Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha dalam bidang pos di Indonesia yang semula bersifat monopoli, dalam perkembangannya, bergerak ke arah kompetisi. Perubahan pola peraturan dan kebijaksanaan telah meminimasi hambatan bagi aktivitas kompetitif. Munculnya beberapa pesaing dibidang yang sama telah memberi 'pilihan' bagi pelanggan; karenanya 'kekuasaan' (power) berada di tangan mereka. Dengan demikian, ditengah perubahan yang begitu cepat dalam cara sama suatu pekerjaan dilaksanakan, diperlukan pengadopsian keahlian baru dan peningkatan kapabilitas melalui program pengembangan sumber daya manusia serta penciptaan iklim yang kondusif bagi semua tingkatan pegawai. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran atas sosialisasi budaya dalam konteks upaya pengembangan sumber daya manusia di PT. Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang dinyatakan sebagai antisipasi terhadap perubahan dimana tuntutan yang disebabkan oleh perubahan status badan hukum menjadi persero dan iklim kompetisi menjadi semakin tinggi. Analisis dilakukan pada aspek budaya berupa nilai-nilai yang diarahkan pada penciptaan perilaku yang dikehendaki oleh strategi pengembangan sumber daya manusia. Karena itu budaya disoroti dengan penekanan pada dimensi perilaku dari budaya yang diciptakan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya penciptaan iklim kondusif, terutama bagi pengembangan sumber daya manusia yang menjadi strategi utama perusahaan dalam pencapaian tujuan. Diketahui bahwa secara umum, perubahan status telah menggeser gaya manajemen yang merupakan pencerminan dari budaya yang cenderung termasuk pada tipe birokratik ke arah partisipatif. Upaya sosialisasi nilai-nilai budaya PT. Pos Indonesia yang diharapkan dapat menjadi ciri-ciri dan kebiasaan hidup insan pos membawa perubahan suasana, meskipun belum dikatakan efektif. Perbandingan kondisi budaya pada masa sebelum perubahan status dari perum menjadi persero dengan budaya yang hidup saat ini, menurut persepsi karyawan, menunjukkan adanya perubahan kearah positif. Meskipun prinsip kehati-hatian yang dicerminkan oleh tingkat toleransi resiko dan toleransi konflik yang rendah serta banyaknya sistem dan prosedur yang menjadi pedoman perilaku yang harus dipatuhi menjadi ciri yang belum berubah. Unsur-unsur iklim yang diperlukan bagi keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dengan demikian belum sepenuhnya dianut."

"Pembangunan kekuatan POLRI merupakan bagian dari pembangunan kekuatan ABRI yang dalam upayanya mencapai sasaran pembangunan, tetap mengacu dan diselaraskan dengan arah kebijaksanaan dalam program pembangunan kekuatan ABRI pada RENSTRA V tahun 1994-1998. Arah kebijaksanaan tersebut adalah untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan ABRI yang profesional, efektif, efisien dan modern agar mampu mengemban tugas, fungsi dan peranannya sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia POLRI yang dimiliki dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok POLRI dimasa yang akan datang. Apabila keterbatasan kemampuan dan kekuatan POLRI itu dibiarkan berlarut-larut maka dapat mengecewakan berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itulah peneiitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI. Berdasarkan pada tujuan tersebut hipotesis yang diajukan adalah, bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja sumber daya manusia POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga. Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka alat analisis yang digunakan adalah % analisis secara deskriptif dengan tabulasi silang dan analisis dengan tehnik statistik, model regresi berganda. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kemampuan profesional SDM POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, tingkat kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik dimana F.hitung = 8,360 lebih besar dari F.tabel = 2,720. Namun demikian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja SDM POLRI, disiplin SDM POLRI dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas yang masing-masing elastisitasnya sebesar 0,4253 ; 0,1205 dan 0,1328. Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian maka dapat disarankan kepada pihak KAPOLRI bahwa sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah perlunya memberi prioritas dan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan kemampuan profesional SDM POLRI, disiplin dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas melalui program pengembangan yang lebih baik dan didukung dengan penyesuaian kebijaksanaan. "

