Tesis ini membahas tentang Direksi Perseroan yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak memenuhi syarat sehingga akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan ke dalam akta Notaris dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum yang tertulis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dengan tipologi penilitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Direksi Perseroan dalam menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak memenuhi syarat dan kedudukan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris yang tidak memenuhi syarat. Adapun hasil penilitian dalam tesis ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat dianggap sah tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja namun Direksi juga harus menjalankan kewajibannya dalam Perseroan agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan oleh Notaris juga menjadi batal demi hukum karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan dengan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses about the Board of Directors who held the General Meeting of Shareholders who did not fulfill the requirements so the deed of the General Meeting of Shareholders as outlined in the Notary deed was null and void. The deed was considered to have no legal force. This research was conducted with a juridical-normative research method, namely by examining the written legal norms with the document study data collection technique. The research typology used for this research was descriptive-analytical. The problems in this thesis are the responsibilities of the companys Board of Directors in carrying out the General Meeting of Shareholders that does not fulfil the requirements and the deed of the General Meeting of Shareholders, made by Notary, that does not meet the requirements stands. The conclusions in this thesis are the conditions that must be done so that the General Meeting of Shareholders can be considered valid are not only found in the laws and regulations, but the Board of Directors must also carry out its obligations in the company in order to hold a General Meeting of Shareholders. The deed of the General Meeting of Shareholders made by Notary also becomes null and void due to the General Meeting of Shareholders are held in an illegal manner.