Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini membahas peran dari variabel makroekonomi yaitu inflasi, tingkat suku bunga bank sentral, output gap dan nilai tukar USD/IDR terhadap yield obligasi pemerintah dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dampak yang ditimbulkan dari pengaruh perubahan masing-masing variabel makroekonomi tersebut berbedabeda antar masing-masing obligasi pemerintah berdasarkan jangka waktunya. Hal ini akan mempengaruhi keputusan investor dalam memilih obligasi pemerintah. Model error correction yang digunakan dalam penelitian ini membantu untuk dapat memberikan informasi atas hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang dari variabel makroekonomi dan yield obligasi pemerintah berdasarkan jangka waktunya. Disamping itu juga dapat diperoleh informasi mengenai speed of adjustment dari yield obligasi pemerintah apabila terjadi shock.

---

This study discussed impact of macro economy variables such as inflation rate, central bank interest rate, output gap and exchange rate to short term, medium term and long term government bond yield. The impact of those macro economy variables differ on government bond yield, depend on government bond maturity. Using an Error correction model (ECM) help us to identify short run and long run relation between government bonds yield and macro economy variables. Despitefully, using an Error correction model give us information about speed of adjustment from government bond yield if there are any economy shock."

"Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kemajuan sektor industri nasional, kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat sesuai tingkat industrialisasi. Dengan meningkatnya kebutuhan permintaan listrik permasalahan yang dihadapi selain produksi/ketersedian listrik, adalah bagaimana mendistribusikan listrik untuk memenuhi kebutuhan yang ada secara lebih merata. Ketidakmerataan permintaan listrik untuk sektor industri tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat di provinsi masing-masing. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada sektor industri di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi permintaan listrik untuk sektor industri di Indonesia. Faktorfaktor yang diduga nilai output aktifitas ekonomi di sektor industri (yang tercermin dalam indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri), harga barang itu sendiri (yaitu harga listrik sektor industri), jumlah pelanggan listrik di sektor industri, harga barang lain, salah satunya adalah harga solar sektor industri yang diduga sebagai substitusi dari listrik. Sumber data adalah PT PLN (Persero), Badan Pusat Statistik (BPS), dan PT Pertamina (Persero) dan publikasinya dari tahun 2002 hingga tahun 2008. Provinsi yang digunakan adalah 30 provinsi. Metode estimasi yang digunakan adalah estimasi menggunakan data panel (gabungan data cross-section dan time-series) dengan model individual effect (fixed effect).Hasil analisis menunjukkan bahwa permintaan listrik sektor industri di Indonesia dipengaruhi signifikan secara positif oleh PDRB sektor industri, jumlah pelanggan sektor industri dan harga solar industri serta dipengaruhi signifikan secara negatif oleh harga listrik sektor industri itu sendiri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa elastisitas PDRB sektor industri, harga listrik sektor industri, jumlah pelanggan listrik sektor industri dan harga solar industri sebagai subtitusi dari listrik sektor industri terhadap permintaan listrik sektor industri bersifat inelastis.

---

Along with the efforts to increase the progress of the national industrial sector, demand for the electricity power will continue to increase according to the industrialisation level. With the increase of the demand for the electricity the problem aside to the production/availability of the electricy, is how to equally distribute the electricity to fill the current demand. Unequally distributed electricity demand is surely determined by many factors existed in each of the regional province. As such, factors affecting the demand to the industrial sector in Indonesia are required to be examined.This study is aimed at identifying determining factors affecting the electricity demand for the industrial sector in Indonesia. Factors to be assumed are: (i) output value of the economic activities in the industrial sector (reflected in the Gross Domestic Regional Product (PDRB) indicator of the industrial sector); (ii) the price of the goods itself (i.e. price of industrial sector electricity); (iii) number of electricity customers in the industrial sector; (iv) price of other goods, one of them is price of industrial sector diesel fuel, presumed as the substitute of the electricity. Sources of data are from PT PLN (Ltd), Central Statistic Office (BPS), and PT Pertamina (Ltd). The data used is published between 2002 until 2008. There are 30 provinces used as observations. Estimation method in this study is estimation using panel data (combination of data cross-section and timeseries) with mode individual effect (fixed effect).Analysis of the result shows that the electricity demand of the industrial sector in Indonesia is positively affected significantly by: (i) the Gross Domestic Regional Product (PDRB) of the industrial sector; (ii) number of customers in the industrial sector and price of diesel fuel; as well as negatively affected significantly by the price of the electricity in the industrial sector itself. This study also shows that (a) elacticity of the PDRB of the industrial sector; (b) price of the electricity in the industrial sector; (c) number of customers in the industrial sector and price of diesel fuel as substitute of the industrial sector electricity to the demand of the industrial sector are inelastic."

