Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2447 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Zacky Fawwazul Hidayah
PENGARUH BRAND IMAGE APPLE TERHADAP WILLINGNESS TO PAY A PRICE PREMIUM PRODUK IPHONE (Studi pada Pembeli iPhone di Wilayah DKI Jakarta) = Effect of Apple Brand Image on the Willingness to Pay a Price Premium for iPhone Products (Study on iPhone Buyers in the DKI Jakarta Area)
"

Apple merupakan salah satu merek yang dapat mempertahankan penjualan iPhone dengan price premium yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand image Apple terhadap willingness to pay a price premium produk iPhone pada pembeli iPhone di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta dengan objek penelitian yaitu produk iPhone dari brand Apple. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan survei sebagai instrumen utama. Survei ditujukan kepada masyarakat Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang sudah pernah membeli produk iPhone. Hasil survei penelitian ini diolah menggunakan instrumen SPSS 23.0 melalui analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image Apple memiliki pengaruh terhadap willingness to pay a price premium produk iPhone pada pembeli iPhone di Wilayah DKI Jakarta sebesar 81,2%.

Apple is one of the brands that can maintain iPhone sales at its premium price. This study aims to analyze the effect of Apple's brand image on willingness to pay a price premium for iPhone products on iPhone buyers in the DKI Jakarta area. This research was conducted in DKI Jakarta with iPhone as the object of this research. The approach used in this study is quantitative with surveys as the main instrument. The survey is aimed at people of the Special Capital Region (DKI) Jakarta who have bought iPhone products. The survey results of this study were processed using the SPSS 23.0 instrument through descriptive statistical analysis and multiple regression analysis. The results of this study indicate that Apple's brand image influences the willingness to pay a price premium for iPhone products to iPhone buyers in DKI Jakarta by 81.2%. 

"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Izza Auliya
Analisis Penerapan Kebijakan Insentif Pembebasan Bea Masuk dalam Mendorong Industri Kendaraan Bermotor Listrik Di Indonesia Ditinjau Dari Dimensi Compliance Cost = Application Analysis of the Import Duty Exemption Incentive Policy in Encouraging the Electric Motor Vehicle Industry in Indonesia in terms of Compliance Cost Dimensions
"ABSTRAK
Pemerintah Indonesia memberikan insentif Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang, dan bahan bagi industri kendaraan bermotor listrik. Namun, hingga saat ini belum terdapat industri yang memanfaatkan insentif Pembebasan Bea Masuk untuk memproduksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk yang ditinjau dari Asas Efisiensi compliance cost dan Konsep Efektivitas. Penelitian ini juga membahas alasan yang mendasari diberikannya tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk dapat dikatakan belum efisien dalam mendorong perkembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Sebab, biaya fiskal maupun biaya waktu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri relatif tinggi. Dari sisi efektivitas dalam mencapai tujuan pun dapat dikatakan belum efektif, karena belum terpenuhinya pull and push factor. Pemberian tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk ditujukan untuk memudahkan perusahaan atau industri dalam melakukan impor dan dapat mengurangi biaya produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga dapat meminimalisir harga jual kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan dapat mengembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia.
ABSTRACT
The Indonesian government provides incentives for exemption from import duty on imports of machinery, goods and materials for the electric motor vehicle industry. However, until now there has been no industry that has utilized the import duty exemption incentives to produce battery-based electric motorized vehicles. This study aims to analyze the implementation of the import duty exemption incentive policy in terms of the principle of compliance cost efficiency and the concept of effectiveness. This study also discusses the reasons underlying the provision of additional incentives in the form of import duties in Presidential Regulation No. 55 of 2019. This study uses a post-positivist research approach with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the import duty exemption incentive policy is not efficient in encouraging the development of the electric motor vehicle industry in Indonesia. This is because the fiscal and time costs incurred by the company or industry are relatively high. In terms of effectiveness in achieving the goal, it can be said that it is not yet effective, because the pull and push factors have not been fulfilled. The provision of additional incentives in the form of import duties is intended to make it easier for companies or industries to import and reduce the production costs of battery-based electric motor vehicles, so as to minimize the selling price of battery-based electric motor vehicles and develop the electric motor vehicle industry in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Maria Manggau
Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Mobile Payment Online System (MPOS) dalam Administrasi Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara = Implementation of Mobile Payment Online System (MPOS) Information Technology Utilization in Hotel Tax Administration in North Toraja Regency
"ABSTRAK
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara adalah Pajak Hotel. Untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel, Bapenda kemudian meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi yang digunakan disebut Mobile Payment Online System (MPOS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi MPOS pada Hotel di Kabupaten Toraja Utara, dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan MPOS di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif, berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi awal dalam implementasi MPOS dilakukan dengan sosialisasi kepada semua pihak. Penerapan MPOS diatur dalam Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online. Sejauh ini penerapan MPOS belum memberikan dampak yang signifikan terhadap sumber daya manusia yang ada. Penerapan MPOS sendiri adalah kerjasama antara Bapenda, Bank Sulselbar dan Tim Korsupgah KPK sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya koordinasi antar pihak. Selain itu ditemui juga bahwa faktor pendorong penggunaan MPOS adalah kebermanfaatn MPOS dan pengawasan terus menerus, sedangkan faktor penghambat meliputi pemasangan bertahap, pola pikir Wajib Pajak, bantuan teknis, sanksi yang lemah, dan kondisi pendemi Covid-19.