"Penelitian atau kajian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Bhenyamin Hoessein Tahun 1993, dimana Kemampuan Administrasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi besarnya otonomi daerah tingkat II.Penelitian ini berawal dengan melihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1974, yakni pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka meningkatkan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas) penyelenggar--aan pemerintahan di daerah, serta partisipasi masyarakat.Penelitian ini mengkaji mengenai :Besarnya kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung dibandingkan dengan Kabupaten Dati II Lampung Selatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi daerah tingkat II tersebut, antara lain meliputi keadaan organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah.Penelitian ini mengkaji data sekunder baik di tingkat nasional, propinsi dan di Kotamadya Dati II Bandar Lampung serta Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Data tesebut terbatas dalam kurun waktu Pelita V (T.A. 1989/1990 s/d 1993/1994). Tipe penilitian ini adalah diskriptif analisis, dengan analisis bersifat kualitatif.Hasil penelitian/kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung tergolong sedang dan Kabupaten Dati II Lampung Selatan tergolong rendah. Hal ini sesuai indikator efisiensi, efektivitas dan partisipasi masyarakat.Berdasarkan data dan perhitungan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi Dati II adalah faktor organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah dan keuangan daerah. Dari ketiga faktor tersebut yang dominan mempengaruhi kemampuan administrasi daerah adalah faktor keuangan daerah."

"Pemerintah berupaya menciptakan guru berkualitas yang memiliki kinerja baik. Berbagai kebijakan pemerintah telah diupayakan dalam meningkatkan kinerja guru, diantaranya adalah memberikan tunjangan guru melalui melalui sertifikasi guru. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk peningkatan kinerja guru melalui sertifikasi guru ini, tetapi pada kenyataannya kinerja guru masih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh kompetensi dan motivasi guru. Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh kompetensi dan motivasi guru terhadap kinerja guru SMK Negeri di kabupaten Tangerang, Banten. Penelitian ini melibatkan 112 guru SMK yang telah bersertifikasi pendidik. Data diolah menggunakan analisis Regresi Linier Berganda, dengan variabel independen adalah kompetensi dan motivasi guru, dan variabel dependennya adalah kinerja guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru; 2) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru; 3) kompetensi dan motivasi guru bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMK Negeri di Kabupaten Tangerang. Tingkat kompetensi dan motivasi guru berada dalam kategori sedang. Pemerintah perlu menstimulasi guru agar tunjangan profesi guru yang sudah disalurkan dapat digunakan oleh guru untuk mengikuti program-program yang dapat meningkatkan kompetensi mereka dan dapat memotivasi mereka dalam pengembangan profesi sebagai guru. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji faktor-faktor lain di luar kompetensi dan motivasi guru yang dapat mempengaruhi kinerja guru sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa.

---

The government has undertaken many efforts to improve quality of national education by improving quality of teachers. Teachers should have a good performance when conducting their tasks and responsibilities. Good teacher performance has an important role in ensuring the quality of schools. Previous studies showed that teachers performance was influenced by teacher competence and motivation. To improve teacher performance, the government issued a policy to certify teachers. Certified teachers can earn additional teacher incentives besides their monthly salary. The teacher certification policy was expected to enhance teacher competence and motivation, hence, teacher performance. The government had allocated a a lot of budget to enhance teacher performance. However, its result was not satisfying yet. This study tested the influence of teacher competence and motivation on performance. This study involved 112 certified teachers from vocational schools in Tangerang Regency, Banten. Data were analyzed using multiple linier regression, in which teacher competence and motivation as the independent variables while teacher performance as the dependent variable.

Results showed that (1) there were a positive and significant association between competence and teacher performance; (2) there was a positive connection between motivation and teacher performance; and (3) competence and motivation simultaneously influence to teacher performance in the context of vocational teachers in Tangerang Regency. The level of competence and motivation of vocational teachers in Tangerang Regency in the category of moderates. The government should stimulate teachers to use the incentive for improving teacher competence and motivating their professional development. This study was subject to limitation as the variables included in this research are competence and motivation affecting teacher performance. Future study should examine other factors influencing teacher performance. "

