Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diterapkannya e-registration bertujuan untuk kemudahan wajib pajak maupun fiskus, namun pendaftar masih cenderung menggunakan sistem lama yaitu datang langsung. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan sistem pendaftaran NPWP secara online melalui website (e-registration) pada KPP Pratama Depok Cimanggis serta menganalisis hambatannya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap yang konstan sejak sistem e-registration dilaksanakan antara potensi wajib pajak yang mendaftar dengan wajib pajak yang terdaftar. Faktor penghambat yang didapati berupa data fiktif, kurangnya sosialisasi, dan jaringan internet yang tidak memadai serta kesalahan pengiriman.

---

E-registration was applied with the purpose of providing easier access for both tax payer and fiscus, but tax identity number registrant still tends to use the old system. The purpose of this research is to analyze the execution of tax identity number registration online system through website on tax office Pratama Depok Cimanggis and its obstacles. This research is qualitative used in-depth interview as data collection technique. As the result, there is constant gap between potential tax payer registrant that is using e-registration and the realization. Obstacles found in e-registration system are fictitious data, not enough socialization, not sufficient internet connection and error in shipping."

"ABSTRAKKetoprofen (KP) merupakan salah satu obat anti-inflamasi non steroid (AINS)yang banyak digunakan pada gangguan muskuloskleletal dan sendi sepertiostheoarthritis dan rheumatoid arthritis. Permasalahan utama dalam formulasiketoprofen adalah kelarutan ketoprofen yang rendah dalam air sehinggamembatasi absorbsinya. Laju disolusi zat aktif merupakan salah satu faktorpenentu dalam proses absorbsi zat aktif dari sediaan yang diberikan secara oral.Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan peningkatan laju disolusiketoprofen dengan membentuk kompleks inklusi menggunakan betasiklodekstrindan hidroksipropil betasiklodekstrin. Pembuatan kompleks inklusi dilakukandengan metode spray drying. Laju disolusi ketoprofen dan kompleks inklusi diujidengan menggunakan metode dayung pada suhu 37 ± 0,5oC, kecepatan putaran 50rpm dalam medium disolusi dapar fosfat 0,05 M pH 7,5. Pembentukan kompleksinklusi ketoprofen betasiklodekstrin dapat meningkatkan laju disolusi dari serbuksebesar 1,152 kali dan dari tablet sebesar 1,381 kali, sedangkan kompleks inklusiketoprofen hidroksipropil betasiklodekstrin dapat meningkatkan laju disolusi dariserbuk sebesar 1,155 kali dan dari tablet sebesar 1,415 kali.

---

ABSTRACTKetoprofen (KP) is a drugs non-steroidal anti-inflammatory (NSAID) which isused for ostheoarthritis and rheumatoid arthritis. Primary problem of ketoprofenformulation is its low solubility in water that limits its absorption. Dissolution rateof active ingredient is one of determinant in course of absorption dosage formwhich given by oral. This study is intended to compare the enhancement ofdissolution rate of ketoprofen by forming inclusion complexes withbetacyclodextrin and hydroxypropyl betacyclodextrin. Inclusion complexes madeby spray drying method. The dissolution rate of ketoprofen and inclusioncomplexes were examined using the paddle method at a temperature of 37 ± 0,5oCand 50 rotation per minute (rpm) in the medium of 0,05 M phosphate buffer pH7,5. The formation of ketoprofen-β-cyclodextrin inclusion complexes couldincrease dissolution rate from powder?s form about 1,152 times and from tabletdosage form about 1,381 times, however formation of ketoprofen-hydroxypropyl-β-cyclodextrin inclusion complexes could increase dissolution rate from powder?sform about 1,155 times and from tablet dosage form about 1,415 times."

"Tesis ini membahas tentang business coaching dilakukan oleh penulis dan Prefere, UKM yang menjual produk fashon seperti kaus kaki, manset, gamis dan jilbab. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membangun strategi sehingga Prefere dapat memenangkan persaingan di pasar Instagram. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara. Selanjutnya, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara setengah terstruktur. Hasil pelatihan bisnis adalah Prefere mampu bersaing secara sehat di pasar Instagram dengan menggunakan strategi diferensiasi dan memberi nilai tambah bagi produk-produknya.

