Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap key informant.Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa kelemahan pada CFC rules Indonesia antara lain terbatasnya definisi kontrol, tidak adanya definisi low tax juridiction, tidak terdapat ketentuan penghitungan besar dividen. Kedua, terdapat beberapa perbedaan ketentuan CFC Indonesia dengan Tiongkok antara lain tentang definisi kontrol, definisi low tax juridiction, pengecualian penerapan CFC rules. Ketiga, terdapat beberapa rekomendasi OECD yang dapat dilakukan pertimbangan adopsi antara lain perluasan definisi kontrol, pembuatan ketentuan tentang low tax juridiction dan penghitungan atribusi CFC berdasarkan persentase dan periode kepemilikan.

---

This research uses qualitative approach. Data were collected through in depth interviews of key informants. This study yields three research results. First, there are some weaknesses in CFC rules of Indonesia such as limited definition of control, there is no definition of low tax juridiction, there is no provision of large dividend calculation. Secondly, there are some differences between CFC rules in Indonesia and Tiongkok such as definition of control, definition of low tax juridiction, exemption of CFC rules implementation. Third, there are some OECD recommendations that can be taken into consideration of adoption such as the expansion of the definition of control, the preparation of low tax juridiction and the calculation of CFC attribution based on the percentage and period of ownership."

"Perubahan paradigma pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit perlu didukung Sistem Informasi Manajemen ASN. Beban kerja yang berkurang, tumpang tindih pekerjaan, tidak tercapainya output yang telah ditetapkan, pekerjaan yang membutuhkan koordinasi lintas direktorat membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menggambarkan permasalahan struktur dan proses transformasi input menjadi output teknologi yang belum optimal di Kedeputian SINKA BKN. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post postivist dengan pendekatan penelitian mix method untuk menganalisis karakteristik teknologi unit pada masing-masing direktorat dan menganalisis kesesuaian dimensi struktur formalisasi, sentralisasi, kualifikasi pegawai, dan koordinasi dengan karakteristik teknologi unit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik teknologi unit pada Dit AK I dan Dit AK II rutin sedangkan Dit Lahta non rutin kemudian Dit PSIK engineering. Sentralisasi Dit AK I dan II sedang. Kualifikasi pegawai Dit AK I dan AK II memiliki tingkat pengalaman tinggi dan pelatihan rendah. Formalisasi dan Sentralisasi Dit Lahta sedang karena pegawai diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan internal di unit walaupun jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pegawai Dit Lahta memiliki tingkat kepatuhan pada peraturan tinggi meskipun sikap atasan fleksibel. Kemudian kondisi struktur di Dit PSIK memiliki formalisasi tinggi, kualifikasi pegawai dalam hal pelatihan masih sedikit dan tidak tersedia bagian/alat/orang yang digunakan untuk mekanisme koordinasi.

---

The change of ASN management paradigm based on merit system needs to be supported by ASN Management Information System. Decreased workload, overlapping work, not achieving predetermined output, jobs that require coordination across the directorate take a long time. This illustrates the problem of structures and processes of transforming inputs into outputs technology that have not been optimal in the SINKA BKN Deputy. This research uses postpostivist research paradigm with mix method research approach to analyze technological characteristics of unit in each directorate and analyze suitability of structure dimension formalization, centralization, qualification of employee, and coordination with technology characteristic of the unit. The results showed that the characteristics of unit technology on Dit AK I and Dit AK II routine while Dit Lahta non routine then Dit PSIK engineering. The centralization of Dit AK I and II is moderate. The qualifications of the employees of Dit AK I and AK II have high level of experience and low training. The formalization and centralization of the Lahta territory is due to the fact that employees are given the freedom to determine internal policies in the unit although they are seldom involved in decision making. Employees of Dit Lahta have high regulatory compliance level although supervisor atittudes tend to be flexible. Then the structural conditions in Dit PSIK have high formalization, the qualification of employees in the case of training is still few and there is no part tool person used for coordination mechanism."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi pengangkatan jabatan fungsional yang meliputi kegiatan analisis jabatan, perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksinya serta menganalisis kesesuaian penetapan jabatan fungsional terhadap tujuan organisasi di kantor pusat Badan Kepegawaian Negara, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan analisis jabatan dan perencanaan kebutuhan pegawai belum dilakukan dengan optimal. Telah dilakukan rekrutmen dan seleksi untuk mengisi jabatan fungsional yang lowong, namun belum berdasarkan kebutuhan pegawai yang ideal. Secara faktual terdapat tujuh jenis jabatan fungsional yang memiliki peran langsung terhadap tujuan organisasi, namun beberapa jenis jabatan tersebut belum berkontribusi dengan baik, jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya belum dilakukan perencanaan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan analisis beban kerja, serta sudah dilakukan upaya pengembangan kompetensi untuk para pemangku jabatan di beberapa jenis jabatan fungsionalnya, namun dalam realitanya yang bersangkutan belum dapat bekerja dengan baik sesuai dengan jenis jabatannya.

