Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat layanan fasilitas pejalan kaki di Pasar Matin Jatinegara. Metode penelitian pertama digunakan untuk mencatat pergerakan pejalan kaki untuk mendapatkan arus, kecepatan, kepadatan dan ruang pejalan kaki. Yang kedua adalah wawancara tentang karakteristik perjalanan pejalan kaki untuk mendapatkan tujuan dan jarak perjalanan serta wawancara terkait tingkat layanan fasilitas pejalan kaki. Karakteristik arus pejalan kaki menunjukkan bahwa bagian dari timur ke pasar padat dengan LOS E dan akses ke sisi barat pasar LOS D sedangkan untuk bagian lain berada di LOS C. Tujuan perjalanan mayoritas pejalan kaki adalah berbelanja untuk kebutuhan pribadi selain belanja porsi kecil untuk dijual kembali. Moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi umum, sepeda motor dan mobil dengan mayoritas jarak berjalan kaki berkisar antara 100-200 meter. Penilaian responden tentang kelayakan fasilitas pejalan kaki di sejumlah faktor dianggap masih jauh dari nilai yang baik. Ini berarti bahwa fasilitas pejalan kaki di Pasar Mester Jatinegara masih perlu diperbaiki. Perbaikan dilakukan dengan memfungsikan kembali trotoar yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjual, membuat zebracross dan memperbaiki trotoar dan jembatan penyeberangan lainnya.

---

This study aims to analyze the service level of pedestrian facilities in the Matin Market in Jatinegara. The first research method is used to record the movement of pedestrians to get current, speed, density and pedestrian space. The second is an interview about the characteristics of pedestrian travel to get the destination and distance of the trip as well as interviews related to the service level of pedestrian facilities. The pedestrian flow characteristics show that the eastern part is dense with LOS E and access to the western side of the LOS D market while the other part is LOS C. The majority of pedestrian travel destinations are shopping for personal needs in addition to shopping for small portions for resale. The most widely used modes of transportation are public transportation, motorbikes and cars with the majority walking distance ranging from 100-200 meters. Respondents assessment of the feasibility of pedestrian facilities on a number of factors was considered to be far from good value. This means that pedestrian facilities in the Matin Jatinegara Market still need to be improved. Repairs were made by re-functioning the sidewalks used by street vendors to sell, make zebracross and repair sidewalks and other pedestrian bridges."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dualisme penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Atas hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

---

This research aims to conduct normative analysis of the authority owned by The Ministry of Research, Technology and Higher Education in resolving legal problems related to the implementation of private universities. As it is known that higher education is very important to educate the nation and increase the competitveness of the nation in facing the era globalization in all areas. In order to achieve the goal, Indonesia issued Act Number 12 Year 2012 about Higher Education. But in fact, the implementation of the college especially the private universities did not to go smoothly as it should. The problem is largely due to lack of knowledge of the colleges management of the latest regulations. This is the cause of the dispute dualism in the foundation as the governing body. For that ,atter, The Ministry of Research, Technology and Higher Education as state institutions that supervise the high school governance should conduct dispute resolution within the foundations organs, in order not to occur legal issues related to management private colleges."

