Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2481 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Benny Subtiantoro
Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Tehadap Kinerja di PT (Persero) Area Pelayanan Pondok Gede
"Penelitian dilakukan terhadap PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pondok Gede. Penelitian berfokus pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh dan dampak terhadap kinerja di Area Pelayanan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi satuan kajian kinerja adalah sumber daya manusia di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pondok Gede.
Metoda penelitian menggunakan metoda kuantitatif yaitu regresi linier berganda. Pemilihan metoda ini karena variabel yang digunakan dalam analisis berjumlah 34 variabel. Variabel tersebut diperoleh dan sejumlah literatur yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah, yang membantu dalam praduga penelitian dan menganggap variabel tersebut memberi dampak terhadap kinerja.
Dalam pengolahan data ke dalam regresi linier berganda, dibantu dengan perangkat lunak statistical Product and Service Solution (SPSS). Tujuan penggunaan perangkat ini adalah untuk memperoleh akurasi dan mempersingkat waktu sehingga analisa dapat dilakukan lebih komprehensif.
Dari analisa diperoleh temuan-temuan sehingga dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kineja di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pondok Gede dipengaruhi oleh 5 faktor. Kelima faktor lersebut terdiri dan 3 faktor yang berhubungan dengan organisasi yaitu faktor proses kerja, faktor sistem dan prosedur, dan faklor bimbingan. Kemudlan 2 fak!or yang berhubungan dengan individu yaitu faktor senioritas, dan fak!or kompetensi. Sisa dan 29 varlabel yang diteliti, disimpulkan belum dapat dikatakan mempengaruhi kinerja karena belum signifikan. Tetapi sebenamya variabel tersebut memlliki potensi dalam mempengaruhi kinerja. Hanya pada situasi dan waktu tertentu variable tersebut mempengaruhi kineja.
Saran diberikan berupa pengkajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kinerja. Kemudian untuk fak!or yang mempengaruhi kinerja dilakukan pengamatan untuk melihal dampak yang ditimbulkan, apakah positif
The research is at PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pondok Gede. The focus is on factors that have influence and impact performance on related Area Pelayanan. In this case the performance unit analysis is human resources at PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pondok Gede.
The research using kuantltative method that is multiple regression. The fntent of using this method is related to number of variables use in this analysis. The variables were obtain from number of literates which attain of books, jounals, articles, and other scientffic research, that assist in research presumption and assums it has impact on performance.
In processing the data toward multiple regression, assist by Statistical Product and Service Solution (SPSS). The purpose is to attain accuracy and time efficient, by then analysis can proceed wilh comprehensively.
The analysis obtain findings that able to pull conclussions. The conclussions in this research is performance in PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pondok Gede influenced by 5 factors. The five factors contain of 3 factors which related with organization those are work process factor, system and procedure factor, and coaching factor. The next is two factors were related the individual those are seniority and competency factors. The rest of the 28 variables that been analyais were conclude not significanly influence performance. But those exclude variables stlll have potential influence performance. Only by certain situation and timing, the variables lnfluence performance."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2008
T 25660
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nanda Alfiyandi
Analisis Manajemen Pajak Yang Dilakukan Wajib Pajak Dalam Menentukan Pilihan Antara Mekanisme Pemeriksaan Pajak Dan Mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Secara Sukarela = Tax Management Analysis in Determining the Choice Between the Tax Audit Mechanism and the Voluntary Disclosure Mechanism
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai manajemen pajak yang dilakukan dalam memilih alternatif yang lebih menguntungkan antara mekanisme pengungkapan ketidakbenaran dan mekanisme pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kedua mekanisme tersebut dan bagaimana Wajib Pajak melakukan manajemen pajak dalam memilih alternatif-alternatif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini didasari oleh adanya alternatif-alternatif yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan pajak yang dikarenakan oleh kesalahan peyampaian pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedua mekanisme tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi besaran sanksi maupun resiko yang akan timbul yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Wajib Pajak dalam memilih alternatif terbaik. Analisis pemilihan alternatif terbagi kedalam 4 (empat) fase, antara lain fase sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, fase saat dilakukan pemeriksaan pajak, fase pada saat pemeriksaan bukper, dan fase pada saat penyidikan pajak. Dalam melakukan manajemen pajak untuk memilih antara kedua mekanisme tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan manajemen pajak, tujuan, dan motivasi dalam melakukan manajemen pajak. Pelaksanaan manajemen pajak dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yakni perencanaan pajak (tax planning), pengimplementasian pajak (tax implementing), dan pengawasan pajak (tax controlling). Pada fase sebelum pemeriksaan akan lebih efektif untuk melakukan pertimbangan sesuai dengan keadaan perusahaan. Sedangkan untuk fase saat dilakukan pemeriksaan, akan lebih efektif untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Pada fase saat pemeriksaan bukper, pengungkapan ketidakbenaran menjadi suatu fasilitas bagi Wajib Pajak. Pada saat penyidikan pajak, akan lebih efektif untuk melakukan penghentian penyidikan pajak.
ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses the tax management carried out in choosing a more favorable alternative between the mechanism of voluntary untruth disclosure and the mechanism of tax audits. This study aims to analyze the fundamental differences between the two mechanisms and how taxpayers do tax management in choosing these alternatives. This research is a descriptive study which use qualitative methods and conducted by in-depth interviews to collect the required data. The results show that in resolving tax disputes, there are 2 (two) mechanisms, Voluntary Untruth Disclosure and the tax audit. Both mechanisms have advantages and disadvantages that can be used as a consideration by the taxpayer in choosing the best alternative. The alternative selection analysis is divided into 4 (four) phases, including the phase before the tax audit, the phase when the tax audit is carried out, the phase at the time of the audit examination, and the phase during the tax investigation. In carrying out tax management to choose between the two mechanisms, the taxpayer must pay attention to the requirements, objectives, and motivation in carrying out tax management. The implementation of tax management is carried out in 3 (three) stages, tax planning, tax implementing, and tax controlling. In the phase before the tax audit,, it will be more effective to be audited with the tax office, in accordance with the circumstances of the company. As for the phase when the tax audit is carried out, it will be more effective to be audited by tax office. During the audit bukper phase, the disclosure of untruth becomes a facility for taxpayers. And also at the time of the tax investigation, it will be more effective to stop the tax investigation."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kania Dara Asti
Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Equity Crowdfunding = Analysis of Income Tax Treatment in Equity Crowdfunding Transaction
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas Pajak Penghasilan (PPh) khususnya di Indonesia atas transaksi yang terjadi di dalam mekanisme equity crowdfunding sebab adanya potensi penghasilan di dalam transaksi tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan transaksi equity crowdfunding kemudian lebih lanjut memperbandingan regulasi dari tahap peraturan umum hingga peraturan PPh yang berlaku di Malaysia dan Singapura terkait dengan transaksi tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dijabarkan dari payung hukum Pajak Penghasilan di Indonesia, bisa ditafsirkan bahwa terdapat penghasilan yang berbeda-beda tergantung pada peran yang dilakukan di dalam equity crowdfunding. Kemudian setelah diperbandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura berdasarkan sudut pandang investee, platform, dan investor diketahui bahwa baik Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki perlakuan pajak yang cukup berbeda di beberapa sisi, perbedaan ini diharap dapat menjadi masukan kepada pihak pemerintah untuk melihat potensi pajak yang belum diraih dari transaksi equity crowdfunding.
ABSTRACT
This study aims to discuss Income Tax (PPh) in Indonesia for transactions that occur within because of the potential income that emerges. The research method used is a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis was carried out by describing tax regulations in Indonesia relating to its transactions and then comparing regulations from the general regulatory to the applicable regulations in Malaysia and Singapore that related. The results indicate that after being elaborated from the regulations of income tax in Indonesia, can be interpreted that there is different income depend on the role played in equity crowdfunding. After being compared with Malaysia and Singapore based on the perspective of the investee, platform, and investors, it is known that Indonesia, Malaysia and Singapore have different tax treatment on several sides, this difference is hoped to be an input for the government to see the potential taxation not yet achieved from equity crowdfunding transactions."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ignatia
Tinjauan Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan berdasarkan Asas Ease of Administration = Observation the Policy of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax for Distribution of Medical Devices based on Ease of Administration Principle
"ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan. Pemerintah memberikan fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Distributor Alat Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 yang didasari untuk membantu cash flow perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan ditinjau dari asas ease of administration, syarat pengajuan dapat dipahami oleh Distributor Alat Kesehatan. Selain itu, dari segi waktu sangat efisien apabila dibandingkan dengan restitusi secara normal dan terdapat faktor penghambat dalam pengajuannya, disisi lain terdapat manfaat yang diharapkan dengan adanya kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan.
