Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengetahui pengaruh pengeluaran pemeritah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) di indonesia, (2). Mengetahui pengaruh ekonomi terhadap IPM, dan (3). Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrestruktur terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan sampel 20 propinsi yang dipilih dengan teknik simple random sampling yang kemudian dibagi kedalam 2 kelompok, yaitu kelompok daerah dengan angka IPM tinggi dan daerah dengan IPM rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adlah analisis jalur. Sebagai pendukung, juga dilakukan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata secara statistik terhadap 2 kelompok tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon diantara 2 kelompok daerah tersebut. pada kelompok daerah dengan angka IPMtinggi, terliat bahwa pengeluaran kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok dengan angka IPM rendah terlihat bahwa hanya pengeluaran pendidikan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka IPM. adapun pertumbuhan ekonomi, terlihat menunjukkan engaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi pada kedua kelompok daerah, baik kelompok daerah dangan IPM tinggi maupun IPM rendah."

"ABSTRACTTujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh masing masing resiko terhadap return saham serta melihat model keseimbangan yang mempunyai standard error yang lebih kecil. Jenis penelitian ini adalah verifikatif yaitu dengan melakukan hipotesis melalui pengolahan data dan pengujian secara statistik. DAta peenelitian diperoleh dari data sekunder diambil dar Bursa Efek Indonesia. dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa variabel risiko pasar dan premi kurs berpengaruh secara signifikan dan sesuai dengan hipotesis, sedangkan variabel SMB, HML dan premi inflasi bukan determinan return saham. Hasil pengujian lain dengan menggunakan Mean Average Deviation membuktikan bahwa model keseimbangan CAPM mempunyai tingkat standard error ynagng lebih kecil daripada aAPT, namun dengan uji beda rata-rata menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. penelitian ini memberikan masukan kepada investor bahwa faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan investasi saham adalah memperhatiakn faktor resiko pasar dan premi kurs. sedangkan bagi perusahaan agar tetap nejaga stabilitas pendapatan untuk dapat menjaga kepercayaan investor, karena faktoe pSMB dan HML kurang diperhatikan dalam pengambilan investasi."

"ABSTRACTBelanja pemerintah pusat sebagai komponen terbesar belanja negara memiliki peran penting dalam menentukan output nasional dan mempengaruhi alokasi dan efesiensi sumber daya ekonomi. Peningkatan idealnya diikuti dengan pola penyerapan yang responsive. penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun mengindikasi kan bahwa pelaksanaan anggaran belum optimal, bahkan dapat menyebabkan kerugian negara secara ekonomis. Penumpukan pencairan dana tersebut juga terjadi pada satuan kerja lingkup kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta V. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daktor faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis faktor. Hawsil penelitian menunjukkan bahwa penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup KPPN Jakarta V disebabkan oleh delapan faktor yaitu administrasi perbendaharaan, pelaksaan pengadaan, perencanaan anggaran, persyaratan teknis pendukung, jadwal pengadaan, sumber daya manusia, kompetensi dan mutasi pejabat."

"ABSTRACTImplementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan layanan e-procurement bagi, tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk kantor pada setiap provinsi di Indonesia. Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik deskriptif, penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas, transparansi,efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa."

"ABSTRACTUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kepada kepala pemerintahan untuk mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternative kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara laporan terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Kedua data dipilih dengan metode purposive sampling. Model dalam penelitian ini dievaluasi dengan Analytical Hierarchy Process(AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran belanja subsidi bunga kredit program."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi pengguna dalam menggunakan Web Intranet Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berdasarkan ekspektasi pengguna dan kualitas teknologi. Penelitian ini menggunakan model yang terdiri dari beberapa variabel yang terdapat pada Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean 2003 dan Teori UTAUT yang diajukan oleh Venkatesh (2003). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan penyebaran kuesioner pada pengguna Web Intranet Perbendaharaan diseluruh Indonesia serta menggunakan teknik analisis Partial Least Square(PLS). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, ekspektasi kinerja, dan ekspektasi usaha. Hasil analisis terhadap 179 kuesioner yang diterima, menunjukkan bahwa niat memakai Web Intranet Perbendaharaan secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh kualitas informasi dan ekspektasi kinerja."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) oleh para pengguna pada Satker yang melaksanakan piloting SAKTI lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Data yang digunakan bersumber dari kuesioner yang diisi oleh para responden dan diperoleh 55 sampel yang berasal dari 11 Satker. Teknik analisis data yang digunakan Menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah melalui perangkat lunak IBM SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan SAKTI. Selain itu, persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SAKTI oleh para pengguna."

"ABSTRACTKebijakan fiskal Indonesia dirancang dalam kerangka pro growthdanpro poor. Keterbatasan ruang fiskal dan tingginya kecepatan peningkatan ketimpangan menjadi kendala. Selain kendala tersebut, usaha untuk merancang kebijakan fiskal yang pro growth dan pro poor menjadi perdebatan. Teori Kuznet, Hukum Okun, dan konsep pertumbuhan inklusif menjadi pangkal perdebatan ini. Penelitian ini bertujuan melihat dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan ketimpangan. Menggunakan Error Correction Model(ECM), hasil penelitian menemukanbahwa selama periode 1980 sampai dengan 2015 kebijakan fiskal cenderung mendorong pertumbuhan dibanding pemerataan."

"Penelitian ini tujuannya yaitu meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan PVECM (Panel Vector Correction Model) di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (human capital)."