"This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian."

"Penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD membawa lima perubahan terhadap pengaturan PDRD terdahulu (UU Nomor 34 Tahun 2000), termasuk perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Salah satu upaya memperluas basis pajak daerah di pemerintah propinsi, dilakukan dengan membentuk pajak daerah atas rokok. Kendati telah ditetapkan pada tahun 2009, kebijakan pajak rokok baru akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Disamping itu beberapa ketentuan mengenai pajak rokok juga disusun secara tergesa-gesa sehingga dalam pengimplementasiannya masih dibutuhkan beberapa persiapan mendasar. Dalam rangka memberikan masukan terhadap upaya persiapan pelaksanaan kebijakan pajak rokok, melalui tesis ini akan dikupas seberapa besar dampak dari penerapan pajak rokok terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian menggunakan beberapa alternatif skenario penerapan pajak rokok. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dalam menghitung dampak terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian (menggunakan analisis I-O). Selanjutnya untuk menilai ketentuan pajak rokok, akan dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan membandingkan ketentuan pajak rokok yang ada dengan kriteria pajak daerah yang baik.Hasilnya diketahui bahwa penerapan pajak rokok akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah daerah propinsi secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah propinsi, serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja.Selanjutnya diketahui pula bahwa ketentuan pajak rokok masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pajak daerah yang baik, sehingga untuk melaksanakannya masih dibutuhkan beberapa persiapan. Persiapan-persiapan dimaksud adalah (1) memilih skenario penerapan pajak rokok yang tepat; (2) memperbaiki beberapa ketentuan pajak rokok serta mempersiapkan juklak dan juknis pemungutannya; dan (3) Menjaga keterpaduan instrumen pendistribusian penerimaan CHT ke pemerintah daerah dengan menghapus DBH CHT seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak rokok.

---

Determination of Law Number 28 Year 2009 concerning Local Tax and User Charges, brought five changes to the settings of previous provision (Law No. 34 of 2000), including the expansion of tax bases and user charges. One effort to expand local tax base in the provincial government, carried out by forming a regional tax on cigarettes. Although set in the year 2009, the new cigarette tax policy will be implemented starting January 1, 2014 or five years later. Besides, some provisions regarding to the cigarette tax have also been prepared in haste, so that in its implementation still needs some basic preparation. In order to provide input to prepare the implementation of tobacco tax policy, through this thesis will be discussed the impact of cigarette tax to the government's fiscal and economic by applying several alternative scenarios of cigarette tax. Quantitative methodology was used to calculate the impact to the government's fiscal and economic (using IO analysis). Furthermore, to assess cigarette tax provisions, we used a qualitative analysis by comparing the existing cigarette tax provisions with the good local tax criteria.The result is known that the application of the cigarette tax would reducing cigarette consumption and production, increasing total government revenue from tobacco products, reducing the central government's net revenue from the tobacco excise tax, increasing the total revenue and spending of provincial government significantly, reducing horizontal fiscal capacity imbalances among the provincial government, as well as increasing output, income, and employment.Furthermore, note also that the cigarette tax provisions are not yet fully meet the criteria of a good local tax, so it still needs some basic preparation to implementing. The Preparations referred to : (1) choosing the scenario of the proper cigarette tax; (2) fix some cigarette tax provisions and prepare some operational guidelines of tax collection; and (3) maintain integrity of the distribution instrument of cigarette excise tax revenue to local governments by removing cigarette excise tax revenue sharing (DBH CHT) along with enactment of the cigarette tax policy."