ABSTRACT
This thesis aims to regarding the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. The Government provides facilities refund if overpaid Value Added Tax for Distributors of data were obtained through literature studies and in-depth interviews. Based on the researvh conducted, then result in conclusion that the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. Submision requirements can be understood by Distributors of Medical Devices. Meanwhile in terms of time, it is very efficient when compared to normal restitution and the are inhibiting factors in the submission, on the other hand there are benefits expected with the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajri Nur Amin Basyeban
Analisis Pengujian Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Atas Transaksi Intercompany Loan Berupa Bunga Pinjaman Terhadap Pihak Afiliasi (Studi Kasus PT XYZ Indonesia) = The Analysis of Arms Length Principle Implementation of Intercompany Loan Transaction in the form of Interest on Loans to Affiliated Party (A Case Study of PT XYZ Indonesia)
"ABSTRAK
Penerapan Transfer Pricing terkait pinjaman intra-group kerap dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. PT XYZ Indonesia merupakan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT ABC Tbk, PT DEF, XY Ltd dan PT Y dan melakukan sejumlah transaksi afiliasi seperti transaksi pembayaran bunga atas pinjaman dan transaksi penghasilan bunga atas pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut PT XYZ Indonesia wajib menyusun transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan dan penghasilan bunga pinjaman yang diterima untuk membuktikan bahwa transaksi antar afiliasi memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam menentukan kewajaran tingkat bunga atas transaksi pinjaman, PT XYZ Indonesia menggunakan Bank Indonesia Interest Rate sebagai data pembanding eksternal pada dokumentasi transfer pricing. Penelitian ini juga akan menjelaskan permasalahan yang timbul dalam penerapan transfer pricing documentation berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknis analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai landasan analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber sesuai dengan kredensial mereka di bidang Transfer Pricing dan Pajak Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Transaksi Intercompany loan atas Penghasilan Bunga Pinjaman dan Biaya Bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT XYZ Indonesia dan piuhak afiliasi telah memenuhi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
ABSTRACT
The Implementation of Transfer Pricing related to intra-group loans is often done by companies that have a special relationship. PT XYZ Indonesia is a taxpayer who has a special relationship with PT ABC Tbk, PT DEF, XY ltd, and PT Y and conducts a number of affiliated transactions such as interest payment transaction on loans and interest income transaction on loans. Based on aforementioned fact, PT XYZ Indonesia is obliged to prepare transfer pricing documentation on loan interest payments paid and loan interest income received to prove that transaction between affiliates meet the arms length principle. In order to determine the reasonableness of the interest rate for loan transactions, PT XYZ Indonesia uses Bank Indonesia Interest Rate as an external comparable data on transfer pricing documentation. This study will also explain the problems arise in the application of transfer pricing documentation based on PMK 213/PMK.03/2016. The research method uses qualitative approaches and qualitative data analysis techniques. Data collected as a basis for analysis were obtained through in-depth interviews with informants according to their credentials in the field of International Tax and Transfer Pricing. The results of this study are that the Intercompany loan Transactions on Loan Interest Income and Loan Interest Expense carried out by PT XYZ Indonesia and its affiliated parties have fulfilled the application of the arms length principle."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Savira
Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak atas Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pedagang Besar Farmasi = Application of Preliminary Tax Return on Value Added Tax Obligation of Pharmaceutical Wholesales
"ABSTRAK
Untuk mengurangi beban cash flow akibat lambatnya proses pengembalian pajak dan demi menstabilkan likuiditas Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang tertekan akibat implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Kementerian Keuangan menetapkan PBF sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang berhak atas pengembalian pendahuluan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban PPN PBF dan Rumah Sakit Pemerintah (RS Pemerintah) berdasarkan konsep biaya kepatuhan dan menganalisis penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PBF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang ditanggung PBF atas konsekuensi pelaksanaan Wajib Pungut lebih yang dominan dirasakan adalah biaya waktu dan psikologis. Sementara itu biaya kepatuhan RS Pemerintah relatif lebih rendah karena kewajibannya didorong oleh beberapa faktor pendukung seperti bantuan pihak ketiga sebagai penampung pajak yang memudahkan pemungutan dan penyetoran PPN, dan administrasi penyetoran dan pelaporan berbasis online. Kemudian kebijakan pengembalian pendahuluan direspon baik oleh PBF terbukti dengan meningkatnya realisasi pengembalian pendahuluan pada akhir kuartal 2019. Kebijakan ini dapat membantu cash flow PBF karena mengurangi biaya kepatuhan yang ditanggung akibat proses pemeriksaan yang cukup lama. Kebijakan ini juga tidak mendistorsi penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
ABSTRACT