"Penelitian ini mengembangkan pembuatan biosensor elektrokimia menggunakan nanopartikel core-shell Fe3O4@Au yang dimodifikasi hemoglobin pada Screen Printed Carbon Electrode (SPCE) untuk mendeteksi akrilamida. Fe3O4NP (~4,9 nm) dan core-shell Fe3O4@Au (~5-6,4 nm) berhasil disintesis melalui metode dekomposisi termal. Hasil ini dikonfirmasi oleh analisis UV-Visible Spectrometer (UV-Vis), X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) dan Transmission Electron Microscopy (TEM). Studi awal elektrokimia hemoglobin optimum didapatkan pada ABS 0,1 MpH 6 dengan konsentrasi optimal hemoglobin sebesar 2 mg/mL. Fe3O4@Au yang termodifikasi Hb memiliki ukuran yang lebih besar, dikarakterisasi dengan Scanning Electron Microscopy (SEM), FTIR, dan Zeta Potensial. Kinerja Fe3O4@Au/Hb dievaluasi untuk mendeteksi akrilamida dilakukan dengan metode Cyclic Voltammetry (CV) pada rentang potensial -0,8-0,8 V, scanrate 50 mV/s didapatkan koefisien regresi linear R2 = 0,98 pada rentang konsentrasi 0-1 μM dengan Limit of Detection (LOD) sebesar 0,136 μM dan sensitivitas sebesar 0,4411 μA/μM. Selain itu, studi interferensi dilakukan untuk beberapa senyawa sederhana lainnya seperti asam askorbat, melamin, glukosa, kafein dan natrium asetat. Pengukuran akrilamida pada real sampel berupa kopi bubuk dilakukan secara elektrokimia dengan biosensor ini dan divalidasi dengan metode standar High Performance Liquid Performance (HPLC).

---

This work reports an investigation on the fabrication of electrochemical biosensor based on hemoglobin-modified core-shell Fe3O4@Au nanostructures on screen printed carbon electrode for the detection of acrylamide. Here, both Fe3O4NP (~4.9 nm) and core-shell Fe3O4@Au (~5-6.4 nm) nanostructures were successfully synthesized via thermal decomposition method. These results are discussed by analysis of UV-Visible Spectrometers (UV-Vis), X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Transmission Electron Microscopy (TEM). Preliminary electrochemical investigation at ABS pH 6 also revealed that the optimum amount of hemoglobin immobilization were obtained at ABS 0.1 M pH 6 with an optimal hemoglobin concentration of 2 mg/mL. Hb modified Fe3O4@AuNP has a larger size, characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), FTIR, and Zeta Potential. The performance of Fe3O4@Au/Hb was evaluated to detect acrylamide using the Cyclic Voltammetry (CV) method in the potential range of -0.8-0.8 V, a scanrate of 50 mV/s obtained a linear regression coefficient R2=0.98 in the concentration range 0-1 μM with a Limit Detection (LOD) 0.136 μM and sensitivity 0.4411 μA/μM. In addition, studi interference is made for a number of simple compounds such as ascorbic acid, melamine, caffeine and sodium acetate. The measurement of acrylamide in real samples consisting of ground coffee was carried out by electrochemistry with this biosensor and validated by the standard High Performance Liquid Performance (HPLC) method."

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga pegawai pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, postnuptial agreement can be done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing as its main point is not that clear. It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement registration beside the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 so that the marriage officer refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as I examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil about the guidance of postnuptial agreement registration."

"Studi ini menggunakan data randomized control trial (RCT) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia untuk mengkaji apakah program PKH memiliki potensi dampak sampingan bagi rumah tangga pertanian untuk membuat strategi penghidupan yang lebih produktif setelah enam tahun diimplementasikan. Menggunakan alokasi kecamatan yang random sebagai variabel instrumental (IV) untuk menangani non-compliance pada data eksperimental, studi ini mengungkapkan dampak sampingan positif dari program PKH pada rumah tangga pertanian untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih produktif di luar pertanian. Di antara kelompok perlakuan dan kontrol, studi ini menemukan perbedaan hasil sebesar 4,42 poin persentase atau 28 persen secara relatif untuk bekerja di pekerjaan berupah non-pertanian dan sebesar 4,35 poin persentase atau 23 persen secara relatif untuk memasuki perusahaan non-pertanian (NFE). Hasil ini mirip dengan temuan yang ada dalam literatur. Namun, dampak bekerja di pekerjaan berupah non-pertanian hanya signifikan secara statistik bagi pekerja lepas. Efek PKH berdasarkan faktor pendorong menunjukkan bahwa perbedaan kepemilikan tanah memiliki peran penting dalam strategi penghidupan dan rumah tangga pertanian yang dikepalai laki-laki lebih cenderung mengubah/meragamkan mata pencaharian mereka daripada yang dikepalai perempuan. Efek PKH berdasarkan faktor pendorong menjelaskan bahwa bertempat tinggal di kawasan non industri dan jauh dari kabupaten/pasar bukanlah halangan untuk memasuki NFE. Namun, tinggal di kawasan industri dan dekat kabupaten/pasar menjadi disinsentif bagi rumah tangga pertanian miskin untuk masuk NFE. Secara keseluruhan, studi ini memiliki peran dalam implikasi strategi graduasi untuk meningkatkan efektifitas rancangan dan mekanisme program PKH.

