Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai instrumen desentralisasi asimetris, dana otonomi khusus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat UU Nomor21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Namun, penggunaannya dinilai belum optimal akibat masih maraknya belanja yang tidaksesuai dengan ketentuan undang-undang yang berimbas pada tidak meratanya tingkat pembangunan daerah-daerah di tanah Papua. Padahal tingkat pembangunan ini diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas pajak daerah sebagai cerminan sumber pendanaan belanja daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak pada 40 dari 42 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rentang tahun 2010 hingga tahun 2019. Dengan menggunakan asumsi balanced paneldan metode two-stage least square(2SLS) yang menduga adanya endogenitaspada variabel capaian pembangunan yang juga menjadi salah satu taxable capacity daerah, hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak adanya masalah simultanitas yang mengindikasikan tidak terbuktinya hubungan tidak langsung dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak daerah. Terlepas dari hal tersebut, dana otonomi khusus memiliki insentif terhadap peningkatan pendapatan per kapita daerah. Namun, peningkatan pendapatan per kapita ini tidak dapat mempengaruhi kapasitas pajak daerahnya secara signifikan. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah proses penyesuaian alokasi belanja Pemda sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku, optimalisasi sektor produktif masyarakat, serta pengetatan dan pengevaluasian kembali mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan dan pertanggung jawaban pembangunan pada segi pendapatan, pengeluaran, administrasi, maupun kelembagaannya."

"Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model(FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion erroryang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerahnon tertinggal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Desadan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Brutodengan Pembagian Wilayah sebagai variabel kontrol. Dalam melaksanakan penelitian ini, data panel berupa data sekunder digunakan. Penelitian ini menggunakan populasi sejumlah 1716 data yang terdiri dari 429 data cross section dengan time series dalam kurun waktu 4 tahun. Metode analisis data menggunakan Feasible General Least Square(FGLS) dengan koefisien estimasi Panel-Corrected Standard Errors(PCSE) dengan bantuan program aplikasi Eviews10. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh positif signifikanvariabel Dana Desadan IPM pada kabupaten di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding dengan di luar Pulau Jawa."

"In line with rapid business process digitalization in the Directorate General of Taxes, the size of the data stored in the institution has grown exponentially. However, there is a problem with generating value out of the valuable data assets. Correspondingly, this research provides machine-learning-based predictive analytics as a solution to the question of how to use taxpayers' trigger data as a decision support system to discover and realize unexplored tax potential. More specifically, this research presents predictive analytics models that can accurately predict which potential taxpayers are likely to pay their due. We developed three machine learning models: logistic regression, random forest, and decision tree. We analyzed 5,562 tax revenue potential data samples with eight predictors: trigger data nominal value, distance to tax office, type of taxpayer, media of tax report, type of tax, report status, registered year of taxpayer, and area coverage. Our study shows that the random forest model provided the best prediction performance. The resultant weight of each attribute indicated that the status of the tax report was the top tier of variable importance in predicting tax revenue potential. The analytics can help tax officers determine potential taxpayers with the highest likelihood to pay their due. Given the size of the data records, this approach can provide tax administrators with a powerful tool to increase work efficiency, combat tax evasion, and provide better customer service."