"Tesis ini membahas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Pengaduan kepada Presiden RI yang dibuka sejak tahun 2005 melalui Kementerian Sekretariat Negara menunjukan tren kenaikan tiap tahunnya dan tingkat antusiasme tertinggi terjadi pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan kenaikan jumlah tersebut, tuntutan penyelesaian pengaduan kepada Presiden RI pun semakin tinggi sedangkan sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan penanganan pengaduan masih terkendala sehingga proses penanganan belum optimal dan sejumlah pengaduan masih tertunda penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Post Positivis dengan teknik pengumpulan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya penguatan kapasitas pada aspek kapasitas sumber daya dan manajemen. Ditinjau dari sumber daya, 1) peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai dan unit kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dsb dan melakukan knowledge sharing, 2) peningkatan kapasitas fungsi sistem teknologi yang mendukung seluruh proses bisnis penanganan pengaduan. Ditinjau dari aspek manajemen, penguatan organisasi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan, meliputi cara kerja, pola, dan alur proses bisnis penanganan pengaduan, penyusunan pedoman spesifik dan bersifat substantif, pembuatan kerangka hukum khusus penanganan pengaduan kepada Presiden RI, dukungan dan komitmen pemimpin, dan tata kelola jejaring baik di dalam lingkungan lembaga kepresidenan dan Kementerian/Lembaga serta Daerah.

---

This thesis discusses about capacity strengthening of a presidential complaint handling system in Indonesia. The number of complaints lodged to the system, which was initially opened in 2005, has increased substantially every year, especially in the era of President Joko Widodo. The rising number of public complaints requires the Ministry of State Secretariat to deal with grievances promptly, but some complaints remain unresolved due to some problems. By employing Post Positivits Paradigm and qualitative data collection method, the results show the strengthening of resources capacity and management capacity are required. From the perspective of resources, employess human capital and working unit could be improved by providing education and training programs, workshop, internship and knowledge sharing programs. Additionally, the enhancement of information technology and system capacity which support complaint handlings business process is lso required. From the perspective of management, organizational capacity strengthening could be improved by conducting comprehensive evaluation of public complaint handling process in some areas including work procedures, a complaint handling business process, the making of specific guidance, a special legal framework, leadership commitment and supports, and the inter and extra organizational governance."

"Pada penelitian ini, dilatarbelakangi oleh perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi Industri 4.0, dimulai dari life style, e-commerce, dan financial technology yang dilakukan oleh masyarakat ternyata juga diikuti oleh peningkatan trend angka kejahatan cyber di masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tantangan baru dalam menghadapi perubahan era yang begitu cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan SDM Polri dalam menghadapi RI 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kesiapan tengah dilakukan oleh organisasi Polri guna menghadapi RI 4.0. Dari 5 disiplin learning organization, pada disiplin Team Learning dan disiplin System Thingking, Polri sudah sesuai dengan karakteristik organisasi pembelajar. Sedangkan untuk disiplin Mental Model, disiplin Personal Mastery dan disiplin Shared Vision sudah ada penyesuaian namun belum optimal. Namun demikian, pembangunan SDM Polri merupakan faktor utama dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Dalam skenario pembangunan SDM Polri yang terdiri dari 2 faktor yaitu internal dan eksternal telah menghasilkan 4 alternatif skenario yaitu Polisi "Gaul", Polisi "Inisiatif", Polisi "Benalu" dan Polisi "Batu".

---

Social changes due to the Industrial Revolution 4.0, leading to lifestyle, e-commerce, and financial technology changes. Unfortunately, this was followed by an increasing trend in cybercrime rates in the community. The police, with duties to maintain internal security and preserve public order, have new challenges in dealing with the fast changes of the era. This study examined the readiness of the Police HR in facing RI 4.0. Post positivist approach with qualitative data collection method was used as the assessment of the study. The results suggested that various preparations have been carried out by Polri to deal with RI 4.0. From the 5 learning organization disciplines, the Polri were in accordance with the Team Learning and the System Thinking discipline. As for the Mental Model, the Personal Mastery and the Shared Vision disciplines, adjustments had been made but were not yet optimal. However, the development of the Polri HR is a major factor in dealing with the changing times. In the Polri HR development scenario, which consists of 2 factors, internal and external, it has produced 4 alternative scenarios, namely the "Gaul" Police, "Inisiatif" Police, "Benalu" Police and "Batu" Police."