---

This thesis discusses the business coaching conducted by writer and Prefere, SMEs that sells fashion products such as socks, hand socks, long dress and scarf. The aim of this thesis is to build a strategy so Prefere can win the competition in the Instagram market. Data were gathered using interview method. Furthermore, the type of interview that being used is a semi-structured interview. The result of business coaching is Prefere will be able to compete healthily in the Instagram market by using differentiation strategy and giving value added to its products."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit atas kas, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain PT BBS yang dilakukan oleh KAP SNY untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Prosedur audit dilakukan dengan tahap perencanaan audit, audit lapangan, dan penyelesaian audit. Auditor menemukan bahwa PT BBS tidak melakukan rekonsiliasi rutin untuk akun-kas dan juga terdapat selisih antara pencatatan PT BBS dengan konfirmasi dari pihak ketiga. Namun selisih ini tidak material sehingga tidak dilakukan penyesuaian. Secara keseluruhan, penyajian kas, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain PT BBS telah sesuai dengan teori dan standar berlaku.

---

ABSTRACTThis internship report discusses about audit procedure on cash, placement with Bank Indonesia and other bank of PT BBS done by KAP SNY for period ended December 31, 2015. Audit procedure is done by audit planning phase, audit fieldwork, and audit completion. Auditor found PT BBS didnt make regular reconciliation for cash and there are differences between record by PT BBS and confirmation from third party. However, these differences considered immaterial so they dont need adjustments. Overall, presentation of cash, placement with Bank Indonesia and other bank of PT BBS in accordance with applied theories and standards."

"ABSTRAKInfeksi saluran pernapasan merupakan gangguan pulmonal yang menyebabkan gangguan pemenuhan oksigen yang ditandai dengan napas cepat, retraksi dinding dada, dan penurunan saturasi oksigen. Pemberian asuhan keperawatan dengan menerapkan prinsip konservasi dari Myra E. Levine dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan energi, konservasi integritas struktural, personal dan sosial. Masalah keperawatan yang ditemukan antara lain ketidakefektifan pola napas dan ketidakefektifan bersihan jalan napas. Pursed Lips Breathing adalah salah satu intervensi keperawatan untuk mengatasi gangguan pemenuhan oksigen dengan tujuan optimalisasi pemenuhan oksigenasi. Oleh karena itu, hasil praktik ini dapat dijadikan acuan praktik keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan oksigenasi.

---

ABSTRACTRespiratory tract infection is a pulmonary disorder that causes disruption fulfillment of oxygen which characterizes by rapid breathing, chest wall retractions, and decreased oxygen saturation. Nursing care based on the conservation model of Myra E. Levine was applied to maintain energy conservation, structural integrity conservation, personal integrity and social integrity. Nursing problems identified were ineffective breathing pattern and ineffectiveness airway clearance. Pursed Lips Breathing was an intervention used to optimize the oxygen fulfillment. Therefore, the results of the clinical experiences can be used as a reference for nursing practice in children with impaired oxygenation fulfillment in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi metode line profile sebagai cara kuantisasi dan analisa pemeriksaan sinus paranasal dalam citra computed radiography CR . Sampel berupa citra CR dari 45 pasien pediatrik dengan rentang usia 1-5 tahun, 5-10 tahun, dan 10-15 tahun dibagi berdasarkan anatomi yang dijadikan objek kuantisasi yaitu konka nasalis inferior, sinus maksilla, sinus frontal, sinus sphenoid, dan sinus ethmoid, dan dianalisa menggunakan metode line profile. Garis uji line profile dibuat dengan posisi dan ukuran tetap terhadap acuan berupa tulang bony landmark dengan menggunakan perangkat lunak ImageJ. Analisa dilakukan secara kualitatif; yakni membandingkan line profile pasien dengan hasil diagnosis radiolog, dan kuantitatif; yakni membandingkan line profile pasien didiagnosis abnormal dengan baseline dari line profile pasien didiagnosis normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kualitatif metode ini menunjukkan efektivitas untuk anatomi objek konka nasalis inferior, sinus maksilla, dan sinus frontal dengan kecocokan antara kuantisasi dan hasil diagnosis radiolog sebesar 82, 81, dan 100 berturut-turut. Sedangkan secara kuantitatif metode ini efektif untuk objek sinus maksilla dan sinus frontal dengan tingkat kecocokan 89 pada sinus maksilla dan 50 pada sinus frontal.