"Tesis ini membahas tentang strategi produksi dan strategi pemasaran dalam pengembangan pertanian perkotaan komoditas belimbing di Kota Depok, dimana belimbing merupakan buah memiliki prospek pemasaran yang baik, ekonomis dan memiliki nilai tambah bagi peningkatan pendapatan petani belimbing. Namun kendala yang dihadapai yakni kualitas buah yang belum optimal, kuantitas buah yang belum kontinyu dan keterbatasan kepemilikan sarana produksi seperti modal. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menyusun strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Peningkatan pengetahuan/kompetensi dan keterampilan petani merupakan prioritas strategi yang paling utama dalam pengembangan pertanian perkotaan tanaman belimbing di Kota Depok, berdasarkan analisa dengan pendekatan AHP (the Analytical Hierarchi Process).

---

The focus of this study is the production and marketing strategies in development urban agricultural for Dewa strafruits comodity in Depok City, where the starfruit is fruit comodity has good marketing prospect, economies and high value added for increase income starfruits farmers. However, the problem which quality of fruit not optimal, quantity of fruits not continue and restriction of posession production tools. So, we have to design strategy for solving this problem. The knowledge/competence and skills of farmers are main priority strategies in development urban agricultural for starfruits comodity in Depok City, based on approach The Analytical Hierarchy Process."

"Entikong merupakan Pusat Pertumbuhan Perbatasan (Border Development Centre). Pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan akan diiringi dengan penginkatan demand akan perumahan/tempat tinggal. Dalam rangka mengikuti perkembangan tersebut, pemerintah pada tahun 2006 telah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Entikong.Optimalisasi pembangunan rusunawa Entikong memerlukan kajian mendalam terkait dengan kesiapan masyarakat untuk tinggal di rusunawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesediaan tinggal dan membayar di rusunawa Entikong yang dilaksanakan di Kota Entikong mulai Juni 2008 sampai Agustus 2008 dengan menggunakan survey Contingen Valution Method (CVM) dengan desain cross sectional (potong lintang) pada 100 responden terpilih secara judgement purposive sampling.Hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, disarankan kepada UPTD Entikong agar penghunian rusunawa segera dilaksanakan dan melengkapi fasilitas rusunawa yang ada saat ini. Dalam penentuan tarif sewa agar mempertimbangkan nilai WTP masyarakat sekitar BDC Entikong, khususnya di Pemukiman Patoka dan Pasar Batas Entikong sebesar Rp. 170.133 per bulan.

---

Today, Entikong is considered as a Border Development Centre (BDC). High Economic growth within a border region will be followed by increase in housing/real estate demand. In order to anticipate this growth, in 2006, government has strated to build the Rent-Low-Cost Multistorey Housing (Rusunawa) in the area of Entikong.To optimally develop the Rusunawa in Entikong, a further investigation in term of public readiness to live in Rusunawa is necessary. The objective of this research is to measure public's willingnes to stay and to pay in the Entikong Rusunawa. The research was held from June 2008 to August 2008 by using Contingent Valuation method (CVM) survey with Cross Sectional design, at 100 chosen responder at judgement purposive sampling.Analysis result and conclusion acquired from this research is to suggest Entikong Rusunawa UPTD that rusunawa should be occupied immediately, and also complete all the facilities available. On the other hand, rent price determination should consider the WTP of inhabitants around Entikong BDC, especially in Patoka residence and Entikong border market, which is 170.133 rupiahs a month."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan hasil dan hutang luar negeri terhadap deforestasi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu selama 1974-2006 dan dianalisis dengan ekonometrika. Model terdiri dari tiga persamaan struktural yang merupakan model rekursif selanjutnya diestimasi dengan metode Seemingly Unrelated Equations (SUR).

---

The aim of this research is to know the influence of forest products trase and external debt to deforestation in Indonesia. The data used ini our analysis is time series during 1974-2006 periods and analyzed by econometrics. Model consisted of three structural equations representing as recursive model then estimated with the Seemingly Unrelated Equations (SUR) method."