To reduce the burden of cash flow due to the slow process of tax returns and to stabilize the liquidity of Pharmaceutical Wholesalers that are depressed due to the implementation of the National Health Insurance program, the Ministry of Finance has appointed Pharmaceutical Wholesalers as Low Risk Taxable Entrepreneurs entitled to tax return preliminary. The purpose of this study is to analyze the Value Added Tax obligations of Pharmaceutical Wholesalers and Government Hospital based on the concept of compliance costs and to analyze the implementation of the preliminary return on tax overpayments for Pharmaceutical Wholesalers based on the Minister of Finance Regulation Number 117/PMK.03/2019. This research is a qualitative research that is presented descriptively. The data used in this study were obtained through literature studies and in-depth interviews with relevant sources. The results of this study indicate that the compliance costs borne by pharmaceutical wholesalers for the more dominant perceived consequences of implementing compulsory levies are time and psychological costs. Meanwhile, compliance costs for Government Hospitals are relatively lower because their obligations are driven by several supporting factors such as assistance from third parties as tax collectors that facilitate collection and deposit of VAT, and online-based deposit and reporting administration. Then the preliminary return policy was well responded to by Pharmaceutical Wholesalers, as evidenced by the increased realization of preliminary returns at the end of the 2019 quarter. This policy can help with the cash flow of Pharmaceutical Wholesalers because it reduces compliance costs incurred due to the long examination process. This policy also does not distort state revenue and increase taxpayer compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Puspa Adiyanti
Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Skema Public Private Partnership Pada Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat = Public Private Partnership Critical Success Factors Analysis on Semarang Barat Drinking Water Supply Project
"Proyek Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek SPAM Semarang Barat memulai penyiapan Financial Business Case pada akhir tahun 2017. Pada bulan oktober 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia selaku pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak kerjasama, dan berhasil melakukan financial closing di bulan mei 2019. Adapun kripsi ini bertujuan untuk menggambarkan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Skema Public Private Partnership (PPP) pada Proyek SPAM Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivist dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan lima variabel yang dikenalkan oleh Ameyaw dan Chan (2016) yaitu: Komitmen Partner Proyek; Kekuatan Konsorsium; Kekuatan Aset; Lingkungan Politik; dan Unit PPP Nasional. Hasil analisis mengindentifikasi terdapat 11 faktor-faktor penentu yakin Proyek SPAM Semarang Barat, yaitu: 1) Komitmen kepala daerah yang memadai; 2) Keberadaan program peningkatan kapasitas oleh pemerintah pusat; 3) Rapat koordinasi yang bersifat rutin dalam menyelesaikan permasalahan; 4) Pembagian risiko yang terkait dengan kewenangan berdasarkan kewenangan; 5) Keberadaan partner proyek yang berpengalaman; 6) Kelengkapan landasan hukum; 7) Proyek yang layak dan menguntungkan secara finansial; 8) Kemampuan konsorsium dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan; 9) Proses lelang yang kompetitif (dibuktikan dengan adanya empat konsorsium yang lolos penawaran), 10) Adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 11) Indonesia memiliki Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia
West Semarang Drinking Water Supply is one of the National Strategic Projects under Public Private Partnership (PPP) scheme. West Semarang Drinking Water Supply started Financial Business Case (FBC) preparation at the end of 2017. In October 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia as a tender winner signed PPP agreement, and in May 2019 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia has reached financial closing. This research aims to analyze The Critical Success Factors for PPP Drinking Water Supply Project in West Semarang. This research employes a post-positive approach by using depth interviews and literature study. Five theoretical variables derived from Ameyaw and Chan (2016), namely: Project Partners Commitment; Strength of Consortium; Quality Asset; Political Environment; and National PPP Unit, are used as an analytical framework in this study. The findings highlighted eleven success factorss: 1) Commitment from regional head; 2) Capacity building program provisions by the central government; 3) Routine coordination meetings on problem solvings; 4) Risk allocation between the related actors based on their authority; 5) experienced project partners; 6) effective regulations; 7) financially profitable water supply project; 8) Consortium ability to financial closing; 9) competitive bidding process (proven by four consortium who passed the prequalification), 10) Government support by the Central Government and Regional Governments; and 11) Indonesia has a PPP joint Office"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Violita Sinda Arinda
Policy transfer antara Pemerintah Jerman dan Indonesia melalui Program CIM Returning Experts = Policy transfer between the Governments of Germany and Indonesia through the CIM Returning Experts Program
"ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan policy transfer yang difasilitasi oleh GIZ melalui program CIM Returning Experts yang diharapkan dapat memperkuat berbagai aktor lokal dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan lima dimensi dari teori Policy transfer yang diperkenalkan oleh Evans (2017) yaitu: Agen dari Transfer Kebijakan; Bentuk dari Tranfer Kebijakan; Proses Pembelajaran yang Berorientasi Kebijakan; Hambatan Terhadap Proses Transfer Pembelajaran Kebijakan, dan Luaran dari Proses Transfer Kebijakan dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan secara mixed method berupa penyebaran kuesioner, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, policy transfer paling umum terjadi berupa transfer pengetahuan, pengalaman, dan jejaring yang didapatkan oleh para returnees semasa di Jerman. Selain itu, hibridasi (penggabungan gagasan/pembelajaran kebijakan dengan budaya lokal) merupakan proses policy transfer yang paling dominan terjadi. Upaya policy transfer yang dilakukan oleh para returnees terbukti dapat membantu memperkuat berbagai aktor lokal di tempat mereka bekerja melalui pertukaran gagasan, pembaharuan metode, maupun advokasi kebijakan dalam menunjang pembangunan di Indonesia.
