Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Misi Departemen Perhubungan adalah terpenuhinya pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara yang lancar, aman, nyaman, murah serta terjangkau oleh kemampuan daya beli seluruh masyarakat. Namun demikian, menurut Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang disampaikan pada pengarahan tanggal 17 Agustus 1996 bahwa efektivitas pelaksanaan tugas pokok Departemen Perhubungan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan menurunnya profesiensi PNS di lingkungan Departemen Perhubungan, dengan indikasi bahwa hanya 11,07% yang berpendidikan sarjana dari seluruh pegawai Departemen Perhubungan yaitu 34.698 dan hanya 7,12% yang telah mengikuti pendidikan dan latihan atau penataran di bidangnya. Memperhatikan hal tersebut, maka dipandang perlu melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan profesiensi PNS di lingkungan departemen Perhubungan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel PNS eselon II dan III di lingkungan Departemen Perhubungan khususnya pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profesiensi PNS adalah kemampuan, motivasi, disiplin kerja, kompensasi, kesehatan, kondisi lingkungan kerja, kualitas hubungan kerja, kepangkatan dan masa kerja, dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas. Setelah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut dapat diterima secara signifikan. Selanjumya dari hasil penelitian disarankan bahwa untuk meningkatkan profesiensi PNS di lingkungan Departemen Perhubungan agar dilakukan secara lebih konsepsional, sistimatis, terencana dan terprogram berdasarkan urutan prioritas yaitu sebabai berikut :a. Kondisi lingkungan yang lebih kondusif bagi pegawai, dengan didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai untuk menciptakan kegairahan bekerja.b. Penempatan pegawai pada tempat yang tepat sesuai dengan jobs profile personnel untuk menyusun perencanaan karier dan pola mutasi.c. Disiplin pegawai melalui program reward and punishment secara konsisten dan berkesinambungan.d. Insentif pegawai melalui program pengembangan jabatan fungsional yang mendukung tugas-tugas rutin.e. Kemampuan profesional pegawai melalui program diktat terpadu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perencanaan karier PNS berdasarkan man power planning."

"Dalam usaha pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN.Dalam kenyataannya kebijakan perpajakan ini tidak saja bersubstansi sebagai kebijakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi lebih bersubstansi sebagai kebijakan yang memperkenalkan suatu pengenaan pajak penghasilan yang berbeda dari konsep dasarnya. Persoalannya ialah apakah pengenaan pajak seperti yang ditetapkan oleh kebijakan perpajakan dimaksud merupakan pengenaan pajak penghasilan yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan.Teori dasar perpajakan mendeskripsikan bahwa sistem pajak adil apabila pajak yang dirancang mencerminkan prinsip prinsip keadilan horizontal maupun keadilan vertikal, artinya bahwa pajak yang adil adalah pajak yang dipungut berdasarkan basis dasar pengenaan pajak dan basis struktur tarif yang ditentukan secara tepat. Dalam sistem pajak penghasilan prinsip keadilan horizontal dirumuskan oleh pengertian penghasilan kena pajak sedang prinsip keadilan vertikal dirumuskan oleh struktur tarif progresif yang bermakna bahwa bagi yang berpenghasilan yang lebih besar akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang lebih besar.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan positivistik dengan metoda analisis teoritis dan analisis empiris terhadap kasus nyata mengenai pengenaan pajak yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan yang diteliti.Telaah teoritis mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang didefinisikan oleh kebijakan perpajakan dimaksud tidak mencerminkan pajak penghasilan yang adil. Analisis empiris juga mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan ini tidak adil berdasarkan kenyataan yang memperlihatkan kecenderungan beban pajak yang lebih besar dibandingkan beban pajak yang seharusnya. Pajak yang didefinisikan dalam kebijakan perpajakan ini lebih mengarah sebagai rancangan bagi suatu jenis pajak yang lain."

