Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diamanatkan Undang-Undang dan masyarakat menuntut notaris harus berprilaku jujur dan menjaga kepentingan para pihak, agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesinya sebagai notaris. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelanggaran yang dilakukan notaris dalam proses jual beli tanah yang merugikan para pihak dan tanggung jawab notaris yang bertindak sebagai perantara dalam proses jual beli tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan notaris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), perbuatan notaris tersebut telah melanggar Pasal 15, 16 dan 17 UUJN. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, notaris didakwa dengan Pasal 372 KUHP, yang mana seharusnya lebih cocok dikenakan Pasal 374 KUHP karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Ditinjau dari Kode Etik Notaris melanggar Pasal 3 angka (2), (3) dan (4) dan Pasal 4 angka (4) Kode Etik Notaris. Tanggung jawab perdata notaris yang bersangkutan yaitu dapat diajukan gugatan ke Pengadilan yang didasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dapat dikenakan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.Tanggung jawab pidana notaris terkait dengan uang penjualan tanah milik kliennya yaitu dituntut dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Tanggung jawab administratif dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris yaitu diberikan sanksi pemberhentian sementara karena menjalani masa penahanan dan oleh perkumpulan diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI.

---

The position of a notary as a position of trust mandated by law and the community demands that a notary must behave honestly and protect the interests of the parties, so as not to reduce public confidence in his profession as a notary. The main issues raised in this study are the violations committed by the notary in the process of buying and selling land that harms the parties and the responsibility of the notary who acts as an intermediary in the process of buying and selling land. To answer these problems, a normative juridical research method was used with a statutory and case approach and qualitative data analysis was used. Regarding the violation committed by a notary in terms of the Civil Code, it is categorized as an unlawful act. Judging from the Law on Notary Positions (UUJN), the notary's actions have violated Articles 15, 16 and 17 of the UUJN. Judging from the Criminal Code, the notary was charged with Article 372 of the Criminal Code, which should be more suitable to be subject to Article 374 of the Criminal Code because it fulfills the elements of the criminal act of embezzlement with weights. Judging from the Notary Code of Ethics, it violates Article 3 paragraphs (2), (3) and (4) and Article 4 paragraph (4) of the Notary Code of Ethics. The civil liability of the notary concerned is that a lawsuit can be submitted to the Court based on Article 1365 of the Civil Code, so that it can be subject to sanctions for reimbursement of costs, compensation, and interest. and sentenced to imprisonment for 2 (two) years. Administrative responsibilities and responsibilities based on the Notary Code of Ethics are given a temporary dismissal sanction for undergoing a period of detention and by the association being given a temporary suspension as a member of INI.