"Penetapan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek pelayanan publik, Yang pertama adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan ataupun operasionalisasinya. Sedangkan yang kedua adalah dalam hal perlakuan kebijakan fiskal khususnya perpajakan. Melalui kedua perubahan atau keistimewaan ini, pemerintah berharap investasi di Kota Batam dapat tumbuh pesat, menghasilkan produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besardan pada akhirnya dapat mengembangkan wilayah disekitar zona yang terpilih. Dengan adanya kebijakan intervensi pemerintah pusat berupa KPB dan PB Batam, mendorong pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan mdalnya, salah satu yang utama adalah mempersiapkan kelembagaan dan segala bentuk infrastruktur fisik daerah.

---

The endorsement of Batam City as a Free Trade Zone and Free Port is meant to bring in changes or special treatment in two aspects of public services. The first is in the bureaucracy, both in its institutions and operations. The second is in term of fiscal policy, especially tax. By these two change, central government expects that Batam will have better investment, higher exports and higher employment absorption, and finally lead to develop the surrounding area. The central government policy such as Free Trade Zone and Free Port of Batam encourages local governments to improve facilities for investor to invest their capital, the main priority of this is instituional arrangement and preparation of infrastructure at Batam city."

"Penelitian ini mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Ruang lingkup penelitian adalah tarif cukai bir, produksi bir dan penerimaan cukai bir mulai periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2005.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya tarif cukai sangat erat hubungannya dengan pembatasan produksi minuman mengandung etil alkohol termasuk bir serta berpengaruh pada penerimaan cukai bir pemerintah. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap produksi bir sebesar -0,96. Sedangkan variabel harga bir (2,32) dan jumlah tenaga kerja (0.81) berpengaruh positif terhadap produksi bir.Dari hasil penelitian diatas penulis merekomendasikan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan tarif cukai bir yang optimal agar dapat mengendalikan tingkat produksi bir dan sekaligus memberikan penerimaan negara dari cukai bir. Selain itu harus disiapkan kebijakan yang komprehensif dalam penetapan tarif cukai bir yang optimal agar kebijakan (policy) yang diambil tidak malah mengakibatkan berhentinya produksi bir di Indonesia.

---

This research outlines the impact of beer excise toward beer production and excise income. The objective of the research is to understand the degree of beer excise tariff toward beer production and excise income. The scope of the research is beer excise tariff, its production, and beer excise income from the period of January 2001 until December 2005.From the descriptive analysis, it is demonstrated that excise tariff is highly correlated with limitting the production of drinks contains etil alcohol including beer. Thisis also has influence toward government's income from beer excise. The result of quantitative analysis shows that beer excise tariff negatively impacts beer production in the amount of 0,96. Meanwhile, water beer price variable (2,32), and number of worker (0,81) positively influence the beer production.From the result of the above research, the writer recommends government to find the optimum beer excise tariff that enabled government to control the beer production and at the same time contribute the government income from the beer excise. As addition to that, a comprehensive policy on the optimum beer excise tariff determination has to be prepared so the policy taken will not stop the beer production in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh investasi pemerintah di bidang infrastruktur terhadap investasi swasta domestik (PMDN) di Indonesia. Selain itu pengaruh faktor-faktor lain seperti PDRB, suku bunga, retribusi dan PMA turut diamati dalam penelitian ini.Analisi pengaruh investasi pemerintah di bidang infrastruktur terhadap investasi swasta domestik (PMDN) di Indonesia menggunakan metode data panel. Data dipergunakan untuk analisis dalam tesis ini adalah data sekunder, yang merupakan kombinasi data cross section dan time series pada tingkat propinsi di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2006. Metode estimasi Random Effect menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta domestik (PMDN) pada tingkat propinsi di seluruh Indonesia. Variabel PDRB dan PMA menunjukkan signifikansi pengaruh terhadap investasi swasta domestik yang bersifat positif, sedangkan suku bunga dan retribusi berpengaruh negatif namun tidak signifikan.

---

This study attempts to investigate and to analyze the effect of goverment's investment in infrastructure on deomestic private investment in Indonesia. Furthermore, the effects of other factors such as real GDRP, real interest rate, retribution and FDI are also observed in this study.The analyssisi of public investments's effect in infrastructure on domestic private investment uses the panel data method. Data being used in this study are secondary data , a combination of crosss-section and time series data at the provincial level across Indonesia. Real GDRP and FDI positively and significantly affect the domestic private investment, whereas real interest rate and retribution negatively affect the domestic private investment as expected bu insignificant."