---

This study uses randomized control trial (RCT) data from the Hopeful Family Program (PKH) in Indonesia to examine whether the PKH program has potential sideways impacts for agricultural households to make more productive livelihood strategies after six years of implementation. Using a random assignment at the subdistricts level as an instrumental variable (IV) to deal with non-compliance experimental data, this study reveals positive sideways impacts of the PKH program on agricultural households for securing more productive livelihood outside agriculture. Among treatment and control group this study finds outcome differences by 4.42 percentage points or 28 percent in relative terms for working in non-farm wage employment and by 4.35 percentage points or 23 percent in relative terms for entering non-farm enterprise (NFE). This result is similar to the existing finding in the literature. However, the impact on working in non-farm wage employment only statistically significant for casual worker. The PKH effects based on push factors indicate that the difference in land ownership has an essential role in the livelihood strategy and male-headed agricultural households are more likely to change/diversify their livelihood activities than female-headed agricultural households. The PKH effects based on push factors explain that residing in nonindustrial areas and far from districts/markets is not an obstacle in entering NFE. However, residing in industrial areas and near districts/markets has become a disincentive for poor agricultural households to enter NFE. This study has a role in the implication of graduation strategy to improve the effectiveness of the PKH program design and mechanism."

"Kemampuan rumah sakit untuk bertahan dan menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan kesehatan kepada masyarakat menghadapi tantangan dalam situasi darurat dan bencana. Rumah sakit harus mampu menghadapi pandemi COVID-19 dan bertahan sebagai salah satu bagian sentral dari ekosistem kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis respon Rumah Sakit Awal Bros Batam terhadap pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, observasi dan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum rumah sakit dinilai memiliki tingkat kesiapsiagaan yang adekuat untuk berespon terhadap COVID-19. Komponen yang memiliki performa kurang baik adalah Komponen Kesehatan kerja, kesehatan mental, dan dukungan psikososial; Komponen Manajemen Pasien, dan Komponen Surge Capacity. Rumah sakit belum memiliki program kesehatan mental karyawan yang komprehensif terutama bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Penggunaan terapi baru yang belum terdaftar juga belum dilakukan pemantauan dan kajian dilema etik dengan mengembangkan protokol pemantauan terapi. Selain itu, rumah sakit juga belum melakukan penetapan jumlah optimal sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan kapasitas lonjakan di masa mendatang. Kesiapsiagaan dan respon rumah sakit terhadap pandemi tentunya harus dapat dipertahankan, ditingkatkan, dan dievaluasi sehingga disusunlah strategi mitigasi risiko prioritas yang menitikberatkan pada subkomponen yang memiliki nilai Risk Priority Number (RPN) paling tinggi. Selain strategi mitigasi risiko, telah disusun pula serangkaian Key Performance Outcome Indicator yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran dan pemantauan keberhasilan rumah sakit dalam bersiapsiaga, berespon terhadap pandemi COVID-19 dan mempertahankan keberlangsungan bisnis operasionalnya. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang status kesehatan mental tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 serta analisis hubungannya dengan status kesiapsiagaan rumah sakit serta melakukan evaluasi dari pemantauan penggunaan obat yang tidak terdaftar dan dampaknya terhadap outcome pasien COVID-19.Hospital ability to survive and maintain its function as a health service provider to the community faces challenges in emergency and disaster situations. Hospitals must be able to deal with the COVID-19 pandemic and survive as a central part of the health ecosystem. This research was conducted to analyze Awal Bros Batam Hospital responses to the COVID-19 pandemic. This study used a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews, document review, observation, and focus group discussion (FGD). The results showed that in general, hospitals were considered to have an adequate level of preparedness to respond to COVID-19. Underperforming components are the components of Occupational Health, Mental Health, And Psychosocial Support; Patient Management Components, and Surge Capacity Components. The hospital have not develop a comprehensive employee mental health program, especially for health workers who handle COVID-19 patients. The use of new unregistered has also not been adequately monitored and studied ethical dilemmas by developing therapy monitoring protocols. Besides, the hospital has not determined the optimal amount of human resources needed to deal with possible future capacity spikes. Hospital preparedness and response to pandemics must of course be maintained, improved, and evaluated so that a priority risk mitigation strategy is formulated that focuses on the subcomponent that has the highest Risk Priority Number (RPN) value. In addition to risk mitigation strategies, a series of Key Performance Outcome Indicators have also been prepared which will be used to measure and monitor the success of hospitals in preparing, responding to the COVID-19 pandemic, and maintaining the sustainability of its operational business. Further research is needed on the mental health status of health workers working in hospitals during the COVID-19 pandemic and its relationship with hospital preparedness status, also research to evaluate the unregistered drug use monitoring and its impact on COVID-19 patient outcomes."