"Perusahaan multinasional (MNE) menjalankan perusahaan lebih kompleks dibandingkan perusahaan domestik, maka penting penerapan strategi yang dapat mengefisienkan kegiatan perusahaan sehingga dapat membentuk keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Supply chain orientation (SCO) merupakan startegi yang dibangun dari pengelolaan aset tangible dan intangible perusahaan.Penelitian ini bertujuan meneliti variabel yang membangun konsep model SCO dan bagaimana hasil penerapan kinerja SCO. Enam variabel yang membangun konsep SCO adalah customer orientation, competitor orientation, supplier orientation, value chain coordination, logistic orientation, dan operations orientation. Selanjutnya penerapan SCO dievaluasi berdasarkan perspektif balanced scorecard, yang terdiri dari perspektif customer performance, financial performance, internal process performance, innovation &learning performance.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, peneliti menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive, yaitu para manajer di gerai-gerai perusahaan XYZ, salah satu MNE di Indonesia yang bergerak di bidang restoran cepat saji yang merupakan perusahaan terbesar di dunia.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa konsep model SCO dibangun atas lima konstruk, yaitu customer orientation, supplier orientation, value chain coordination, logistic orientation, dan operations orientation. Nilai paling signifikan adalah customer orientation dan supplier orientation. sedangkan dari sisi hasil kinerja balanced scorecard terbukti dipengaruhi oleh SCO, variabel financial performance dan innovation &learning performance yang paling signifikan dipengaruhi oleh SCO.

---

Multinational Enterprise (MNE) has more complicated operational activities compare to domestic enterprise, therefore MNE is advised to be more efficient in order to create competitive advantage sustainably. Supply chain orientation (SCO) is one of the method which is built based on companys tangible and intangible assets to achieve that goal.

The research will discover any variables that formed SCO model and how it is implemented. Six variables that formed SCO model are customer orientation, competitor orientation, supplier orientation, value chain coordination, logistic orientation and operations orientation. Furthermore, its implementations will be evaluated in several perspective based on balance scorecard which consists of customer performance, financial performance, internal process performance, innovation and learning performance.

Qualitative methods and non-probability sampling are used as its purpose to get most suitable sample. The sample or respondents are in managerial level at XYZ companys outlets which is known as the largest fast-food restaurant chains in the world.

The results of this study has proven that the concept of the SCO model is formed by five variables which is called as customer orientation and supplier orientation as the most significant variables and along with value chain coordination, logistical orientation, and operations orientation. Meanwhile, balance scorecard performance is proven to be influence by SCO especially on financial performance and innovation & learning performance that become most significant among others."

" ABSTRAK Tesis ini bertujuan untuk meninjau biaya kepatuhan pajak dengan teori Cost of TaxCompliance tentang kebijakan pajak penghasilan PP. No.23 Tahun 2018 terhadappelaku UMKM sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.Penelitian ini menggunakan metode postivist, dengan metode pengumpulan datamenggunakan kuantitatif dengan kuiseoner mengenai biaya kepatuhan pajak, yaitubiaya, waktu, dan keadaan psikologi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibanperpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuiseoner danwawancara singkat kepada pelaku UMKM menurut pajak, diantaranya terdapatWajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah hasil kuiseonertelah terkumpul, hasil kuiseoner dilakukan análisis dengan teori yang dipakai. Hasilpenelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan terhadap UMKM yangmengategorikan UMKM terkait Cost of Tax Compliance. para Wajib Pajak UMKMmerasa perubahan tersebut hanya berpengaruh terhadap biaya pajak terutang yangdikeluarkan, terkait biaya operasional, biaya waktu dan biaya psikologi para pelakuUMKM yang menjadi responden tidak merasakan perubahannya bahkan meningkatkarena harus ada biaya untuk mempelajari dan pelatihan terkait penerapan PP.No.23 Tahun 2018 tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis aims to review the cost of tax compliance with the Cost of Tax

Compliance theory about PP income tax policy. No.23 of 2018 towards MSME

players as taxpayers who have certain gross circulation. This study uses the postivist

method, with data collection methods using quantitative with quiseoner regarding

tax compliance costs, namely the cost, time, and psychological state of MSME

actors in fulfilling tax obligations. This research was conducted by distributing

quizers and short interviews with MSME players according to taxes, including the

existence of corporate taxpayers and individual taxpayers. After the quiseoner's

results have been collected, the results of quiseoners are analyzed with the theory

used. The results of this study are that the policy changes to MSMEs that categorize

MSMEs are related to the Cost of Tax Compliance. MSME Taxpayers feel that

these changes only affect the tax payable costs incurred, related to operational costs,

the cost of time and psychological costs of MSME participants who were

respondents did not feel the change had even increased because there had to be costs

to study and train the PP implementation. No.23 of 2018."