ABSTRACT
This thesis aims to analyze the implementation of policy transfer facilitated by GIZ through the CIM Returning Experts Program expected to strengthen various local actors in supporting development in Indonesia. This study employs five dimensions of policy transfer theory introduced by Evans (2017), namely: Agents of Policy Transfer; Form of Policy Transfer; Policy-Oriented Learning Process; Obstacles to The Process of Transferring Policy Learning; and The Output of The Policy Transfer Process using the positivist approach. Data collection techniques were carried out using mixed-method in the form of questionnaires, in-depth interviews, and literature studies. Based on the analysis result, the most common policy transfer occurs in the form of knowledge transfer, experience, and networking obtained by returnees during their stay in Germany. In addition, hybridization (combining ideas/learning policies with local culture) is the most dominant policy transfer process occurring. The policy transfer efforts carried out by the returnees have proven to help strengthening various local actors in their respective work places through exchange ideas, method renewals, and policy advocacy in supporting development in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sekarayu Rahmadiani
Alternatif Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal bagi Industri Daur Ulang Plastik di Indonesia = Alternative of Providing Fiscal and Non-Fiscal Incentive Policy for the Plastic Recycling Industri in Indonesia
"ABSTRAK
Penelitian ini berlatar belakang bahwa daur ulang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mendorong diperlukannya insentif pajak bagi industri daur ulang plastik serta menganalisis alternatif pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor baik fiskal maupun non fiskal yang mendorong pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik dari segi strength, weakness, opportunity, dan threat. Insentif fiskal yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik adalah PPN tidak dipungut sedangkan insentif non fiskal yang dapat diberikan adalah Extended Producer Responsibility. Dengan demikian disajikan analisis berupa kajian insentif yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik di Indonesia.
ABSTRACT
This research has a background that recycling is one of many ways that can be use to overcome the plastic waste problem. The purpose of this study is to analyze the factors that encourage the need for tax incentives for plastic recycling industry and analyzing the alternative of providing incentives for the plastic recycling industry in Indonesia. This study use a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are done through in-depth interviews. The results of this study indicate there are several factors, both fiscal and non-fiscal, that encourage incentives for the plastic industry in terms of strength, weakness, opportunity, and threat. Fiscal incentive that can be given to the plastic recycling industry is non-collected VAT while non-fiscal incentive that can be given is Extended Producer Responsibilty. Thus presented an analysis in the form of incentive studies that can be given to the plastic recycling industry in Indonesia. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raka Kusumah Sastranegara
Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Menangani Permasalahan Match Fixing Pada Kompetisi Sepakbola Indonesia = Analysis the Implementation of Collaborative Governance in Handling Match Fixing Problems in Indonesian Football Competition
"ABSTRAK
Berbagai permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas sub dimensi pada collaborative governance dalam menangani match fixing di kompetisi sepakbola Indonesia, yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah memberikan manfaat yang baik bagi sepakbola Indonesia diantaranya yaitu, kompetisi sepakbola yang lebih bersih dari praktik match fixing, pemain dan wasit lebih nyaman untuk melakukan sebuah pertandingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.
ABSTRACT
Various match fixing problems in Indonesian football competitions that cannot be resolved by the Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lead to a collaborative governance process in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. The purpose of this study was to analyze the application of collaborative governance in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. This research was conducted with a post positivist approach and the data collection techniques used in-depth interviews and literature study. The results show that there are eleven sub-dimensions of collaborative governance in handling match fixing in Indonesian football competitions, namely: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub-dimensions has provided kind of benefits for Indonesian football, namely, football competition that is cleaner than match fixing practices, players and referees are more comfortable to do a match and increase public trust in PSSI."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>