ABSTRACT
One of the sources of local revenue (PAD) in North Toraja Regency is hotel tax. In order to maximize revenue from the hotel tax sector, Bapenda then increased supervision by utilizing technology. The technology used is called the Mobile Payment Online System (MPOS). This study aims to analyze the implementation of MPOS technology in hotels in North Toraja Regency, and to analyze the driving and inhibiting factors in implementing MPOS in North Toraja Regency. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques using qualitative methods, in the form of in-depth interviews. The results showed that the initial communication in the implementation of MPOS was carried out with socialization to all parties. The implementation of MPOS is regulated in Regent Regulation No. 29 of 2019 concerning Online Payment and Collection of Local Taxes. So far, the implementation of MPOS has not had a significant impact on existing human resources. The application of MPOS itself is a collaboration between Bapenda, Bank Sulselbar and the KPK Korsupgah Team so that in implementation there is a need for coordination between parties. In addition, it was also found that the driving factors for the use of MPOS were the usefulness of MPOS and continuous supervision, while the inhibiting factors included gradual installation, taxpayer mindset, technical assistance, weak sanctions, and conditions for the Covid-19 epidemic."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Faiz Rayyan
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Pengukuran Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta = Analysis of Factors Influencing the Achievement of Performance Measurement in DKI Jakarta Performance Accountability System (SAKIP)
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pengukuran kinerja SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski nilai SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami kenaikan, kenaikannya bersifat perlahan dan tidak pernah mencapai target. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja terdiri dari kerangka kerja rasional dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif dan menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kerangka kerja rasional mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta, sedangkan dimensi politik tidak terlalu mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta. Faktor sumber daya (resources) adalah faktor yang paling mempengaruhi pengukuran kinerja. Hal ini diperoleh dari analisis resources, information, goal orientation, external requirement, internal interest group, external interest group, dan risk taking and attitude. Dari ketujuh faktor tersebut, resources adalah faktor yang paling berpengaruh, hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dan pemahaman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang SAKIP."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sonia Prihasti Ayuningtyas
Analisis Efektivitas Pengawasan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dalam Proses Pemeriksaan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik = Analysis of the Effectiveness of Supervision by the Finance Professionals Supervision Center (PPPK) in the Audit Process of Public Accountants (AP) dan Public Accounting Firms (KAP)
"Pengawasan memiliki peranan penting dalam memastikan kesesuaian suatu organisasi dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku pengawasan dari sektor pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Temuan dalam kasus laporan keuangan palsu yang dilakukan oleh Akuntan Publik dapat meningkatkan tekanan bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang dilakukan oleh PPPK telah efektif berdasarkan 6 (enam) kriteria monitoring dan evaluasi dari Kusek dan Rist (2004). Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap 6 narasumber dengan jabatan profesi PPPK dan akademisi. Selain itu, peneliti menggunakan teknik catatan lapangan-memo analitik, dan studi pustaka dalam memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan PPPK kepada AP dan KAP telah memenuhi sebagian besar dari kriteria monitoring dan evaluasi, khususnya pada kriteria permintaan/tuntutan, kejelasan peran dan tanggung jawab, informasi yang dapat dipercaya, dan akuntabilitas. Adapun pada kriteria kapasitas dan insentif belum maksimal karena jumlah pegawai PPPK yang melakukan pemeriksaan AP dan KAP berbeda jauh dengan jumlah AP dan KAP di Indonesia. Selain itu, penerapan reward dan punishment saat ini hanya ditentukan berdasarkan target kinerja indidivu saja.