"Latar belakang: Sungai Citarum merupakan salah satu sungai yang paling tercemar di Dunia. Sedangkan air Sungai Citarum merupakan sumber daya air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat yang tinggal di DAS Citarum. Pengetahuan mengenai pemanfaatan air ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui penyakit yang menular melalui air, contohnya diare. Menurut WHO, diare merupakan penyebab kematian nomor dua pada anak usia dibawah lima tahun.Tujuan: Untuk mengetahui hubungan usia dan jenis kelamin dengan nilai pengetahuan pemanfaatan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang. Data diperoleh dari data sekunder penelitian besar INDOHUN. Data diperoleh melalui metode wawancara menggunakan kuesioner pengetahuan pemanfaatan air yang dikembangkan dari Kuesioner Kesehatan Lingkungan RISKESDAS 2013 oleh INDOHUN. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 155 sampel yang dipilih dengan metode clustered random sampling. Data diolah menggunakan SPSS. Hubungan kelompok usia dengan skor pengetahuan pemanfaatan air dianalisis menggunakan uji Kruskal Wallis dan hubungan jenis kelamin dengan skor pengetahuan pemanfaatan air dianalissi menggunakan uji Mannwhitney.Hasil: Usia dan jenis kelamin tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap skor pengetahuan pemanfaatan air (P = 0,414 dan P = 0,315).Simpulan: Usia dan jenis kelamin tidak memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pengetahuan pemanfaatan air

---

Background: The Citarum River is one of the most polluted rivers in the world. Meanwhile, Citarum river water is a water resource that is used for daily life, especially for the people who live in the Citarum Watershed. Knowledge of water utilization can be influenced by various factors. This can affect public health. One of them is through diseases that are transmitted through water, for example diarrhea. According to WHO, diarrhea is the second leading cause of death in children under five years of age.

Purpose: To determine the relationship between age and sex with the knowledge value of water utilization in the Citarum River Watershed.

Methods: This study used a cross-sectional study design. Data obtained from secondary data from INDOHUN large research. The data were obtained by interview method using the air utilization knowledge questionnaire developed from the 2013 RISKESDAS Environmental Health Questionnaire by INDOHUN. The number of samples in this study were 155 samples selected by the clustered random sampling method. The data were processed using SPSS. The relationship between age groups and air use analysis was analyzed using the Kruskal test. Wallis and the relationship between sex and air use knowledge scores were analyzed using the Mann-Whitney test.

Result: Statistically, age and gender was not significantly related to the knowledge score of water utilization (P = 0.414 and P = 0.315).

Conclusions: Age and gender did not have a positive relationship with the level of knowledge about water utilization."

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "