional awak pesawat. Validasi yang dilakukan untuk model adalah dengan memakai kasus operasional pesawat terbang pada sebuah maskapai dipakai. Hasil yang didapat dari pengembangan model didapatkan bahwa pertimbangan kapasitas pesawat dan kemampuan setiap bandara yang disinggahi oleh pesawat terbang perlu menjadi sebuah tambahan fungsi kendala optimasi untuk menjamin pemilihan rangkaian rute penerbangan yang sesuai dengan regulasi dan kemampuan stasiun penerbangan yang dilayani maskapai penerbangan serta batasan waktu kerja awak pesawat tidak terlewati

---

ABSTRACT The world of the aviation industry is an industry that has many regulations governing the operation of the industry. Regulations regarding maintenance and operations need to be considered for every airline to operate properly and in line with applicable flight regulations. Research on aircraft routing has developed with various approaches to address aircraft routing problems faced by every airline. Every airline must handle aircraft routing, which requires each aircraft to operate to serve all routes sold by airlines by also taking care of the maintenance aspects for each aircraft. Maintenance station capacity needs to be considered to ensure that a series of flights can accommodate the needs of aircraft maintenance at the end of the operational day every day. On the other hand there is a need to consider the operational limitations of flight crew, which of course has limitations on working time as a flight crew. To build flight route planning served by each aircraft, it needs to be optimized to minimize missalignment from aircraft maintenance planning. This optimization is called AMRP (aircraft maintenance routing problem) which defines each set of flight routes assigned to aircraft to carry out its daily operations. With consideration of station capacity and operational limitations of the flight crew, it can make a better selection of routes and accommodate operational flight crew limitations. Validation carried out for the model by using the operational case of on an airline. The results obtained from the development of the model found that consideration of aircraft capacity and the ability of each airport visited by aircraft needs to be an additional optimization constraint function to ensure the selection of flight routes in accordance with the regulations and capabilities of flight stations served by airlines and also flight duty limitation not exceeded."

"ABSTRAKMerujuk pada slippery slope framework, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan perspektif kepercayaan dan wewenang otoritas pajak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak yang ada pada KPP Wajib Pajak Besar Dua serta menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak berada di tingkat yang baik serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (sebesar 57,2%) di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Saran dalam penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mengendalikan wewenang dan kekuasaannya sebaik-baiknya agar tidak terlampau lemah atau terlampau sewenang-wenang.

---

ABSTRACTRefering to slippery slope framework, tax compliance can be measured using variable of trust and power to obtain a more comprehensive result. This research was conducted in order to analyze trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua and also aimed to analyze the impact of trust in authority and power of authority to tax compliance. The approach of this research is mix methods approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In quantitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua are in good state and have effect on tax compliance (57,2%). Recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua is keep controlling the power of authority so that it will not too low or too high."

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"Proses transformasi yang dilakukan dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan menuntut adanya pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan engagement yang tinggi. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Kecerdasan Emosional Pemimpin dan komunikasi internal organisasi terhadap employee engagement pada BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan sub variabel kecerdasan emosional pemimpin sesuai dengan model kecerdasan emosional pemimpin dari Daniel Goleman yang terdiri dari 5 sub variabel: Self Awareness, Self Regulation, Motivation, Empathy, dan Social Skill. Sub variabel Komunikasi Internal Organisasi merujuk pada konsep yang dikembangkan Clampitt dan Downs, terdiri dari 6 sub variabel: Organizational Integration, Personal Feedback, Corporate Information, Communication Climate, Horizontal, Subordinate dan Supervisory Communication serta Media Quality. Sedangkan, sub variabel employee engagement merujuk pada model employee engagement yang dikembangkan oleh AON Hewwit yang terdiri dari 3 sub variabel: Say, Stay, dan Strive. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan sekitar 1006 responden dengan menggunakan convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner penelitian skala likert dan didistribusikan secara online melalui google form. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kecerdasan emosional pemimpin dan komunikasi internal organisasi terhadap employee engagement, baik secara simultan ataupun parsial.

---

The transformation process from Jamsostek to BPJS Ketenagakerjaan requires the fulfillment of human resources with high quality and engagement. This research discusses the influence between Leader's Emotional Intelligence and Internal Communication of Organization on Employee Engagement in BPJS Ketenagakerjaan.

This research uses 6 sub variable of leader's emotional intelligence according to leader's emotional intelligence model from Daniel Goleman which consist of 5 sub variable Self Awareness, Self Regulation, Motivation, Empathy, and Social Skill. Sub variable of internal communication of organization refers to the concept which developed by Clampitt and Downs, consisting of 6 sub variable Organizational Integration, Personal Feedback, Corporate Information, Communication Climate, Horizontal, Subordinate and Supervisory Communication and Media Quality. Meanwhile, sub variable of employee engagement refers to employee engagement model that developed by AON Hewwit, consisting of 3 sub variable Say, Stay, and Strive.

By using quantitative approach and explanatory research, the research was conducted at BPJS Ketenagakerjaan involving 1006 respondents using convenience sampling. The Data is collected through questionnaire likert scale which distributed online by google form. Hypothesis testing is using multiple regression method. The results of this research showed that have the positive and significant effect between leader's emotional intelligence and internal communication of organization on employee engagement, partially and simultaneously."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia riset keantariksaan di LAPAN dalam konteks Implementasi Edwards III. Undang-undang keantariksaan mengamanatkan LAPAN untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Sebagai lembaga litbang, LAPAN kekurangan SDM riset peneliti, perekayasa dan litkayasa , mengalami ketimpangan komposisi kualitas SDM, dan masih minimnya kontribusi riset litbang yang menuju ke arah pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari penerapan kebijakan pengembangan SDM riset teknologi keantariksaan di LAPAN. Analisis dampak dilakukan dengan menganalisa implementasi kebijakan terhadap tugas dan fungsi LAPAN yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengembangan SDM riset keantariksaan di LAPAN, sebaiknya dibuatkan perencanaan strategis pengembangan SDM yang memuat rencana kerja jangka panjang, menengah maupun jangka pendek yang terarah dan terukur setiap tahunnya agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dan terintegrasi dengan perencanaan strategis Lembaga untuk meningkatkan pengembangan, capaian dan penerapan riset keantariksaan yang mendukung pembangunan di Indonesia.

---

This thesis discusses the impelementation of human resource development policy in space research in LAPAN at the context of Implementation of Edwards III. The space law mandates LAPAN to conduct research and development as well as the implementation of space in Indonesia. As a research and design institution, LAPAN lack of human resources researcher, engineer and technision , experiencing imbalance of human resource quality composition, and still lack of contribution of research and design towards the utilization. This study aims to analyze the impact of the implementation of human resources of space technology at LAPAN. The impact of this analysis is doing by analyzing the implementation of the policy due to duties and function of LAPAN as according to legislation mandates. This research uses post positivism paradigm with descriptive research type. The result of this research concludes that in conducting human resources of space technology in LAPAN, it is better to make strategic planning of human resource development which contains long term, medium and short run plan which is aimed and measured every year to be able to be monitored and evaluated and integrated with institutional strategic planning to enhance the development, achievement and application of research activities that support development in Indonesia."