Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran input (belanja) pendidikan dan indikator outcome pendidikan, serta menganalisis dampak belanja pendidikan terhadap indikator outcome pendidikan di Indonesia. Analisis pemetaan sebaran belanja dan indikator outcome pendidikan dilakukan dengan menggunakan analisis Biplot. Sementara itu, dampak belanja pendidikan terhadap indikator pendidikan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil analisis Biplot menunjukkan bahwa Belanja Pendidikan per Kapita memiliki korelasi positif dengan indikator outcome pendidikan. Pada beberapa provinsi, Rasio Guru Murid (RGM) memiliki korelasi positif dengan indikator pendidikan terutama pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Guru, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) Wajib Belajar dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).Kemudian Tunjangan Guru, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harapan Lama ekolah(HLS). Penelitian ini merekomendasikan supaya pemerintah mempertimbangkan indikator outcome pendidikan per provinsi dalam mengalokasikan belanja pendidikan, dan mendorong pemerataan rasio dan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap provinsi."

"Tindakan fraud bisa beragam bentuknya, salah satunya adalah korupsi. Sampai saat ini, Indonesia termasuk negara dengan kasus korupsi yang tinggi di dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya represif dalam penanganan fraud perlu dibarengi dengan upaya preventif. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, telah mengembangkan Fraud Control Plan(FCP). FCP terdiri dari 10 atribut pengendalian, yaitu: kebijakan anti fraud, struktur pertanggungjawaban, standar perilaku dan disiplin, manajemen risiko fraud, kepedulian pegawai, sistem pelaporan fraud, perlindungan pelapor, kepedulian pelanggan dan masyarakat, prosedur investigasi, dan pengungkapan kepada pihak eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mekanisme yang telah dirancang dan diterapkan oleh RSUD XYZ dalam mencegah terjadinya frauddan mengetahui sejauh mana mekanisme pengendalian fraudyang telah diterapkan tersebut konsisten dengan atribut-atribut FCP yang dikembangkan oleh BPKP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisa dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD XYZ telah merancang dan menerapkan strategi pencegahan melalui pembentukan tim yang bertanggungjawab untuk penanganan frauddan menyusun kebijakan anti fraud. Namun, tingkat pemenuhan atribut FCP terhadap kebijakan tersebut masih belum memadai karena terdapat beberapa atribut pengendalian yang belum diimplementasikan karena teknis pelaksanaan dari atribut-atribut tersebut belum ditetapkan."

"Belanja desa masih berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar, padahal terdapat potensi investasi lain di desa. Salah satu potensi investasi adalah industri perdesaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di desa, di mana kedua hal tersebut adalah masalah yang dihadapi di perdesaan. Di luar masalah tersebut kebiasaan gotong royong sebagai modal sosial masih dipertahankan di perdesaan. Belanja pembangunan desa dan belanja pemberdayaan masyarakat memiliki porsi yang cukup besar dalam belanja desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara belanja desa dan modal sosial dengan industri perdesaan. Temuan dari penelitian ini antara lain: 1) belanja pembangunan, belanja pemberdayaan masyarakat, dan modal sosial memiliki hubungan positif dengan industri perdesaan; dan 2) jumlah industri perdesaan lebih banyak berada di desa yang mengalokasikan belanja pembangunan atau belanja pemberdayaan untuk keperluan industri perdesaan. Untuk memajukan industri perdesaan perlu penyesuaian terhadap belanja pembangunan, efisiensi belanja, dan alokasi belanja untuk keperluan industri. Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam membangun dan memberdayakan industri desa serta berperan akitf dalam pemeliharaan gotong royong dan pengembangan koperasi di wilayahnya. Kajian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah atau rasio belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan industri perdesaan."

