Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Setara Jaya di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah pada Bank Sampah Setara Jaya, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sudah sekitar 75 warga di RW 02 yang peduli dengan sampah dan mulai melakukan pemilahan sejak dirumah dan perubahan pola pikir terhadap sampah. Sejak tahun 2014 hingga 24 Mei 2017 jumlah sampah yang dikelola Bank Sampah Setara Jaya hanya sekitar 4 dari total sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Bekasi sebanyak 1.500 ton per hari, yang sangat jauh dari target pengurangan sampah ke TPA Sumur Batu sebesar 30 dari total sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bekasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah pada Bank Sampah Setara Jaya adalah 1 faktor pendukung: komunikasi, sikap dari para pelaksana kebijakan, tidak adanya hambatan struktur birokrasi, pola pikir masyarakat tentang sampah dan pengelolaan sampah melalui program bank sampah sudah semakin terbuka; 2 faktor penghambat: belum tersedianya dana, sumber daya manusia masih sangat kurang, tanah yang digunakan merupakan tanah sengketa dan lokasi bank sampah yang sangat dekat dengan pemukiman penduduk, partisipasi masyarakat yang masih kurang maksimal.

---

The policy of waste management through waste bank program is a policy of Bekasi City Government as a follow up of Law Number 18 Year 2008 on Waste Management. This research aims to analyze the implementation of waste management policy and analyze the factors that influence the implementation of waste management policy at Setara Jaya Trash Bank in Bintara Jaya Subdistrict, Bekasi Barat District, Bekasi City. This research uses post positivist approach with qualitative method. Implementation of waste management policy through waste bank program at Setara Jaya Waste Bank, Bintara Jaya Sub district, Bekasi Selatan Sub district, Bekasi Municipality is about 75 of residents in RW 02 who are concerned with garbage and start sorting from home and changing mindset to waste.

From 2014 to May 24, 2017, the amount of waste managed by Setara Jaya Waste Bank is only about 4 of the total waste generated by Bekasi residents as much as 1,500 tons per day, which is very far from the target of waste reduction to the Sumur Batu TPA by 30 of the total waste produced by the people of Bekasi City. Factors influencing implementation of waste management policy through waste bank program at Setara Jaya Waste Bank are 1 supporting factors communication, attitude of policy implementers, absence of bureaucratic structure barrier, people 39 s mindset about garbage and waste management through program the waste bank is getting more open 2 inhibiting factors unavailability of funds, human resources are still very low, the land used is a land dispute and the location of the waste bank that is very close to the settlement of the population, the participation of the community is still less than the maximum."

"Tesis ini menganalisis tentang pengembangan kapasitas organisasi di Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini mencoba melihat kapasitas organisasi di unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil penelitian menyarankan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk lebih menguatkan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengembangan kapasitas, menerapkan rencana-rencana pembaharuan dengan seksama, dan integrasi antar instansi yang menangani pengaduan masyarakat untuk memberikan pelayanan pengaduan yang optimal dan mewujudkan harapan masyarakat atas instansi pusat pembantu Presiden. Kedepannya, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat harus melakukan pengajuan evaluasi kelembagaan atas sinkronisasi fungsi dengan tuntutan capaian Indikator Kinerja Utama, untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya target atau untuk menetapkan batas maksimal target karena dalam 3 tahun kedepan, direncanakan target akan naik secara progresif 5 pertahun, namun tidak mungkin target tersebut mencapai 100 apabila wewenang dari penyelesaian masih bergantung kepada instansi lain.

---

This thesis analyzes the organizational capacity building in the Assistant Deputy of Public Complaint. The research method used is qualitative method with explanative design. This research tries to look at the organizational capacity in the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint in the handling of public complaints and to develop organizational capacity that can improve the service of public complaints and the achievement of the performance targets of the Main Performance Indicators of the State Secretariat Ministry.

The results of the study suggest the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint to further strengthen the function of community complaints handling by building capacity, implementing the renewal plans carefully, and integration between agencies that handle public complaints to provide optimal complaints services and realize public expectations of central agencies Aide to the President.

In the future, Assistant Deputy of Public Complaint should make institutional evaluation of synchronization of functions with the demands of achievement of the Main Performance Indicator, to avoid the possibility of not reaching the target or to set the maximum target limit because in the next 3 years, it is planned that the target will rise progressively 5 , But it is unlikely that the target will reach 100 if the authority of the settlement is still dependent on other agencies."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Peraturan Perpajakan sangat banyak, kompleks dan ambigu. Pemahaman petugas administrasi pajak dan Wajib Pajak sering berbeda, dalam arti perkatanya, pengaplikasiannya dan bukti transaksi yang dibutuhkan. Perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan sengketa perpajakan. Pada akhirnya menimbulkan biaya yang tidak sedikit, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini mengenai penegasan peraturan perpajakan dimuka advance tax ruling sebagai alternatif pencegahan sengketa yang diharapkan dapat meringankan biaya kepatuhan pajak dan meningkatkan kepastian hukum. Saat ini penegasan peraturan telah ada, namun tidak mengikat. Belanda menggunakan Surat Perjanjian antara otoritas pajaknya dengan Tax Payer. Keunggulannya adalah mengikat kedua pihak dan juga pengadilan.