---

This research discusses the implementation of functional positions appointment which includes job analysis, employee planning, recruitment and selection and also analyzing the suitability of functional position assignment to organizational goals at national civil service agency headquarter. this research is a qualitative research. The result of the research explains, that the job analysis activity and the requirement planning of the employee have not done optimally, Recruitment and selection have been performed to fill functional positions, but not yet based on ideal employee needs. Factually there are seven types of functional positions that have a direct role to the objectives of the organization, but some types of positions have not contributed well, when viewed from the side of human resources there are not calculation yet in need of employees based on workload analysis and there have been efforts to develop competences, but in reality they can not work properly in their positions."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil fungsional di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Penelitian ini menggunakan Transformational Leadership Behaviour Inventory TLI untuk mengukur kepemimpinan transformational, lalu untuk mengukur kecerdasan emosional menggunakan kuesioner baku dari Daniel Goleman, dan OCB scale dengan 5 dimensi utama dari Podsakoff untuk mengukur OCB. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 221 dari keseluruhan jumlah karyawan PNS jabatan fungsional pada divisi peneliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformational dan kecerdasan emosional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Kecerdasan emosional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Namun kepemimpinan transformational secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Hal ini disebabkan oleh: 1 terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi organizational citizenship behavior salah satunya adalah kepemimpinan transaksional karena kepemimpinan transaksional mempertimbangkan perilaku extra role maupun in role para bawahannya, hal tersebut menyebabkan bawahan akan menunjukkan kinerja OCB-nya, 2 perlu mempertimbangkan supaya kecerdasan emosional menjadi variabel mediasi antara kepemimpinan transformational dengan organizational citizenship behavior sehingga pengaruh kepemimpinan transformational terhadap OCB dapat dirasakan secara tidak langsung melalui kecerdasan emosional. Kata kunci: kepemimpinan transformational, kecerdasan emosional, organizational citizenship behavior

---

This study uses quantitative approach. Data collected through questionnaire and in depth interview. Respondent in this study is functional civil service at National Institute of Aeronautics and Space. This study utilize the Transformational Leadership Behavior Inventory TLI to measure transformational leadership, to measure emotional intelligence this research utilize the questionnaire from Daniel Goleman, and utilize OCB scale with 5 main dimensions from Podsakoff to utilize OCB. Total respondent of this study is 221 respondent from all civil service at research division. The result of this study found that transformational leadership and emotional intelligence significantly impact on organizational citizenship behavior. Partially emotional intelligence significantly impact on organizational citizenship behavior while transformational leadership partially has no impact on organizational citizenship behavior because of 1 any other factor that are more directly influence on organizational citizenship behavior one of which is transactional leadership because it considers extra role and in role from the followers, that makes the follower show organizational citizenship behavior rsquo s performance, 2 it needs to consider so that emotional intelligence becomes a mediation variable between transformational leadership and organizational citizenship behavior so the impact of transformational leadership on organizational citizenship can be seen through emotional intelligence Key words transformational leadership, emotional intelligence, organizational citizenship behavior "

"Tesis ini membahas tentang skema-skema penghindaran pajak melalui praktik pembebanan bunga yang berlebihan dan thin capitalization yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia, serta perbandingan ketentuan pembatasan beban bunga interest limitation rule di negara Jepang serta menganalisis rekomendasi Rencana Aksi 4 Base Erosion and Profit Shifting BEPS terkait dengan ketentuan pembatasan beban bunga interest limitation rule di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat skema-skema yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak melalui thin capitalization di Indonesia, terdapat kelemahan dan kelebihan interest limitation rule yang saat ini berlaku di Indonesia, serta hal-hal yang terkait dengan rekomendasi rencana aksi 4 BEPS.