"This study aims to examine the implementation of carbon pricing collection in Indonesia. This study also provides a review of the potentials for excise revenue, income tax (PPh), and value-added tax (VAT) from carbon emissions and an effort to build integrated supervision among stakeholders. This research uses descriptive qualitative method. The research data were obtained from a review of documents and regulations regarding carbon emissions. The research was conducted by comparing the best practices in the worldwide with the Indonesia government policy on carbon taxes. The results show a great potential for the country to apply carbon pricing collection through carbon taxes, carbon permits, or cap-and-trade (emission trading system). On the other hand, the collection of a tax on carbon or cap-and-trade schemes requires complex oversight. Therefore, a synergy among institutions is needed, such as the Directorate General of Taxes (DJP), the Financial Services Authority (OJK), and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The digitization of the system and the establishment of a data warehouse are the main strategies to support the performance of the task force involving the three institutions in implementing joint audits. The recommendation from this research is that Indonesia should immediately implement the carbon pricing policy and form joint audits in monitoring its implementation. This research encourages further research on carbon pricing, carbon tax, PPh and VAT, as well as research on the economic impact of the policy at each level of carbon emission rates."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh restrukturisasi utang RDI/SLA pada likuiditas, struktur modal, dan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rekening Dana Investasi (RDI) bersumber dari dalam negeri dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) bersumber dari luar negeri. RDI/SLA merupakan pinjaman pemerintah kepada BUMN yang aktifitasnya mendukung program prioritas nasional. Data yaitu 19 BUMN yang mengalami restrukturisasi utang RDI/SLA periode 2014-2019. Data dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon signed rank test. Variabel untuk likuiditas yaitu current ratio (CR), quick ratio (QR), dan cash ratio (KR). Untuk struktur modal yaitu total debt to total assets (TDTA), shorterm debt to total assets (SDTA), dan longterm debt to total assets (LDTA). Untuk kinerja keuangan yaitu operating margin (OPM), return on assets (ROA), dan return on equity (ROE). Hasil uji menunjukkan bahwa restrukturisasi utang RDI/SLA berpengaruh secara signifikan pada CR tetapi tidak pada QR dan KR sebagai ukuran untuk likuiditas. Pada penurunan struktur modal restrukturisasi utang RDI/SLA berpengaruh signifikan untuk SDTA, tetapi tidak pada TDTA dan LDTA. Pada peningkatan kinerja keuangan restrukturisasi utang RDI/SLA berpengaruh signifikan untuk semua pengukuran OPM, ROA, dan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi utang RDI/SLA berpengaruh pada perbaikan keuangan BUMN hanya dalam jangka pendek."

"Surat Berharga Negara (SBN) merupakan salah satu instrumen yang mendominasi dalam pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kemandirian pembiayaan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh SBN dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah serta kondisi keberlanjutan utang di Indonesia dengan menggunakan data pada periode 2004-2019. Metode analisis model persamaan simultan digunakan dalam penelitian ini. Kenaikan SBN berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan jenis belanja modal dan belanja TKDD. SBN tidak meningkatkan belanja subsidi dan pegawai. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan elastisitas yang paling tinggi diantara belanja pemerintah lainnya yang signifikan. Kondisi utang Indonesia cenderung menunjukkan kondisi utang yang berkelanjutan, karena peningkatan SBN diikuti dengan peningkatan keseimbangan primer, melalui belanja modal yang produktif sehingga meningkatkan pertumbuhan dan penerimaan negara."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model(REM) dan analisis jalur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal; (2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM; (3) DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM; dan (4) DAK berpengaruh tidak langsung secara signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal."

"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD karena berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD."

"Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)have a major contribution to the economy of developing countries. However, the contribution of this sector to state revenues from the tax sector is still low because the level of compliance and tax payments of MSME taxpayers are still low. This research examines the strategies which can increase the MSMEs’ compliance level regarding the amount of payment and tax return report. This study uses the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) as a guide for conducting a systematic literature review of articles meeting the predetermined criteria. This study shows that the research model on the strategy to improve MSMEs’ compliance is dominated by quantitative studies, qualitative studies, mixed-methods, literature reviews, and experimental studies. This study suggests ten strategies to be used by the tax authority to improve MSME tax payers’ compliance. The ten strategies are providing tax education and training, service modernization, applying the same sanctions to all non-compliant taxpayers, tax reform, increasing public trust in tax authorities and government to increase voluntary compliance, improving MSME tax morale, maintaining and increasing engagement with taxpayers, increasing awareness and tax knowledge of taxpayers about the penalties and sanctions, supporting MSME business actors, and applying behavioral insights approach.This study recommends that tax authority should identify factors that affect MSME tax payers’compliance and create strategies to improve the MSME tax payers’ compliance."