"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1989, salah satu bidang yang terdapat dalam organisasi BKPMD adalah Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Bidang Dalwas) dengan tugas pokok melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal. Penelitian pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat mengenai efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai penulis lakukan guna mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Hasil penelitian menggambarkan bahwa faktor-faktor efektivitas organisasi Bidang Dalwas, BKPMD Jawa barat, Berada pada tingkat sedang (skor = 1258). Ini berarti faktor-faktor organisasi seperti struktur organisasi, karakteristik pegawai, kebijakan, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan, belum optimal. Hal yang sama ditemukan, bahwa kepuasan kerja pegawai pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat juga belum optimal, atau berada pada tingkat sedang (skor = 754). Dengan demikian suasana dan sistem organisasi belum berhasil menciptakan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai relatif lemah (r=0,474). Hal ini menunjukkan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai kurang erat (kuat). Untuk mengoptimalkan tingkat efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai, maka pimpinan BKPMD diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif guna mendorong motivasi pegawai, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Langkah tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi melalui rapat-rapat rutin, dan memberikan keleluasan kepada setiap pegawai untuk menyampaikan aspirasinya secara konstruktif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, misalnya menyertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan latihan, kursus-kursus, dan lain lain, guna meningkatkan keterampilan dan wawasannya."

"Usaha dalam bidang pos di Indonesia yang semula bersifat monopoli, dalam perkembangannya, bergerak ke arah kompetisi. Perubahan pola peraturan dan kebijaksanaan telah meminimasi hambatan bagi aktivitas kompetitif. Munculnya beberapa pesaing dibidang yang sama telah memberi 'pilihan' bagi pelanggan; karenanya 'kekuasaan' (power) berada di tangan mereka. Dengan demikian, ditengah perubahan yang begitu cepat dalam cara sama suatu pekerjaan dilaksanakan, diperlukan pengadopsian keahlian baru dan peningkatan kapabilitas melalui program pengembangan sumber daya manusia serta penciptaan iklim yang kondusif bagi semua tingkatan pegawai. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran atas sosialisasi budaya dalam konteks upaya pengembangan sumber daya manusia di PT. Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang dinyatakan sebagai antisipasi terhadap perubahan dimana tuntutan yang disebabkan oleh perubahan status badan hukum menjadi persero dan iklim kompetisi menjadi semakin tinggi. Analisis dilakukan pada aspek budaya berupa nilai-nilai yang diarahkan pada penciptaan perilaku yang dikehendaki oleh strategi pengembangan sumber daya manusia. Karena itu budaya disoroti dengan penekanan pada dimensi perilaku dari budaya yang diciptakan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya penciptaan iklim kondusif, terutama bagi pengembangan sumber daya manusia yang menjadi strategi utama perusahaan dalam pencapaian tujuan. Diketahui bahwa secara umum, perubahan status telah menggeser gaya manajemen yang merupakan pencerminan dari budaya yang cenderung termasuk pada tipe birokratik ke arah partisipatif. Upaya sosialisasi nilai-nilai budaya PT. Pos Indonesia yang diharapkan dapat menjadi ciri-ciri dan kebiasaan hidup insan pos membawa perubahan suasana, meskipun belum dikatakan efektif. Perbandingan kondisi budaya pada masa sebelum perubahan status dari perum menjadi persero dengan budaya yang hidup saat ini, menurut persepsi karyawan, menunjukkan adanya perubahan kearah positif. Meskipun prinsip kehati-hatian yang dicerminkan oleh tingkat toleransi resiko dan toleransi konflik yang rendah serta banyaknya sistem dan prosedur yang menjadi pedoman perilaku yang harus dipatuhi menjadi ciri yang belum berubah. Unsur-unsur iklim yang diperlukan bagi keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dengan demikian belum sepenuhnya dianut."