---

This thesis describes tax avoidance schemes through excessive interest practices and thin capitalization by Indonesian taxpayers, as well as comparison of interest limitation rule in Japan and analyzes recommendations of Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan 4 is related to the interest limitation rule in Indonesia. This research approach used shall be a qualitative research. The result research result that there are schemes by Taxpayers in doing tax avoidance practices through thin capitalization in Indonesia, there are weaknesses and advantages of interest limitation rule currently in Indonesia, as well as related to the recommendation of BEPS Action Plan 4."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi analisis jabatan dan kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan pada jabatan fungsional di Kementerian tersebut belum di implementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek yang meliputi penggunaan data hasil analisis jabatan masih temporer, keterlibatan para pihak masih kurang, penentuan informan yang mewakili belum tepat, analisis pekerjaan aktual belum akurat, verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan belum tepat, dan penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan belum akurat. Selain itu kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional juga masih kurang, baik dari deskripsi dan spesifikasi jabatan maupun jumlah pemangkunya.

---

This research discusses the implementation of job analysis and appropriate based on bezetting and formation on functional positions in the Ministry of Environment and Forestry. The research was conducted using post-positivist approach and qualitative method.

The results of the research saw that the job analysis on functional position in the Ministry has not been implemented well, this can be seen from the usage of temporarily data result of job analysis, the lack of stakeholders involvement, the unproperly representative informant determination, the unaccurately analyze the job, the unproperly verification and validation of job analysis, and the unaccurately development of job description and job specification. The other result saw that there is the unppropriate both the job description-job specification and number of employee based on bezetting and formation."

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"Sifat lingkungan bisnis yang dinamis membuat perusahaan penting untuk menerapkan manajemen stratejik agar waspada terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen stratejik terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Penelitian kuantitatif ini bersifat eksplanatif dengan menggunakan perhitungan Structural Equation Modeling SEM. Sampel dalam penelitian ini adalah 90karyawan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara manajemen stratejik terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan secara signifikan.

---

The dynamic nature of business environment makes it important for companies to adopt strategic management to be alert to environmental changes. This study aims to analyze the effect of strategic management on competitive advantage and organization performance of PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. This is an explanative quantitative research using Structural Equation Modeling SEM. The sample used was 90 employees of PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors and use simple random sampling method. The result of this study indicate an influence between strategic management on competitive advantage and organization performance significantly."

"Sifat lingkungan bisnis yang dinamis membuat perusahaan penting untuk menerapkan manajemen stratejik agar waspada terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen stratejik terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Penelitian kuantitatif ini bersifat eksplanatif dengan menggunakan perhitungan Structural Equation Modeling SEM . Sampel dalam penelitian ini adalah 90karyawan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara manajemen stratejik terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan secara signifikan."

"Hilirisasi Industri merupakan langkah maju agar hasil penelitian dan pengembangan dapat termanfaatkan oleh industri dan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat yaitu akademisi, bisnis dan pemerintah. Tesis ini berkontribusi dalam memahami bagaimana collaborative governance dapat mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan di Kemenristekdikti dan untuk memahami bagaimana pola kolaborasi antar stakeholder dalam upaya mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan dengan berdasarkan konsep collaborative govarnance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism, serta pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan kolaborasi antara stakeholder dapat mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan di Kemenristekdikti. Pola kerjasama dalam melakukan penelitian dan pengembangan, peneliti/perekayasa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pasar bukan hanya kebutuhan bidang keilmuannya saja, karena dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat maka produk inovasi yang dihasilkan akan disambut dengan baik oleh industri.

---

Commercialization is a step forward for the product of research and development can be utilized by industry and society. To achieve this, coordination and collaboration were needed of all stakeholders involved which are academia, business and government. This thesis contributes to understanding how collaborative governance can encorage the commercialization of research and development outcomes at Kemenristekdikti and to understand how the pattern of collaboration among stakeholders in an effort to encourage comercialization of research and development products based on the concept of collaborative governance. This study used a qualitative research method, approach with post positivism, data collection using in depth interview.

The results of the analysis show that collaboration between stakeholders can encourage commercialization of research and development products in Kemenristekdikti. The pattern of cooperation in conducting research and development, researchers engineers not only looking toward the needs of the field of science alone but also the needs of society and the market, because taking into account the needs of the community then the product innovation produced will be approved by the industry. "