Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan anggaran berbasis kinerja di Indonesia masih menjadi isu menarik karena penerapannya yang dinamis untuk mencari bentuk yang lebih baik. Penyusunan anggaran belanja kementerian negara/lembaga didasarkan pada peraturan teknis penganggaran yang mengamanatkan penggunaan logic model. Tujuan penelitian ini mengungkap penerapanlogic modelberdasarkan peraturan teknis penganggaran yang mengalami perubahan dalam periode 2009-2018. Proses pengungkapan dalam penelitian ini didasarkan pada tahapan pembangunan logic modelKnowlton dan Philips. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi dan wawancara.Hasilpenelitian mengungkapkan bahwa inputs, activities, outputs, outcomes, dan impactyang digunakan dalam proses penganggaran sejalan dengan tahapan pembangunan logic model. Namun demikian, ada perbedaan dalam hal susunan dan cara menghubungkan antar-elemen logic modeltersebut beserta ruang lingkup definisinya. Implikasi hal tersebut berpengaruh pada kejelasan hubungan kasualitas antar-elemen logic modelyang logis dalam rangka pencapaian tujuan program."

"Pengeluaran pemerintah menjadi jalan pertama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui komitmenalokasi anggaran di bidang pendidikan. Pada gilirannya, pasar tenaga yang diisi SDM berkualitas akan mendorong kesejahteraan dan produktivtas secara agregat yang kemudian akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan yang diproksikan menggunakan PDB per kapita. Penelitian ini menggunakan data deret waktu 1984-2018 bersumber dari Indikator Perkembangan Dunia (WDI) Bank Dunia. Vector Error Correction Model(VECM) digunakan untuk menganalisa kontribusi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap tingkat kesejateraan. Secara empiris, temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan namun dengan kontribusi yang belum optimal. Isu pemerataan dan disparitas kapasitas fiskal antar wilayah menjadi penyebab utama. Disisi lain, kondisi geografi, sosial, budaya, dan populasi yang beragam menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah"

"Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan"

"BLT Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 33 desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa dapat berjalan dengan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Dana Desa menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang ada dari Dana Desa untuk BLT Dana Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk BLT Dana Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran."

"Penelitian ini menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bagaimana intervensi Pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertahan. Melalui survei terhadap 368 responden yakni debitur/penerima manfaat, penyalur bantuan, perumus kebijakan dan pengawas, studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Walaupun secara umum terdapat pengurangan tenaga kerja, masih terdapat UMKM yang karena bantuan Pemerintah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan jumlah tenaga kerja serta meningkatkan omzet usaha. Sementara faktor kesuksesan kunci program Pemerintah diidentifikasi dalam penelitian, terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar program bantuan bagi UMKM terus dilanjutkan dengan relaksasi persyaratan dan fokus pada penerima manfaat baru, basis data UMKM yang terintegrasi dibangun,dan di masa yang akan datang program bantuan perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan inovasi UMKM. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM."

"Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti teknologi, sumber daya dan keterampilan, kerangka kerja legislatif di mana badan penerimaan beroperasi, tujuan dan strategi organisasi, dan sikap masyarakat terhadap kepatuhan pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kebijakan Compliance Risk Management(CRM) berbasis machine learning. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia. Hasil penelitian dari studi ini adalah pentingnya kebijakan CRM berbasis Machine Learning yang pada prinsipnya bahwa setiap wajib pajak tidak dapat diperlakukan sama, sehingga diperlukannya keputusan untuk memilih wajib pajak yang diperiksa harus didasarkan pada justifikasi yang rasional berdasarkan tingkat risiko. Otoritas pajak perlu fokus dalam pemanfatan big data analyticsdengan alogaritma machine learningsebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan, dan membantu memprediksi pola wajib pajak yang berpotensi menggelapkan pajak dan yang taat membayar pajak, dan dapat digunakan untuk mengurangi risikosebelum terjadi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisispengaruh sistem kebijakan tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai diDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sampel penelitian meliputi para pegawai pelaksana yang dikategorikan berdasarkan peringkat dengan menggunakan teknik stratified random samplingdan pendekatan Cohen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari survei persepsi atas penerapan sistem kebijakan tunjangan kinerja yang meliputi tiga aspek, yaitu Peraturan Presiden Nomor 156/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.01/2018 juncto85/PMK.01/2015 junctis214/PMK.01/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor176/PMK.01/2018. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi formatif dan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan Partial Least Square(PLS) mengacu pada kriteria Chin. Kesimpulan akhir penelitian adalahbahwa sistem kebijakan tunjangan kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan."

"The pattern of economic growth in Indonesia between 1995 and 2005 was analyzed to determine structural changes that occurred in Indonesia. A hypothetical analysis of Deviation from Proportional Growth was used in this study to better understand the structural change of a country by assuming a virtual economic structure. The author analyzed the Indonesian National Input-Output Table of 1995, 2000, and 2005 extracted from the Asian International Input-Output Table. A comparative study was also conducted for Malaysia and Thailand during the same period. The results revealed a shift away from the agricultural sector towards non-agricultural sectors in Indonesia, Malaysia, and Thailand between 1995 and 2005, confirming the existence of industrialization in these countries. Although the countries had a similar pattern of growth which is contributed mainly by the expansion of export from 1995–2000, the pattern of growth among the three countries was divergent from 2000–2005."

"Penelitian ini menguji pengaruh desentralisasi fiskal, kapabilitas unit audit internal, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja terhadap korupsi pemerintah daerah. Korupsi dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah kasus korupsi pemerintah daerah berdasarkan hasil putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dari populasi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 225 kabupaten/kota (900 observasi). Hasil pengujian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dalam meningkatkan jumlah kasus korupsi pemerintah daerah, sedangkan kapabilitas unit audit internal/APIP dan reformasi birokrasi berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah kasus korupsi pemerintah daeerah. Di sisi lain, akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atau penurunan korupsi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pemberian dana insentif tambahan kepada pemerintah daerah yang berhasil mencapai tingkat kapabilitas unit audit internal/APIP dan penilaian reformasi birokrasi yang tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapabilitas unit audit internal/APIP dan reformasi birokrasi mereka yang terbukti berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat korupsi pemerintah daerah."

"Pandemi Coronavirus Disease2019 (Covid-19) telah memberikan tantangan tersendiri bagi pegawai sektor publik untuk mencapai kinerja terbaik. Hasil penelitian terdahulu menginformasikan bahwa work-life balance, dukungan atasan, dan employee engagement dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelidiki bagaimana work-life balance dan dukungan atasan mampu meningkatkan employe engagement yang menjadi sebab peningkatan kinerja pegawai sektor publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, data penelitian dikumpulkan menggunakan survei daring kepada 257 pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis melalui penggunaan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh work-life balancedan dukungan atasan berbanding lurus dan signifikan dengan peningkatan kinerja pegawai dan employee engagement. Selain itu, diketahui pula bahwa employee engagement mampu memainkan perannya sebagai variabel mediasi yang memperkuat dampak work-life balance dan dukungan atasan terhadap kinerja pegawai."