"Dalam rangka pengembangan kota di beberapa pulau di Indonesia untuk menjadi smart city, pemerintah melakukan program pembangunan Infrastruktur untuk mendukung proyek srategis tersebut. Salah satu proyek besar dan jangka panjang yang sedang dan akan dilakukan adalah penerapan konsep Bus-Rapid-Transit (BRT) di beberapa kota tersebut. Selain juga tingginya permintaan public untuk memiliki sistem transportasi perkotaan yang cerdas sedang meningkat karena kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan pribadi yang tidak terkendali. Fakta mencatat bahwa konsep BRT di dunia dilahirkan oleh Volvo Bus awal tahun 1970-an yang kemudian diterapkan di banyak negara. Sejarah juga mencatat keberhasilan demi keberhasilan di berbagai belahan dunia banyak dicapai dalam hal penerapan BRT yang didukung oleh produk-produk Volvo Bus. Namun kenyataannya Volvo Bus sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia dan pemimpin di pasar khususnya dalam BRT belum terlihat ikut berpartisipasi secara aktif dalam persaingan bisnis dalam industri ini di Indonesia. sebuah perusahaan raksasa dengan sejarah panjang di tingkat global, pengalaman hebat dan kompetensi tentang BRT dan bus sangat yang teruji di dunia akan masuk ke pasar baru di Indonesia yang unit dan kompleks dan menantang pemain lainnya yang secara ukuran perusahaan lebih kecil, lebih muda dalam pengalaman di dunia, namun di Indonesia memiliki pengalaman lebih lama, penguasaan yang lebih matang tentang seluk beluk pasar, dan pangsa pasar saat ini yang sangat jauh lebih tinggi di Indonesia. Paradigma dalam penelitian ini akan berpijak dari paradigma post-positivis dengan melakukan pengambilan data secara kualitatif melalui metode wawancara mendalam secara langsung ke beberapa posisi kunci di pemerintah kota dan pusat juga operator dan konsultan pemerintah. Dilakukan juga  observasi dan interaksi langsung di lapangan. Teori utama yang dijadikan pedoman adalah tentang strategi go-to-market (GTM) yang banyak mengupas mengenai strategi organisasi atau produk yang baru pertama masuk ke sebuah pasar yang asing. Hasil dari penelitian ini adalah perlunnya Volvo Bus mengejar keunggulan dalam hubungan dan tanggapan pelanggan baik pemerintah kota maupun pusat, memperkuat penetrasi ke kota premium (smart city) melalui demo produk, mengejar keunggulan dalam integrasi dan memanfaatkan kemitraan, meningkatkan kapabilitas dealer dan memastikan proyek Volvo di BRT Jakarta berjalan baik untuk menjadi testimoni kepada kota lainnya.

---

In order to develop cities in several islands in Indonesia to become smart cities, the government carried out an Infrastructure development program to support the strategic project. One of the major and long-term projects that is being and will be carried out is the application of the Bus-Rapid-Transit (BRT) concept in several of these cities. Besides the high public demand to have a smart urban transportation system is increasing due to traffic congestion caused by uncontrolled private vehicles. The fact noted that the concept of BRT in the world was born by the Volvo Bus in the early 1970s which was later applied in many countries. History also notes that successes for success in many parts of the world have been achieved in terms of implementing BRT supported by Volvo Bus products. But in reality Volvo Bus as one of the largest companies in the world and leaders in the market especially in the BRT have not been seen actively participating in business competition in this industry in Indonesia. a giant company with a long history at the global level, great experience and competency about highly tested BRT and buses in the world will enter new and complex markets in Indonesia and challenge other players who are smaller in size, younger in experience in the world, but in Indonesia has a longer experience, more mature mastery of the ins and outs of the market, and the current market share is very much higher in Indonesia. The paradigm in this study will be based on the post-positivist paradigm by conducting qualitative data collection through direct in-depth interview methods to several key positions in the city and central government as well as operators and government consultants. Observations and interactions are also carried out directly in the field. The main theory used as a guideline is about the go-to-market strategy (GTM) which mostly discusses the organization's strategy or the new product that first enters a foreign market. The result of this research is the need for Volvo Bus to pursue excellence in customer relationships and responses both from the city and the central government, strengthen penetration into premium (smart city) cities through product demos, pursue excellence in integration and utilize partnerships, improve dealer capabilities and ensure Volvo projects in BRT Jakarta works well to be a testimony to other cities."