"Pembangunan kekuatan POLRI merupakan bagian dari pembangunan kekuatan ABRI yang dalam upayanya mencapai sasaran pembangunan, tetap mengacu dan diselaraskan dengan arah kebijaksanaan dalam program pembangunan kekuatan ABRI pada RENSTRA V tahun 1994-1998. Arah kebijaksanaan tersebut adalah untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan ABRI yang profesional, efektif, efisien dan modern agar mampu mengemban tugas, fungsi dan peranannya sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia POLRI yang dimiliki dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok POLRI dimasa yang akan datang. Apabila keterbatasan kemampuan dan kekuatan POLRI itu dibiarkan berlarut-larut maka dapat mengecewakan berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itulah peneiitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI. Berdasarkan pada tujuan tersebut hipotesis yang diajukan adalah, bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja sumber daya manusia POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga. Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka alat analisis yang digunakan adalah % analisis secara deskriptif dengan tabulasi silang dan analisis dengan tehnik statistik, model regresi berganda. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kemampuan profesional SDM POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, tingkat kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik dimana F.hitung = 8,360 lebih besar dari F.tabel = 2,720. Namun demikian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja SDM POLRI, disiplin SDM POLRI dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas yang masing-masing elastisitasnya sebesar 0,4253 ; 0,1205 dan 0,1328. Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian maka dapat disarankan kepada pihak KAPOLRI bahwa sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah perlunya memberi prioritas dan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan kemampuan profesional SDM POLRI, disiplin dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas melalui program pengembangan yang lebih baik dan didukung dengan penyesuaian kebijaksanaan. "

"Penelitian atau kajian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Bhenyamin Hoessein Tahun 1993, dimana Kemampuan Administrasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi besarnya otonomi daerah tingkat II.Penelitian ini berawal dengan melihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1974, yakni pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka meningkatkan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas) penyelenggar--aan pemerintahan di daerah, serta partisipasi masyarakat.Penelitian ini mengkaji mengenai :Besarnya kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung dibandingkan dengan Kabupaten Dati II Lampung Selatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi daerah tingkat II tersebut, antara lain meliputi keadaan organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah.Penelitian ini mengkaji data sekunder baik di tingkat nasional, propinsi dan di Kotamadya Dati II Bandar Lampung serta Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Data tesebut terbatas dalam kurun waktu Pelita V (T.A. 1989/1990 s/d 1993/1994). Tipe penilitian ini adalah diskriptif analisis, dengan analisis bersifat kualitatif.Hasil penelitian/kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung tergolong sedang dan Kabupaten Dati II Lampung Selatan tergolong rendah. Hal ini sesuai indikator efisiensi, efektivitas dan partisipasi masyarakat.Berdasarkan data dan perhitungan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi Dati II adalah faktor organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah dan keuangan daerah. Dari ketiga faktor tersebut yang dominan mempengaruhi kemampuan administrasi daerah adalah faktor keuangan daerah."

"Kabupaten Bantul memiliki nilai SAKIP A, akan tetapi kabupaten tersebut memiliki kasus tidak pidana korupsi yang sedang diproses Kejaksaan DIY cukup banyak. Adapun fokus utama dugaan tindak pidana korupsi yang masif terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu kasus terkait penyimpangan pengelolaan tanah kas desa dimana beberapa kasus diantaranya telah ditangani oleh Kejari Bantul. Adapun desa yang menjadi lokus penelitian adalah Desa Bantul, Desa Trirenggo, dan Desa Trimlyo. Untuk itu akuntabilitas dalam pemanfaatan tanah kas desa dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan aset desa pada pemanfaatan tanah kas desa di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literature, serta analisis yang digunakan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini didapatkan bahwa ketiga desa tersebut kurang akuntabel dalam melaksanakan pemanfaatan tanah kas desa. hal ini dikarenakan ketiga desa belum mampu memenuhi seluruh dimensi penelitian, yaitu transparency, liability, controllability dan responsibility.

---

Bantul Regency has a SAKIP A value, but the district has Bantul district has many non-criminal corruption cases that are being processed by the Yogyakarta District Attorney's Office. The main focus of the alleged massive criminal acts of corruption occurred in Bantul Regency, namely cases related to irregularities in the management of village treasury land in which several cases have been handled by the Bantul District Attorney. The villages that were the locus of research were Bantul Village, Trirenggo Village, and Trimlyo Village. For this reason, accountability in the utilization of village treasury land is questionable. This study aims to determine the accountability of the management of village assets in the utilization of village treasury land in Bantul Regency. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, and its analysis used qualitatively. The results of this study found that the three villages were less accountable in carrying out the use of village treasury land. This is because the three villages have not been able to meet all dimensions of research, namely transparency, liability, controllability and responsibility."