"Penyebab belum selesainya negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) adalah masih adanya poin pembahasan yang belum disepakati kedua belah pihak, salah satunya adalah usulan Uni Eropa untuk menghapus kebijakan bea keluar Indonesia. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas ekspor kode harmonized system enam digit dalam rentang waktu 2007-2019 secara bulanan, dan mengaplikasikan metode fixed effect model, simultaneous equation model serta seemingly unrelated regression. Hasil estimasi menunjukkan bahwa bea keluar dan volume ekspor berkorelasi secara simultan. Peningkatan permintaan ekspor dari Uni Eropa secara signifikan meningkatkan tarif bea keluar Indonesia, dan tarif bea keluar Indonesia secara signifikan mengurangi volume ekspor ke Uni Eropa. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan bea keluar Indonesia atas ekspor tujuan Uni Eropa dapat meningkatkan suplai di dalam negeri."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fenomena berupa kepemilikan kas berlebih yang signifikan di pemerintah daerah dan motivasi yang mendasarinya. Permasalahan ini bermula saat pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk tidak segera menggunakan kas yang diterima dan mengendap sebesar Rp180 triliun hingga Rp200 triliun dalam rentang 2018 – 2020. Jumlah tersebut antara lain berasal dari transfer dana perimbangan pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengarsipan, observasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Unit analisis berupa tiga pemerintah daerah di Pulau Jawa berdasarkan posisi saldo Kas dan Setara Kas yang relatif signifikan tahun 2018 – 2019 di samping pertimbangan besaran nilai alokasi transfer dana perimbangan. Logika Institusional dijadikan landasan untuk mengetahui faktor apa yang memotivasi atau menjadi tantangan pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut dan mengkombinasikan dengan Expected Comparative Utility Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sebagai symbolic carrier dan aktivitas rutin sebagai material carrier menjadi logika yang saling berkompetisi terkait penyebab fenomena tersebut di mana faktor terakhir menjadi logika dominan. Perilaku SKPD dan penyedia barang/jasa yang cenderung mengajukan tagihan pembayaran di akhir periode berdampak pada kelebihan kas daerah dan selanjutnya diambil kebijakan rasional berupa penempatan di deposito pada bank BUMN/BPD dalam rangka implementasi risk aversion."

"Sebagai sebuah entitas yang bergerak di bidang penyaluran pembiayaan ultra mikro, BLU PIP memiliki beberapa kompetitor yang berdampak padakondisi persaingan yang tinggi. Kompetitor sebagaimana dimaksuddapat berbentuk Badan Layanan Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),maupun platformFintech Peer-to-Peer Lending. Berkenaan dengan kondisi persaingan tersebut, BLU PIP juga dihadapkan pada ancaman baru yaitu implementasi holdingultra mikro yang dilakukan oleh Bank BRI bersama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Penelitian ini bertujuan untukmengetahui analisis strategi serta implementasi strategi dari BLU PIP dalam menghadapi holdingultra mikro. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Porter’sFive Forces. Adapun data diperoleh dari telaah dokumen dan in-depth interview. Dari hasilpenelitian menggunakan Lima Analisis Porter, disimpulkan bahwaBLU PIP memiliki persaingan pada industri sejenis cukup tinggi, ancaman pendatang baru cukup tinggi, daya tawar pemasok cukup tinggi, daya tawar pembeli juga cukup tinggi, dan untuk ancaman produk pengganti tidak ada.Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada BLU PIP yaitu,lebih fokus pada inisiasi kerjasama dengan koperasi baru dengan skema penyaluran langsung, melakukan diferensiasi terhadap aspek pendampingan kepada debitur, serta menyalurkan pembiayaan melalui mekanisme direct lending."

"COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan fisik maupun mental, tetapi juga memunculkan krisis ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi nasional membutuhkan resiliensi bisnis untuk dapat bertahan. Artikel ini mencoba untuk membahas mengenai kemampuan UMKM untuk resiliensi, fleksibilitas,dan berkolaborasi. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan apakah fleksibilitas bisnis dan kapabilitas kolaborasi berpengaruh positif dansignifikan terhadap resiliensi UMKM.Studi kuantitatif yang bersifat cross-sectional di jalankan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Studi tersebut melibatkan 506 pemilik dan/atau pengelola UMKM di Jawa dan Sumatera sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Smart PLS version3. Dari hasil analisis statistik, diperoleh kesimpulan bahwa resiliensi UMKM dipengaruhi oleh fleksibilitas bisnis dan kapabilitas kolaborasi dari UMKM. Kapabilitas kolaborasi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap resiliensi bisnis, namun fleksibilitas bisnis tidak memainkan peranan mediator. Untuk meningkatkan resiliensi bisnis, UMKM dapat mengembangkan fleksibilitas bisnis berbasis teknologi digital dan kolaborasi"

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan salah satu penerapan platform digital electronic government (e-government) terbesar oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari pengembangan Integrated Financial Management Information System (IFMIS). Literatur penelitian mengenai penerimaan dan keberhasilan penerapan sistem selama ini sebagian besar masih menguji berdasarkan parameter perilaku pengguna sistem informasi (use behavior) dan belum menggunakan parameter kinerja (performance). Penerapan SPAN selama kurang lebih 8 tahun masih belum banyak yang melakukan kajian dan penelitian secara empiris untuk membuktikan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT) generasi ketiga merupakan pengembangan model penerimaan dan keberhasilan sistem informasi yang mengkaitkan berbagai variabel endogen terhadap kinerja pegawai (job performance) melalui peningkatan kemampuan penggunaan fitur teknologi(feature-level use) dan memunculkan konsep peran kepemimpinan transformasional (transformational leadership) untuk mencapai kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan keberhasilan penerapan SPAN selama ini menggunakan model UTAUT Generasi 3 yang dimodifikasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan survey dengan alat kuesioner. Sampel yang berhasil diperoleh berjumlah 171 responden dari populasi seluruh pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan KPPN seluruh Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian Model Outerdan InnerStructural Equation Modeling(SEM) Partial Least Squares(PLS). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel feature-level useterbukti menjembatani pengaruh positif facilitating conditions"

"Dari sisi pencapaian, kinerja DJPb selama beberapa tahun terakhir dalam hal pelayanan publik telah baik, namun terjadi tren penurunan capaian di tahun 2020. Penurunan tersebut seringkali berkaitan dengan kondisi kinerja karyawan yang juga cenderung menurun terutama selama pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh transformational leadership dan public service motivation terhadap organizational citizenship behavior dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi. Responden penelitian ini adalah 200 pegawai sektor publik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I sampai dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII, dengan level jabatan adalah para pelaksana/staf dan pejabat fungsional. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang dilakukan secara daring serta diolah dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan transformational leadership, public service motivation, dan job satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Selain itu, diketahui juga bahwa job satisfaction mampu menjadi variabel mediasi dengan kriteria parsial yang semakin memperkuat hubungan antar variabel penelitian."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem closed list dan penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) terhadap upaya pemungutan pajak daerah di Indonesia. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut juga dianalisis dalam penelitian ini. Upaya pemungutan pajak daerah dicerminkan dengan rasio antara realisasi pendapatan pajak daerah dengan kapasitas pajak daerah. Dengan menggunakan data dari 31 provinsi dan 372 kabupaten/kota di Indonesia selama periode tahun 2005-2019, upaya pemungutan pajak daerah dianalisis dengan menerapkan metode regresi random-effect pada tingkat provinsi dan fixed effectpada tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem closed list dalam UU 28/2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak provinsi, namun berpengaruh negatif pada upaya pemungutan pajak kabupaten/kota. Sementara itu, penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam UU 28/2009 berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain itu, beberapa faktor lain juga memengaruhi upaya pemungutan pajak daerah seperti DAU yang berpengaruh positif di kabupaten/kota, DAK yang berpengaruh negatif di provinsi, opini BPK WTP/WDP yang memberikan pengaruh positif hanya di kabupaten/kota. Faktor kepadatan penduduk berpengaruh positif di provinsi, sementara wilayah perkotaan berpengaruh positif di tingkat kabupaten/kota."