---

Tax regulation are abundant, complex and multi interpretations. Tax Officials and Taxpayers sometimes interpret the regulations differently, concerning the precise meaning of statutory language, the application of the law to specific factual situation, and the type of evidence sufficient to establish necessary fact. These conditions are likely create tax disputes. It is costly, on both side, Directorate General of Taxes and also Taxpayers. The study aims Advance Tax Ruling ATR to avoid tax disputes that hopely reduce cost of compliance and also created more certainty. Today, ATR exist but not binding. The Netherland has used contractual letter between Tax Official and Taxpayer. The advantages are binding not only to the parties but also the court."

"Pegawai yang bekerja tanpa mengalami perpindahan pekerjaan ataupun unit kerja selama lima hingga enam belas tahun keatas. Kondisi tersebut menyebabkan karir dan kompetensi pegawai stagnan. Konsep mutasi Whether Davis 1996 menjelaskan bahwa perpindahan tanggung jawab, kinerja, jabatan, status pekerjaan, dengan segala hak dan kewajibannya yang sama, merupakan bentuk pembinaan karir pegawai. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis proses mutasi dan kendala pelaksanaan mutasi pejabat pelaksana pengelola kearsipan di Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis yang diawali menguji konsep mutasi, metode pengumpulan data kualitatif dan triangulasi digunakan untuk validasi data yang terkumpul. Proses mutasi yang dilakukan selama ini telah mengacu pada analisis jabatan dan analisis beban kerja, namun menjadi kurang valid dikarenakan belum adanya kajian ulang mengenai informasi dari analisis jabatan dan analisis beban kerja pejabat pelaksana pengelola kearsipan saat ini. Pelaksanaan mutasi yang belum berkaitan dengan pola karir serta belum didukung oleh standar operasional prosedur yang mengatur proses pelaksanaan mutasi. Hasil penelitian perlu pengkajian ulang mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pejabat pelaksana pengelola kearsipan sesuai kondisi saat ini, segera menerapkan pelaksanaan mutasi secara periodik yang selaras dengan pola karir dan didukung oleh standar operasional prosedur dalam pelaksanaan mutasi tersebut.

---

Employees who work without having to move for five to sixteen years and above. The condition causes stagnant of career and competence of employee. Whether and Davis 1996 explains that the transfer of responbility, performance, occupation, employment status, with all rights and obligations are the same, is a form of employee career development. Therefore, it is important to analyze the transfer process and the constraints of implementing the transfer of archival manager in The National Civil Service Agency.

This research approach is post positivist beginning to test the concept of transfer, methods of qualitative data collection and use triangulation to validate data collected. The process of transfer that has been done so far has been referring to job analysis and workload analysis, but it becomes less valid because there is no review of information from job analysis and workload analysis of archival managers today. Implementation of transfer that have not related to career pattern and not yet supported by operational standard procedure.

The results of the study need to review the position analysis and workload analysis of the archival manager according to the current condition, immediately apply the implementation of transfer periodically in harmony with career pattern and supported by operational standard procedure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan collaborative governance pemanfaatan LAPOR!-SP4N. Pendekatan digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance pada pemanfaatan LAPOR!-SP4N belum sepenuhnya dapat tercapai dengan baik karena adanya beberapa indicator yang belum terpenuhi, meskipun dalam prosesnya telah terbentuk sebuah siklus kolaboratif. Dari segi ketersedian SDM sebagai salah satu modal awal kolaborasi masih perlu ditingkatkan. Untuk konteks desain kelembagaan masih perlu membentuk struktur kolaborasi dan memilih pemimpin kolaborasi yang berfungsi sebagai leading dalam proses kolaborasi. Selain itu, juga perlu upaya menyamakan pemahaman bersama terhadap skala prioritas yang akan dicapai kedepan. Untuk faktor yang menghambat kolaborasi antara lain faktor SDM, finansial/anggaran, kepemimpinan, dan cakupan kewenangan dan kekuasaan.