Supervision has an important role in ensuring the suitability of an organization in carrying out its role in accordance with applicable regulations. This is done by the Finance Professionals Supervision Center (PPPK) as supervision from the government sector that supervises Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP). Findings in the case of false financial statements conducted by Public Accountants can increase pressure for regulators to improve supervision. This research will look at how the inspection process of AP and KAP conducted by PPPK has been effective based on 6 (six) monitoring and evaluation criteria from Kusek and Rist (2004). Researcher used interview technique to obtain primary data by conducting interviews with 6 resource persons who work as PPPKs and academics. In addition, researcher used analytical techniques of field notes and literature studies in obtaining secondary data. The result showed that the process of implementing the PPPK inspection for AP and KAP has fulfilled most of the monitoring and evaluation criteria, especially on the criteria of demand, clarity of roles and responsibilities, trustworthy and credible information, and accountability. The capacity and incentive criteria haven't been optimized because the number of PPPK employees conducting AP and KAP audits differs significantly from the number of APs and KAPs in Indonesia. Furthermore, the application of rewards and punishments is currently determined solely on the basis of individual performance targets."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggita Puspitasari Indradewi
Analisis Koordinasi Antar Instansi dalam Pengelolaan Jalur Pedestrian di Kota Depok (Studi Kasus Jalan Margonda) = Analysis of Coordination among Departments in the Pedestrian Path Management in Depok (A Case Study of Margonda Street)
"ABSTRAK
Jalur pedestrian merupakan sarana yang berfungsi untuk membantu masyarakat terutama pejalan kaki untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang berdekatan. Untuk menjaga keberadaan jalur pedestrian agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, diperlukan pengelolaan dan koordinasi oleh instansi yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam hal pengelolaan jalur pedestrian di Kota Depok khususnya di Jalan Margonda. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan jalur pedestrian di Jalan Margonda yang dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait bermula dari tahap pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan dengan koordinasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masalah seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, kurangnya sinergitas antar instansi dalam pemeliharaan dan belum efektifnya penegakan sanksi terhadap pelanggar.
ABSTRACT
Pedestrian path is a means which functions to support the society, particularly the pedestrians to travel from a place to another adjacent place. In order to maintain the existence of pedestrian path so that it still can function as how it should be, management and coordination from related institutes are required. This research aims to elaborate the implementation of coordination among the institutes involved in the management of pedestrian paths in Depok, particularly at Margonda Street. The approach used in this research is qualitative approach through library research, in-depth interview, and observation. The result of the research shows that the coordination implementation of the management in the pedestrian path at Margonda Street conducted by related institutes started from the stage of constructing, maintaining, and supervising with the coordination based on the authority according to the duties and functions of each institute. However, in its practice, there are still several problems found, for instance the offenders, lack of synergy among institutes in the maintenance, and the ineffective law enforcement on offenders."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Darmayanti
Analisis Implikasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hunian Sangat Mewah = The Analysis of Implications on Income Tax Article 22 Tax Rate Reduction Policy Regarding Sales of Luxurious Residential
"ABSTRAK
Latar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.
.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22
regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research
uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data
collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The
results of the research found that there are implications related to this policy. The implications
for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified
as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for
taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property
industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zaidan Fajar Nurmansyah
Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Buku Kurikulum Nasional 2013 = Implementation Consolidation Procurement of 2013 National Curriculum Book
"ABSTRAK
Pengadaan buku kurikulum nasional 2013 dilaksanakan mengikuti adanya kebijakan pergantian kurikulum pendidikan dari yang sebelumnya menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diubah menjadi Kurikulum Nasional 2013. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan, tantangan, dan manfaat konsolidasi pengadaan buku kurikulum nasional 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa konsolidasi pengadaan buku kurikulum nasional 2013 dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu; tahap perencanaan, tahap pemilihan penyedia, dan tahap pelaksanaan kontrak. Kemudian, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain: adanya kekhawatiran gagal lelang, HPS yang ditetapkan dinilai terlalu kecil oleh para penyedia, penyedia yang terpusat di Pulau Jawa, dan lain-lain. Meskipun demikian, terdapat manfaat yang diperoleh dari adanya pelaksanaan konsolidasi pengadaan buku kurikulum nasional 2013 ini, yaitu: mengurangi biaya pembelian, mengurangi biaya manajemen pengadaan dan penawaran, dan mengurangi ketidakpatuhan para pemangku kepentingan.