---

This study was performed to quantize computed radiography images on paranasal sinuses examination of pediatric patients. Images of paranasal sinuses examination from 45 pediatric patients at the age ranges of 1 5 years, 5 10 years and 10 15 years were grouped by radiologists rsquo anatomical interests, namely inferior nasal concha, maxillary sinuses, frontal sinuses, sphenoidal sinuses and ethmoid sinuses. Test lines were positioned with respect to each image rsquo s bony landmarks, followed by quantization performed by generating a profile of pixel value along each test lines using ImageJ. The profiles were analyzed both qualitatively and quantitatively. Whereas qualitative analysis compared the line profile of patients diagnosed with and without abnormality by the radiologist, quantitative analysis compared the line profile of images with abnormality with a baseline generated from images without abnormality. Qualitative assessment shown that the method can be applied for anatomical interests of inferior nasal concha, maxillary sinuses, and frontal sinuses with an agreement to radiologist diagnosis of 82, 81 and 100, respectively. On the other hand, quantitative analysis demonstrated a feasibility of this method on anatomical interests of maxillary sinuses and frontal sinuses with 89 and 50 agreement to radiologist diagnosis for maxillary and frontal sinuses, respectively."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara tingkatkesehatan bank umum syariah dengan CKPN. Cadangan Kerugian PenurunanNilai (CKPN) adalah penyisihan dari pembiayaan (aktiva produktif) yangdilakukan oleh bank. Penerapan kebijakan CKPN sebagai salah satu cara yangdiharapkan oleh pemerintah untuk membantu pihak bank untuk terhindar dariresiko kredit. Bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bankkonvensional yang memiliki anak perusahaan bank umum syariah yaitu BankMega, Bank Bukopin, Bank Victoria, Bank Maybank, dan Bank Panin. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antarasebelum dan sesudah penerapan CKPN di Bank Syariah.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the correlation between bankingHealth measurement of sharia banks with Loan Loss Provision (LLP). LLP isthe allowance of financing (earning assets) made by bank. LLP policy isimplemented as a way expected by the government to help banks avoidingcredit risk. Banks, which were used as the samples in this study, wereconventional banks in which each has Sharia Banks as their subsidiaries asfollows Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Victoria, Bank Maybank and BankPanin. The result of this study indicates that there is no significant differenceon the levels of Banking Health on those bank between before and afterimplementation of LLP."

"Tingkat permohonan perselisihan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi cenderung tinggi. Pada tahun 2013, sebanyak 75 pelaksanaan pemilukada dari berbagai daerah diperkarakan ke MK. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam pengelolaan sejumlah dana dari pemerintah pusat. Dana itu disebut dengan dana perimbangan. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil DBH, Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Alokasi Khusus DAK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan tersebut bukanlah merupakan faktor ekonomi dominan yang menjadi alasan para calon kepala daerah untuk berperkara di MK.

---

The level of municipal electoral disputes in Constitutional Court tend to be high. In 2013, about 75 municipal electoral had been filed to the Court. Regional autonomy gives authority to regional head in managing funds form central government. The funds called balance funds consist of profit sharing funds, general allocation funds and special allocation funds. The conclusion of this study indicates that the authority is not a dominant economic factor which is becoming a reason for the candidates of regional head in litigating in Constitutional Court."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan.

---

The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies."

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga pegawai pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015, postnuptial agreement can be done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing as its main point is not that clear. It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement registration beside the Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015 so that the marriage officer refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as I examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2 5876 Dukcapil about the guidance of postnuptial agreement registration."