---

This research aim to analyze the implementation of Collaborative Governance on Utilization of Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) as SP4N system and the inhibiting factors of collaborative governance of it. In this research uses post-positivist approach with descriptive analysis. The data collection is conducted through interview as well as literature study. The results showed that implementation of of Collaborative Governance on Utilization of Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) as SP4N system is not yet fully achieved because some of indicators which has not optimally fulfilled. But, in the process has formed a collaborative cycle. In terms of availability of human resources as one of the initial capital of collaboration still needs to be improved. The Institutional design of collaborative governance of LAPOR!-SP4N has not a collaboration structure and collaboration leader that serves as a leading in collaboration process. In addition, it is also necessary to equate a common understanding of the priority scale that will be achieved in the future. Inhibiting factors of collaboration include human resources, finance / budget, leadership, and scope of authority and power."

"Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Pembelajaran Dari Jepang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Untuk menaikkan kontribusi kepada negara, pemerintah membuat kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dengan membandingkan kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jepang sebagai pembelajaran. Dan menganalisis strategi Jepang dalam kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembelajaran Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari haasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku dokumen dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan degan tema penelitian ini.

---

Analysis of Income Tax Policy of Small Micro Enterprise SectorSmall And Medium In Indonesia Learning From Japan Small and Medium Micro Enterprises have a large contribution to Gross Domestic Product in Indonesia. To increase the contribution to the state, the government creates an income tax policy for the taxpayer of the Small and Medium Business sector. This study aims to analyze income tax policy for taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector in Indonesia by comparing income tax policy for Taxpayer of Small and Medium Enterprises sector in Japan as learning. And analyze Japanese strategy in income tax policy for Taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector as learning. The research is done by analyzing qualitative data with descriptive research type where the data is described in the form of information and theory obtained from literature study. Sources of data in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature, document books and research journals that have relevance degan theme of this study. "

"Perubahan administrasi pajak yang telah berlangsung beberapa kali di Indonesia belum memberikan kontribusi yang maksimal atas cita-cita Direktorat Jenderal Pajak DJP dalam merealisasikan penerimaan pajak yang optimal. Salah satu langkah perubahan yang diimplementasikan DJP adalah dengan mengintensifkan fungsi pengawasan dan konsultasi kepada Wajib Pajak di tengah-tengah keterbatasan jumlah Account Representative AR, yaitu melalui pemisahan fungsi AR sebagaimana telah dibakukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015.Atas dasar hal tersebut, kinerja administrasi pajak oleh AR sesudah pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud seharusnya mengalami perubahan, yang mana perubahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan sejumlah indikator Integrated Assessment Model for Tax Administration IAMTAX dalam dimensi kinerja operasional pada penelitian ini. Adapun indikator yang dimaksud terdiri dari tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, layanan kepada Wajib Pajak dan komunikasi eksternal, serta pengendalian.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kuantitatif, dan jenis penelitian deskriptif dengan tinjauan berpikir deduktif. Situs penelitian terdiri atas lima KPP Madya wilayah kerja seluruh Kota Jakarta dengan teknik pengumpulan data yang terdiri atas wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap KPP Madya memiliki kinerja yang berbeda ditinjau dari masing-masing indikator yang diteliti. Salah satu perbedaan signifikan terletak pada efektivitas kinerja administrasi pajak dengan tolok ukur peningkatan/penurunan penerimaan pajak. Perbedaan signifikan lainnya adalah pada efisiensi kinerja administrasi pajak dengan tolok ukur kepuasan Wajib Pajak.

---

Change on tax administration which frequently commenced in Indonesia was not yet highly contribute to Directorate General of Taxes DGT rsquo s primary goal in increasing tax revenue. DGT has implemented a significant step of such change by maximizing the function of taxpayers monitoring and consultation among the scarcity of Account Representative AR as human resources, toward function segregation of AR as regulated by Minister of Finance Regulation Number 79 PMK.01 2015.Based on the facts as briefly explained above, tax administration performed by AR should be affected after implementation of such segregation, which is, in this research, the effects will be analyzed by using several indicators of Integrated Assessment Model for Tax Administration IAMTAX within the dimension of operational performance. Such indicators consist of effectivity, efficiency, taxpayer services and external communication, and control.

This research is performed by implementing post positivism paradigm, quantitative method, and descriptive type with deductive thinking approach. Additionally, the research main sites consist of five Medium Tax Offices MTOs within Jakarta administration area along with deep interview and literature research as part of performed data collection techiques.

Research result shows that each of such MTOs has different performance depend on each indicators observed. One significant difference is effectivity of performance of tax administration based on increase decrease of tax revenue as a consideration factor. Another significant difference is efficiency of such performance based on taxpayers rsquo satisfaction."

"Pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diiringi dengan pengalihan teknologi informasi berupa source code Sistem Informasi Objek Pajak SISMIOP beserta basis datanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkannya menjadi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan SIM PBB yang disesuaikan dengan peraturan daerah. SIM PBB didukung oleh Sistem Informasi Penunjang yaitu web pendataan online, Sistem Informasi Data SI Data , Geographic Information Systems GIS , dan e-Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan optimal karena faktor-faktor yang menghambat, yaitu sumber daya manusia, peraturan, dan masyarakat. Namun, implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi didukung oleh perkembangan teknologi, program dan anggaran unggulan, dan kerjasama dalam berbagi data.

---

The transfer of authority on the collection of Rural and Urban Land and Building Tax from the Central Government to the Provincial Government of DKI Jakarta is accompanied by the transfer of information technology in the form of source code of the Tax Object Information System SISMIOP along with its data base. The Provincial Government of DKI Jakarta developed it into a Land and Building Tax Management Information System PBB SIM that is adjusted to local regulations. SIM PBB is supported by Supporting Information System, i.e. online data web, Data Information System SI Data , Geographic Information Systems GIS , and e Pajak.

This study aims to analyze the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province and the factors that support and inhibit it The approach used in this study is a qualitative approach.

The result of the research is the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province is not running optimally because of the inhibiting factors, namely human resources, regulation, and society. However, the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax is supported by the technological developments, featured programs and budgets, and cooperation in sharing data."

"Industri teknologi informasi (TI) adalah merupakan perubahan tercepat dan paling dinamis di dunia saat ini. Hal ini pula yang secara dramatis mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia serta cara melakukan bisnis, interaksi sosial dan perilaku hidup. Perubahan drastis revolusi digital telah mengubah peradaban dan mengacaukan semua pemain lama yang sudah mapan bahkan merusak dan menutup bisnis mereka. Tesis ini menyajikan hasil dari studi kasus Hewlett-Packard (HP) Indonesia, Perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbesar yang terlibat dalam strategi inovasi sebagai Proses Desain, dimana wujud inovasi adalah untuk membangun kemudahan manusia untuk menjalani kehidupan sebagai keluarga, makhluk sosial, interaksi antar manusia, serta pelaku bisnis dan akademisi. Demikian juga kami menemukan teknologi informasi untuk menjadi pendukung inti yang bersifat transparansi untuk kemajuan inovasi yang berkelanjutan dan bersifat radikal. Penelitian ini dihasilkan melalui metode kuantitatif dengan menyebarluaskan kuesioner kepada 112 pelanggan setia yang telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun memakai produk Hewlett-Packard (HP) di Indonesia dan membelanjakan minimal 1 (satu) juta dollar Amerika Serikat setiap tahun dan metode kualitatif melalui wawancara dengan manajemen puncak Hewlett-Packard (HP) Asia Pasifik dan Hewlett-Packard (HP) Indonesia. Hasil Penelitian menujukkan peran manajemen puncak dan anggota manajemen Hewlett-Packard (HP) telah memainkan peran yang sangat penting untuk menerapkan model Ato- F dalam inovasi dan menyebarluaskan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi (SECI) dalam model induksi spiral dalam perusahaan untuk menciptakan budaya inovasi. Hal ini bertujuan untuk mengelola keberlangsungan hidup dan pertumbuhan mereka dalam lingkungan strategis yang selalu berubah di Indonesia.

---

The information technology (IT) industry is the fastest and most dynamic change in the world today. This is also what dramatically affects all aspects of human life and how to do business, social interaction and life behavior. The drastic change in the digital revolution has transformed civilization and disrupted all established old players and even damaged and closed their businesses. Because we all now live in a digital economy, digital marketing is changing the way we do business, behave and act. This thesis presents the results of the Indonesian Hewlett-Packard (HP) case study, the largest Information and Communication Technology (ICT) Company involved in innovation strategies as a Design Process, where innovation is to build human convenience to live life as a family, social being, interaction between humans, as well as business people and academics. Likewise, we find information technology to be a core supporter of transparency for the advancement of sustainable and radical innovations.

This research was produced through quantitative methods by disseminating questionnaires to 112 loyal customers who had at least 3 years of experience using Hewlett- Packard (HP) products in Indonesia and spending at least 1 (one) million US dollars each year and qualitative methods through interviews with management the peak of Hewlett-Packard (HP) Asia Pacific and Hewlett-Packard (HP) Indonesia. Researchers found the role of top management and management members of Hewlett- Packard (HP) has played a very important role in implementing the A-to-F model in innovation and disseminating socialization, externalization, combination and internalization (SECI) in spiral induction models in companies to create innovation culture. It aims to manage their survival and growth in an ever-changing strategic environment in Indonesia. "