ABSTRACT
Procurement of 2013 National Curriculum Book was carried out due to the change of policy of Education Unit Level Curriculum (KTSP) into the 2013 National Curriculum. Therefore, this research aims to describe the implementation process, challenges, and benefits from consolidating procurement of 2013 national curriculum book. The research is classified as descriptive research with utilizing qualitative methods. Based on research that has been done, it can be seen that the consolidation procurement of 2013 national curriculum book is carried out through three stages: planning stage, suppliers selection stage, and contract implementation stage. Then, there are various challenges the consolidating procurement faced, these include: fears of auction failure, the determined HPS is considered too be to small by the suppliers, suppliers that are centered on Java, and others. Nevertheless, there are benefits to be gained from the implementation consolidation procurement of 2013 national curriculum book, namely: reducing purchasing costs, reducing procurement and management costs, and reducing non-compliance of stakeholders."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hamzah Asaddullah
Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Depok = Analysis of the Role of the Depok City Manpower Office in an Effort to Resolve an Industrial Relations Dispute in Depok City
"ABSTRAK
Hubungan industrial tidak dapat selalu berjalan harmonis dan dapat timbul konflik antar perusahaan dengan pekerja. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyeleseaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menyantumkan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja Kota Depok sebagai lembaga pemerintah di wilayah Depok memiliki peranan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber mengetahui permasalahan Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok memenuhi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam upayanya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok, masih terdapat kendala dalam penyelesaiannya, baik dari kekurangan pengawasan dan mediatornya.
ABSTRACT
Industrial relations cannot always be harmonious and there must always be conflicts between companies and workers. In Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relation Dispute Resolution has stated the procedures for resolving industrial relations disputes. The Depok City Manpower Office as a government agency in the Depok area has the role to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. This study aims to analyze the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. The method of data retrieval in the thesis was carried out with a qualitative approach, namely by in-depth interviewing related speakers and knowing the problems related to the writers questions for the analysis of this thesis. The results showed the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. Mediation from the Depok City Manpower Office is very fulfilling the laws and regulations. However, in its efforts to resolve industrial relations disputes in the city of Depok, there are still obstacles in its resolution, both from lack of supervision and mediators."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Raihan Tsanymahdy
Kebijakan Pemberian Fasilitas Mitra Utama Kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok Ditinjau dari Aspek Cost of Taxation = Customs Partnership Policy in The Port of Tanjung Priok Reviewed from The Cost of Taxation Principle
"ABSTRAK
Kebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan diterapkan untuk mengurangi waktu tinggal, mengurangi biaya logistik, dan untuk memberi penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kepatuhan tinggi. Di sisi lain, dengan segala fasilitas yang disediakan, dwelling time tidak selalu menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan MITA Kepabeanan ditinjau dari aspek biaya perpajakan. Pembahasan penelitian ini berfokus pada biaya yang dikeluarkan baik dari pihak pembuat kebijakan maupun pihak perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari aspek biaya administrasi, kebijakan MITA Kepeabenan sudah mengarah ke arah yang lebih efisien. Dari aspek kepatuhan biaya, MITA Customs Policy dapat menghemat biaya perusahaan meskipun masih terdapat kendala. Saran dari penelitian ini adalah perlunya memberikan pilihan aplikasi bagi perusahaan yang ingin menjadi Mitra Pabean Utama untuk menciptakan transparansi, serta perlu memberikan kepastian hukum dengan berkoordinasi satu pintu dengan Kementerian / Lembaga terkait larangan dan pembatasan kegiatan ekspor-impor.
ABSTRACT
The Main Partner Policy (MITA) of Customs is implemented to reduce residence time, reduce logistics costs, and to reward companies with high compliance. On the other hand, with all the facilities provided, dwelling time does not always decrease. This study aims to analyze the MITA Customs policy in terms of the tax cost aspect. The discussion of this research focuses on the costs incurred by both policy makers and the company. The research approach used is quantitative with a postpositivist paradigm and uses qualitative data analysis techniques. The results of this study conclude that from the aspect of administrative costs, the MITA Kepeabenan policy has led to a more efficient direction. From a cost compliance aspect, MITA Customs Policy can save company costs even though there are still obstacles. Suggestions from this research are the need to provide application options for companies wishing to become Main Customs Partners to create transparency, and need to provide legal certainty by coordinating one door with Ministries / Agencies related to restrictions and restrictions on export-import activities."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>